Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump menandatangani sejumlah perjanjian diantaranya Tarif Resiprokal yang mengatur perdagangan digital, termasuk larangan pajak diskriminatif terhadap perusahaan Amerika Serikat.

Isi Pasal 3 perjanjian tersebut dinilai bertentangan dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights yang mewajibkan platform digital memberi kompensasi kepada perusahaan Pers Indonesia.

Apakah perjanjian ART menguntung atau sebaliknya merugikan Pers Indonesia dan bertentangan dengan Perpres 32/2024.

Talk bersama Kepala Publisher Right, Suprapto.

Pemerintah memastikan bahwa perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap berproses sesuai mekanisme yang telah disepakati, meskipun terdapat putusan terbaru dari Mahkamah Agung Amerika Serikat terkait kebijakan tarif Trump.

Sebelumnya Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah menandatangani kesepakatan perjanjian kerjasama perdagangan dengan tarif sebesar 19 persen. Sedangkan produk-produk asal AS menurut Trump, tidak akan dikenakan tarif apapun atau nol persen saat masuk ke Indonesia. Putusan ini menuai kontroversi di dalam negeri.

Bagaimana mencermati hal ini dan apakah putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Trump, menguntungkan Indonesia?

Talk bersama Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian dalam kerangka International Stabilization Force (ISF). Indonesia bahkan dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Wakil Komandan (Deputy Commander) ISF, dengan kesiapan sekitar 8.000 personel yang akan bertugas sesuai pembagian wilayah operasi yang diproyeksikan.

Langkah ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah pengiriman pasukan ini murni misi kemanusiaan, atau sekaligus menjadi upaya memperkuat reputasi, profesionalisme, dan rekam jejak militer Indonesia di panggung internasional?

Dibahas secara mendalam bersama Khairul Fahmi, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), mengulas dimensi geopolitik, kepentingan strategis nasional, serta posisi Indonesia dalam dinamika keamanan global.

Indonesia menatap tahun 2045 sebagai momentum satu abad kemerdekaan sekaligus tonggak Indonesia Emas. Targetnya tidak main-main: menjadi negara maju, berpendapatan per kapita sekitar 33 ribu dolar AS, serta masuk lima besar ekonomi dunia.

Namun, ambisi besar ini menuntut langkah nyata. Penguasaan inovasi sains dan teknologi, yang berpadu dengan penerapan Ekonomi Pancasila, dinilai menjadi kunci utama agar Indonesia mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Pertanyaannya, langkah paling mendesak apa yang harus dilakukan agar pertumbuhan ekonomi nasional bisa konsisten di atas 7 persen per tahun?

Dibahas mendalam dalam talk bersama Anggota DPR RI, Rokhmin Dahuri, mengulas strategi, tantangan, dan arah kebijakan yang perlu ditempuh Indonesia untuk benar-benar mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Simak pembahasannya bersama narasumber:

1. Pakar Hukum Tata Negara dari STIH IBLAM, Radian Syam

2. Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Pembentukan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pesantren dapat dibaca sebagai momentum strategis untuk melakukan reposisi dan reformulasi tata kelola pendidikan pesantren di Indonesia. Mengingat pesantren merupakan entitas pendidikan tertua yang memiliki legitimasi sosial, kultural, dan historis yang kuat, kebijakan ini bukan sekadar restrukturisasi birokrasi, tetapi langkah politik pendidikan yang berdampak sistemik.

Kami akan bahas bersama Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, KH Maman Imanulhaq.

Indonesia menatap Indonesia Emas 2045, momentum satu abad kemerdekaan dengan target ambisius: menjadi negara maju, berpendapatan per kapita sekitar 33 ribu dolar AS, serta masuk lima besar ekonomi dunia. Tantangan besarnya, bagaimana Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menjaga pertumbuhan ekonomi konsisten di atas 7 persen per tahun.

Penguasaan inovasi sains dan teknologi, yang berpadu dengan penerapan Ekonomi Pancasila, dinilai menjadi kunci utama mencapai target tersebut. Lalu, langkah paling mendesak apa yang harus dilakukan pemerintah agar transformasi ekonomi berjalan efektif dan berkelanjutan?

Simak perbincangan mendalam bersama Rokhmin Dahuri, membahas strategi konkret menuju Indonesia Emas 2045, hanya di Elshinta, suara fakta dan arah kebijakan.

Presiden Prabowo Subianto menerima 12 CEO global dalam pertemuan strategis di Washington DC, Amerika Serikat. Pertemuan ini menjadi langkah konkret pemerintah Indonesia untuk memperkuat kemitraan investasi strategis, khususnya di sektor prioritas nasional seperti hilirisasi, energi, infrastruktur, dan industri bernilai tambah.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa dialog langsung dengan para pimpinan korporasi dunia ini membuka peluang arus modal baru, transfer teknologi, serta penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga iklim investasi yang kompetitif, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang.

Simak bersama Narasumber:

1. Fungsionaris Kadin Indonesia, Ketum HIPPI Jakarta Timur, Muhammad Sirod

2. Pengamat Ekonomi Politik, Salamudin Daeng

3. Pengamat ekonomi internasional, Irwan ibrahim

Simak Menag Dalam Sepekan: - Kementerian Agama memutuskan 1 Ramadhan 14r7 H jatuh pada Hari Kamis 19 Februari 2026. - Sidang isbat tetap menjadi mekanisme resmi pemerintah menentukan awal ramadhan. - Menag tegaskan komitmen pemerintah menjaga keberlangsungan pendidikan keagamaan pasca banjir Sumatra. @Kemenag_RI @nasaruddinumar