(Taiwan, ROC) --- Akademi Ilmu Sosial Daratan Tiongkok memprediksi bahwa pada tahun 2029 mendatang, jumlah penduduk Negeri Tirai Bambu tersebut akan mencapai batas puncak, yakni 1.442 miliar orang. Terhitung tahun 2030, jumlah penduduk di Daratan Tiongkok akan terus menurun. Diperkirakan pada tahun 2050, akan berkurang menjadi 1.36 miliar orang. Penurunan ini jelas dapat memberikan dampak yang kurang positif bagi sosial masyarakat setempat.

Prediksi ini dinilai serupa dengan laporan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). PBB memperkirakan pada tahun 2025, India akan menjadi negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Sedangkan penduduk di Daratan Tiongkok pada tahun 2030 mendatang, diprediksi akan berjumlah 1.441 miliar orang. Angka ini juga akan menurun secara perlahan-lahan.

Konsekuensi dari Tidak Stabilnya Ekonomi

Institusi Ilmu Sosial Daratan Tiongkok mengeluarkan makalah terbaru terkait kependudukan dan tenaga kerja. Dalam makalah tersebut dilaporkan jumlah penduduk Daratan Tiongkok akan mencapai puncak tertinggi pada 10 tahun mendatang. Kemudian, angka ini akan terus berkurang, dan hingga pada tahun 2065, populasi Negeri Tirai Bambu akan menurun menjadi 1.248 miliar. Angka ini akan serupa dengan kondisi pada tahun 1996 lalu. 

Laporan tersebut mengemukakan fenomena penurunan populasi jangka panjang, akan diperparah dengan kondisi sosial masyarakat yang semakin menua. Faktor ini tentu mendatangkan akibat negatif bagi sektor ekonomi. Semenjak tahun 2011, jumlah penduduk menua juga dilaporkan terus mengalami peningkatan. Terhitung tahun 2010 hingga 2040, rata-rata peningkatan kaum lansia akan mencapai angka 7,46 juta/tahun. Dengan kata lain, pada tahun 2040 mendatang, perbandingan kaum lansia di masyarakat Daratan Tiongkok adalah 1:4. 

Fenomena ini tentu memberikan dampak besar bagi sektor tenaga kerja. Laporan dari Akademi Ilmu Sosial mengungkap bahwa jumlah populasi di Daratan Tiongkok memperlihatkan kondisi yang akan terus menurun. Pada tahun 2017, jumlah tenaga kerja diketahui berkurang sebanyak 5.78 juta orang. Pertumbuhan negatif ini akan membawa perubahan yang struktural. Pihak Daratan Tiongkok pun diketahui tengah mencanangkan program untuk menanggapi perubahan fenomena ini.

Daratan Tiongkok membatalkan kebijakan 1 anak mereka pada tahun 2015. Beberapa pakar menganalisa keputusan ini akan membawa perubahan pada bentuk demografi Daratan Tiongkok. Pada tahun 2017, jumlah angka kelahiran Negeri Tirai Bambu menurun 630.000 anak (sekitar 3,5%), yakni dengan total sebesar 17,23 juta anak. 

Meskipun otoritas setempat belum mengumumkan jumlah kelahiran pada tahun 2018 lalu. Namun beberapa ahli mulai memperkirakan, angka kelahiran pada tahun 2018 telah berkurang 1 juta hingga 2 juta, yaitu berkisar 15 juta anak. Daratan Tiongkok diperkirakan akan mempromosikan kebijakan baru terkait meningkatkan jumlah bayi-bayi baru pada tahun 2019.

Salah satu media internasional mencoba mencari akar permasalahan dengan bertanya langsung ke masyarakat umum. Khalayak luas menilai, tingginya biaya pendidikan, kesehatan dan perumahan, mengakibatkan kawula muda tidak berani memiliki anak.

Harga kepemilikan properti di beberapa Kota Daratan Tiongkok, diketahui melambung tinggi. Hal ini tentu berpengaruh kepada biaya pendidikan dan kesehatan yang ikut meningkat. Kenaikan-kenaikan tersebut dirasa tidak seimbang dengan melambatnya perekonomian Negeri Tirai Bambu. Selain itu, mata uang RMB dan pasar saham pun ikut bergejolak, misal dengan saham Shanghai yang harus turun sebanyak 20% pada tahun lalu. Hal-hal tersebut membuat daya konsumsi masyarakat umum di Daratan Tiongkok melemah. 

Pemerintah di beberapa provinsi dan kota diketahui terus mempromosikan langkah-langkah untuk mendorong angka kelahiran, misal dengan reformasi kebijakan perpajakan, pendidikan, jaminan sosial dan lain-lain. Atau dengan memberikan layanan bersalin cuma-cuma dan pemberiaan uang tunai bagi pasangan yang akan memiliki bayi baru. Namun upaya-upaya tersebut masih belum mampu merubah atau memperbaiki keadaan.

Budaya patriaki kaum Tionghoa di era kebijakan 1 anak Daratan Tiongkok, mengakibatkkan banyak anggota keluarga yang lebih memilih anak laki-laki dibandingkan perempuan. Kini, fenomena tersebut memberikan dampak akan tidak seimbangnya jumlah populasi wanita dan pria. 

Profesor Sosiologi Universitas Harvard Amerika Serikat mengemukakan bahwa jumlah tenaga kerja Daratan Tiongkok yang memperlihatkan tren penurunan, akan memberikan peningkatan pada jumlah upah pendapatan yang diterima. Walau demikian, tren ini akan dapat berdampak pada daya saing nasional Daratan Tiongkok, terutama di bidang manufaktur yang berorientasi ekspor. 

Ia melanjutkan jumlah orang tua juga akan perlahan-lahan meningkat. Populasi lansia yang tak seimbang dengan kaum muda, hanya akan berdampak pada melemahnya daya konsumsi yang berujung pada menurunnya perekonomian domestik.

(Taiwan, ROC) --- Rencana Marshall yang memiliki nama resmi Program Pemulihan Eropa (ERP) merupakan inisiatif Amerika Serikat untuk membantu kawasan Eropa Barat. Amerika Serikat diketahui menggelontorkan dana bantuan sebesar US$ 12 miliar. Angka ini setara dengan US$ 100 miliar lebih pada masa saat ini. Bantuan ini diberikan atas niat Amerika Serikat untuk membangun kembali Eropa Barat yang dikala itu telah luluh lantak akibat Perang Dunia II. Rencana Marshall ini diketahui menggantikan Rencana Morgenthau sebelumnya. Program ini berjalan 4 tahun, dimulai pada 3 April 1948. Tujuan AS adalah untuk membangun kembali daerah yang dilanda perang, melenyapkan tembok pembatas di sektor perdagangan, memodernisasi proses industri, memakmurkan kawasan Eropa dan menghalang penyebaran paham komunisme. Rencana Marshall dilangsungkan dengan menetapkan serangkaian kebijakan yang merangsang produktivitas, serta mengadopsi regulasi bisnis yang lebih modern.

Kategori bantuan dana Rencana Marshall terbagi atas pendapatan per kapita negara-negara di Eropa. Negara yang menjadikan sektor industri sebagai kekuatan utama, akan mendapatkan jumlah dana yang besar. Britania Raya diketahui menerima bantuan terbanyak (26%), diikuti Prancis (18%) dan di kala itu Jerman Barat (11%). 18 negara lainnya, juga diketahui mendapatkan percikan bantuan dari dana ini.  Uni Soviet diketahui menolak mentah-mentah bantuan finansial ini, meski AS menawarkannya. Uni Soviet juga memblokir bantuan dana ini kawasan Blok Timur, seperti misalkan Hungaria dan Polandia. Amerika Serikat juga diketahui juga pernah memberikan bantuan serupa di kawasan Benua Asia.

Namun, keberhasilan program ini bagi pemulihan di Benua Eropa masih menjadi bahan perdebatan panjang. Sebagian besar menolak, keajaiban dari Rencana Marshall bagi kemajuan Benua Eropa. Mereka merasa kondisi perekonomian Eropa di kala tersebut memang sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Akuntan dari Rencana Marshall mengungkap bahwa program ini berhasil menyumbang paling sedikit 3% dari pendapatan nasional negara penerima pada rentang tahun 1948 hingga 1957. Dengan kata lain, peningkatan PDB yang dibawa oleh Rencana Marshall hanya berkisar 3%.

Awalnya setelah Perang Dunia II berakhir, seorang industrialis Lewis H. Brown atas permintaan Jenderal Lucius D. Clay menuliskan sebuah laporan yang diberi judul A Report on Germany. Dalam tulisan tersebut, tertera dengan jelas berbagai rekomendasi untuk merekonstruksi kembali Jerman. Tulisan ini juga diklaim sebagai salah satu dasar dibangunnya Rencana Marshall. Nama Marshall diambil dari nama Menteri Luar Negeri AS di kala itu dijabat oleh George Marshall. Program ini pun mendapat dukungan dari Partai Demokrat dan Republik, serta pemerintahan Washington, yang dikala itu Harry S. Truman menjabat sebagai Presiden. Rencana Marshall sebagian besar disusun oleh pejabat dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, terutama pejabat William L.Clayton dan George F. Kennan yang dibantu oleh Institusi Brookings. 

Di lain pihak, Uni Soviet pun telah menyiapkan kebijakan tandingan, yakni Rencana Molotov. Molotov Plan adalah sistem yang diciptakan oleh Uni Soviet pada tahun 1947 dalam rangka untuk memberikan bantuan untuk membangun kembali negara-negara di Eropa Timur yang secara politik dan ekonomi sejalan dengan Uni Soviet. Uni Soviet berusaha tampil sebagai pahlawan ekonomi dengan cara memberi bantuan kredit kepada sekutunya terutama Eropa Timur melalui program Molotov Plan. Uni Soviet dan Negara Eropa Timur mendirikan persekutuan ekonomi pada tahun 1949 yang disebut Council for Mutual Economic Assistence (COMECON).

Saat ini nama Rencana Marshall atau Marshall Plan ini sering dijadikan bahan perbandingan dengan program dana bantuan dari negara-negara besar. Misalkan dengan Kebijakan One Belt One Road milik Daratan Tiongkok, yang dianggap sebagai Rencana Marshall masa kini. 

Pernahkah Anda mendengar istilah Marxisme? Marxisme merupakan buah pemikiran dari sang filosofer dunia, yakni Karl Marx. Karl Marx adalah seorang tokoh filsafat, sastra, dan guru yang buah pemikirannya terus menjadi dasar dari ilmu pengetahuan dunia. Di Indonesia, mungkin nama Karl Marx kerap dikaitkan dengan paham komunisme, yang notabene memiliki sejarah kelam di bumi pertiwi. Tetapi hal ini tidak sepenuhnya betul, ajaran Karl Marx tidak melulu menyangkut Komunisme atau cengkeraman seorang dikator atas wilayah tertentu. Analisa Karl Marx dianggap sebagai salah satu yang terkritis dan patut dijadikan sebagai refleksi para peneliti ketika hendak melakukan pendalaman atau eksperimen sosial. Sebagai salah seorang yang pemikir, Karl Marx memiliki buah pikiran kritis terhadap kondisi sosial di kala ia hidup. Salah satu peristiwa besar sejarah yang kerap kali menjadi dasar dari pemikirannya, adalah revolusi industri. Melalui karyanya yang dibuat bersama Friedrich Engels, Manifesto Komunis, Karl Marx mengritik habis-habisan perilaku kaum kapitalis (elit) terhadap proletariat (buruh). Ia melihat bagaimana kaum buruh harus hidup menderita dengan bekerja berjam-jam di bawah sistem yang dibangun oleh kaum elit. Perlakuan tidak adil dan fenomena sosial itu dianggap Karl Marx sebagai akibat dari adanya kebijakan “Kepemilikan Pribadi”. Di lingkungan masyarakat modern, Kepemilikan Pribadi merupakan sesuatu yang wajar. Namun, bagi Karl Marx kepercayaan ini hanya akan menghancurkan kehidupan kaum buruh. Kaum buruh yang merupakan lapisan sosial terbawah, harus mengabdi kepada kaum elit dengan bekerja keras, hanya untuk mendapatkan segelintir upah. Karl Marx mengkritisi bahwa kepemilikan pribadi atau aset kekayaan seharusnya berada di salah satu institusi tertinggi, yakni negara. Dari sinilah, dasar paham Marxisme mulai mengakar. Paham Marxisme yang dinilai membela kaum buruh, seakan-akan memojokkan kaum kapitalis. Kaum kapitalis di lain pihak terus berjuang keras, guna untuk mempertahankan harta kekayaan dan aset produksi yang telah dimilikinya. 

(Taiwan, ROC) --- Pada tahun 2016, Pemerintah Taiwan menghapus UU Ketenagakerjaan Pasal 52 yang dianggap sebagai “Kebijakan yang Menggerogoti PMA”. Dalam pasal 52 tersebut, diatur setiap PMA (Pekerja Migran Asing) sehabis menyelesaikan masa kontrak kerja 3 tahun, diwajibkan untuk keluar dari Taiwan minimal 1 hari. Di tahun yang sama pemerintah Taiwan juga memantapkan diri untuk membantu PMA dalam mengurangi beban biaya agensi dan PMA berhak mengganti majikan dengan bebas. 3 tahun telah berlalu, apakah kebijakan ini efektif diterapkan di lapangan? Meski kini jarang ditemukan adanya penetapan biaya agensi yang tak masuk akal, namun demikian muncul fenomena baru di kalangan PMA, yakni “Uang Job”. PMA yang ingin ganti majikan atau pindah pabrik, biasanya akan dikenakan biaya “Uang Job”, berkisar NT$ 60.000 hingga NT$ 80.000. Ketulusan dan kebijakan dari Pemerintah Taiwan, dipermainkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, membuat fenomena eksploitasi di kalangan PMA terus berjalan. Hanya saja, kali ini memiliki skema atau skenario berbeda.

Di pekan lalu telah kita angkat kisa dari Andy, dan kini masih cerita dari PMI lain. Selain Andy, cerita lain juga datang dari PMI berikutnya. Sebut saja namanya Haji. Sebelum berangkat ke Taiwan, Haji diketahui telah membayar Rp. 40.000.000, atau sekitar NT$ 84.000. Genap bekerja setahun dan baru saja menyelesaikan potongan, Haji kembali diminta membayar NT$ 60.000, ketika ia ingin mengajukan pindah majikan. 

Haji yang menyanggupi permintaan tersebut, setelah genap bekerja 5 bulan ,ia harus menghadapi kenyataan yang lebih menyedihkan. Majikan barunya memutuskan kontrak kerja, dikarenakan alasan berkurangnya pesanan. Ia pun berharap agar agensi dapat mengembalikan uang job yang pernah ia keluarkan. Haji pun sudah mengadu dan menyerahkan bukti-bukti kepada Biro Ketenagakerjaan, namun tidak ada penanganan yang berarti. 

Haji mengatakan, “Saya telah membayar begitu banyak kepada agensi, namun tidak ada bantuan yang diberikan kepada saya”. 

Seorang peneliti yang tergabung dalam Asosiasi Perburuhan Internasional Taiwan, Chen Hsiu-lian (陳秀蓮) mengemukakan terhitung semenjak revisi undang-undang di tahun 2016 lalu hingga hari ini, ia telah menerima ratusan telepon aduan terkait kasus uang job. Namun, belum ada 1 kasus pun yang berhasil disidang. Dikarenakan susahnya PMA dalam mengumpulkan bukti yang relevan. 

Beberapa agensi lainnya, ada yang mengaku terkejut dengan munculnya fenomena “Uang Job”. Mereka tidak menyangka, jika ada pihak agen yang tidak bertanggung jawab dan berani memungut biaya yang tidak seharusnya diterima.

Salah satunya adalah agensi yang berhasil diwawancara, kita sebut saja agensi A. Agensi A yang sudah 10 tahun bergelut di bidang perekrutan PMA ini mengemukakan, sebelumnya PJTKI di Indonesia diketahui membayar segelintir uang kepada agensi Taiwan, guna untuk dicarikanpeluangpekerjaan. Namun kini, pemerintah kedua negara diketahui semakin meningkatkan proteksi atas PMA. PMA pun diberi kebebasan untuk mengajukan perpindahan majikan. Hal ini juga tidak jarang dimanfaatkan oleh sebagian PMA yang hanya ingin memilih pekerjaan semaunya.

Pengusaha agensi tersebut menambahkan saat ini agensi di Taiwan hanya diperbolehkan memungut biaya yang ditetapkan oleh pemerintah. Biaya-biaya ini meliputi layanan dokumen di awal pengajuan dan biaya layanan lanjutan. Untuk tahun pertama, PMA akan dikenakan biaya pelayanan sebesar NT$ 1800/bulan. Biaya-biaya ini lah yang menjadi sumber utama dari pendapatan agensi. Biaya lainnya, biasanya akan ditanggung oleh majikan. PMA juga masih harus menanggung biaya asuransi kesehatan.

Ia melanjutkan, “Kami harus melayani PMA; meliputi antar-jemput TKA ke lokasi pekerjaan dan pelayanan lainnya. Dengan biaya agensi NT$ 1800/bulan di tahun pertama, servis yang kami hadirkan harus mencakup semuanya. Belum lagi pemerintah akan menetapkan tarif NT$ 2000/bulannya. Jika tidak membayar tepat waktu, maka akan dikenakan denda. Pembayaran ini seharusnya ditanggung oleh majikan. Selain itu, PMA akan dikenakan biaya lainnya, yaitu tanggungan Asuransi Kesehatan, berkisar NT$200 hingga NT$300”.

Meskipun sebagian besar perekrutan PMA di Taiwanoleh agensi,berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi masih saja terdapat beberapa agensi nakal yang suka merusak tatanan kebijakan pemerintah. Agensi nakal tersebut biasanya memeras PMA dengan memanfaatkan kondisi pekerja yang masih ingin tinggal di Taiwan, namun terjepit oleh kendala waktu. 

Salah seorang petinggi di Kementerian Ketenagakerjaan, Wang Zhi-ming (王志銘)membeberkan sangatlah susah melepaskan peran agensi dalam perekrutan PMA. Menilik keadaan saat ini, majikan di Taiwan tidak begitu memahami proses memperkejakan PMA. Alasan inilah yang akan membuat majikan kembali menggunakan jasa agensi. Ia mengatakan, “PMA tentu berharap agar dapat secara mandiri melakukan proses perekrutan dan pindah majikan. Tapi hal ini tidaklah mudah. Lowongan pekerjaan bagi masyarakat Taiwan kian hari kian berkurang. Apalagi peluang bagi masyarakat asing. Mau dapat majikan dari mana?”. Terlepas dari kontroversi agensi nakal yang kerapkali memungut biaya ilegal, namun tidak dapat dipungkiri peran positif dari agensi legal lainnya. 

(Taiwan, ROC) --- Pada tahun 2016, Pemerintah Taiwan menghapus UU Ketenagakerjaan Pasal 52 yang dianggap sebagai “Kebijakan yang Menggerogoti PMA”. Dalam pasal 52 tersebut, diatur setiap PMA (Pekerja Migran Asing) sehabis menyelesaikan masa kontrak kerja 3 tahun, diwajibkan untuk keluar dari Taiwan minimal 1 hari. Di tahun yang sama pemerintah Taiwan juga memantapkan diri untuk membantu PMA dalam mengurangi beban biaya agensi dan PMA berhak mengganti majikan dengan bebas. 3 tahun telah berlalu, apakah kebijakan ini efektif diterapkan di lapangan? Meski kini jarang ditemukan adanya penetapan biaya agensi yang tak masuk akal, namun demikian muncul fenomena baru di kalangan PMA, yakni “Uang Job”. PMA yang ingin ganti majikan atau pindah pabrik, biasanya akan dikenakan biaya “Uang Job”, berkisar NT$ 60.000 hingga NT$ 80.000. Ketulusan dan kebijakan dari Pemerintah Taiwan, dipermainkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, membuat fenomena eksploitasi di kalangan PMA terus berjalan. Hanya saja, kali ini memiliki skema atau skenario berbeda.

Pemerintah Taiwan pada tahun 2016 lalu diketahui telah membatalkan ketentuan yang mewajibkan PMA keluar dari Taiwan minimal 1 hari, setelah menyelesaikan masa 3 tahun kontrak kerja. Berita ini tentu disambut hangat oleh kalangan PMA. Bagaimana tidak? Selain beban biaya yang harus ditanggung menjadi berkurang, mereka dijanjikan untuk dapat mengganti pekerjaan dengan bebas. Namun, fakta di lapangan mengatakan berbeda. Meski jarang ditemukan beban agensi yang terlampau tinggi, tapi muncul fenomena baru, yaitu “Uang Job”. Peluang dan kesempatan kerja menjadi ladang uang yang siap dijual ke PMA.

Misal dengan kisah dari salah seorang PMA, sebut saja namanya Andy. Andy yang kini genap 4 tahun menggais rezeki di Taiwan, mengisahkan setahun lalu di saat dirinya baru saja menyelesaikan 3 tahun kontrak kerja pertama dan ketika ia ingin mencari peluang kerja yang baru, secara tidak sengaja menemukan “iklan” di media sosial. Iklan yang dituliskan oleh PMI (Pekerja Migran Indonesia) informal, menarik perhatiannya, apalagi Andy juga tengah dikejar oleh waktu. Agensi mengemukakan jika sampai tiba waktunya, Andy masih belum menemukan lowongan kerja yang baru, maka dirinya harus pulang ke tanah air. Di tengah himpitan tersebut, Andy mengontak PMI yang menuliskan iklan tersebut. Setelah melakukan pembicaraan, PMI bersangkutan menjawab Andy harus menyiapkan uang sebesar NT$ 75.000, sebelum melakukan penandatangan kontrak. 

Andy melanjutkan, setelah ia menyanggupi prasyarat uang job NT 75.000, ia diantar oleh pihak agensi dan dibantu penerjemah untuk menuju kawasan Taichung dan melakukan penandatanganan kontrak. Setelah beberapa hari bekerja di majikan barunya, Andy merasa ada hal yang cukup aneh. Ia pun dibawa sang majikan untuk bekerja di lokasi konstruksi, dan terkadang majikan pun tidak memberikannya uang lembur. Dengan keberanian, Andy pun menghubungi pihak pengaduan. Setelah berbicara panjang lebar, ia pun sadar jika uang NT$ 75.000 merupakan praktik ilegal. Tindakan agensi dirasa cukup kejam, ia pun meminta kembali uang yang pernah diberikannya. Agensi di lain pihak tidak mengaku telah menerima uang job tersebut. Karena tidak ada bukti yang tersisa, membuat Andy harus menelan ludah kepedihan. 

Andy mengatakan, “Akhirnya saya baru tahu, uang NT$ 75.000 yang saya keluarkan adalah untuk membeli pekerjaan yang ilegal. Saya rasa ini sangat kejam, saya meminta uang NT$ 75.000 dikembalikan.”

(Taiwan, ROC) --- Kebijakan Baru ke Arah Selatan (NSP) yang tengah dipromosikan oleh pemerintah Taiwan, mendorong para pelaku usaha untuk berani mengembangkan bisnisnya di kawasan tersebut. Namun, dikarenakan kondisi di Taiwan yang kurang mendukung, membuat penggiat Usaha Kecil Menengah (UKM) mengurungkan niatnya. Institusi Penelitian Industri dan Teknologi (ITRI) pada tahun ini berhasil mewawancarai 28 pengusaha yang berhasil mengembangkan bisnisnya di kawasan NSP. ITRI juga merangkum 5 prinsip pokok, guna mencapai keberhasilan di kawasan ini. 5 pokok ini menekankan inovasi di sektor strategi, merek, produk, layanan dan teknologi. 

Efektivitas Kebijakan NSP di Tengah Konflik Perdagangan AS dengan Daratan Tiongkok

Semenjak konflik perdagangan antar 2 negara adidaya pecah, para pelaku usaha yang bergerak di sektor rantai pasokan tradisional pun harus terkena imbasnya. Beberapa pengusaha Taiwan yang membangun pabriknya di Daratan Tiongkok mulai berpikir untuk menarik bisnis mereka keluar dari Negeri Tirai Bambu tersebut. Hal ini membuat Kebijakan NSP pemerintah Taiwan semakin dipilih oleh para pengusaha. Namun demikian, Taiwan memiliki sumber daya yang terbatas, mengingat saat ini tidak hanya Taiwan yang mulai melirik kawasan tersebut. Jika Taiwan sungguh-sungguh ingin mengembangkan sayapnya di kawasan NSP, dirasa dibutuhkan strategi dan fokus yang detil. Oleh karena itu, Kementerian Ekonomi mulai mempromosikan kerja sama industri yang berpusat pada 3 kebijakan utama.

Yang pertama adalah mendorong pertukaran unit penelitian teknis antar 2 belah pihak. Unit penelitian ini dapat membantu para pelaku usaha lebih cepat memahami peraturan, mendapatkan sertifikasi dan meminimalkan waktu pencarian, serta mempercepat para pengusaha untuk terjun langsung ke dalam pasar setempat. Selain itu, guna untuk mempertemukan kemampuan industri Taiwan dengan kebutuhan di kawasan NSP, asosiasi resmi dan swasta akan mempercepat mediasi serta mempertemukan mitra kerja sama. 

Menteri Ekonomi Shen Jong-chin (沈榮津) mengatakan, “Kini tengah mengembangkan kawasan industri internasional di Bangalore India. Di samping itu, para pelaku usaha Taiwan juga diketahui berada di kawasan Filipina, Vietnam dan Myanmar. Pengusaha dapat melalui  Federasi Nasional Industri Tiongkok (CNFI) menggali seluruh informasi terkait”.

5 Inovasi adalah Kunci Kesuksesan

Namun situasi di 18 negara sasaran memiliki perbedaan yang cukup signifikan; baik bahasa, kebijakan, budaya dan tren yang tengah berkembang. Kendala-kendala inilah yang membuat pengusaha UKM mengurungkan niatnya. Menjawab tantangan ini, Kementerian Ekonomi mengutus ITRI untuk mewawancarai 28 pengusaha Taiwan yang telah berhasil mengembangkan bisnisnya di kawasan NSP. Rangkuman yang dibuat oleh ITRI akan dibukukan dan diharapkan dapat memberikan informasi berharga bagi pengusaha lainnya. ITRI menyimpulkan 5 rahasia kesuksesan yang berhasil diraih 28 pengusaha tersebut; di antaranya adalah terus berinovasi baik dalam strategi, merek, produk, layanan dan teknologi.

Rahasia Sukses GFun Industrial 

Salah satunya adalah perusahaan pemintalan GFun Industrial yang merupakan salah satu industri penyedia kain tahan air terbesar di dunia. Pada tahun 2011, mereka mulai membangun usaha mereka dan mulai memasuki pasar pakaian jadi. Mereka tidak hanya memilih Thailand yang notabene adalah salah satu pasar tekstil terbesar dunia, namun pada tahun 2013 GFun juga membeli 2 pabrik garmen Thailand, dengan total nilai NT$ 100 juta. Keputusan ini diambil guna untuk mempersingkat efisiensi dan meminimalkan pengembangan usaha dasar. Dengan demikian, mereka dapat langsung masuk ke dalam pasar setempat.

Begitu juga dengan strategi pemasaran, GFun Industrial juga menerapkan langkah dengan membiarkan konsumen merasakan langsung produk mereka. Hanya dalam hitungan tahun, pendapatan GFun Industrial berhasil mencapai 10%. 

Wakil Direktur Divisi Pengembangan Strategi ITRI Chang Chao-qun (張超群) mengatakan, “Ketika mereka berbicara, kami dapat merasakan setiap perkataan yang mereka utarakan. Mereka mengatakan seringkali konsumen datang dan berdiskusi perihal bisnis, namun tidak berjalan sesuai dengan harapan. Setelah mereka memberikan sampel produk mereka, konsumen akan memuji dan memberikan reaksi yang positif. Ini merupakan salah satu strategi yang mumpuni, yakni dengan membiarkan konsumen mencoba terlebih dahulu produk mereka. Ini juga adalah konsep yang dirasa penting, terlebih di era teknologi saat ini”.

Miliarder Donald Trump dengan slogan kampanye “Buat Amerika Berjaya Kembali” pada tahun 2016 lalu, membuatnya berhasil terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Terlepas dari urusan internal dan polemik kontroversial yang membarengi dirinya, Donald Trump pada Bulan Maret 2018 kembali menyerukan slogan baru, yakni “Tetap Buat Amerika Berjaya”. Dirinya juga dengan lantang mengumumkan akan mengikuti pemilu Presiden berikutnya. Pernyataan ini tentu mengundang berbagai reaksi yang beraneka ragam dari berbagai belahan dunia. Tidak sedikit yang menyatakan kekhawatirannya, jika miliarder tersebut terpilih kembali sebagai orang nomor satu di Negeri Paman Sam.

Pengakuan sebagai Presiden Terbaik

Setelah dirinya menjabat Presiden, Donald Trump diketahui melakukan beberapa perombakan besar di internal pemerintahannya. Pada tahun 2017, dengan mantap ia mengumumkan kepada seluruh khalayak umum, bahwa perbaikan yang ia terapkan adalah penting adanya. Saat menerima pertanyaan dari salah seorang wartawan Washington Post Bob Woodward, dengan penuh percaya diri Donald Trump menjawab, “Tidak ada yang lebih baik dari saya!!”

Apakah Donald Trump merupakan Presiden terbaik? Jawaban ini tentu relaltif. Perlakuan dan tindakan kontroversial Donald Trump tentu telah membekas di benak setiap orang. Menilik dari hubungan bilateral, hubungan persahabatan dengan Kanada perlahan-lahan merenggang. Namun demikian, Amerika Serikat kembali menuai komentar positif, terkait hubungan bilateralnya dengan Korea Utara dan Rusia, yang selama ini dikenal tidak begitu baik. Berbagai pencapaian yang terjadi di era pemerintahan Donald Trump tentu membuat beberapa pihak terpana.

Terkait dengan slogan yang didengungkan oleh Donald Trump pada masa kampanye tahun 2016 lalu, diklaim sebagai salah satu strategi yang mampu membakar semangat para populisme. Salah seorang Profesor dari Universitas Georgetown Mark Rom mengemukakan sikap Presiden Donald Trump di panggung internasional di tahun 2018 merupakan masa-masa kunci dan penting baginya.

Berpaling Muka dengan Uni Eropa

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi G7 yang berlangsung pada tahun 2018, Donald Trump pun membuat pernyataan yang cukup mengejutkan.  Ia mengemukakan Amerika Serikat merupakan pihak yang selalu dirugikan dan bersikeras untuk menetapkan tarif pajak bagi mitra dagang barat. Selain itu, dirinya dengan lantang langsung menunjuk salah satu anggota G7, yakni Presiden Kanada Justin Trudeau.

Sebuah foto yang sempat diambil oleh salah satu reporter Reuters mengungkap beberapa petinggi dalam Konferensi G7, ternyata memiliki pendapat yang berseberangan. Dalam foto tersebut, terlihat Perdana Menteri Jerman Angela Merkel berdiri berhadapan dengan Donald Trump yang tengah melipat kedua tangannya, jelas terlihat kedua belah pihak tidak memiliki konsensus. Beberapa pakar menilai, foto tersebut merupakan cerminan dari mulai terpecahnya anggota-anggota G7.

(Sumber Foto: Reuters)

Kejutan dengan Korea Utara dan Rusia

Selang beberapa hari kemudian, Donald Trump terbang ke Singapura untuk menghadiri pertemuan puncak dengan Penguasa Korea Utara pada 12 Juni 2018. Pertemuan mereka berdua merupakan salah satu peristiwa besar yang terjadi pada tahun 2018 lalu. Mengingat, kondisi dan perlakuan Korea Utara yang selalu mendatangkan pro dan kontra. Kim Jong Un juga sering dianggap sebagai penguasa “semaunya”, Korea Utara diketahui seringkali melontarkan ancaman dengan aksi percobaan nuklirnya. Di tengah komentar negatif akan Korea Utara, Donald Trump tetap bersikeras untuk melangsungkan pertemuan dengan Kim Jong Un dan percaya bahwa penguasa Korea Utara akan melucuti senjata nuklirnya.

Sebulan kemudian, Donald Trump kembali membuat kejutan dalam hubungan bilateralnya, kali ini adalah Rusia. Donald Trump diketahui bertemu dengan Vladimir Putin di Helsinki Finlandia pada Bulan Juli. Ia juga membela Rusia, yang dinilai telah menyusupi Pemilu Presiden Amerika Serikat tahun 2016 lalu. Selain itu, Donald Trump juga mengemukakan bahwa tidak ada alasan untuk tidak mempercayai Rusia. Tindakan Donald Trump tersebut, dinilai sebagai kecaman atas hasil survei yang telah dirilis oleh biro intelijen Amerika Serikat.

Ketidakpastian Mengusut Campur Tangan Rusia dalam Pemilu 2016

Untuk urusan internal Amerika Serikat, meskipun Partai Republik telah berhasil mengendalikan 2 lembaga tertinggi Amerika Serikat, yakni Senat dan Dewan Perwakilan AS, namun Donald Trump pada tahun 2018 tidak berhasil mendapatkan dukungan untuk menetapkan kebijakan baru. Salah satunya adalah kebijakan finansial untuk membangun tembok di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Kebuntuan tersebut juga menyebabkan penutupan dari beberapa lembaga pemerintah federal Negeri Paman Sam. Namun demikian, Donald Trump berhasil mengisi 2 kursi kosong Hakim Agung dan puluhan Hakim Federal. Pemilihan dan pengangkatan para hakim tersebut tentu dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan politik pemerintahan Donald Trump.

Terkait campur tangan Rusia dalam pemilu AS pada tahun 2016, kini telah memasuki babak baru. Pengacara pribadi Donald Trump Michael Cohen pada Bulan November telah mengakui bahwa dirinya telah menyampaikan pernyataan palsu di hadapan Komite Intelijen Senat AS. Meskipun demikian, Donald Trump tetap bersikeras, menyebut investigasi Robert Mueller adalah operasi omong kosong. Penyangkalan dari Donald Trump sangat bertentangan dengan Penasihat Keamanan Nasional Michael Flynn dan Ketua Kampanye Paul Manafort yang jelas-jelas telah mengakui perbuatan mereka. Analisa menakar pro dan kontra terkait pemilu AS akan memasuki babak baru.

Diplomasi Kontroversial Trump

Ketika ekonomi Amerika Serikat mulai terpuruk dan cengkeraman kekuatan Dewan Perwakilan AS didominasi oleh Partai Demokrat, kedual hal ini jelas melemahkan pengaruh Donald Trump. Penyidikan terkait pelanggaran dalam pemilu 2016 lalu, tentu akan diselidiki lebih mendalam.  Ketidakpastian terkait ancaman Donald Trump untuk menaikkan tarif pajak impor pada produk Daratan Tiongkok pada tahun mendatang, terus menjadi fokus pengamatan para analisa. 3 tuduhan disematkan atas Daratan Tiongkok; mencuri hak kekayaan intelektual, memaksa memindahkan teknologi dan kebijakan “Made in China 2025” yang dinilai tidak masuk akal.

Pada Bulan Oktober lalu, dikarenakan ketidakpatuhan Rusia terhadap Perjanjian INF (Traktat Angkatan Nuklir Jangka Menengah), Donald Trump pun  mengancam akan menarik diri dari Perjanjian yang notabene telah berusia 30 tahun itu. Trump terus mengancam bahwa Amerika Serikat harus meningkatkan kekuatan nuklirnya, ia juga sempat mengujar kekuatan Rusia dan Daratan Tiongkok tidaklah lebih baik dibandingkan Negeri Paman Sam. Langkah kontroversial yang kerap dilancarkan Donald Trump, menimbulkan kekhwatiran Benua Eropa dan Asia, terutama akan ancaman senjata nuklir yang ditakutkan akan bergejolak kembali.

(Taiwan, ROC) --- Emmanuel Macron berhasil dipilih menjadi Presiden Prancis, setelah mengalahkan pesaingnya dalam pemilu tahun lalu, dengan total dukungan suara 66%. Suara yang cukup tinggi ini, menjadikannya sebagai Presiden termuda yang pernah memimpin Prancis. Segudang harapan dari masyarakat Prancis pun disematkan atas dirinya. Namun hari ini, bintang politik Emmanuel Macron tengah menghadapi ujian yang bertubi-tubi. Masalah internal, eksternal, dan “Aksi Rompi Kuning” yang baru-baru ini terjadi, membuat dirinya harus berpikir dan berjuang lebih keras lagi. 

Emmanuel Macron merupakan pemimpin muda, dirinya baru saja menginjak usia 41 tahun. Energik di panggung internasional, tampan menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari dirinya. Sikapnya yang blak-blakan dan apa adanya juga membekas dibenak setiap masyarakat Prancis. Salah satunya adalah dengan momen saat Prancis memenangkan Piala Dunia, Emmanuel Macron diketahui sangat antusias untuk bertemu dengan salah seorang imigran gelap yang pernah menyelamatkan bocah berusia 4 tahun. Selain itu, dirinya juga dengan lantang menyampaikan pendapatnya atas Presiden Donald Trump untuk menjadikan “Bumi Kita Jaya Kembali”. Dengan penuh percaya diri, Emmanuel Macron akan membentuk aliansi Eropa. Upaya dan inovasi yang terus dicetusnya, berhasil membuat Prancis keluar dari bayang-bayang pemerintahan Presiden sebelumnya, yakni Francois Hollande.

Keputusan untuk mempromosikan reformasi hukum perburuhan, membuat Emmanuel Macron dan Serikat buruh terlibat perbedaan pendapat yang cukup sengit. Sikapnya yang keras dan berbicara blak-blakan, mengritik pihak lawan bahwa mereka “Tidak Menghasilkan Langkah yang Berarti”. Emmanuel Macron sebelumnya yang menjabat sebagai Menteri Ekonomi pernah mengomentari para demonstran “Jika ingin mampu membeli jas, maka harus bekerja”. Ayahnya yang seorang Dosen Universitas, ibunya merupakan seorang Dokter, Emmanuel Macron sebelumnya diketahui juga pernah berprofesi sebagai bankir. Sedari kecil dia hidup dalam keluarga yang berkecukupan, ia juga diketahui ahli dalam memainkan piano. Emmanuel Macron dinilai oleh pihak luar sebagi sosok yang memandang rendah kaum buruh. Ia juga tidak pernah menyesal akan perkataan kontroversial yang pernah dicetusnya, dirinya merasa negara tidak akan maju, jika tidak mengatakan fakta sebenarnya.

Emmanuel Macron pun dicap sebagai pribadi yang angkuh, video dirinya tengah meminta salah satu siswa SD memanggilnya Presiden pun tersebar luas di jaringan media sosial. Ia juga disebut-sebut sebagai Presidennya orang kaya, Emmanuel Macron pernah memesan 1.200 piring, guna mengganti piring-piring lama di Palais de l'Élysée. Bulan Juli lalu, ia juga pernah diserang gosip yang kurang menggenakkan, semakin menambah ciri khas dari gaya kepemimpinan Emmanuel Macron. Salah satu politikus Prancis Gerard Collombpada Bulan Oktober lalu pernah mengritik pemerintahan Emmanuel Macron yang angkuh, ia juga menambahkan Presiden Prancis saat ini mudah sekali melontarkan kalimat yang dianggap tidak pantas di muka umum. 

Sebulan berselang sesaat Gerald Collomb menyampaikan pendapatnya, peristiwan “Rompi Kuning” pun pecah. Kumpulan massa mengenakan rompi berwarna kuning turun ke jalan-jalan pada 17 November 2018. Mereka memprotes akan kenaikan pajak bahan bakar yang terjadi secara terus menerus. Mereka yang tergabung dalam aksi Rompi Kuning, diketahui tidak terkoordinir secara struktural, mengakibatkan pemerintah Prancis kewalahan saat hendak melakukan pembicaraan dengan salah satu perwakilan dari kumpulan massa tersebut.

Aksi demonstran kian panas, beberapa aksi anarki pun terjadi. Para pengunjuk rasa diketahui membakar mobil di jalan, memecahkan toko-toko dan bahkan merampok para pedagang. Aksi ini bagai  bom waktu yang meledak, mereka memprotes pemerintah Prancis saat ini terlampau arogan. Suara meminta Emmanuel Macron pun terdengar sangat lantang. Peristiwa kerusuhan pun tidak terelakkan, 1 Desember 2018 keributan besar pecah di Prancis. Arc de Triompheyang merupakan salah satu objek wisata dunia, harus menjadi sasaran dari amukan massa. Keributan 1 Desember dipercayai sebagai yang terparah dalam 50 tahun terakhir. 

Melihat dampak keributan yang semakin meluas, Emmanuel Macron untuk pertama kalinya menetapkan kebijakan yang lunak. Ia mengumumkan untuk membatalkan kebijakan pajak bahan bakar, yang direncanakan akan naik pada tahun 2019. 

(Taiwan, ROC) --- Konferensi Perubahan Iklim ke 24 (COP24) yang berada di bawah Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) (UNFCCC) pada tanggal 15 Desember 2018 mencapai konsensus. Ini merupakan kemajuan berarti, terutama dalam memerangi pemanasan global. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang masih membutuhkan negosiasi, apalagi kebiasaan dari negara-negara yang menggunakan sumber daya tidak ramah lingkungan, masih sering ditemukan. Kurangnya pemahaman tentang perubahan iklim, menjadi tantangan dan kekhawatiran di masa mendatang.

Kesepakatan Akhirnya Dicapai Setelah Bergelut 2 Minggu Lamanya

Perwakilan dari 197 negara semenjak 2 Desember 2018 berkumpul di Katowice Polandia dan mengadakan konferensi perubahan iklim. Selama 2 minggu diskusi dan perdebatan sengit, akhirnya pada 15 Desember 2018 sebuah kesepakatan akhirnya ditandatangani. Konsensus dengan tebal 156 halaman ini, merupakan kesepakatan yang merupakan bagian dari implementasi Perjanjian Iklim Paris pada tahun 2015 lalu.

Menurut buku konsensus yang dijadwalkan akan berlaku semenjak tahun 2020, terhitung tahun 2024 negara industri dan negara berkembang untuk pertama kalinya akan mengadopsi standar minimum yang sama dan menginformasikan kepada PBB terkait jumlah emisi karbon. Selain itu, negara-negara tersebut juga harus menyertakan langkah-langkah nyata untuk mengurangi konsumsi karbon nasional. Hal ini dilakukan adalah bukan lain untuk mencapai tujuan dunia internasional, yakni meningkatkan kendali suhu global, dengan pengurangan 2°C.

Namun demikian, masih terdapat ruang untuk mendiskusikan sistem perdagangan emisi karbon yang transparan. Terkait dengan biaya dalam memerangi perubahan iklim, perwakilan dari masing-masing negara masih memiliki perbedaan pendapat yang cukup tajam. Hal ini termasuk bagaimana negara maju memperhatikan emisi karbon dari negara berkembang, dan seberapa banyak bantuan yang patut diberikan atas negara yang membutuhkan. Pembahasan lebih rinci akan didiskusikan kembali pada Bulan September tahun 2019 mendatang di New York Amerika Serikat.

Laporan IPCC Menguak Krisisnya Pemanasan Global

Dibutuhkan perjuangan yang panjang untuk mencapai konsensus dari berbagai pihak. Dalam pertemuan COP24 kali ini, dapat terlihat fakta bahwa masih adanya negara yang tidak sepenuhnya sadar/paham akan akibat yang dapat ditimbulkan oleh perubahan iklim. Di saat yang sama juga timbul kekhawatiran yang mendalam. Yang patut diperhatikan kali ini adalah laporan ilmiah yang diterbitkan pada Bulan Oktober oleh Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC, yang sebelumnya tidak begitu dianggap penting. Fakta ini semakin menampar pihak-pihak petinggi dari negara peserta.

Menurut laporan yang diberi judul “Special Report on Global Warming of 1.5°C”, menguak bahwa suhu bumi saat ini telah meningkat sebesar 1°C. Jika kenaikan suhu tidak dapat dikendalikan dalam batasan 1.5C, maka ditakutkan setengah populasi binatang dan tumbuhan akan punah, bencana seperti kekeringan, gelombang panas dan badai akan semakin sering terjadi. Selain itu, jumlah kemiskinan akan semakin bertambah, yang mana dapat berimbas buruk pada ruang hidup ekologis dan manusia itu sendiri.

Atas alasan-alasan tersebutlah, laporan dengan tebal 156 halaman itu mengusulkan target pengurangan karbon yang lebih ketat. Sebelum tahun 2030 mendatang, diharapkan ada 45% emisi karbon dikurangi dan pada tahun 2050 mendatang jumlah ini dapat terus ditekan hingga menjadi nol. Dengan kata lain, untuk menghindari suhu bumi meningkat sebesar 1.5°C, semua langkah ini harus terselesaikan, dalam jangka waktu yang cukup singkat, yakni 12 tahun.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengemukakan laporan tersebut bagaikan alarm yang memekakkan gendang telinga. 44 negara kepulauan yang harus menghadapi ancaman akan terus naiknya permukaan laut, jelas mendukung keras laporan “Special Report on Global Warming of 1.5°C”.

Kebijakan Mengurangi Emisi Karbon Ditolak Negeri Paman Sam

Laporan ini ternyata ditolak sepihak oleh beberapa negara di dunia, terutama negara penghasil minyak; meliputi Amerika Serikat, Rusia, Arab Saudi dan Kuwait. Mereka merasa laporan ilmiah yang dikaji oleh IPCC tidak seharusnya dimasukkan ke dalam kebijakan yang “mengatur” ini. Penolakan AS ini bukanlah yang pertama kali, selama 30 tahun terakhir Negeri Paman Sam tetap pada pada pendiriannya, yaitu menentang isi dari laporan IPCC.

30 tahun lalu, para ilmuwan dari National Aeronautics and Space Administration (NASA) pernah memberikan laporan di hadapan kongres bahwa aktivitas manusia telah memulai pemanasan global. Pada tahun  1992, negara-negara sepakat untuk membentuk Konvensi Kerangka Kerja PBB terkait Perubahan Iklim (UNFCCC). UNFCCC ini dibentuk dengan alasan untuk mengawasi rapat atau forum terkait perubahan iklim.

Berdasarkan penelitian ilmiah kali ini, terdapat faktor utama yang mengakibatkan suhu bumi terus meningkat; di antaranya pembakaran batubara dan gas alam, serta pembangunan rumah kaca yang berlebihan. Argumen ini telah menjadi pengetahuan umum masyarakat dunia, namun sayangnya negara adidaya seperti Amerika Serikat menolak argumen ini. Penolakan ini bukan lain dikarenakan adanya kepentingan Negeri Paman Sam untuk melindungi minyak bumi dan gas alam mereka.

Penasihat khusus Sekjen PBB Jeffrey Sachs mengemukakan aksi Amerika Serikat tersebut sungguh sangat disesalkan, mengingat mereka lebih mementingkan kepentingan perusahaan pengelola minyak bumi dan gas alam, dibandingkan memprioritaskan kelangsungan bumi, yang notabene merupakan rumah bagi seluruh makhluk hidup.

Kebijakan Emisi Karbon Taiwan dinilai Salah Satu yang Terbaik

Yang patut diperhatikan dalam pertemuan ini adalah kontribusi Taiwan terhadap isu pemanasan global mulai mendapatkan perhatian dari negara peserta. Delegasi Taiwan yang beranggotakan 60 orang ini telah menggelar 38 diskusi bilateral dengan negara-negara sahabat dan Uni Eropa. Surat kabar Jerman “Süddeutsche Zeitung” secara khusus melaporkan jika dibandingkan dengan negara lain, kebijakan emisi karbon Taiwan patut diacungi jempol. Namun sayangnya, hanya karena tekanan dari Negeri Tirai Bambu, mengakibatkan keberhasilan Taiwan hanya dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain. Dan yang lebih mengecewakan lagi, Taiwan bahkan dikeluarkan dari meja perundingan dan tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam isu perlindungan bumi.

Dalam pertemuan COP24 kali ini, 15 negara sahabat mengirimkan surat yang diatasnamakan “Dukungan terhadap Taiwan”. Selain itu, 9 negara sahabat lainnya juga berbicara untuk Taiwan. Perjuangan negara-negara tersebut, sekali lagi menegaskan akan pentingnya peran Taiwan dalam komunitas internasional.

(Taiwan/ROC) --- Gerakan rompi kuning (Yellow Vest Movement) telah berlangsung semenjak pertengahan Bulan September lalu. Gerakan protes yang dilakukan oleh masyarakat Perancis ini mengundang perhatian mata dunia internasional. Hingga hari ini, terhitung sudah ada 3 aksi kerusuhan yang terjadi di Kota Paris. Aksi yang menentang kebijakan pemerintah menaikkan pajak bahan bakar, menyerukan ketidakpuasan akan pemerintahan partai berkuasa. Kumpulan massa mendesak pemerintah untuk segera membatalkan ketentuan pajak bahan bakar yang dinilai tidak seimbang dengan kemampuan ekonomi. Pemerintahan Perancis kini harus menghadapi dilema antara kebijakan yang notabene ditetapkan sebagai bagian dari aksi perlindungan lingkungan, dengan perhitungan kemampuan ekonomi masyarakat yang semakin memburuk. 

Kebijakan Energi Emmanuel Macron Dinilai Tak Sesuai dengan Ketentuan Perlindungan Lingkungan

Gerakan sosial “Rompi Kuning” yang terjadi di Perancis disebabkan karena ketidakpuasan masyarakat terhadap nilai pajak bahan bakar yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, di tengah semakin menurunnya standar kehidupan. Frekuensi protes yang terjadi secara terus menerus, memicu kerusuhan besar yang dinilai sangat merugikan Kota Paris. Kebijakan menaikkan pajak bahan bakar yang diprakarsai oleh Presiden Emmanuel Macron, adalah tidak lain dikarenakan ingin memerangi pemanasan global. Tidak disangka, reaksi masyarakat yang begitu menentang, dan bahkan menyulut aksi kerusuhan sosial. 

Mempromosikan kebijakan memerangi pemanasan global merupakan bagian dari kebijakan politik yang didengungkan oleh Emmanuel Macron ketika dirinya mencalonkan diri sebagai Presiden Perancis pada tahun 2016 lalu. Dia bahkan membuat slogan untuk membuat planet ini lebih hebat lagi, ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk keluar dari Persetujuan Paris pada tahun 2017. Pernyataan dari Emmanuel Macron dinilai sebagai bukti akan keteguhan Perancis sebagai pemrakarsa perjanjian tersebut. Ia pun mulai menetapkan tujuan untuk mengurangi gas emisi karbon di Perancis sebanyak 40% sebelum tahun 2030, dan di saat bersamaan Perancis akan mengembangkan energi yang lebih bersahabat bagi bumi. Selama 2 tahun berkuasa,  pajak bahan bakar Negara Perancis diketahui telah meningkat sebanyak 25%. Hal ini masih mengundang niat pemerintah Emmanuel Macron untuk kembali menaikkan pajak bahan bakar pada awal tahun 2019 mendatang. Kabar ini langsung saja mendatangkan reaksi kecaman dari sebagian besar masyarakat Perancis.

Daniel M Kammen yang merupakan salah satu profesor kebijakan energi di Universitas of California Bekerley menilai bahwa setelah Pemerintah Perancis menaikkan pajak bahan bakar minyak, subsidi untuk masyarakat luas mengendarai transportasi umum, hanya berjumlah kurang dari 25% dari pendapatan pajak yang diterima.

Daniel M Kammen merasa Emmanuel Macron belum sepenuhnya memanfaatkan kebutuhan dana secara maksimal dalam berinvestasi mengembangkan energi yang lebih ramah lingkungan. Ia melanjutkan Pemerintah Perancis dapat memanfaatkan penerimaan pajak untuk mengurangi harga penjualan kendaraan listrik. Atau mensubsidi masyarakat yang bermukim di pinggiran kota yang tidak memiliki transportasi massal, untuk mengendarai taxi listrik. Hal ini dipercaya dapat mengurangi niat masyarakat untuk mengendarai kendaraan pribadi.

Kebijakan Melindungi Lingkungan yang Mengabaikan Kehidupan Masyarakat

Alasan utama mengapa masyarakat berompi kuning melakukan gerakan sosial, adalah bukan lain untuk menentang berbagai kebijakan Emmanuel Macron, yang dinilai tidak mempertimbangkan penderitaan penduduk dengan penghasilan rendah yang tersebar di luar kota-kota besar. Saat kampanye, Macron berjanji akan membantu pengangguran Perancis dan mengembalikan kembali kepercayaan diri mereka. Namun kini, dukungan bagi Presiden tersebut merosot dan hanya tersisa 23%.

Kebijakan perlindungan lingkungan yang didengungkan oleh Presiden Macron dinilai telah mengabaikan para pekerja yang berdomisili di pinggiran kota. Mereka diketahui hanya dapat bergantung pada transpoortasi pribadi, mengingat sulitnya mendapatkan transportasi massal di pinggiran kota. Kenaikan pajak bahan bakar jelas mempersulit kehidupan mereka. Ditambah lagi Emmanuel Macron telah menangguhkan pajak para konglomerat, membuat dirinya disebut sebagai Presiden Para Konglomerat. Salah satu peneliti dari Harvard’s Kennedy School Vonda Brunsting mengemukakan Emmanuel Macron telah melakukan kekeliruan yang besar. Di satu sisi ia berteriak untuk mengurangi pemanasan global dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah lingkungan. Namun di sisi lain, ia telah mengabaikan kehidupan masyarakat luas yang berteriak kesusahan.