(Taiwan, ROC) --- Baru-baru ini, ketegangan antar Washington dengan Tehran kembali memanas, setelah pesawat drone Negeri Paman Sam ditembak jatuh. Begitu berita ini merebak, pada awalnya pihak Amerika Serikat bermaksud menyerang Iran, namun pada akhirnya Negeri Paman Sam mengubah haluannya. Pada tanggal 24 Juni 2019, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada para pejabat senior Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei. 

Sanski AS atas Iran untuk Kesekian Kalinya

Ketegangan antar Amerika Serikat dengan Iran terus memburuk. Sebelumnya, Iran dituduh telah menyerang 2 kapal tanker milik Amerika Serikat di Teluk Oman. Kini berita akan terserangnya kapal drone Negeri Paman Sam di Teluk Persia, semakin memperkeruh suasana. Pada tanggal 24 Juni 2019, Presiden Donald Trump kembali menerapkan sanksi ekonomi baru kepada beberapa petinggi Iran, salah satunya adalah Ayatollah Ali Khamenei. Aksi saling membalas ini tentu membuat hubungan pemerintahan antar kedua negara semakin terpuruk.

Pada awalnya, Donlad Trump ingin membalas serangan Iran terhadap pesawat drone mereka. Namun dikarenakan adanya berita tentang terbunuhnya 150 warga di Iran pada tanggal 22 Juni 2019 silam, membuat Donald Trump mengambil langkah lain, yakni dengan menerapkan sanksi internasional berikutnya. Aksi Amerika Serikat ini dinilai sebagai melunaknya otoritas Washington, yang tidak ingin mengambil jalan perang. Beberapa pakar menganalisa meski kemampuan perang masih berada di bawah Amerika Serikat, namun Iran dapat membuat Negeri Paman Sam tidak memilih alternatif penyelesaian, dengan menggunakan jalur perang.

Militer Kedua Negara yang Tidak Seimbang, Menjadikan Iran Bagai Sasaran Empuk 

Saat ini, kondisi domestik di Iran juga tengah mengalami kemunduran, baik di sektor ekonomi, militer dan persediaan senjata. Media Jerman DW mewartakan tingkat GDP Amerika Serikat adalah 44 kali lipat GDP Iran. Jumlah investasi di sektor militer, jauh melebihi Iran. Jumlah pesawat tempur yang dimiliki Amerika Serikat, sebanyak 15 kali lipat dari Iran. Selain itu, pesawat tempur tipe F-14 yang diterbangkan armada Iran, merupakan peninggalan revokusi Islam Iran, yang terjadi pada tahun 1979 silam. Dapat terlihat jelas, ketidaksetaraan kemampuan militer antar kedua negara. 

Meski demikian, Iran yang berbatasan dengan Teluk Hormuz dirasa rentan terserang ancaman dari Amerika Serikat. Negeri Paman Sam akan mudah mengunci Iran sebagai target, mengingat lemahnya sistem pertahanan mereka. Saat ini, Iran telah memiliki perlengkapan tempur; seperti kapal selam, torpedo air dan sebagaiannya. Kemampuan militer yang dimiliki Iran, mampu mengancam tanker minyak atau fasilitas kilang minyak lepas pantai di Teluk Oman, Teluk Persia dan Laut Kaspia. Di samping itu, otoritas setempat tidak tanggung-tanggung mengerahkan komando bunuh diri, guna untuk memperparah efek serangan.

Strategi Iran tersebut seakan-akan mengunci komoditas minyak dunia. Sehingga Amerika Serikat tidak mampu bergerak dan terpaksa menangguhkan alternatif perang ke Iran.

Strategi Gerilya Iran Cukup Membuat AS Sakit Kepala

DW lebih lanjut mengemukakan bahwa Tehran sepenuhnya paham akan aksi ofensif mereka, tidak akan pernah mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat. Saat ini negara-negara barat juga tidak mungkin dapat memikul misi militer mereka dalam skala besar di luar negeri; misal Irak dan Afghanistan. Wadah pemikir Rand Corporation yang bermarkas di California, mengemukakan jika Negeri Paman Sam bersikeras menghancurkan rudal militer dan menginvasi wilayah Iran, maka otoritas Tehran akan melancarkan taktik pertahanan gerilya, yang mana dapat membuat pasukan militer Amerika Serikat sakit kepala.

Selain itu, Iran juga memiliki sejumlah kelompok koalisi militer di kawasan Timur Tengah; misal Hezbollah di Lebanon, yang tercatat berhasil melakukan intervensi dalam perang sipil Suriah. Selain itu, masih ada pasukan Houthi di Arab Saudi, yang dikabarkan juga bertanggung jawab dalam aksi pemboman sekutu Amerika Serikat. Perusahaan intelijen swasta 5 Stones intelligence yang berbasis di Miami percaya bahwa Iran juga memiliki keterkaitan serat dengan kelompok radikal Al Qaeda.

Media The Wall Street Journal menganalisa bahwa masih ada 1 alasan mengapa Iran tidak ingin bernegosiasi dengan Amerika Serikat, yakni masih enggannya pihak Uni Eropa untuk bergabung dengan sanksi internasional Negeri Paman Sam. Apalagi Amerika Serikat akan memasuki masa-masa pemilu pada tahun mendatang. Beberapa kandidat dari Partai Demokrat, berjanji untuk membahas kembali sanksi internasional Iran, yang membuat otoritas Tehran memiliki secercah harapan. Kemenangan Donald Trump pada pemilu mendatang, menjadi penentu apakah Iran dapat terlepas dari jeratan sanksi internasional yang selama ini membelenggu mereka.

Penguasa Negeri Tirai Bambu, Xi Jin-ping (習近平) berkunjung ke Pyongyang dan bertemu dengan penguasa Korea Utara, yakni Kim Jong Un. Dalam pertemuan tersebut, mereka terlihat sangat akrab, membuat beberapa pakar menakar niat politik yang tersirat di dalamnya.

Kunjungan Pertama Penguasa Beijing ke Pyonyang 

Pada tanggal 20 Juni 2019, Xi Jin-ping berkunjung ke Korea Utara selama 2 hari. Ini merupakan yang pertama kalinya setelah 14 tahun berselang, seorang pemimpin Negeri Tirai Bambu berkunjung ke Korea Utara. Tak heran, jika kedatangannya disambut meriah oleh otoritas Korea Utara, diketahui ada 21 tembakan militer diudarakan ke langit Ibu Kota Pyongyang. Berbagai agenda telah menunggu untuk dibicarakan kedua petinggi; di antaranya isu perdamaian di Semenanjung Korea, mempererat pertukaran militer dan memperdalam ragam kerja sama strategis. Di sela-sela perbincangan, Kim Jong Un menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bukti yang hendak di perlihatkan kepada komunitas global akan dekatnya hubungan persahabatan antar kedua negara.

Faktanya, mengundang seorang petinggi seperti Xi Jin-ping bukan lah pekerjaan yang sederhana. Pada tahun 2018, Kim Jong Un diketahui telah bertandang 4 kali ke Daratan Tiongkok, guna untuk mengambil hati penguasa Negeri Tirai Bambu. Sebelum memulai Konferensi Tingkat Tinggi dengan Donald Trump di Singapura,  Kim Jong Un sempat berkunjung ke Beijing. Menilik dari gerak-gerik Kim Jong Un, dapat terlihat pengaruh Daratan Tiongkok yang menaungi Korea Utara, layaknya seorang kakak. 

Rasa Persahabatan yang Terus Diperlihatkan Kim Jong Un

Seiring dengan berakhirnya pertemuan Donald Trump dengan Kim Jong Un di Singapura, situasi di Semenanjung Korea sepertinya akan berganti haluan. Keinginan Daratan Tiongkok untuk  memandu KTT Singapura yang berlangsung pada bulan Februari silam, terlihat akan semakin sulit. Kim Jong Un sebelumnya juga pernah memilih melewati jalur kereta api dengan total perjalanan sepanjang 2000 mil, berkunjung ke Beijing. Ia lebih memilih menaiki jalur darat ketimbang menaiki pesawat. Hal ini jelas memperlihatkan ketergantungan Kim Jong Un terhadap restu dari Daratan Tiongkok. Salah seorang pengajar di Renmin University of China, Cheng Xiao-he (成曉河), mengemukakan Kim Jong Un secara terang-terangan kembali memberitahukan komunitas global akan eratnya persahabatan yang terjalin antar dirinya dengan Daratan Tiongkok. Sebelumnya, Kim Jong Un juga pernah melambaikan tangan di bawah bendera Negeri Tirai Bambu, saat KTT Singapura berlangsung.

Meskipun Korea Utara tidak mendapat dukungan dari otoritas Beijing di PBB, atas aksi provokasi tenaga nuklir mereka, namun hal ini tidak menyurutkan rasa hormat mereka atas Tiongkok. Salah satu hal yang layak direnungkan adalah dengan absennya kunjungan Kim Jong Un ke Beijing, sesaat dirinya menjabat posisi nomor satu di Korea Utara. 6 tahun setelahnya, Kim Jong Un baru memulai ragam kunjungan ke Negeri Tirai Bambu.  Namun demikian, aksi kontroversial Donald Trump di Asia Timur, telah menjadi faktor utama. Pada awalnya, melalui pertemuan di Vietnam, Donald Trump mengumbar akan bernegosiasi dengan Kim Jong Un. Namun di tengah pertemuan, ia pergi dengan rasa tidak puas. Ini membuat situasi kian runyam. Korea Utara yang awalnya ingin mengurangi sanksi internasionalnya, pada akhirnya harus menemui kebuntuan. Kemungkinan Korea Utara untuk mengaktifkan kembali reaktor nuklirnya, seakan-akan menjadi ancaman bom waktu di Semenanjung Korea.

Saat ini, Korea Utara tengah aktif memperjuangkan suaranya di dunia internasional. Di tengah perang dagang yang mendera Daratan Tiongkok dengan Amerika Serikat, Pyongyang harus dapat memperlihatkan pengaruhnya. Pyongyang dan Beijing memiliki beberapa kesamaan, salah satunya adalah harus menghadapi sikap keras Donald Trump. Konsultan Politik Divisi Asia dan Eropa di bawah naungan Eurasia Group, Scott Seaman mengatakan Xi Jin-ping berharap agar seluruh pihak dapat menyadari bahwa dirinya mampu memberikan pengaruh kuat kepada pemerintahan Kim Jong Un. Tanpa adanya bantuan dari Beijing, maka tidak ada pihak ketiga yang dapat mencapai kesepakatan komprehensif dengan Korea Utara.

(Taiwan, ROC) --- Demokrasi menentang RUU Ekstradisi ke Tiongkok yang dicanangkan oleh pemerintah Hong Kong meledak pekan lalu. Aksi protes besar-besaran ini dinilai yang terbesar semenjak tahun 1997. Dilaporkan 80 warga harus menjadi korban akibat aksi kekerasan yang dilancarkan pihak kepolisian setempat. Selain itu, 10 warga ditangkap dan diamankan. Peristiwa yang terjadi pada bulan Juni ini, mendapat perhatian besar dari dunia internasional. Mereka menyerukan prihatin yang mendalam akan krisis Hak Asasi Manusia di Hong Kong. Kebijakan “1 Negara 2 Sistem”yang disematkan Daratan Tiongkok atas Hong Kong, dinilai gagal oleh khalayak umum. Namun demikian, pemerintah Hong Kong masih bersikeras dan tidak berusaha memperlihatkan itikad baik. 

Aksi Protes Hong Kong di Mata Dunia Internasional

Jutaan warga berkumpul di jalanan Hong Kong pada tanggal 9 Juni 2019. Mereka turun ke jalan menentang niat pemerintah untuk meloloskan RUU Ekstradisi ke Tiongkok. Pembacaan kedua dari RUU ini, awalnya dijadwalkan akan berlangsung pada 12 Juni 2019. Pada hari yang sama, aksi bentrokan berdarah pun pecah di jalanan kota Hong Kong. Terkait dengan sikap pemerintah setempat dalam menghadapi aksi demonstran, dunia internasional pun mengecam keras. Komunitas global pun ramai membicarakan terkait isu demokrasi Hong Kong yang kian terkikis.

Beberapa negara juga telah merilis pernyataan resmi mereka dan mendukung warga Hong Kong memperjuangkan hak demokrasi mereka; meliputi Amerika Serikat, Uni Eropa, Jerman, Inggris, Kanada, Australia dan Jepang. Mereka meminta otoritas Negeri Tirai Bambu untuk menghormati perjuangan warga Hong Kong, yang berkumpul dan menyuarakan pendapatnya secara damai. Daratan Tiongkok juga diminta untuk lebih menggunakan jalur komunikasi dengan publik, dan menghindari aksi kekerasan .

RUU Amerika Serikat Sebagai Parameter Demokrasi di Hong Kong

Pada tanggal 13 Juni 2019, anggota Komis Divisi Urusan Daratan Tiongkok yang berada di bawah naungan Kongres Amerika Serikat, James McGovern, merilis kembali RUU terkait HAM dan demokrasi warga Hong Kong. Melalui RUU ini, kebijakan “1 Negara 2 Sistem” di Hong Kong akan diverifikasi kembali. Nilai demokrasi warga Hong Kong juga akan dinilai kembali.

Berdasarkan UU Kebijakan Amerika Serikat-Hong Kong yang diluncurkan pada tahun 1992, Negeri Paman Sam menganggap Hong Kong sebagai daerah perdagangan dan ekonomi yang otonom. Dengan kata lain, tarif perdagangan yang tengah dikenakan Amerika Serikat atas Daratan Tiongkok, tidak akan mempengaruhi Hong Kong. Setelah Kongres mengakui adanya kemunduran dalam nilai demokrasi di Hong Kong, ditakutkan dapat menyeret perekonomian Hong Kong ke dalam api pertempuran dagang Negeri Paman Sam dengan Negeri Tirai Bambu.

Britania Raya Meninjau Ulang Deklarasi Tiongkok-Inggris

Sebelumnya, Komite Urusan Luar Negeri Inggris pada 5 April 2019 silam telah mengeluarkan laporan terkait rentannya RUU Ekstradisi, yang mana dinilai dapat menggerus prinsip demokrasi di Hong Kong. 

Pada tanggal 12 Juni 2019, Perdana Menteri Inggris, Theresa May kembali mempertanyakan RUU terkait, apakah telah sesuai dengan hak dan kebebasan yang telah diatur dalam deklarasi bersama antar Tiongkok dengan Britania Raya.

Kekhawatiran Dunia akan Keselamatan Warganya

Selain itu, negara-negara lain tentu kian cemas akan keamanan warga mereka yang tengah bermukim di Hong Kong akan terpengaruhi oleh RUU Ekstradisi tersebut. Dilaporkan ada 85.000 warga Amerika Serikat yang tinggal atau berbisnis di Hong Kong. 

Di bawah bayang-bayang aksi ekstradisi oleh Amerika Serikat atas Kepala Direksi Keuangan Huawei yang belum lama terjadi dan di tengah mandeknya perundingan konflik perdagangan, membuat Amerika Serikat kian cemas. Jika RUU Ekstradisi ke Tiongkok berhasil disahkan, kemungkinan warga Negeri Paman Sam yang tengah bermukim di Hong Kong ditangkap dan diekstradisi ke Negeri Tirai bambu kian besar. Inilah salah satu alasannya mengapa Amerika Serikat menentang pengesahan RUU tersebut. Selain Amerika Serikat, beberapa negara juga melakukan aksi menentang serupa, meliputi Inggris dan Uni Eropa.

Pesimisnya Fungsi RUU Amerika Serikat 

Namun, niat dari pemerintah Hong Kong yang bertekad untuk mempromosikan RUU tersebut, membuat dunia internasional cemas dan pesimis.

Perdana Menteri Inggris (Theresa May) dan Jerman (Angela Merkel) meskipun masing-masing telah merujuk pada hukum dasar dan deklarasi bersama Inggris-Tiongkok, namun melalui pernyataan terbuka di tahun 2017 lalu, Daratan Tiongkok mengemukakan bahwa deklarasi tersebut hanya-lah dokumen sejarah yang tidak memiliki nilai praktis. Pada tahun 2002 silam, Pasal 23 dari deklarasi ini telah direvisi dan menimbulkan kekecewaan banyak pihak.

Di lain pihak, Kongres Amerika Serikat untuk kesekian kalinya, kembali mengusulkan RUU HAM dan Demokrasi Warga Hong Kong. Pada tahun 2016, anggota Senat yang berasal dari 2 partai utama bertemu dengan pemrakarsa Revolusi Payung, Joshua Wong (黄之鋒). Setahun setelah pertemuan tersebut berlangsung, RUU HAM dan Demokrasi Warga Hong Kong pun dibentuk. Namun demikian, kelangsungan dari RUU ini masih belum menemukan titik kejelasan.

Asisten Dosen dari Hong Kong Baptist University, Chen Jia-luo (陳家洛) mengemukakan proses administrasi dari pengesahan RUU tersebut harus memakan waktu yang panjang nan rumit. RUU harus mendapatkan persetujuan dari Senat dan DPR, sebelum diserahkan kepada Presiden Amerika Serikat untuk disahkan. Sekalipun RUU tersebut disahkan, namun efek dan sanksinya tidak dapat menjamah para petinggi Daratan Tiongkok. Ia menilai warga Hong Kong tidak memiliki harapan yang tinggi terkait efektivitas RUU ini.

Jerman juga tengah mempertimbangkan, jika pemerintah Hong Kong masih berupaya untuk mengesahkan amandemen UU tersebut, maka Jerman akan menghapus perjanjian ekstradisi mereka dengan Hong Kong. Keputusan ini tentu dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kelangsungan dua pihak.

Donald Trump Kian Hati-Hati dalam Memberikan Komentar

Ketika ditanya pendapatnya terkait dengan peristiwa 9 Juni 2019 lalu, Presiden Donald Trump terlihat sangat hati-hati. Donald Trump menilai aksi protes yang diikuti oleh 1 juta orang tersebut, sebagai aksi demonstrasi terbesar yang pernah disaksikannya. Namun demikian, Donald Trump tidak secara spesifik menjelaskan akan posisi Amerika Serikat. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya berharap dan percaya semuanya dapat terselesaikan melalui cara yang baik.

Pernyataan Donald Trump tersebut dinilai membingungkan khalayak umum. Namun jika melihat situasi yang tengah diciptakan Xi Jin-ping, mungkin kita semua dapat memahaminya.

Salah seorang pengajar di The Chinese University of Hong Kong, Willy Lam berkata kepada media CNN bahwa perlawanan warga Hong Kong terhadap pemerintahan Xi Jin-ping kian meningkat. Namun demikian, Beijing dinilai kurang aktif dalam menghadirkan langkah solusi untuk memecahkan permasalahan ini.

Willy Lam melanjutkan Xi Jin-ping tengah menghadapi dilema yang berat. Di satu sisi, jika aksi demonstrasi terus berlanjut, maka perekonomian Hong Kong dan Daratan Tiongkok akan terpukul keras. Di sisi lain, jika aksi protes ini gagal diselesaikan, maka Xi Jin-ping akan dinilai gagal dan tidak kompeten oleh internal partainya sendiri.

Donald Trump akhir-akhir ini juga dikabarkan akan mencapai kesepakatan untuk menghentikan kobaran api perang perdagangan. Dalam pertemuan akbar G20 yang akan berlangsung akhir bulan di Osaka ini, Donald Trump dinilai akan lebih bersikap hati-hati, dikarenakan dirinya tidak ingin membuat konflik ini kian menjalar luas.

(Taiwan, ROC) --- Panorama bangunan unik dan jalur kanal yang lebar tersebar di Kota Amsterdam, Belanda. Jutaan turis dari berbagai belahan dunia bertandang ke kota yang melegalkan penggunaan ganja atau mariyuana ini setiap tahunnya. Namun demikian, otoritas pariwisata setempat tengah mengubah sikap dan kebijakannya. 

Saat ini, Ibukota Amsterdam tengah aktif mendorong para pelancong untuk mulai pergi ke kawasan lain, dikarenakan penduduk setempat merasa frustrasi akan lonjakan jumlah wisatawan yang datang ke kota ini.Selain itu, sikap para pelancong yang kerap kali menghalangi ruas jalan, mengakibatkan penduduk lokal tidak dapat dengan lancar melakukan aktivitas sehari-hari mereka. 

Ellen van Loon yang merupakan mitra dari salah satu perusahaan konstruksi Belanda OMA, mengungkap bahwa mereka kini mulai frustrasi. Ia melanjutkan bahwa mereka tidak menginginkan perubahan Kota Amsterdam layaknya Venesia di Italia. Harapan yang dilontarkannya sangat bertolak belakang dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kini, semakin banyak wisatawan yang mengunjungi Negeri Kincir Angin tersebut. Dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya.

Ellen van Loon mengakui bahwa sektor pariwisata di negaranya memiliki dampak yang positif, misal dengan pendapatan sebesar US$ 91,5 miliar per tahun yang berhasil diraup Belanda. Namun demikian, penduduk setempat khawatir jika jumlah wisatawan yang terus meningkat pesat ini dapat menghancurkan elemen penting Kota Amsterdam.

Seperti Kota Venesia dan kebanyakan kota lainnya di Eropa, Amsterdam kini tengah mengalami fenomena yang disebut dengan “Overtourism”. Fenomena yang disebabkan oleh semakin murahnya harga tiket pesawat, membuat para wisatawan berbondong-bondong mengunjungi objek wisata tertentu. Lonjakan kuantitas yang tidak disertai dengan taraf kualitas, akan berdampak pada pemeliharaan objek wisata di Negeri Kincir Angin.

Jumlah wisatawan di Kota Amsterdam diperkirakan akan meledak dari 18 juta di tahun 2018 menjadi 42 juta di tahun di 2030 mendatang. Angka yang fantastis ini diketahui 38 kali lebih banyak, jika dibandingkan jumlah populasi di Amsterdam saat ini, yakni sekitar 1,1 juta.

Otoritas petinggi di Belanda akhir-akhir ini membuat keputusan yang cukup mengejutkan, yakni tidak akan menggelar kegiatan yang berhubungan dengan promosi wisata di Belanda. Mereka akan menerbitkan sebuah laporan yang lebih mengutamakan manajemen tujuan wisata dibanding dengan kegiatan promosi pariwisata. 

Laporan tersebut akan menguraikan ragam strategi kebijakan yang diambil Belanda untuk masa mendatang. Mereka akan fokus pada taraf kehidupan yang dapat terpengaruhi oleh lonjakan jumlah wisatawan yang datang berkunjung. 

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan membatasi atau menutup akses beberapa sektor penginapan dan objek wisata yang biasa dikunjungi oleh wisatawan. Selain itu, mereka akan mengupayakan agar para wisatawan tertarik untuk berkunjung ke kota-kota lainnya di Belanda. Pada tahun lalu, Museum Nasional Amsterdam menutup aksesnya, dikarenakan tidak mampunya ruang-ruang yang tersedia untuk menampung para wisatawan.

Selain itu, sikap para wisatawan yang gemar ber-swafoto, dilaporkan telah menghancurkan beberapa ladang bunga tulip setempat. Beberapa petani dilaporkan merasa terganggu dan memaksa mereka untuk mulai memagari ladang mereka, dengan alasan ingin melindungi pertumbuhan bunga-bunga tersebut.

Pada awal tahun ini, pemerintah setempat mengumumkan larangan bagi jalur wisata di Red Distrik Kota Amsterdam. Larangan ini adalah tidak lain untuk mencegah para PSK menjadi tontonan para pelancong. Kebijakan ini akan mulai berlaku terhitung 1 Januari 2020 mendatang. Pemerintah Kota Amsterdam pun sudah meminta kepada para agen perjalanan untuk menyesuaikan kembali jalur pariwisata mereka.

Otoritas setempat juga melarang pendirian toko-toko baru yang ditujukan kepada para wisatawan dan membatasi jasa penginapan jangka pendek Airbnb di daerah yang sibuk.

Selain bunga tulip, popularitas Amsterdam terus meningkat semenjak kota tersebut mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait. Di tahun 2000 lalu, Belanda melegalkan transaksi Pekerja Seks Komersial (PSK). Di tahun 2001, Belanda juga kembali melegalkan kebijakan pernikahan sesama jenis pertama di dunia, yang membuat jumlah wisatawan kian melonjak. 

Selain Amsterdam, Kota Giethoorn yang terletak tidak jauh dari Amsterdam juga mengalami lonjakan wisatawan, terutama asal Daratan Tiongkok. Kota yang dihuni 2500 orang ini, harus menerima jumlah kunjungan wisatawan Negeri Tirai Bambu sebanyak 350.000 setiap tahunnya.

Berbagai upaya terus dikerahkan oleh pemerintah setempat, sebagian di antaranya juga merupakan respons dari penanggulangan fenomena perubahan iklim.

Jika menilik populasi masyarakat di masing-masing negara Benua Eropa, jumlah wisatawan di Belanda menyumbang angka tertinggi, dilanjutkan dengan Jerman dan Belgia, yang menyumbang angka 42%.

Konferensi Majelis Kesehatan Dunia merupakan pergelaran penting di dunia. Seluruh partisipan yang berasal dari berbagai belahan dunia berkumpul disini dan membahas perihal isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan. Taiwan untuk kesekian kalinya ditolak dan dilarang untuk hadir dalam pertemuan akbar ini. Tekanan yang dilancarkan oleh Daratan Tiongkok atas Taiwan dalam komunitas global, membuat posisi kian runyam. Meski dukungan terus mengalir dan tidak sedikit tokoh/perwakilan dari berbagai negara mulai berbicara atas Taiwan, namun usaha yang dikerahkan masih belum cukup membuat Taiwan diundang dalam pertemuan WHA tersebut. Taiwan di lain pihak memiliki kemampuan yang terampil di sektor kesehatan, namun sayang tekanan yang dikerahkan Negeri Tirai Bambu menutup mata para petinggi WHO. 

Perang Perdagangan Merupakan Bagian dari Strategi Donald Trump pada Pemilu 2020 Mendatang

(Taiwan, ROC) --- Sejak menjabat, aksi Presiden Negeri Paman Sam kerapkali menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat dunia, misal dengan Amerika Serikat menarik diri dari beberapa perjanjian internasional dan terlibat dalam aksi penyadapan informasi Rusia. Selain itu, Donald Trump dianggap oleh beberapa pakar sebagai Presiden yang tidak memiliki prestasi dan masih mau mengajukan diri sebagai capres pada pemilu 2020 mendatang. Namun demikian, orang nomor satu di Amerika Serikat tersebut berdalil bahwa dirinya terus mengedepankan ekonomi domestik. Berbagai langkah telah diterapkan, salah satunya adalah dengan mengunci peran Daratan Tiongkok yang dianggap telah menyabotase jalur ekonomi Amerika Serikat. Gendang perang perdagangan ditabuh, guna untuk menjadikan kepentingan Donald Trump dan negara Amerika Serikat kian besar. 

Produsen perangkat jaringan komunikasi dan ponsel cerdas terbesar kedua dunia, yakni Huawei juga mendapat pukulan keras dari konflik perdagangan ini. Huawei dianggap sebagai salah satu perusahaan yang memiliki hubungan baik dengan otoritas Beijing. Atas nama pertahanan militer, Donald Trump mengumandangkan bahwa dirinya tidak takut dan gentar. Meski Donald Trump terus mengajak para sekutu untuk mendukung tindakan yang diambilnya, namun usaha ini tidak berlangsung lancar. Negara sekutu seperti Kanada, Jerman dan Inggris memutuskan untuk menentukan sendiri mitra provider 5G mereka sendiri. Donald Trump juga menginginkan agar negara sekutu memiliki pilihan dan tujuan yang sama dalam mencapai hubungan kerja sama di bidang penyediaan fasilitas 5G.

Huawei Menjadi Salah Satu Korban dari Konflik 2 Negara Adidaya??

Serangan pertama atas Huawei pun dikerahkan. Huawei kini kehilangan kerja sama dengan 3 fitur teknologi raksasa dunia; meliputi YouTube, Google Map dan Gmail. Dikabarkan ruang lingkup kerja sama Huawei akan menjadi kian sempit ke depannya. Semakin banyak perusahaan teknologi yang akan menghentikan pasokan produknya untuk Huawei; misal Intel, Qualcomm dan Broadcom asal Amerika Serikat, serta ARM asal Britania Raya. Larangan demi larangan tidak serta merta akan menghentikan langkah Huawei, tetapi pemetaan jarigan 5G dunia ditakutkan akan melambat. Beberapa negara kini mulai mengambil tindakan untuk merevisi kembali hubungan kerja sama mereka dengan Huawei.

Meski mendapatkan pukulan bertubi-tubi, Huawei sepertinya telah memikirkan langkah penangulangan. Menurut kabar yang beredar, Huawei kini tengah mengembangkan sistim operasionalnya sendiri, yang diberi nama Project Z, dan akan dirilis pada musim gugur mendatang. Dengan penuh percaya diri, Huawei melanjutkan kemampuan dari Project Z dapat disandingkan dengan IOS dan Android. Project Z juga akan dapat memenuhi permintaan pasar Daratan Tiongkok yang luas dan dapat berjalan dengan mandiri. Namun demikian, media The Information mewartakan sistim operasional Huawei Project Z masih jauh dari kata siap.

Faktanya, jika Huawei dapat mempercepat seluruh penelitian dan pegembangan mereka, keadaanya bisa saja menjadi berpihak kepada mereka. Meski kini semakin banyak masyarakat Daratan Tiongkok yang memberikan dukungannya atas Huawei, namun di tengah semakin memanasnya perang perdagangan dengan Amerika Serikat, Daratan Tiongkok masih belum mengerahkan kekuatan pasukan nasionalis mereka, yakni dengan membatasi seluruh penggunaan produk ponsel Apple di dalam negeri. Perang perdagangan yang semakin memanas, kebijakan Amerika Serikat yang menyudutkan Huawei semakin meningkatkan ketegangan antar keduanya. Pada bulan ini, harga saham Apple dikabarkan turun sebesar 13%.

Keputusan Donald Trump menyerang Huawei, telah membuat keadaan kian runyam. Banyak perusahaan internasional yang mulai meninggalkan Negeri Tirai Bambu. Donald Trump kian gencar membuat keadaan tidak berpihak pada Daratan Tiongkok. Namun demikian, Penguasa Amerika Serikat itu tidak boleh lupa, bahwa kini pasar Daratan Tiongkok merupakan yang terbesar di dunia dan mampu menopang sebagian besar perekonomian Negeri Paman Sam tersebut. 

(Taiwan, ROC) --- Konflik perdagangan antar Amerika Serikat dengan Daratan Tiongkok yang telah berlangsung lebih dari 1 tahun dan dengung perdamaian di antara keduanya seakan muncul ke permukaan. Secara tak terduga, pada awal bulan Mei Presiden Donald Trump melalui akun Twitternya mencuitkan bahwa keputusan negosiasi dengan Daratan Tiongkok dirasa terlalu lambat dan merugikan kedua pihak. Ia juga mengemukakan akan meningkatkan jumlah tarif pajak pada produk Daratan Tiongkok. Dunia luar terus menganalisa akan kemungkinan perubahan dari konflik perdagangan ini, yang pada akhirnya harus berimbas pada melemahnya pasar saham dunia. Perubahan yang dilakukan Donald Trump dirasa terlalu tiba-tiba, membuat para pakar menganalisa kembali akan arah dari perkembangan konflik perdagangan ini.

2 cuitan Donald Trump di akun media sosial Twitter mengejutkan pasar saham dunia dan membuat dunia luar berpikir bahwa konflik perdagangan yang terjadi antar 2 negara besar tersebut akan berakhir. Penguasa Negeri Paman Sam tersebut mengumumkan akan meningkatkan sanksi pajak atas produk Daratan Tiongkok, dari semula 10 % menjadi 25 %. Dengan kata lain, produk Daratan Tiongkok yang bernilai US$ 200 miliar, akan dikenakan pajak sebesar 25%.

Terkait akan cuitan Donald Trump tersebut, kantor berita politik Amerika Serikat Politico mengutip pernyataan dari Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin dan perwakilan perdagangan Robert Lighthizer mengemukakan ada 2 kemungkinan, yakni otoritas Beijing sebenarnya hanya tertarik dengan bagian sebelumnya yang telah dinegosiasikan, atau pihak Amerika Serikat ingin menegosiasikan ulang pada bagian yang telah disepakati. Terkait akan sikap Beijing yang tidak konsisten, otoritas Washington jelas tidak setuju. Namun demikian, Steven Mnuchin dan Robert Lighthizer tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, terkait akan bagian mana yang ingin dinegosiasikan oleh Daratan Tiongkok.

Setelah melewati diskusi yang panjang, Daratan Tiongkok setuju untuk meningkatkan komoditas impor Amerika Serikat dan bersedia mengurangi kebijakan subsisi yang dinilai tidak masuk akal untuk perusahaan asal Daratan Tiongkok. Namun demikian, analisa memperlihatkan kemungkinan Daratan Tiongkok memilih untuk mundur selangkah atau mengalah, sangatlah kecil.

Di tengah keadaan seperti demikian, Donald Trump yang memiliki kepentingan besar, tentu tidak akan membiarkan Daratan Tiongkok mengambil sedikit peluang. Keputusan meningkatkan sanksi tarif pajak oleh Amerika Serikat, adalah bukan lain untuk memaksa Daratan Tiongkok mundur selangkah.

Pakar ekonomi Bloomberg, Tom Orlik mengatakan, “Ancaman baru yang dikeluarkan oleh Donald Trump, adalah u melakukan negosiasi di beberapa saat terakhir, untuk membuat Daratan Tiongkok mundur/mengalah.”

Tom Orlik kembali menambahkan jika negosiasi antar 2 pihak tidak mampu membuat Daratan Tiongkok mundur, maka pembicaraan ini akan stagnan, yang mana akan membuat Negeri Paman Sam memutuskan untuk menaikkan nominal tarif.

Owada Masako Pelajar Berprestasi dengan 3 Gelar Universitas Ternama Dunia

Owada Masako merupakan pelajar yang berprestasi. Ia diketahui lulus dari beberapa perguruan tinggi dunia, meliputi; Universitas Harvard, Universitas Tokyo dan Universitas Oxford. Ia mahir berbahasa Inggris, Prancis, Jerman dan Rusia. Dahulu kala, Masako diketahui ingin menggeluti profesi di bidang diplomatik, mengingat kemampuan bahasanya yang mahir.

Hadirnya Masako dalam keluarga kerjaan, menjadikan dirinya dielu-elukan oleh warga Jepang. Masyarakat luas memandangya bagai “Lady Diana dari Jepang”. Pernikahannya dengan Kaisar Naruhito dianggap sebagai salah satu hari yang paling berbahagia di Jepang.

Seperti layaknya sang mertua, Masako yang awalnya memiliki kepribadian ceria dan mampu berpikir ataupun menyelesaikan berbagai persoalan secara mandiri, secara perlahan-lahan memikul tekanan dan tanggung jawab yang luar biasa. Sikapnya yang bertolak belakang dengan gaya keluarga aristrokrat, membuatnya dianggap sebagai sosok yang tidak paham etiket kerajaan. Larangan demi larangan menghampiri Masako, mulai dari berbicara di depan publik hingga bertemu dengan keluarga tercinta.

Wartawan Australia, Ben Hills, menjulukinya sebagai “Princess Masako : Prisoner of the Chrysanthemum Throne”. Ditambah lagi dengan tidak mampunya Masako melahirkan keturunan laki-laki dalam keluarga raja, menjadikannya lebih tertekan. Mengingat ketentuan kerajaan Jepang yang mengutamakan pewaris takhta laki-laki.

Owada Masako Simbol Wanita Jepang

Sang mertua Shado Michiko memahami betul situasi yang dialami menantunya tersebut. Ia pun memberikan perhatian hangat kepada Masako. Namun dikarenakan perbedaan karakter antar keduanya dan gagalnya Masako memberikan keturunan laki-laki bagi keluarga kerajaan, menjadikannya mengalami depresi. Pihak istana pernah mengumumkan bahwa Masako mengalami kesulitan dalam beradaptasi, namun dalam bukunya Ben Hills mengemukakan Owada Masako menderita depresi yang mendalam setelah menikah dengan Kaisar Naruhito.

Pada awalnya, masyarakat Jepang menaruh harapan besar bahwa Masako dapat membawa sedikit perubahan bagi sistem kerajaan Jepang. Mengingat latar belakang pendidikannya yang cukup baik dan kemampuan berbahasanya yang cukup mahir. Setelah kabar sakitnya beredar, sebagian warga merasa prihatin dan merasa Masako merupakan simbol akan sulitnya posisi kaum wanita dalam kehidupan sosial Jepang.

Dalam sebuah wawancara dengan Japan Times, Rika Kayama, seorang psikolog ternama Jepang mengemukakan ia banyak berjumpa dengan  pasien wanita yang memiliki kemiripan kasus dengan Owada Masako. Banyak beberapa dari mereka memiliki tekanan yang serupa, yakni memiliki tanggung jawab untuk meneruskan keturunan dan membesarkan generasi berikutnya. Tidak jarang dari mereka yang juga harus terjun kembali ke dalam lingkungan pekerjaan.  Di mata seorang Rika Kayama, sosok Owada Masako merupakan simbol kehidupan wanita Jepang.

Kesediaan Masako Memikul Tugas sebagai Permaisuri

Permaisuri Shoda Michiko seringkali menemani sang suami dalam aneka kegiatan. Selama Kaisar Akihiro berkuasa, Jepang diketahui sering dilanda bencana alam; misal gempa mematikan di Kobe dan di bagian timur Jepang. Tidak lama setelah gempa berlangsung, sang Kaisar dan Permaisuri kerapkali tiba dan mengunjungi para korban. Sikap hening Michiko yang setia menemani sang Kaisar, membuatnya dicintai oleh warga Jepang.

Sebaliknya, Masako juga diketahui sering menemani Naruhito berkunjung ke kamp pengungsi korban bencana alam. Namun demikian, dikarenakan kondisi fisiknya yang kurang memungkinkan, membuat Masako harus beristirahat di rumah selama 15 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, Masako jarang terlihat di depan publik.

Pada perayaan ulang tahunnya ke 55 yang jatuh di bulan Desembar tahun 2018 lalu, Masako mengemukakan akan berusaha sekuat mungkin untuk meningkatkan kesehatannya. Mengingat kursi Raja akan jatuh ke tangan suaminya dan kesibukannya sebagai Permaisuri Raja, membuat ia harus lebih optimis.

Kehidupan Istana Kerajaan yang Tidak Mudah

Naotaka Kimizuka seorang pakar monarki Eropa dari Kanto Gakuin University mengemukakan jika seorang wanita memasuki keluarga kerajaan, maka seketika itu kebebasannya akan terampas. Tugas utama mereka adalah melahirkan penerus dan membesarkan keluarga raja. Teori ini tidak serta merta hanya berlaku di Istana Kerajaan Jepang, namun juga merata di seluruh Kerajaan Eropa.

Jika dibandingkan dengan kerajaan Britania Raya, keluarga Kerajaan Jepang terkenal lebih konservatif dan hati-hati. Istri pangeran dari kerajaan Britania Raya lebih memiliki sedikit kebebasan dalam mengatur waktu mereka, dan yang terpenting adalah mereka tidak memiliki tekanan berat untuk melahirkan anak laki-laki.

Dalam kurun 2 tahun terakhir ini, beberapa pakar mulai mengamati kemajuan dari kesehatan Owada Masako. Ia terlihat lebih sering muncul di acara-acara publik dan terkesan lebih aktif. Upacara penobatan sang suami menjadi peristiwa besar bagi warga Jepang, demikian juga dengan Owada Masako yang kini telah resmi menjadi Permaisuri yang akan siap menemani warga Jepang mengarungi masa-masa di depan mata.

(Taiwan, ROC) --- Pada tanggal 30 April 2019, Kaisar Akihito turun takhta dan digantikan sang putra, yakni Pangeran Naruhito. Semenjak tanggal 1 Mei 2019, Era Reiwa resmi berlangsung di bawah kepemimpinan Kaisar Naruhito. Posisi Permaisuri pun berpindah dari Shoda Michiko ke tangan Owada Masako. Akihito adalah Kaisar pertama yang turun tahta setelah Kaisar Kokaku pada era Edo, 200 tahun lalu. Akihito yang dekat dengan rakyatnya mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kaisar yang membuat kaget masyarakat Jepang pada tahun 2016. Selain itu, peran dari Permaisuri Jepang tentu mengundang perhatian publik, mengingat 2 Ratu terakhir diketahui pernah mengalami masa-masa sulit dan tertekan.

Tanggung Jawab Sebagai Penerus Keturunan Raja

Pergantian era kerajaan Jepang, tentu menyedot perhatian publik, baik internal maupun eksternal. Selain sosok dari Kaisar Naruhito, peran dari Permaisuri Owada Masako mendapat perhatian khusus dari masyarakat luas. Menurut Konstitusi Negeri Matahari Terbit, Kaisar Jepang merupakan simbol kenegaraan dan persatuan dari seluruh warga setempat. Sedangkan Permaisuri melambangkan sosok Ibu Negara, yang menghadirkan simbol ketentraman sosial masyarakat. Permaisuri seringkali menemani Kaisar menghadiri ragam kegiatan. Sosok Permaisuri Jepang merupakan lambing keheningan, jauh dari sikap yang temperamental dan sarat dengan kesopanan. Untuk menjadi sosok yang demikian sempurna, Permaisuri Jepang harus mengikuti aneka pelatihan ketat yang disediakan oleh Istana. Jadwal dan peraturan yang harus dijalani, menjadikan Permaisuri tertekan dan berbeda dari rakyat biasa.

Dua Permaisuri terakhir Jepang, yakni Michikio dan Masako memiliki banyak kesamaan. Namun dikarenakan kemampuan adaptasi yang tidak sama, mengakibatkan mereka memiliki pengalaman yang berbeda dalam menghadapi ragam norma kerajaan.

Mertua dan Menantu yang Berasal dari Kalangan Rakyat Biasa

Kedua Ratu Jepang (Owada Masako dan Shoda Michiko) berasal dari kalangan rakyat biasa. Status mereka ini berbeda dengan ratu-ratu Jepang sebelumnya. Mereka masuk ke dalam keluarga kerajaan, dikarenakan rasa cinta terhadap sang suami, yang kebetulan memegang posisi raja.

Akihito merupakan Kaisar Jepang pertama yang menikah dengan kalangan biasa, menjadikan Shoda Michiko sebagai sosok pertama yang mematahkan tradisi kerajaan. Hal ini juga lah yang menyebabkan dirinya harus memperoleh tekanan luar biasa dari pihak istana.

Shoda Michiko merupakan siswa lulusan dari salah satu universitas ternama Jepang, yakni University of the Sacred Heart. Ia diketahui mahir bermain piano dan tenis. Media CNN mengutip pernyataan seorang jurnalis wanita Jepang, Yukiya Chikashige, mengemukakan pernikahan antar Akihiro dan Michiko berlangsung di saat Jepang hendak keluar dari masa kekalahan Perang Dunia 2 dan tengah memasuki era baru. Popularitas dari Shoda Michiko tidak jauh jika dibandingkan dengan Catherine Middleton dan Meghan Markle. Bahkan tidak sedikit yang berangappan bahwa Michiko memiliki reputasi yang sama dengan Lady Diana.

Kedekatan Akihiro dan Masako berawal dari hobi tenis.

Namun, Shoda Michiko yang tidak akrab dengan etiket keluarga kerajaan, harus mengalami tekanan yang berat saat memasuki istana. Tidak hanya para petinggi dari kalangan aristokrat, beberapa pelayan dalam istana, diketahui pernah bersikap kurang ramah terhadapnya. Rumor yang berkembang, bahwa Michiko di kala itu sempat dilecehkan oleh sang mertua, yakni Kaisar Hirohito dan Permaisuri Nagako. Shoda Michiko sempat menjadi lebih kurus dan sering terlihat murung. Ia diketahui sempat menderita gangguan fungsi bicara, menjadikannya enggan berkomunikasi dengan orang lain, selain suami dan putrinya.

(Taiwan, ROC) --- Pertemuan perdana antar penguasa Korea Utara Kim Jong Un dengan Presiden Rusia Vladimir Putin berlangsung pada pekan lalu. Pertemuan keduanya berlangsung, setelah negosiasi nuklir Pyongyang dengan Washington menemui jalan buntu. Para pakar menganalisis, meskipun Rusia dan Korea Utara memiliki permintaan masing-masing, namun keduanya memiliki harapan utama, yakni Amerika Serikat dapat mengubah jalan pikirannya. Mereka berharap bahwa Amerika Serikat dapat melepaskan sanksi internasional atas Korea Utara secara bertahap, sejalan dengan pemberhentian nuklir oleh Pyonyang. 

Semenjak Korea Utara melancarkan strategi diplomatik mereka dan melangsungkan pertemuan dengan beberapa pemimpin dunia; meliputi Amerika Serikat, Daratan Tiongkok dan Korea Selatan; Rusia di lain pihak juga tidak ingin ketinggalan. Vladimir Putin mengundang Kim Jong Un untuk berkunjung ke Rusia, tepatnya di Vladivostok. Keduanya berjabat tangan, seakan-akan hendak memberitahukan Presiden Donald Trump akan dalamnya persahabatan Rusia dengan Korea Utara. 

Di tengah desakan untuk menghentikan seluruh aktivitas nuklirnya, Kim Jong Un saat tiba di Rusia mengemukakan bahwa sikap Negeri Paman Sam terlampau keras. Vladimir Putin menekankan jika ingin menyelesaikan isu denuklirisasi di Semenanjung Korea, maka jaminan keamanan Korea Utara harus ditingkatkan. Selain itu, Putin juga akan bergabung dengan kerangka kerja “Perundingan Enam Negara”.

Kerangka kerja “Perundingan Enam Negara” merupakan pembicaraan multilateral terkait isu denuklirisasi Semenanjung Korea, yang terdiri dari Amerika Serikat, Daratan Tiongkok, Rusia, Korea Selatan, Korea Utara dan Jepang. Namun pada tahun 2009, setelah Korea Utara menarik diri dari kerangka kerja tersebut, perundingan ini juga stagnan. Di tengah terhentinya pembicaraan antar Amerika Serikat dengan Korea Utara, Rusia mulai mengintervensi dan menggunakan waktu ini sebagai peluang emas untuk mengutarakan pendapatnya. 

Peluang Emas Rusia untuk Menyuarakan Suaranya

Rusia yang dulu dikenal sebagai Uni Soviet, merupakan sekutu penting Korea Utara. Semenjak Uni Soviet runtuh, Rusia pun mulai memperkuat hubungan ekonominya dengan Korea Selatan. Di lain pihak, ketika Korea Utara sering melancarkan aksi uji coba rudalnya di tahun 2016 da0 2017, Rusia memilih untuk bergabung dengan jajaran yang mendukung penerapan sanksi internasional atas Korea Utara. Menurut media The Moscow Times, nilai perdagangan antar Rusia dengan Korea Utara pada tahun lalu merosot hingga US$ 34 juta. Angka ini memperlihatkan bahwa hubungan perdagangan antar keduanya tidak memiliki prospek yang menjanjikan. 

Media Amerika Serikat, Voice of America (VOA) menganalisisotoritas Moskow tengah berusaha menaikkan pengaruhnya di Asia Timur, terutama selepas Perang Dingin berakhir. Guna untuk mencapai tujuannya, Rusia harus memperkuat hubungan bilateralnya dengan Korea Utara. Selain itu, dalam rangka untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dengan negara-negara tetangga atau berseteru dengan pasukan Amerika Serikat yang berada di kawasan tertentu, Rusia tidak boleh mengabaikan peran Korea Utara. Inilah alasan mengapa Rusia ingin menemui Kim Jong Un dan memperlihatkan kemampuan diplomasinya.

Pertemuan yang Sarat Kepentingan

Terkait pertemuannya dengan Kim Jong Un, Putin memiliki pendapat sendiri. Selain itu, Kim Jong Un pribadi, tentu juga memiliki banyak keinginan. Media Washington Post mengutip pendapat para pakar yang mengemukakan setelah pertemuannya dengan Donald Trump pada bulan Februari 2019 lalu gagal, Kim Jong Un sekali lagi ingin mengembalikan citra pemimpinnya, yakni dengan bertemu Vladimir Putin.

Terkait dengan permintaan Kim Jong Un kali ini, pakar menganalisispenguasa Korea Utara meminta kepada Putin untuk memberikan dukungan militernya dan bantuan diplomatik di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengingar Rusia merupakan salah satu anggota yang memiliki hak veto. 

Namun untuk sektor ekonomi, Kim Jong Un sepertinya harus gigit jari. Menurut kebijakan dari sanksi internasional, Rusia harus memulangkan sekitar 10.000 pekerja asal Korea Utara selambat-lambatnya pada bulan Desember mendatang. Hal ini tentu akan melemahkan kemampuan devisa dan pengembangan senjata nuklir milik Korea Utara. Di saat yang sama, Korea Utara dikabarkan juga hendak membeli pesawat penumpang milik Rusia. Namun berdasarkan peraturan sanksi internasional, segala transaksi penjualan kepada Korea Utara merupakan tindakan pelanggaran. Meski berita tentang pengiriman diam-diam minyak oleh Rusia kepada Korea Utara telah merebak.