PolGov Podcast

Memulai karir fotografi travel dan dokumenter secara otodidak saat kuliah, kini Putu Sayoga telah sukses dan mengajak publik untuk melihat fenomena sosial dari lensa kamera.

Saksikan selengkapnya hanya di PolGov Talks!

Tetap terhubung di media sosial Departemen Politik dan Pemerintahan, Fisipol, UGM untuk konten-konten menarik lainnya:

Facebook: Departemen Politik dan Pemerintahan UGM

Twitter: @dppugm

Instagram: @dppugm

Tiktok: @dppugm

Spotify: Polgov Podcast

Selama ini Indonesia memiliki kebanggaan sebagai negara agraris karena mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Namun, kini justru permasalahan pertanian semakin banyak, mulai dari keterbatasan lahan ataupun regenerasi petani muda yang kurang.

Negara memang memiliki peraturan perundangan-undangan mengenai agraria, juga ide reforma agraria dan petani muda milenial. Sayangnya implementasi amanat dari peraturan tersebut belum maksimal dilakukan.

Lalu, bagaimana solusi dari permasalahan tersebut yang nantinya berdampak pada masa depan pertanian Indonesia?

Simak episode PolGov Podcast kali ini bersama bersama Sekolah Tani Muda (Sektimuda), Qomarun Najmi, membahas solusi dari permasalahan pertanian di Indonesia.

Pertanian seringkali hanya dianggap sebagai isu bagi orang-orang yang berprofesi sebagai petani. Padahal isu pertanian merupakan isu pangan yang menjadi kebutuhan pokok manusia, tentunya juga berperan penting dalam kehidupan kita.

Namun, dewasa ini permasalahan pertanian seperti menurunnya generasi muda yang berprofesi menjadi petani dan kendala teknis seperti keterbatasan lahan garapan ataupun jaringan sistem pertanian yang kurang memadai hingga ke konsumen.

Pada PolGov Podcast episode kali ini, bersama Qomarun Najmi dari Sekolah Tani Muda (Sektimuda), membahas bagaimana peran kelompok masyarakat dalam membantu menyelesaikan permasalahan pertanian Indonesia.

Jurnalis Evi Mariani Sofian, menjelaskan peran jurnalisme bisa membantu mengatasi permasalahan sosial dan politik di Indonesia, terutama di masa krisis pandemi.

Simak episode PolGov Podcast bersama Co-Founder dari Project Multatuli (@projectm_org), Evi Mariani Sofian dan Wisnu Prasetya Utomo (Dosen Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM).

Di tengah problematika yang terus melanda Indonesia, peran media sangat penting untuk memberikan informasi secara faktual kepada masyarakat. Peran jurnalisme dalam meliput pemberitaan juga dituntut untuk terus berpihak pada publik.

Namun, banyak media di Indonesia saat ini cenderung bias karena terafiliasi dengan elit politik. Belum lagi masifnya bisnis digital seperti page view yang menggeser perubahan pola jurnalisme.

Bagaimana peran jurnalisme apabila informasi yang diberikan tidak lagi berpihak pada masyarakat?

Simak episode PolGov Podcast kali ini bersama Co-founder dari Project Multatuli, Evi Mariani Sofian, dan Wisnu Prasetya Utomo (Dosen Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM) membahas tentang peran jurnalisme yang memberikan dampak sosial bagi masyarakat.

Taukah kamu?

Kalau teman-teman menelusuri di mesin pencarian Google dengan kata kunci “Konflik Papua”, akan muncul 5 juta hasil pencarian yang membahas tentang gejolak konflik Papua (Sumber: Big Data PolGov Research, 2021). Serangkaian konflik kekerasan hingga konflik bersenjata selama dekade terakhir juga belum tuntas. Pada bulan April 2021 yang lalu bahkan terdapat konflik baku tembak antara kelompok bersenjata dan aparat negara.

Namun sebenarnya apa yang membuat konflik di Papua tidak juga mereda?

Episode kali ini, PolGov Podcast membahas beberapa alasan dibalik konflik berkepanjangan yang terjadi di Papua bersama dengan Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, Arie Ruhyanto.

Sejak akhir bulan Juni hingga Juli 2021, pasien terinfeksi COVID-19 di Jawa-Bali meningkat dan berdampak pada lonjakan tingkat Keterisian Tempat Tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) di luar kemampuan berbagai rumah sakit.

Dampaknya banyak pasien yang tidak bisa mendapatkan penanganan secara intens di rumah sakit dan terpaksa melakukan isolasi mandiri (isoman). Namun tidak semua pasien isoman mendapatkan pendampingan yang efektif dari tenaga kesehatan.

Bagaimana institusi pendidikan bisa memberikan solusi pada permasalahan ini? Langkah yang dilakukan oleh UGM adalah berinisiatif menyediakan shelter isoman di hotel berbintang.

Pengen tahu lebih jauh? Simak penjelasan lengkap di PolGov Podcast berikut bersama dokter Darwito, direktur Rumah Sakit Akademik UGM.

Siapa nih yang pernah mau vaksin, udah antri dari pagi, eh malah kehabisan jatah vaksinnya?

Padahal, Pemerintah mentargetkan penyaluran 2 juta dosis vaksin per hari. Separuh dari itu dialokasikan untuk wilayah Jawa-Bali.

Nah ternyata, menurut penjelasan Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, Prof. Ova Emilia, beberapa daerah di Pulau Jawa banyak yang mengalami kekurangan pasokan vaksin karena pasokannya yang terbatas. Kalau pasokan vaksin gak terpenuhi, banyak proses vaksinasi tersebut yang dihentikan.

Kalau gitu, gimana ya solusinya? Dengerin penjelasannya bersama Prof. Ova Emilia, Dosen FKKMK UGM, hanya di PolGov Podcast berikut ini!

Mengapa Yogyakarta menjadi daerah istimewa?

Sejak tahun 1950, Indonesia memberikan status otonomi kepada Yogyakarta yang kini kita kenal sebagai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai salah satu daerah dengan hak khusus, Yogyakarta memiliki keistimewaan yaitu adanya Kesultanan Yogyakarta yang menjadi pusat pemerintahan daerah. 

Meskipun demikian, Yogyakarta masa kini juga berhadapan dengan beberapa tantangan baru yang perlu diselesaikan sebaik mungkin.

Polgov Talks kali ini akan membahas rentetan sejarah Kesultanan Yogyakarta dan status keistimewaannya bersama Bayu Dardias Kurniadi dan Ratnawati, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM.

Tahukah kamu? Demokrasi di Wilayah Kepala Burung, Papua sedikit berbeda dengan demokrasi liberal yang kita tahu.

Berbeda dengan demokrasi liberal yang menganut sistem one man one vote, proses demokrasi di Kepala Burung dijalankan melalui mekanisme keterwakilan, dimana kepala suku atau kepala Keret (sub-suku) mewakili warganya.

Lalu, bagaimana hubungan antara masyarakat Kepala Burung dan wakilnya?

PolGov Talks kali ini bersama Haryanto dan Wigke Capri (Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM) akan membahas hasil penelitian mengenai demokrasi lokal yang ada di Papua khususnya di Wilayah Kepala Burung di Sorong, Papua.

Tetap terhubung di media sosial Departemen Politik dan Pemerintahan, Fisipol, UGM untuk konten-konten menarik lainnya:

Facebook: Departemen Politik dan Pemerintahan UGM

Twitter: @dppugm

Instagram: @dppugm

Tiktok: @dppugm

Spotify: Polgov Podcast