APBN mencatat defisit 0,21% terhadap PDB atau Rp54,6 triliun per Januari 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai angka ini masih terkendali dan sesuai desain APBN 2026.
Namun, apa yang perlu dicermati dari kondisi fiskal awal tahun ini?

Diskusi bersama Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Surabaya, Wibisono Hardjopranoto (Prof Wibi), membedah makna defisit, risikonya, dan implikasinya bagi ekonomi nasional.

Kasus dugaan kekerasan oleh oknum anggota Brimob yang menewaskan seorang pelajar berusia 14 tahun di Tual mengguncang nurani publik. Peristiwa ini bukan hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga kembali mempertanyakan arah dan konsistensi Polri dalam menjalankan agenda reformasi institusi kepolisian.

Di tengah komitmen pembenahan yang terus digaungkan, mengapa kasus kekerasan aparat masih berulang? Sejauh mana mekanisme pengawasan dan evaluasi benar-benar bekerja?

Dalam episode ini, kami mengulas secara mendalam tragedi kemanusiaan di Tual sekaligus menyoroti kinerja dan tantangan reformasi Polri bersama mantan anggota Kompolnas serta Pakar Hukum Pidana, Hamidah Abdurrachman.
Sebuah diskusi kritis untuk mencari jawaban: reformasi Polri sudah sejauh mana, dan apa yang masih harus dibenahi agar keadilan benar-benar ditegakkan.

Lemahnya pengawasan menjadi salah satu alasan masih maraknya pelanggaran pidana yang dilakukan personel Polri.

Selain itu sanksi terhadap personel Polri yang melanggar masih jauh dari memberikan efek jera karena selama ini, polisi yang bersalah sering hanya mendapat sanksi melalui sidang etik.

Harapannya Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang dibentuk Presiden Prabowo mampu belajar dari kasus-kasus kejahatan yang melibatkan polisi sehingga menemukan akar masalah dan berani melakukan reformasi secara sistemik pada tubuh Kepolisian.

Masih maraknya kekerasan dan pelanggaran hukum di tubuh Polri, apa yang harus dilakukan komite percepatan reformasi polri?

Narasumber:

1. Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan

2. Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

#DiskusiInteraktif Masih maraknya kekerasan dan pelanggaran hukum di tubuh Polri, Apa yang harus dilakukan komite reformasi Polri?

[TALK] Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan

&

Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Pembentukan Dirjen Pesantren yang disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan pesantren di Indonesia.Pembentukan Dirjen Pesantren juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan pesantren di Indonesia. Dirjen Pesantren kedepan dapat membantu meningkatkan standar kualitas pendidikan pesantren, meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren, dan memperkuat moderasi dan ketahanan ideologi pesantren.

Keputusan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah mengakui pentingnya peran pesantren dalam pembangunan nasional."Dirjen Pesantren sebagai Tonggak sejarah Pendidikan Islam di Indonesia", menjadi Tema kali ini yang akan kami bahas dalam Special Program Ramadhan Pesantren di Radio Bersama Prof. Dr. Amien Suyitno, M.Ag, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Perjanjian Dagang Resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara RI dan AS, mencapai kesepahaman yang saling menguntungkan dan dinilai positif bagi kepentingan nasional Indonesia. Meski sehari setelahnya, Mahkamah Agung AS menganulir kebijakan tarif yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), Indonesia bisa tetap memperoleh keuntungan dari perjanjian dagang yang telah disepakati.

Apa keuntungan perjanjian dagang resiprokal bagi Indonesia?

Talk bersama Dosen Perdagangan Internasional FEB Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi.

Indonesia kini resmi ditunjuk sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) di Gaza, Palestina. Penunjukan ini menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi berada di pinggiran percaturan geopolitik global, melainkan menjadi pemain aktif dalam menjaga perdamaian dunia.

Untuk membahas makna strategis mandat ini, prinsip politik bebas aktif Indonesia, dan bagaimana peran kemanusiaan Indonesia di Gaza menjadi pengakuan atas kapasitas, kredibilitas, dan rekam jejak negeri ini dalam misi perdamaian internasional?

Talk bersama Peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro.

Kalimat viral “cukup saya WNI, anak jangan” memicu polemik besar.
Bukan hanya soal kewarganegaraan, tapi etika, nasionalisme, dan tanggung jawab penerima beasiswa negara.

Episode ini membahas apakah skema Lembaga Pengelola Dana Pendidikan perlu penguatan komitmen kebangsaan, serta pelajaran penting bagi pemerintah dan calon awardee.

Diskusi bersama Billy Mambrasar.

🎙️ Ketika beasiswa dibiayai rakyat, ke mana arah kontribusi?

Satu nyawa melayang. Publik bertanya. Negara diuji.

Kasus dugaan kekerasan oleh oknum Brimob yang menewaskan seorang pelajar di Tual, Maluku, bukan sekadar peristiwa hukum—ini alarm keras tentang relasi kekuasaan, pengawasan aparat, dan rasa keadilan masyarakat.

Kapolri memerintahkan pengusutan tuntas. Tapi pertanyaannya: cukupkah?
Di mana celah pengawasan? Apa yang harus dibenahi agar tragedi serupa tak berulang?

Episode ini mengajak pendengar menyelami akar persoalan bersama Ketua Harian Kompolnas, Arief Wicaksono Sudiotomo—membuka lapis demi lapis masalah, dari budaya institusi hingga akuntabilitas hukum.

🎙️ Karena ketika seragam disorot, yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik.

Simak pembahasannya bersama narasumber:

1. Kepala Publisher Right, Suprapto

2. Sekjen Aliansi Jurnalis Independen - Bayu Wardhana