Radio Elshinta

Harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Kebijakan ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat karena harga BBM tetap terjangkau. Namun, di balik stabilnya harga di tingkat konsumen, ada konsekuensi yang perlu diperhatikan.

Ketika harga minyak dunia naik, tekanan terhadap anggaran negara juga ikut meningkat. Lantas, seberapa besar beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah? Apa dampaknya terhadap APBN, dan apakah kondisi ini bisa berlangsung dalam jangka panjang?

Di episode kali ini, kita membahas harga BBM subsidi yang tetap di tengah lonjakan harga minyak dunia, serta risiko dan dampaknya bagi ekonomi Indonesia.

TALK :: Pengamat Migas dari Universitas Krisna Dwipayana sekaligus mantan Operation Director PT Pertamina Trans Continental, Dr Win Puji Pamularso & Pengamat Ekonomi dan Keuangan, Irwan Ibrahim

Indonesia terus mengakselerasi penanggulangan Tuberkulosis (TB) untuk menekan angka kasus secara nasional.

Melalui Kementerian Kesehatan, pemerintah secara masif menggelar program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang terintegrasi dengan penemuan kasus aktif (active case finding) dan pelacakan (tracing) TB hingga ke tingkat puskesmas, instansi, hingga komunitas.

Bagaimana strategi dalam mengoptimalkan pemeriksaan gratis ini serta mendorong keterlibatan masyarakat demi memutus rantai penularan TB?

Simak wawancaranya bersama Wakil Menteri Kesehatan dr. Benjamin Paulus Octavianus.

Produk makanan dan minuman impor menjadi bagian yang tak terpisahkan dari konsumsi masyarakat Indonesia. Namun, di tengah derasnya arus produk pangan dari berbagai negara, bagaimana pemerintah memastikan makanan dan minuman yang masuk ke Indonesia benar-benar aman, baik, dan memenuhi ketentuan kehalalan?

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Haikal Hasan, menegaskan pemerintah terus memperkuat pengawasan dan memastikan produk makanan dan minuman impor yang beredar di Indonesia memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Lantas, bagaimana mekanisme pengawasannya? Sejauh mana jaminan keamanan dan kehalalan produk impor bagi masyarakat?

Narasumber:

1. Pakar Independen di Bidang Keuangan Negara, Tata Kelola Pemerintahan, dan Keterlibatan Warga, Elizabeth Kusrini (Mbak ibet)

2.Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus

Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan integrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Geologi untuk memperkuat pemantauan potensi bencana di Tanah Air.

Wacana ini mengundang berbagai pandangan. Ada yang menilai integrasi dapat memperkuat koordinasi dan efektivitas pemantauan bencana, namun ada pula yang menilai perlu pertimbangan matang, mengingat BMKG dan Badan Geologi memiliki tugas dan fungsi yang tidak sepenuhnya sama.

Jika integrasi atau peleburan kedua lembaga tersebut dilakukan, perlu dipastikan kebijakan ini benar-benar mampu meningkatkan efektivitas kerja pemerintah, tanpa menghilangkan fungsi dan keahlian masing-masing lembaga.

Lantas, apa saja hal penting yang perlu diperhatikan jika integrasi BMKG dan Badan Geologi benar-benar dilakukan?

Talk bersama Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., yang juga merupakan mantan Kepala BMKG periode 2017–2025.

Narasumber

1.Aktivis Lingkungan, Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik Univ Muhammadiyah Jakarta (mantan Gubernur Sementara Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) - Dr. Rahmat Salam, M.Si

2.Pegiat Jaringan Pemantau Independen Kehutanan, Efendi

Presiden menyatakan respons pemerintah dalam menangani bencana kini semakin masif dan cepat. Namun, di tengah meningkatnya intensitas dan kompleksitas bencana, apakah langkah tersebut sudah cukup?

Mulai dari kecepatan evakuasi, koordinasi antarinstansi, kesiapan daerah, hingga distribusi bantuan—apa saja yang masih perlu diperbaiki agar penanganan bencana semakin efektif?

Presiden nyatakan respons pemerintah tangani bencana semakin masif dan cepat, apa yang masih harus diperbaiki?

TALK :: Pakar Mitigasi Bencana dan Kebencanaan, Lesto P Kusumo & Pengamat Kebijakan dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Sohibul Ansor Siregar

BNPB menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan metode watermist untuk menangani sisa abu vulkanik pascaerupsi Gunung Anak Krakatau. Di tengah imbauan penggunaan masker, masyarakat juga mengeluhkan harga masker yang tiba-tiba melonjak. Lantas, apa imbauan BNPB menghadapi kondisi ini?

Talk bersama Plt. Kapusdatinkom BNPB, Berton Suar Pelita Panjaitan.

Bencana di Indonesia tidak hanya meninggalkan kerusakan bangunan dan infrastruktur. Dampaknya jauh lebih panjang, terutama terhadap perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Ketika bencana terjadi, aktivitas usaha terhenti, akses transportasi dan distribusi terganggu, masyarakat kehilangan tempat tinggal maupun sumber penghasilan. Di sisi lain, layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan pangan juga ikut terdampak.

Artinya, pemulihan pascabencana bukan sekadar membangun kembali rumah atau memperbaiki jalan. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat bisa kembali bekerja, mendapatkan penghasilan, mengakses layanan dasar, dan memulihkan kehidupan sosialnya.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan berbagai skema pemulihan, mulai dari bantuan sosial, hunian sementara dan hunian tetap, hingga dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha terdampak.

Lalu, apakah langkah tersebut sudah cukup?

Bagaimana strategi pemerintah agar masyarakat terdampak tidak semakin jatuh ke dalam kemiskinan setelah bencana? Apakah bantuan sosial harus diperkuat, atau justru pemulihan ekonomi lokal menjadi prioritas utama?

Dan yang tak kalah penting, bagaimana membangun ketahanan ekonomi dan sosial agar masyarakat tidak selalu memulai dari nol setiap kali bencana terjadi?

Di Spotify Elshinta kali ini, kita akan membahas “Sektor Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Dinilai Paling Terdampak Akibat Bencana di Indonesia Saat Ini, Apa Solusinya?”

Kita akan melihat seberapa besar dampak bencana terhadap kehidupan masyarakat, apa yang menjadi tantangan dalam proses pemulihan, serta solusi yang dibutuhkan agar pemulihan tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan.

TALK :: Koordinator Komunitas Peduli Pendidikan Jawa Barat, M.S. Iriyanto, Pemerhati kebijakan publik dan Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) - Sugianto Emik & Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Jakarta berpotensi terdampak gempa Megathrust dari selatan Jawa. Dalam wawancara bersama Radio Elshinta, Dr. Bayu Pranata, Penanggung Jawab Operasional Diseminasi Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG, menjelaskan potensi guncangan hingga 7-8 MMI, pengaruh cekungan sedimen Jakarta, risiko kerusakan bangunan, likuifaksi dan penurunan muka tanah.

Tak hanya Megathrust, masyarakat juga perlu mewaspadai sesar aktif yang lebih dekat dengan Jakarta, termasuk Sesar Baribis.

Bagaimana dengan potensi tsunami ke Jakarta? Wilayah mana yang memiliki risiko lebih tinggi? Dan yang paling penting, apakah gempa Megathrust bisa diprediksi kapan akan terjadi?

Simak wawancara lengkap Radio Elshinta bersama Dr. Bayu Pranata