Radio Seila FM

Perusakan lingkungan yang dilakukan secara sengaja di Indonesia oleh para pengusaha dan didukung legalitas palsu pemerintah sudah berada pada titik nadir. Suara para aktivis dan masyarakat yang masih memiliki akal sehat hanya sebagai angin lalu. Keras tapi tak digubris. Nyaring tapi tak pernah dianggap berbunyi sedikitpun.

Bahkan, mereka yang seharusnya masih memiliki rasa kemanusiaan itu, tersentuh hatinya untuk tidak meneruskan kerusakan demi kerusakan terjadi, justru melakukan perlawanan dengan cara apapun sampai hasrat duniawinya tercapai dan mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Tanpa mau berpikir apa dampak buruknya pada Bumi Katulistiwa dan penghuninya.

Kasus yang sedang ramai misalnya, tentang Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK 2). Berbagai pihak sudah menyuarakan agar proyek ini tak dilanjutkan karena pasti mengorbankan kepentingan masyarakat dan ekosistem setempat. Apa bila tidak, pengusaha nakal pasti untung, sedangkan rakyat juga pasti buntung dan tersungkur.

Sejatinya, proyek era pemerintahan Presiden Jokowi ini sudah secara telanjang terlihat ketidakadilannya. Tetapi watak tirani itu tak bisa dibendung. Jokowi terus memberikan pelayanan ekstra kepada pengusaha meski air mata masyarakat bercucuran deras di depan muka polosnya. Kerusakan demi kerusakan yang dilakukan era pemerintah Jokowi memang sudah rahasia umum. PSN demi PSN diberikan kepada pengusaha sembari memukul mundur masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Legalitas palsu terus dibuat oleh Jokowi dari istana, sehingga nampak proyek itu sesuai dengan aturan dan tidak menerabas undang-undang.

Harusnya, di tangan pemerintahan Prabowo Subianto, ini tak boleh dibiarkan. Kepala Negara yang baru ini tak boleh diam. Presiden Prabowo harus membuktikan, bahwa dirinya memang adalah Macan yang tak bisa dikendalikan oleh Kambing Hitam. Inilah saatnya bagi Prabowo Subianto bahwa dirinya benar tak memiliki utang apapun pada Jokowi. Ini pun saatnya bagi Prabowo Subianto bahwa dirinya ingin ditulis dalam ingatan panjang masyarakat Indonesia sebagai nakhoda yang mampu dan berani melakukan perubahan untuk rakyatnya.

Alquran telah memberikan semacam warning kepada manusia agar tidak melakukan kerusakan lingkungan seperti yang terpotret pada era pemerintahan Jokowi tersebut. Dalam kitab suci umat Islam, mereka yang melakukan tindakan culas itu disebut dalam Surat Al-Isra’ sebagai golongan durhaka. Yakni, golongan yang hidup mewah, gemar membuat onar dan kerusakan di suatu negara.

Dalam banyak ayat, Alquran memang memiliki pandangan amat sangat serius terhadap siapapun yang merusak lingkungan. Beberapa ayat misalnya, Surat Al-Baqarah ayat 11-12, “Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, memiliki kuasa untuk menghancurkan mereka?. Lalu, Surat Al-A’raf ayat 56, “Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya.” Dan Surat Al-Rahman ayat, 13 “Allah menciptakan alam semesta dengan kebijaksanaan-Nya, janganlah merusaknya.”

Apakah keserakahan memiliki tepi? Kalau ada, di mana batas itu? Bukankah keserakahan memang tak berujung? Layaknya fatamorgana, keserakahan yang didorong keinginan itu seperti tujuan yang kelihatan, tapi begitu didekati ia hilang. Keserakahan sering dikatakan sebagai penyebab utama penyakit ekologi dan sosial kita. Keserakahan memotivasi eksploitasi berlebihan dan merugikan planet ini. Dengan demikian, ia mengancam keberadaan banyak spesies, termasuk manusia sendiri.

Keserakahan menyebabkan kesenjangan ekonomi yang berlebihan dan penyakit sosial yang terkait dengan kesenjangan tersebut. Tentu saja, keserakahan tidak hanya buruk bagi biosfer atau masyarakat, tapi juga buruk bagi jiwa. Wajar kiranya bila keserakahan itu mendapat tempat dalam daftar tujuh dosa sosial yang mematikan versi Gandi. Psikolog sosial Erich Fromm mengatakan, "Keserakahan adalah jurang tak berdasar yang melelahkan orang dalam upaya tiada henti untuk memenuhi kebutuhannya tanpa pernah mencapai kepuasan."

Apakah memagari laut dalam pengertian harfiah suatu keserakahan? Saya tidak bisa menilai. Namun, yang pasti, ada hak orang kecil yang dirampas dari tindakan memagari laut itu. Para nelayan yang bertahun-tahun menggantungkan hidup mereka di wilayah itu tidak bisa mengambil ceruk rezeki setelah pemagaran laut itu.

Islam tidak pernah mengenal konsep kebetulan. Segala yang terjadi di alam semesta adalah atas kehendak dan kuasa-Nya. Maka, demikian pula jika kita merenungkan hikmah di balik bencana kebakaran yang melanda Los Angeles pekan lalu yang diperkirakan telah menyebabkan kerugian antara 52-57 miliar dolar AS (Rp844-926 triliun) dan mengaitkannya dengan ancaman presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump yang akan menjadikan Gaza Palestina neraka.

Sebelumnya, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump telah mengisyaratkan kemungkinan intervensi militer di Amerika dan Timur Tengah, serta sejumlah hal lain dalam agenda kebijakan luar negerinya. Trump berbicara di Mar-a-Lago pada Selasa pekan lalu, sehari setelah Kongres secara resmi mengesahkan kemenangannya dalam pemilihan umum. Konferensi pers tersebut juga digelar hanya 13 hari sebelum Trump akan diambil sumpah jabatannya untuk masa jabatan keduanya pada tanggal 20 Januari.

Presiden terpilih itu menyinggung beberapa masalah dalam negeri. Ia berjanji untuk mencabut pembatasan lingkungan dan mengampuni para pendukung yang menyerbu Gedung Capitol Amerika Serikat pada 6 Januari 2021. Namun, pernyataannya yang paling penting menyangkut kebijakan luar negeri. Trump menguraikan visi ekspansionis yang luas, dengan konsekuensi bagi negara-negara di seluruh dunia. Dia mengulangi keinginannya agar Amerika Serikat mengendalikan Terusan Panama, Greenland, dan Kanada. Tak hanya itu ia menekankan bahwa "situasi akan kacau" jika tawanan Israel yang ditahan di Gaza tidak dibebaskan sebelum ia menjabat.

Dalam satu percakapan dengan wartawan, Trump ditanya apakah ia akan mengesampingkan penggunaan kekuatan militer atau paksaan ekonomi untuk menguasai Terusan Panama atau Greenland, wilayah otonomi Denmark. Ia menolak. Trump menghabiskan banyak waktu untuk membahas perang genosida Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 45.885 warga Palestina. Presiden terpilih itu mengambil sikap yang lebih keras, dengan fokus pada pembebasan tawanan yang tersisa yang ditahan oleh Hamas setelah serangan pada 8 Oktober 2023, di Israel selatan. Israel memperkirakan sekitar 100 orang masih berada dalam tahanan Hamas. Trump mengatakan "neraka akan pecah" di Timur Tengah jika Hamas tidak membebaskan tawanan sebelum ia menjabat.

Beberapa pengamat menafsirkan pernyataan Trump sebagai ancaman kemungkinan intervensi militer Amerika Serikat di Gaza, batas yang ditolak Presiden Joe Biden yang akan lengser, meskipun ada lonjakan bantuan militer ke Israel. Sami al-Arian, direktur Pusat Islam dan Urusan Global di Universitas Istanbul Sabahattin Zaim, mengatakan ancaman Presiden terpilih Trump akan kekacauan besar di Timur Tengah jika Hamas tidak segera membebaskan tawanan Israel "tidak berarti banyak".

Sejumlah ayat Alquran menegaskan bahwa Allah SWT mengatur segala yang terjadi terhadap umat manusia dan segenap makhluk. Diantaranya QS. Al-Anam ayat 59, “Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz).”

Zohar Chamberlain Regev, wanita kelahiran Israel, memutuskan untuk menjadi mualaf setelah melihat kondisi Jalur Gaza yang terus-menerus mendapatkan serangan dari pasukan zionis. Regev merupakan wanita berusia 53 tahun yang lahir dan besar di Kfar Hahoresh, salah satu kibbutzim atau permukiman Israel. Meski memiliki darah asli Yahudi, Regev tidak mendukung penindasan yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina.

Regev sempat tinggal di wilayah pendudukan Palestina di Israel hingga usianya menginjak 34 tahun. Selama hidup di negeri zionis, dia hidup tanpa mendapatkan kenyamanan karena setiap hari harus menyaksikan ribuan orang Palestina terbunuh karena ulah negaranya sendiri. Dia mengakui, hati dan pikirannya mendukung penuh Palestina dan tidak menerima perilaku yang dilakukan oleh Israel. Menurut dia, keluarganya selalu menekankan ajaran tentang memperlakukan semua orang dengan baik, mencari keadilan, tidak rasial, tidak memprioritaskan kepentingannya sendiri, dan memperlakukan semua orang secara setara.

Dilansir dari anews.com, menurut Regev, masalah yang terjadi di Palestina adalah masalah kemanusiaan baginya. Ia menekankan bahwa dirinya bertanggung jawab untuk menentang Israel meskipun lahir dan besar di Israel. “Sebagai orang Israel, saya merasa bertanggung jawab. Kami diberitahu tentang kisah-kisah Holocaust pada saat usia muda. Saya dibesarkan di kibbutzim. Dan kibbutzim dibangun oleh mereka yang selamat dari Holocaust.

Ada ratusan orang dari Hungaria dengan nomor di lengan mereka di Kibbutz kami. Semua kisah tersebut mengatakan bahwa dunia terdiam saat Holocaust terjadi. Bagi saya, kesimpulan yang saya ambil dari cerita-cerita ini adalah 'jangan diam saat menghadapi penindasan,' kita harus melakukan sesuatu. Hal-hal buruk sedang dilakukan terhadap orang-orang di Gaza. Kita harus berbicara secara terbuka tentang apa yang terjadi di sana,” ucap Regev.

Oleh karena itu, Regev memutuskan untuk pindah ke Spanyol selama 14 tahun. Selama berada di Negeri Matador, Regev tetap berkarya dan mendukung kemerdekaan Palestina dengan turun langsung ke lapangan dan bergabung dengan beberapa aktivis dari Kairo. Selama bertahun-tahun, wanita asal Israel ini berpartisipasi dalam protes pencabutan blokade di Gaza. Dia juga bergabung dengan tim yang mengorganisasi sebuah kapal bersama para aktivis di Spanyol untuk mematahkan blokade Gaza melalui laut selama lebih dari 12 tahun. Dan pada tahun lalu, menjadi bagian dari kegiatan Gaza Freedom March.

Aroma demokrasi tiba-tiba terasa seperti wangi kopi instan —praktis tapi penuh kejutan. Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah sejarah dengan mengabulkan gugatan penghapusan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ini sekaligus kado tahun baru 2025 bagi bangsa Indonesia. Padahal sebelumnya, mereka menolak gugatan serupa sebanyak 33 kali!

Sekarang ini, alasan yang disampaikan cukup sederhana tapi heroik: demi menghindari kemunduran demokrasi akibat dominasi partai politik besar yang membatasi peluang warga negara untuk maju sebagai calon presiden. Publik pun memberikan tepuk tangan meriah, kembang api dinyalakan. Tapi diam-diam muncul pertanyaan: siapa sebenarnya otak di balik perubahan sikap ini? Pertanyaan ini sepertinya tak penting —bukankah ketentuan threshold itu sudah dihapus? Namun, dari jawaban atas pertanyaan ini, semoga kita bisa memahami arah politik ke depan.

Keputusan ini tentu tak lepas dari peran hakim MK. Ketua MK saat ini adalah Suhartoyo, didampingi oleh delapan hakim lainnya Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Usman Anwar, Daniel Yusmic, Arief Hidayat, Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Asrul Sani. Dengan kapasitas intelektual dan otoritas mereka, para hakim inilah otak hukum di balik putusan monumental tersebut. Namun, kita tahu, hukum tidak pernah benar-benar steril dari politik. Ada tangan-tangan tak terlihat yang memengaruhi keputusan besar seperti ini. Dan di sinilah percaturan politik mulai terbuka.

Jika ada tokoh yang paling berharap dengan penghapusan presidential threshold (PT) 20%, jawabannya adalah Prabowo Subianto. Selama tiga kali mencalonkan diri sebagai presiden, ia merasakan betapa sulitnya mengumpulkan 20% suara partai di DPR, yang membutuhkan koalisi besar dan dana kampanye yang tidak sedikit.

Kini, ketika Prabowo akhirnya berkuasa, apakah putusan MK ini hanya kebetulan? Atau ada hubungan tak kasat mata antara posisi politiknya dan putusan MK? Prabowo tentu tak akan secara langsung mengakui dirinya sebagai pendorong perubahan ini. Tetapi para hakim MK mungkin saja memahami “kode” dari arah politik Istana.

Dari perspektif pragmatisme kekuasaan, hakim MK mungkin merasa perlu menjaga harmoni dengan penguasa. Keputusan yang selaras dengan kepentingan presiden saat ini dapat dianggap sebagai cara untuk mempertahankan stabilitas institusional—dan mungkin juga posisi mereka sendiri. Teori ini menjelaskan bagaimana hukum bisa dipengaruhi oleh realitas politik, meskipun secara formal mereka seharusnya netral.

Benarkah Jokowi korupsi? Betulkah Presiden Ke-7 RI itu merupakan salah satu pemimpin yang terlibat dalam kejahatan terorganisasi? Itulah pertanyaan yang mengemuka di penjuru negeri hari-hari ini setelah OCCRP merilis tokoh-tokoh jahat dunia. OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project ialah organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia. Kantor pusatnya di Amsterdam, Belanda, dan memiliki staf di enam benua. Lembaga tersebut didirikan pada 2007 oleh reporter investigasi veteran, Drew Sullivan dan Paul Radu.

Embrio OCCRP di Eropa Timur, lalu berkembang menjadi kekuatan utama dalam jurnalisme investigasi kolaboratif yang menjunjung tinggi standar tertinggi untuk pelaporan kepentingan publik. Ada empat pilar utama mereka dalam bekerja. Salah satunya, mempercepat perang melawan kejahatan dan korupsi global untuk memajukan dampak lebih luas. Nah, dengan visi, misi, dan pilar itu, mereka membuat negeri ini heboh, geger. Dalam rilis akhir tahun, mereka menempatkan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dalam daftar finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024.

Jokowi bersanding dengan sederet tokoh lainnya, semisal Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan PM Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha asal India, Gautam Adani. Menjadi nomine tokoh jahat dan korup, apalagi oleh sebuah lembaga internasional, tentu tidak menyenangkan. Ditempatkan di jajaran orang-orang seperti itu jelas memalukan. Itu aib luar biasa, jelaga tiada tara, tidak cuma buat yang bersangkutan, tetapi juga bagi negaranya. Bagi kita, Indonesia, dimasukkannya Jokowi sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi kiranya menjadi catatan kelam pada akhir tahun dan kado pahit pada awal tahun.

Kocak sekaligus getir. Seperti itulah mungkin yang dirasakan publik, saat mencerna fenomena no viral no justice itu. Masak, sih, mesti viral dulu baru aparat bertindak? Masak harus menunggu dirujak dan dihujani kritik warganet dulu baru hukum ditegakkan? Menegakkan hukum itu tugas Anda, lo, bukan tugas kami. Kalau para pejabat dan aparat maunya masih bekerja dengan gaya begitu, apa perlu nanti mereka bertukar tempat saja dengan warganet?

Beberapa hari lalu di acara ulang tahun ke-60 Golkar, para petinggi partai politik berkumpul. Seolah pesta di Gedung DPR/MPR Senayan pindah sementara ke Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat. Di tengah gemerlap itu, Prabowo Subianto, sang orator flamboyan, naik ke podium. Dengan gaya khasnya yang blak-blakan tapi kerap memancing tawa meskipun tanpa tari gemoy, ia melontarkan kritik tajam terhadap sistem pemilu di Indonesia. “Konsultan asing mungkin usul Pilkada tiap tiga bulan!” ujarnya, mengundang gelak tawa hadirin. Namun, di balik lelucon itu terselip pertanyaan serius: demokrasi kita ini sebenarnya untuk siapa?

Prabowo, yang kini menjabat Presiden RI ke-8, tampaknya mulai gerah melihat anggaran negara yang terus membengkak. Pemilu langsung, katanya, seperti pesta besar yang menguras kocek namun meninggalkan rasa lapar, rakyat kurang gizi, stunting menyergap hampir seluruh anak bangsa yang baru lahir. Ia pun menawarkan solusi: kembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD saja. Pernyataan itu segera mendapat tanggapan serius. Golkar, melalui ketua umumnya Bahlil Lahadalia, mendukung diskusi lebih lanjut. Menteri Dalam Negeri langsung menyatakan setuju, sementara dua menteri bidang hukum menyebut wacana itu masih dalam kajian.

Namun, mari beri kredit kecil untuk pemerintah atas wacana mereka. Setidaknya kini kita punya catatan, mereka telah mengakui kelemahan pilkada langsung: biaya besar, politik uang, dan politik balas budi. Tapi, kita semua pasti sepakat, solusinya bukan mengambil jalan pintas dengan menggembok partisipasi rakyat. Mungkin untuk meyakinkan, dalam pidatonya, Prabowo mengacu pada sistem pemilu di tiga negara tetangga Malaysia, Singapura, hingga India. Singapura, katanya, tidak membutuhkan Pilkada langsung. Tapi tunggu dulu, Singapura hanyalah negara kota seukuran Jakarta dengan populasi kurang dari 6 juta. Sistemnya memang efisien, tetapi apakah partisipasi publiknya juga terjamin?

Hamas merupakan akronim dari Harakat al Muqawamah al Islamiyah, yang secara harfiah berarti Gerakan Perlawanan Islam. Ia didirikan sebagai gerakan politik pada 14 Desember 1987, setelah pecah Intifada Palestina pertama. Intifada merupakan gerakan perlawanan rakyat semesta. Saat itu Faksi Fatah dan faksi-faksi lain di dalam Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO melancarkan perjuangan di berbagai bidang dan aspek selama bertahun-tahun — ya politik, ya militer. Perjuangan mereka pun mendapat dukungan luas, baik di internal rakyat Palestina maupun di kancah internasional, bahkan mempunyai pengaruh di kalangan masyarakat Israel. Masyarakat internasional kemudian menyerukan hak-hak yang sah bagi pembentukan negara Palestina dengan perbatasan sebelum perang tahun 1967.

Namun persoalan mendasar di Israel, mengutip al Sharq al Awsat, tetap berupa pertanyaan: Bagaimana kekuatan Hamas saat ini setelah 37 tahun pembentukannya? Kendati Hamas kini kehilangan kekuatan militer, kekuasaan, dan sekutunya, Israel terus berkeinginan untuk melenyapkan gerakan perjuangan dan perlawanan Palestina itu untuk selamanya. Para jenderal lama Israel memperingatkan pemerintahan Netanyahu untuk tidak mengulangi kesalahan di Suriah dan tidak bergantung pada janji Abu Muhammad al-Julani (Ahmed al-Sharaa) untuk membangun hubungan yang lebih aman dengan Israel dibandingkan pada masa rezim Presidan Assad.

Itulah sebabnya mengapa begitu rezim Bashar Assad tumbang, Israel tidak menunggu lama. Mereka langsung melancarkan operasi pengeboman terbesar dan paling sengit dalam sejarahnya, yang melibatkan 300 pesawat tempur. Artinya, hampir seluruh armada udaranya. Sebagai hadiah atas keberhasilan dirinya, Netanyahu pun berdiri di puncak Gunung Hermon dan berkata, seolah-olah dialah pemilik dunia, dan di hadapannya terlihat Damaskus, Bekaa Lebanon, Perbukitan Galilea, dan Danau Tiberias: “Golan akan tetap menjadi bagian dari Israel selamanya.”

Dan, ketika sejumlah pemimpin Arab berteriak mengutuk serangan militer Israel ke Suriah hanya beberapa jam setelah rezim Presiden Assad dijatuhkan, dengan enteng pemimpin Israel menyatakan pendudukan itu hanya bersifat sementara. Namun, definisi Israel ‘sementara’ di sini seperti pengalaman di masa lalu, berarti berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun dan bahkan selamanya. Itulah tampaknya cara Israel memperingati HUT ke-37 kelahiran Hamas, sementara para pemimpin Arab sibuk dengan prestasi dan urusan dalam negeri masing-masing. Lalu siapa yang membela dan memikirkan nasib bangsa Palestina di Gaza.

Pidato Presiden Prabowo Subianto saat memberi arahan dalam Apel Kepala Satuan Wilayah 2024 Polri beberapa hari yang lalu mestinya menjadi arahan yang benderang bagaimana aparat negara segera bertindak. Ketika itu Presiden menginstruksikan para perwira menengah dan tinggi Polri agar segera menutup semua celah kebocoran keuangan negara, utamanya dalam tindakan penyelundupan, korupsi, dan peredaran narkoba.

Semakin menarik jika instruksi Presiden itu dipadankan dengan pertanyaan, bukankah itu sudah jadi tugas sehari-hari seorang polisi? Ada apa dengan Korps Bhayangkara sampai Presiden mesti mengeluarkan instruksi secara lisan?