Radio Elshinta

TB masih jadi tantangan kesehatan bersama. Lewat program Diseminasi TB, Pemerintah Pusat menggencarkan program Diseminasi di wilayah Jawa Timur sebagai langkah strategis percepatan penanganan kesehatan nasional. Program ini berfokus pada perluasan akses informasi, Skrining masif, hingga jaminan pengobatan gratis hingga sembuh total. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh lapisan masyarakat di Jawa Timur mendapatkan edukasi dan penanganan yang tepat tanpa diskriminasi.

berkolaborasi aktif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat deteksi dini, memutus rantai penularan, dan menghapus stigma di masyarakat.TB bukan akhir dari segalanya. TB bisa disembuhkan secara GRATIS di fasilitas kesehatan pemerintah jika diobati secara rutin dan tuntas!Mari dukung penguatan diseminasi ini:

✅ Kenali gejalanya (batuk berdahak >2 minggu, demam, keringat malam)

✅ Obati hingga tuntas tanpa putus

✅ Stop stigma pada pasien TB! Bersama Jawa Timur,

Ayo bersama putus rantai penularan! wujudkan Indonesia Bebas TB 2030! 🇮🇩✨

Kasus Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN yang dialami seorang tukang becak asal Kulon Progo, Yogyakarta, Timbul (49), menjadi sorotan. Timbul sempat tercatat dari Desil 1 menjadi Desil 9, meski kini datanya telah dimutakhirkan BPS dan kembali menjadi Desil 3.

Perubahan drastis tersebut menjadi gambaran adanya persoalan akurasi dalam pengelompokan kondisi ekonomi masyarakat.

Kasus serupa dialami Suwarno (70), warga Jogoyudan, Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta. Pensiunan pustakawan dengan penghasilan sekitar Rp900 ribu per bulan itu tiba-tiba tercatat dalam Desil 10, yang merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

Ironisnya, berdasarkan data tersebut, Suwarno bahkan tercatat lebih sejahtera dibandingkan Menteri Keuangan Purbaya, yang berada di Desil 7.

Kesalahan pengelompokan dalam DTSEN bukan sekadar persoalan angka. Dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat. Hak warga miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan berpotensi hilang. Mulai dari bansos, BLT, hingga bantuan pendidikan bagi anak.

Bahkan, sejumlah energi bersubsidi seperti LPG 3 kilogram dan BBM Pertalite juga berpotensi tidak lagi dapat diakses oleh masyarakat yang dianggap berada pada kelompok kesejahteraan tertentu.

Lantas, bagaimana jika pemerintah tetap bersikeras menggunakan data BPS terbaru sebagai dasar pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat?

Seberapa akurat DTSEN dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan dan siapa yang tidak?

Persoalan ini akan dibahas bersama Anggota DPR sekaligus Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, Dr. Rieke Diah Pitaloka, M.Hum.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali mendapat sorotan. Kali ini, dugaan keracunan makanan terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur.

Hingga Rabu, 2 September 2026, jumlah penerima MBG yang mengalami keluhan kesehatan mencapai 566 orang. Mereka berasal dari 19 lembaga pendidikan yang mendapatkan makanan dari SPPG Kalitengah, Tanggulangin.

Sejumlah korban mengalami mual, sakit perut, diare hingga lemas dan harus mendapatkan penanganan medis. Operasional SPPG Kalitengah pun dihentikan sementara, sementara sampel makanan diperiksa untuk mencari tahu penyebab pastinya.

Kasus ini kembali memunculkan pertanyaan besar: bagaimana memastikan program MBG yang menyasar jutaan anak benar-benar aman dikonsumsi?

Apakah standar keamanan pangan di setiap dapur MBG sudah benar-benar dijalankan? Bagaimana pengawasan terhadap bahan baku, proses memasak, penyimpanan hingga distribusi makanan? Dan yang tak kalah penting, siapa yang harus bertanggung jawab ketika terjadi masalah?

Di Spotify Elshinta kali ini, kita membahas dugaan keracunan MBG di Sidoarjo dan langkah apa saja yang perlu diperkuat agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

TALK :: Pemerhati Masalah Kesehatan, yang juga Anggota Tim Analis IKAL Lemhanas dr Tedy Hartono, SH, MCS & Pemerhati Kebijakan Publik/Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat), Sugianto Emik

Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa ditekan hingga 0 persen pada 2027. Target ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan jutaan warga dari kemiskinan.

Namun, seberapa realistis target tersebut? Program apa saja yang disiapkan pemerintah untuk mencapainya? Dan yang tak kalah penting, apakah berbagai program pengentasan kemiskinan selama ini benar-benar efektif menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan?

Di episode kali ini, kita akan membedah strategi pemerintah menuju 0 persen kemiskinan ekstrem pada 2027, melihat tantangan di lapangan, serta mengukur sejauh mana target tersebut dapat diwujudkan.

TALK :: Pengamat Ekonomi dan Energi, Salamuddin Daeng & Pegiat Hak Buruh, Raymond J Kusnadi

Presiden Prabowo Subianto meyakini jutaan masyarakat Indonesia dapat keluar dari kemiskinan melalui pengelolaan kekayaan negara dan penguatan peran pemerintah.

Namun, bagaimana target tersebut jika dibandingkan dengan kondisi kemiskinan di lapangan? Sejauh mana kebijakan pemerintah telah dirasakan manfaatnya masyarakat, dan apa yang masih perlu diperbaiki?

Simak perbincangan bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago.

BNPB mengerahkan 53 armada udara untuk menangani karhutla di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera dan Kalimantan. Namun, asap pekat dan terbatasnya jarak pandang menjadi kendala operasi water bombing.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menjelaskan tantangan pemadaman di lahan gambut hingga upaya operasi modifikasi cuaca (OMC).

Senator DPD RI asal Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang menyoroti pembelajaran tatap muka yang tetap berlangsung di tengah kabut asap karhutla.

Ia menegaskan keselamatan dan kesehatan siswa harus menjadi prioritas, sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tetap bisa disalurkan dengan skema lain jika pembelajaran dilakukan dari rumah.

Teras juga mendorong pemerintah memperkuat penanganan karhutla, termasuk dukungan water bombing untuk wilayah yang sulit dijangkau.

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang telah melahirkan kepemimpinan baru untuk periode 2026–2031. Kini, perhatian tertuju pada arah perjalanan PBNU di bawah nakhoda baru.

Apa saja tantangan yang akan dihadapi kepengurusan baru? Bagaimana menjaga soliditas internal sekaligus memperkuat peran NU di tengah dinamika sosial, politik, dan keagamaan?

TALK :: Pengurus Lakpesdam PBNU Dr Muhammad Najih Arromadloni & Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak bisa hanya dibebankan kepada perusahaan. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan, terutama di tengah kemarau panjang.

Pernyataan itu disampaikan Eddy dalam Talk Highlight Radio Elshinta, Rabu (26/8/2026), saat membahas persoalan karhutla dan sorotan terhadap industri kelapa sawit.

Pakar Hukum Kehutanan dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Dr. Sadino, S.H., M.H., menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak bisa hanya dibebankan kepada perusahaan. Penentuan pihak yang bertanggung jawab harus berdasarkan lokasi, subjek, dan penyebab kebakaran.