Radio Seila FM

Bashar al-Assad, pria yang pernah dijuluki “Singa Damaskus,” baru saja terlempar dari tahtanya. Sebuah revolusi kilat menggulung Aleppo, mengguncang Damaskus, dan menggiring Assad dan keluarga mencari suaka ke Moskow, Rusia. Kekuasaan Assad runtuh usai serangan mengejutkan dari kelompok-kelompok oposisi, di antaranya Hayat Tahrir al-Syam (HTS), selama 12 hari. Dinasti Assad telah berkuasa di Suriah selama 54 tahun.

Rakyat Suriah mungkin kini merasa “merdeka” dan segera memulai reformasi. Namun, mari kita alihkan perhatian kepada tetangganya, Palestina, yang telah lebih lama terkoyak. Sebuah tragedi yang terus menghiasi doa-doa kita. Pertanyaannya: apa dampak kejatuhan Assad terhadap perjuangan rakyat Palestina melawan penjajahan Israel?

Sebagai salah satu “pilar” dalam poros perlawanan terhadap Israel, Suriah di bawah Assad sering memposisikan dirinya sebagai pendukung setia Palestina. Namun, jangan terjebak oleh retorika ini. Selama puluhan tahun, rezim Assad lebih sibuk menjaga kekuasaannya yang despotik ketimbang membantu perjuangan rakyat Palestina. Hamas bahkan pernah diusirnya dari Damaskus pada 2012 karena mendukung oposisi Suriah. Sebaliknya, Assad dengan mudah membiarkan Hizbullah berjuang di negerinya. Kini, dengan kejatuhan Assad, apakah Palestina kehilangan sekutu, atau justru terbebas dari beban seorang “sekutu palsu”?

Bagi Israel, kejatuhan Assad menghadirkan skenario rumit. Netanyahu tahu, Suriah di bawah Assad memang musuh, tetapi musuh yang bisa diprediksi. Assad sibuk berperang melawan rakyatnya sendiri, memungkinkan Israel berurusan dengan masalah lain tanpa ancaman signifikan dari perbatasan utara. Namun, dengan hilangnya Assad, ketidakpastian mengemuka. Israel menyambut jatuhnya Assad dengan ucapan selamat, tetapi juga pada hari yang sama langsung mengebom Damaskus. Jadi tanda tanya, apakah kelompok oposisi yang kini berkuasa akan menjadi ancaman nyata, atau hanya akan terpecah-belah seperti biasanya?

Apa pun jawabannya, satu hal pasti: Israel akan memanfaatkan perubahan ini untuk memperkuat kebijakan keamanannya, memperluas permukiman ilegal, dan, tentu saja, meminta lebih banyak dukungan dari Amerika Serikat. Mungkin juga, Netanyahu memanfaatkan situasi untuk memperkuat posisinya di dalam negeri. Sejak saat Assad tumbang, Israel sudah lebih dari 300 kali menyerang negara tetangganya ini. Di saat pemerintahan Suriah kosong, badan pemantau HAM Suriah melaporkan peningkatan aksi bersenjata Israel ke negara itu. Kepada Reuters, sumber keamanan Suriah juga menyatakan bahwa tentara Israel sudah berada 25 kilometer dari ibu kota Suriah, Damaskus. Itu dilakukan sehari setelah Israel merebut buffer zone di selatan Suriah. Israel dan Suriah adalah musuh bebuyutan sejak 1940-an.

Bagi rakyat Palestina, kejatuhan Assad tidak benar-benar mengubah kenyataan bahwa perjuangan mereka melawan penjajahan Israel tak pernah lepas dari pengkhianatan, termasuk dari dunia Arab sendiri. Selama ini, negara-negara Arab lebih sibuk dengan konflik internal atau mempertahankan rezim masing-masing. Palestina telah lama belajar bahwa mereka tidak bisa sepenuhnya mengandalkan dukungan dari negara-negara Arab. Namun, ada potensi perubahan. Jika kelompok-kelompok baru di Suriah berhasil menciptakan pemerintahan yang inklusif, Palestina mungkin menemukan sekutu yang lebih tulus. Suriah bisa menjadi pintu menghancurkan Israel. Tentu saja, ini harapan besar, bahkan mungkin utopis, mengingat dinamika politik Timur Tengah.

Setelah berkuasa selama lebih dari setengah abad, rezim al-Assad akhirnya ditumbangkan para pemberontak yang tergabung dari berbagai elemen di Suriah. Perkembangan ini jadi klimaks terkini dari krisis dan perang sipil di Suriah yang sudah menahun. Namun apa yang menyebabkan Suriah bergolak belakangan?

Di Timur Tengah, jika ada perang dan ramai-ramai, biasanya ada akar yang mengular sampai masa kolonialisme. Yang terjadi di Suriah belakangan bukan pengecualian. Rezim Assad yang dimulai dari Hafez, ayah Bashar Assad diketahui adalah bagian dari kelompok Alawi di Suriah. Mereka kelompok minoritas sebenarnya, hanya sekitar 12 persen dari total populasi Suriah. Penguasaan minoritas itu, merujuk lembaga think tank kawakan Jason Institute for Peace and Security Studies, bermula dari kekalahan Turki Utsmaniyah pada Perang Dunia I. Menyusul kekalahan itu, sejumlah negara Eropa membagi untuk mereka kuasai wilayah Timur Tengah yang sebelumnya dikuasai Utsmaniyah.

Di antara pembagian itu, Inggris memeroleh mandat di Palestina, hal yang akan memunculkan penjajahan berkepanjangan negara Zionis terhadap warga Palestina. Sementara Prancis mendapat mandat di Lebanon dan Suriah yang mulai mereka jalankan pada 1920. Saat itu, sudah mulai muncul nasionalisme Arab yang menghendaki negara mereka sendiri. Mengetahui hal ini, Prancis menjalankan taktik adu domba. Pada 1921, mereka membentuk Pasukan Khusus di Timur Dekat. Mengingat ancaman terbesar atas penjajahan Prancis kala itu datang dari mayoritas Arab-Sunni, pasukan khusus itu banyak merekrut kelompok minoritas, utamanya dari kalangan Druze dan Alawi.

Alawi adalah nama yang disematkan Prancis untuk sekte Islam pengikut Nushairiyah. Sekte ini disebut punya teologi yang berbeda dengan arus utama Islam, baik Sunni maupun Syiah. Karena lama mendapat tekanan dari kekuasaan Islam, Alawi dinilai Prancis mudah dirayu bergabung dalam pasukan mereka. Benar saja, banyak kalangan Alawi bergabung dengan militer Prancis. Ketegangan sektarian semakin berkembang dengan pembentukan Pasukan Khusus, mengingat militer yang didominasi minoritas seringkali menekan gerakan Sunni. Ini berbeda dengan kelompok elit Sunni yang menolak menyekolahkan anak-anak mereka ke militer dengan dalih bahwa hal tersebut sama saja mendukung penjajah. Pada akhirnya, ini membuat kaum Alawi memiliki keuntungan dari segi militer dan pendidikan.

Pada 1955, misalnya, bahkan sembilan tahun setelah Suriah merdeka dari Prancis, 65 persen militer Suriah diisi kalangan Alawi. Statistik ini kemudian membuat banyak juga posisi perwira akhirnya berasal dari golongan tersebut. Selain direkrut, kelompok Alawi juga mendapat keistimewaan lainnya. Mereka diberi wilayah otonomi di kampung halaman mereka di Latakia. Di antara para tokoh Alawi di Latakia, ada seorang bernama Ali Suleyman al-Assad. Julukan Assad yang berarti “singa” itu bermula dari perlawanannya terhadap Turki Utsmaniyah sebelum datangnya penjajah Prancis. Ali Suleyman kemudian mendekat ke Prancis dan sempat mendapat posisi jabatan publik.

Di antara tanda seorang Muslim yang baik dalam kehidupan sosialnya adalah melakukan hal yang berguna atau bermanfaat dan meninggalkan hal yang sia-sia dan tak berguna apalagi perihal yang merusak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat (berguna) baginya."

Hal yang berguna di sini tidak hanya berkaitan dengan perilaku atau perbuatan, tapi juga perkataan atau ucapan. Apalagi, di era online dan era media sosial, banyak sekali kita temukan seseorang di dalam perkataan-perkataannya yang tidak berguna, bahkan cenderung berbahaya dan membahayakan, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain di dunia nyata. Karena status yang ditulis di media sosial, misalnya, terjadi perang perkataan, saling mengejek, menghina, mencaci maki, mengolok-olok, dan sejenisnya. Sehingga pantas disebut sebagai “si biang kerok”.

Mengambil ibrah dari kisah Rasulullah dan Sahabatnya. Saat itu  sayyidina Umar bin Khattab sedang berada di sebuah majelis. Seorang lelaki datang menemuinya dengan membawa berita panas. Lelaki itu mengabarkan keburukan seseorang dengan maksud agar sayyidina Umar terpancing  marah dan kemudian bertindak keras. Si lelaki itu tahu bahwa Amirul Mukminin dikenal tegas terhadap sesuatu yang sifatnya kemungkaran. Namun di luar perkiraan, Umar hanya duduk termenung. Kepada lelaki itu, sayyidina Umar berkata, kalau beritamu itu dusta, ingatlah firman Allah SWT dalam  Al-Quran, yang artinya “Wahai orang- orang yang beriman, jika ada seorang fasiq datang kepada kalian dengan membawa suatu berita, maka tabayyunlah (telitilah dulu), agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan, kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian.” (QS al-Hujurât ayat:6).

Tetapi, jika berita itu benar, ingatlah dengan ayat Al-Quran, surat Al-Qalam ayat 10-15. yang artinya: “Dan janganlah kamu ikuti orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya, karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak.Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: “(Ini adalah) dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala.”

Kepemimpinan sejati bukan hanya tentang visi besar atau keputusan strategis, tetapi juga tentang konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai moral dan etika serta keadilan. Belakangan ini, Prabowo Subianto dihadapkan pada tiga peristiwa yang menuntut sikap moral yang tegas dan konsistensi penegakkan hukum dan keadilan terhadap pelanggaran HAM masa lalu. Terhadap pengunduran diri Gus Miftah sebagai utusan khusus presiden dan kontroversi akun media sosial Fufufafa yang menghina dirinya secara pribadi serta konsistensinya dalam penegakan keadilan pada pelanggaran hukum berat, juga pembunuhan warga sipil di KM 50 oleh aparat.

Tiga kasus ini menguji kemampuan Prabowo untuk menunjukkan bahwa standar moral, etika dan keadilan hukum berlaku sama bagi siapa pun, tanpa pandang bulu. Gus Miftah, setelah insiden yang dianggap menyinggung pedagang kaki lima, mengambil langkah berani dengan mengundurkan diri dari jabatan publik. Ia mengakui kesalahannya dan menerima konsekuensi atas tindakannya. Tindakan ini diapresiasi oleh Prabowo, mencerminkan tanggung jawab moral yang layak dijadikan teladan. Dengan sikap ini, Prabowo menunjukkan bahwa ia mendukung pemimpin yang memiliki integritas dan keberanian untuk bertanggung jawab.

Namun, respons Prabowo terhadap kasus akun Fufufafa menimbulkan pertanyaan serius. Akun tersebut secara terang-terangan menghina dan merendahkan keluarganya. Alih-alih mengambil sikap tegas, Prabowo tampak memilih jalan memaafkan dan membiarkan kasus ini berlalu tanpa tindakan. Hal yang sama terhadap kasus pelanggaran HAM berat, pembunuhan warga sipil di KM 50, Prabowo seolah diam belum menunjukkan responnya sebagai presiden yang bertugas menuntaskan kasus tersebut. Sikap ini mengundang kritik: mengapa Prabowo begitu tegas terhadap kasus Gus Miftah tetapi permisif terhadap penghinaan yang melibatkan dirinya langsung, serta diam terhadap upaya tuntutan penegakan keadilan pada kasus KM 50 ?

Dalam beberapa hari terakhir ini Indonesia, khususnya media sosial di segala platform dihebohkan oleh sebuah peristiwa yang melibatkan seorang figur publik yang lumayan masyhur. Terlebih lagi posisi publiknya ada di dua sisi; agama dan pemerintahan. Dia dikenal sebagai Gus yang sejajar dengan Kyai, Ustadz, Syeikh, dan yang semakna. Tapi yang tidak kalah pentingnya dia dekat dengan orang nomor wahid bangsa Indonesia, Presiden Prawbowo. Dia dipilih menjadi Utusan khusus Presiden untuk kerukunan beragama dan pembinaan sarana agama. Posisi pemerintahan dengan deskripsi yang tidak jelas dan tidak penting. Tapi bagaimanapun itu adalah posisi yang seharusnya terhormat sebagai “Special Envoy” (Utusan Khusus) Presiden RI.

Di sebuah Kajian Islam yang harusnya tidak saja menyampaikan ilmu-ilmu Islam dengan kata-kata, tapi memperlihatkan kemuliaan agama dengan prilaku dan karakter. Ternyata di kajian itu terjadi hal yang sangat buruk dan memalukan. Sang Utusan Khusus Presiden itu memaki dan mengolok seorang pedagang es botol. Merendahkan orang yang di matanya rendah secara sosial, seorang pedagang es botol yang miskin dan lemah. Ucapan (walau diakui kemudian sebagai candaan) yang “menggoblokkan” orang lemah dan miskin itu kontan menjadi pembicaraan yang sangat ramai dan kecaman yang sangat luas, khususnya di sosial media.

Bahkan konon Sekertaris Kabinet ikut mengingatkan atau menegur orang itu agar lebih berhati-hati menyampaikan pernyataan di publik. Dan nampaknya karena teguran itu yang bersangkutan menemui sang rakyat kecil tadi dan meminta maaf. Bagi saya permintaan maaf ini bagus dan perlu diapresiasi. Namun hendaknya bukan sekedar minta maaf. Yang bersangkutan harusnya tahu bahwa menyakiti orang lemah dengan kata-kata kasar bahkan candaan sekalipun, apalagi di depan khalayak adalah dosa yang cukup signifikan. Tebusannya adalah taubat.

Lebih hebat lagi peristiwa itu juga menjadi perbincangan di luar negeri. Datu’ Dr. Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, ikut mengomentari peristiwa itu. Saya khawatir saja jangan-jangan Utusan Khusus ini memang mempopulerkan Indonesia di luar negeri seperti yang diharapkan Presiden. Tapi sayang saja kalau pengenalan Indonesia di luar negeri itu dengan cara dan karakter pejabatnya yang memalukan itu.

Namun pada sisi lain ada hal yang menggembirakan dan membanggakan. Ada respon spontan positif dari masyarakat luas Indonesia. Serentak ekspresi simpati kepada orang lemah dan miskin itu mengalir dalam berbagai bentuk. Ada yang sekedar bersimpati melalui media sosial. Ada yang berhasil menelpon dan kontak langsung. Bahkan ada juga yang langsung menawarkan bantuan finansial yang cukup besar. Ada pula yang menanggung biaya sekolah anaknya. Dan ada yang ingin memberangkatkan yang bersangkutan untuk umrah beberapa waktu ke depan.

Ini menjadi bukti langsung bahwa di dunia ini selalu ada dua hal yang kontras. Ada perilaku buruk dan jahat, tapi di balik itu juga ada prilaku baik dan akhlak yang mulia. Masyarakat Indonesia secara spontan membuktikan itu. Ada yang berkarakter buruk dan jahat walaupun berlabel agama dan berada di lingkaran kekuasaan. Tapi banyak juga yang berkarakter baik dan berakhlak karimah walau mungkin mereka bukan siapa-siapa dalam masyarakat.

“Rekan-rekanku yang terkasih, ingatlah Rabiul Awwal tahun 16 Hijriah ketika Amr bin Aas dan rekan-rekan prajuritnya membebaskan Yerusalem dari orang-orang kafir. Khalifah Umar bin Khattab mengunjungi tempat suci ini saat itu. Bilal juga menemaninya. Masyarakat rindu mendengar suara Bilal yang diam sejak wafatnya Rasulullah ﷺ. Umar berkata ‘Bilal, Masjid al-Aqsa dan tembok Baitul Maqdis sudah lama tidak mendengar suara adzan. Maukah kamu mengumandangkan adzan pertama setelah pembebasannya?’. Maka Bilal mengumandangkan adzan pertama kali setelah wafatnya Rasulullah. Ketika dia sampai pada kalimat, ‘Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah’, seluruh area masjid Al-Aqsa terguncang.”

Sejak itu, adzan tak pernah absen di Palestina, sampai tiba penjajahan Israel dan datanglah aturan yang disampaikan Itamar Ben Gvir, 1387 tahun sejak Bilal mengumandangkan adzannya.

Tidak sampai dua pekan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melancarkan operasi tangkap tangan (OTT). Dan, yang terjaring dalam operasi, lagi-lagi pemimpin daerah. Pada 23 November lalu, KPK menggelar OTT terhadap Gubernur nonaktif Bengkulu Rohidin Mersyah. Lalu, pada Senin kemarin, giliran tangan Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Riau, Risnandar Mahiwa yang harus dililit gari.

Bila Rohidin diduga meminta kutipan uang dari anak buah untuk dana kampanye dengan diiming-imingi jabatan dan karier akan aman, Risnandar terindikasi memalsukan pengadaan barang untuk keperluan kantornya dan memungut uang iuran kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di bawah kekuasaannya.

Jika dilihat dari modus operasi Risnandar, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut itu sebagai kekonyolan, meskipun sebenarnya aksi para koruptor itu sama saja konyolnya. Bukan berarti ada koruptor yang tidak konyol juga.

Tidak ada yang lebih atau kurang konyol daripada para koruptor, karena tidak ada praktik koruptif yang membanggakan. Kecuali bagi mereka yang punya pola pikir menyimpang dan menyamping. Bagi mereka yang memilih untuk tidak menempuh jalan lurus dan merasa memiliki pembenaran untuk mencuri uang negara yang notabene adalah milik rakyat, itulah penyimpangan dan penyampingan.

Pun bila dilihat dari nilai uang yang dikorupsi, sebenarnya berlaku prinsip tidak masalah tikus hitam atau putih, ya sama saja kelakuannya mengerat uang yang bukan hak mereka.

Risnandar sebenarnya ‘anak baru’ yang menempati posisi penjabat wali kota, yakni pada 22 Mei atau enam bulan lalu. Dia sebenarnya pejabat yang meniti karier di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari bawah. Risnandar memulainya dari jabatan lurah hingga akhirnya menjadi Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, yang merangkap Pelaksana Harian Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum.

Masih banyak pertanyaan seputar Risnandar. Bagaimana seorang pejabat karier yang disebut memiliki rekam jejak kerja baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran, malah berani bertindak melangkahi hukum. Ujung-ujungnya tertangkap juga dan jejak kariernya hampir dipastikan sirna.

Isu mutakhir Palestina adalah Putusan International Criminal Court (ICC) yang memerintahkan penangkapan PM Israel Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant Menhan Israel. 124 Negara anggota ICC berkewajiban untuk menjalankan keputusan peradilan internasional tersebut. Amerika dan negara-negara pro-Israel tentu keberatan atas kejutan ini. Benjamin Netanyahu menjadi buronan internasional.

Seruan Free Palestine harus semakin kuat digaungkan membarengi keputusan ICC. Bukti bahwa secara hukum Zionis Israel itu salah sekaligus sebagai pelaku dari kejahatan kemanusian. Dunia yang berpihak kepada Palestina optimis bahwa kemerdekaan bangsa Palestina sudah dekat. Gelombang dukungan penting untuk akselerasi, tidak terkecuali dari negara dan rakyat Indonesia.

Reuni 212 yang mengambil tema ‘Revolusi Akhlak untuk Indonesia Berkah dan Palestina’ harus dilihat dari kacamata juang bukan romantisme atau nostalgia semata. Ruh gerakan 212 yang dahulu harus terbangun kembali. Gerakan tentu berbeda dengan kumpulan atau kerumunan apalagi hanya rekreasi ke satu obyek wisata.

Monumen Nasional (Monas) adalah monumen perjuangan kemerdekaan, kejayaan dan kesejahteraan. Api emas membakar hegemoni dan arogansi. Kegemilangan untuk mengubah penderitaan. Indonesia berkah dan Palestina usir penjajah. Palestina itu Indonesia dan Indonesia juga Palestina. Kemerdekaan menjadi hak segala bangsa karenanya penjajahan harus hapus di muka bumi. Zionis Israel adalah musuh bersama umat manusia.

Seperti lagu yang diputar berulang kali, masalah pajak kembali datang sebagai ujian daya beli masyarakat. Meskipun kembali diterpa kontroversi, sinyal kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12% diperkirakan akan tetap terjadi per-1 Januari 2025. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, tak ayal jika publik mulai merasa cemas dengan kenaikan PPN secara berkala ini.

Peningkatan tarif PPN 1% ini kembali menuai perdebatan karena dianggap ‘bukan waktunya'. Apalagi jika dilihat dari proyeksi Indef, bahwa pertumbuhan ekonomi di angka 5% akan sulit tercapai apabila pemerintah nekat menetapkan PPN 12% pada tahun 2025 mendatang. Kebijakan kenaikan PPN 12% dianggap kurang bijak karena adanya deflasi selama lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024 silam. Tentunya, penurunan daya beli ini diikuti oleh badai PHK beberapa bulan belakangan. Tidak heran, jika banyak pihak yang mulai resah dan mulai buka suara, baik pakar ekonomi, akademisi, maupun praktisi untuk mengkaji ulang keputusan pemerintah menaikkan tarif pajak ini.

Meskipun hanya naik 1%, namun keputusan ini dinilai perlu ditunda, karena timing kenaikan PPN dianggap membahayakan dan dianggap dapat melambatkan pertumbuhan ekonomi makro. Memang benar, apabila dilakukan dengan bijak, kenaikan PPN ini dapat menjadi salah satu solusi defisit anggaran dan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. Pun dari segi teoritik, PPN dapat menjadi money maker dan mencegah pajak berganda apabila dioptimalkan sebagaimana mestinya.

Ada beberapa pihak yang sedikit optimis apabila melihat kenaikan PPN 11% pada 2022 silam, yang juga disinyalir dapat membebani masyarakat secara ekonomi. Namun, siapa sangka bahwa tarif PPN dianggap dapat menopang krisis ekonomi di masa pandemi. Oleh sebab itu, pemerintah menilai kenaikan PPN 12% sudah melalui pertimbangan kebijakan fiskal yang matang dan akan dikembalikan kepada rakyat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi listrik, BBM, dan program subsidi lainya yang dinilai dapat mensejahterakan masyarakat.

Hanya saja, dibalik optimisnya kenaikan PPN, lagi dan lagi, tarif ini menjadi bayang-bayang menyeramkan bagi masyarakat tertentu, seperti kelas menengah dan pekerja. Kenaikan PPN menjadi 12% memang dapat menjadi jalan keluar defisit anggaran dan meningkatkan penerimaan negara. Namun, penting untuk dicatat, bahwa hal ini belum tentu mengarah pada pemulihan ekonomi karena diikuti oleh deflasi dan PHK. Penting untuk mempertimbangkan kembali kondisi riil masyarakat supaya kenaikan PPN ini tidak membebani dan mempengaruhi ekonomi makro.

Kelas menengah mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun tahun ini lagi dan lagi, BPS mencatat jumlah warga kelas menengah pun turun lagi sebesar 17,13% dari total populasi. Informasi penting disajikan secara kronologis. Tentunya, bagi masyarakat menengah atau pekerja, kenaikan PPN menjadi 12% dapat menjadi kabar yang saat ini paling tidak diinginkan.

Dalam fikih siyasah Islam, dasar kebijakan dan tindakan pemimpin adalah untuk kemaslahatan umum. Dituliskan dalam salah satu kaidahnya, “Tindakan pemimpin atas rakyat terikat oleh kemaslahatan umum. Jadi, pemimpin wajib bertindak tegas demi kebaikan bangsa, bukan kebaikan diri dan kelompoknya semata”.

Kaidah tersebut diturunkan dari moral kepemimpinan Nabi Muhammad ﷺ, seperti diterangkan dalam Alquran. Firman Allah dalam Surah at-Taubah ayat 128, artinya, “Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.”

Sebagai tauladan umat manusia akhir zaman, Sekurang-kurangnya ada tiga sifat kepemimpinan yang ditampilkan Rasulullah ﷺ, yakni berdasarkan keterangan ayat di atas. Pertama, "azizin alaihi ma anittum" (berat dirasakan oleh Nabi ﷺ penderitan orang lain). Dalam bahasa modern, sifat ini disebut sebagai sense of crisis, yaitu kepekaan pada kesulitan rakyat. Hal itu ditunjukkan dengan kemampuannya bersimpati dan berempati pada pihak-pihak masyarakat yang kurang beruntung dan membutuhkan pertolongan. Empati berarti kemampuan memahami dan merasakan kesulitan orang lain. Itu lantas mendorong simpati, yaitu dukungan, baik moral maupun materiel, untuk mengurangi penderitaan orang yang mengalami kesulitan.

Kedua, "harishun `alaikum" (amat sangat berkeinginan agar orang lain aman dan sentosa). Dalam bahasa modern, sifat ini dinamakan sense of achievement, yaitu semangat yang mengebu-gebu agar masyarakat meraih kemajuan. Tugas pemimpin memang menumbuhkan harapan dan membuat peta jalan menuju harapan itu. Dalam mengemban misi kenabian, Rasulullah Muhammad ﷺ juga amat sangat berkeinginan agar umatnya aman, sentosa, dan selamat dunia akhirat. Kepemimpinan beliau memiliki semangat yang tinggi untuk mewujudkan umatnya berprestasi sehingga kaum Muslimin meraih kemajuan gemilang.

Ketiga, "raufun rahim" (pengasih dan penyayang). Allah SWT memiliki sifat Maha-pengasih dan Maha-penyayang. Rasulullah ﷺ juga seorang yang pengasih dan penyayang. Kaum Mukminin wajib pula meneruskan kasih sayang Allah dan Rasul ﷺ itu dengan mencintai dan mengasihi sesama manusia. Kasih sayang (rahmah) adalah pangkal kebaikan. Tanpa kasih sayang, sulit dibayangkan seseorang bisa berbuat baik. Sabda Nabi Muhammad ﷺ, “Orang yang tak memiliki kasih sayang, tak bisa diharap kebaikan darinya.”