Radio Seila FM

Masih banyak yang bertanya-tanya, di Pilkada Jakarta 2024 kenapa Anies Baswedan menjatuhkan dukungannya pada Paslon 03 Pramono Anung-Rano Karno. Atau kenapa Anies Baswedan netral saja atau bahkan Gercos (gerakan coblos semua)? Semenjak Anies gagal mencalonkan di Jakarta (tepatnya digagalkan), suara pendukungnya (diistilahkan dengan sebutan Anak Abah) menjadi bahan rebutan. Anies dikontak oleh semua Paslon untuk bergabung dan mendukung. Bukan hanya Anies, bahkan para pimpinan simpul relawan Anak Abah juga dilobi oleh masing-masing Paslon.

Alkisah, para pimpinan Anak Abah awalnya terbelah mendukung berbagai Paslon, ada yang mendukung Paslon 01, 02, dan 03. Sebab awalnya Anies tak bergeming, tak sedia untuk memberikan dukungan pada paslon manapun. Pernyataan Anies Baswedan melalui beberapa Jubirnya sangat clear: bahwa ia belum akan menjatuhkan pada salah satu paslon, namun masih akan lihat-lihat dulu. Pernyataan tersebut sebenarnya mengandung pesan kuat bahwa Anies memang sedang mengamati, untuk nanti di kemudian hari akan menentukan dukungan. Anies masih ingin melihat arah kampanye masing-masing Paslon, mana paslon yang berkomitmen melanjutkan program-program yang dia canangkan sewaktu menjadi Gubernur Jakarta, dan mana-mana paslon yang antipati terhadap visi dan program-program pro-rakyatnya.

Tak sedikit yang protes begitu Anies Baswedan, pada 20 November secara terang-terangan mendukung Paslon 03. Kelompok Anak Abah yang protes atas keputusan ini mayoritas adalah kelompok Anak Abah yang sudah terlebih dahulu menjatuhkan pilihan kepada paslon 01. Tentu Sebagian besar adalah konstituen PKS. Mereka tentu berharap Anies bisa mendukung Paslon 01 yang di dalamnya juga ada calon wakil gubernur dari PKS, partai yang selama ini dianggap sebagai ‘basis tradisionalnya’ Anies. Tapi bukankah Paslon 01 adalah paslon yang paling jauh dari Anies? Bagaimana mungkin Anies harus mendukung Paslon yang sudah secara terang-terangan meninggalkannya, dan bahkan menghalanginya mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta? Melalui berbagai skenario yang diatur oleh penguasa.

Singkat cerita, skenario itu berjalan, Anies gagal mencalonkan diri dan RK diusung melalui koalisi gemuk ke Jakarta. Jika RK atau paslon 01 adalah salah satu aktor utama yang menghalangi Anies mencalonkan di Jakarta, apatah kemudian Anies harus mendukungnya RK di Jakarta? Plus, di kemudian hari, setelah RK sungkem ke pangkuan Jokowi di Solo, Jokowi memberikan endorsement dan bahkan turun gunung mendukung Paslon 01. Adalah tak masuk di akal jika Anies harus mendukung Paslon yang dibekingi oleh Mulyono, bukan? Bukankah selama ini ia yang jadi sumber masalah rusaknya demokrasi di negeri ini? Jadi, akan jauh panggang dari api mengharapkan Anies mendukung Paslon 01.

Pilkada serentak yang dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024 sudah ditetapkan sebagai hari libur nasional mengingat pentingnya menentukan orang-orang yang layak memimpin daerah. Seperti halnya pemilu dalam memilih presiden dan anggota legislatif, pilkada juga diharapkan mampu memenuhi harapan rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah.

Perhelatan Pilkada ini menjadi salah satu peristiwa penting dalam dinamika politik Indonesia. Di balik antusiasme dan harapan untuk perubahan, berbagai permasalahan dan sengkarutnya bermunculan. Diantaranya soal pengaruh oligarki dalam politik lokal yang makin menjadi perhatian serius. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi, kekuatan oligarki yang menguasai sektor ekonomi dan politik kerap kali menggerogoti prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Bagaimana pengaruh oligarki ini bekerja, dan apa dampaknya pada kualitas demokrasi dalam Pilkada mendatang?

Pengaruh oligarki dalam politik daerah di berbagai tempat ditandai dengan penguasaan area yang tidak hanya sektor ekonomi, tetapi juga arena politik. Pilkada sering kali menjadi ajang bagi kelompok elit untuk mempertahankan kekuasaan mereka dengan mendukung calon kepala daerah yang sejalan dengan kepentingan mereka. Hal ini memungkinkan penguasa lokal tetap dalam jaringan kekuasaan yang tertutup, sehingga kandidat yang berasal dari rakyat biasa sulit bersaing. Salah satu bentuk dominasi oligarki yang paling menonjol dalam Pilkada adalah politik dinasti. Banyak calon kepala daerah berasal dari keluarga politik atau kelompok elit partai yang telah lama berkuasa.

Makin terlihat harapan rakyat di Pilkada tampaknya akan kembali pupus. Ditambah lagi dengan permasalahan lainnya yang jauh-jauh hari telah munsul. Aroma politik kotor Pilkada menjelang pencoblosan malah makin pekat. Hal itu tampak dari mobilisasi kades untuk memilih paslon tertentu, praktik suap, kecurangan, hingga mempermainkan agama dengan menjanjikan para pemilihnya masuk surga.

Pilkada serentak yang dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024 sudah ditetapkan sebagai hari libur nasional mengingat pentingnya menentukan orang-orang yang layak memimpin daerah. Seperti halnya pemilu dalam memilih presiden dan anggota legislatif, pilkada juga diharapkan mampu memenuhi harapan rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah.

Perhelatan Pilkada ini menjadi salah satu peristiwa penting dalam dinamika politik Indonesia. Di balik antusiasme dan harapan untuk perubahan, berbagai permasalahan dan sengkarutnya bermunculan. Diantaranya soal pengaruh oligarki dalam politik lokal yang makin menjadi perhatian serius. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi, kekuatan oligarki yang menguasai sektor ekonomi dan politik kerap kali menggerogoti prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Bagaimana pengaruh oligarki ini bekerja, dan apa dampaknya pada kualitas demokrasi dalam Pilkada mendatang?

Pengaruh oligarki dalam politik daerah di berbagai tempat ditandai dengan penguasaan area yang tidak hanya sektor ekonomi, tetapi juga arena politik. Pilkada sering kali menjadi ajang bagi kelompok elit untuk mempertahankan kekuasaan mereka dengan mendukung calon kepala daerah yang sejalan dengan kepentingan mereka. Hal ini memungkinkan penguasa lokal tetap dalam jaringan kekuasaan yang tertutup, sehingga kandidat yang berasal dari rakyat biasa sulit bersaing. Salah satu bentuk dominasi oligarki yang paling menonjol dalam Pilkada adalah politik dinasti. Banyak calon kepala daerah berasal dari keluarga politik atau kelompok elit partai yang telah lama berkuasa.

Makin terlihat harapan rakyat di Pilkada tampaknya akan kembali pupus. Ditambah lagi dengan permasalahan lainnya yang jauh-jauh hari telah munsul. Aroma politik kotor Pilkada menjelang pencoblosan malah makin pekat. Hal itu tampak dari mobilisasi kades untuk memilih paslon tertentu, praktik suap, kecurangan, hingga mempermainkan agama dengan menjanjikan para pemilihnya masuk surga.

Selain mobilisasi kades, politik kotor Pilkada juga terkait erat dengan politik uang. Suap-menyuap berkedok pengajian lumrah terjadi menjelang pencoblosan. Ada yang bagi-bagi uang untuk membeli suara menggunakan e-money atau e-wallet bahkan digunakan paslon untuk menyasar anak muda. Serangan fajar terkini terjadi tanpa harus mengetuk pintu, tetapi langsung masuk rekening. Miris, semua parpol baik yang berlatar belakang Islam apalagi nasionalis, sama-sama menggunakan politik uang dalam upaya pemenangan.

Kisruhnya pilkada kali ini makin membuktikan bahwa pertarungan politik dalam demokrasi hanya memperebutkan kekuasaan. Berbagai cara dilakukan demi pemenangan, termasuk cara-cara kotor. Hal yang demikian itu akibat dari landasan sistem politiknya yang sekuler kapitalisme. Tidak heran, para kandidat merasa boleh-boleh saja melakukan segala cara agar menang. Pemikiran sekuler kapitalisme ini pun memosisikan motivasi menjabat hanya sebatas materi. Ini wajar dalam sistem demokrasi, bahwa yang terpilih adalah para pemimpin yang niat awal memang bukan untuk umat.

Pilkada adalah ritual lima tahunan Pemilihan Kepala Daerah, baik Kepala Daerah Tingkat Satu, Gubernur, maupun Kepala Daerah Tingkat Dua Bupati/Walikota. Dahulu, berdasarkan UUD 1945, Presiden sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dipilih oleh MPR/DPR Pusat. Gubernur dan Bupati/Walikota dipilih oleh DPR Daerah sebagai wakil-wakil rakyat. Mekanisme pemilihan Presiden dan Gubernur serta Bupati/Walikota demikian itu sesuai dengan sila keempat Pancasila: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Eforia reformasi 1998, selain menuntut penghapusan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), juga menuntut perubahan konstitusi UUD 1945. Khususnya tentang masa jabatan Presiden, yang semula dinyatakan bahwa bila masa jabatan presiden habis, bisa dipilih kembali. Pasal tersebut telah disalah tafsirkan di era Orde Baru, sehingga Pak Harto bisa dipilih berulang kali menjadi Presiden RI. Bersama itu lahir slogan plesetan, bahwa syarat menjadi presiden ialah berpengalaman menjadi presiden.

Di era Orde Baru setiap warga negara, lebih-lebih para pelajar boleh dikatakan hafal nama menteri-menteri kabinet Pak Harto. Selain karena para menteri ditunjuk langsung oleh Presiden, mereka masing-masing memiliki popularitas karena kepakarannya, seperti Adam Malik, Ir. Sutami, Prof. Emil Salim, Prof. Fuad Hasan, Dr. Daoed Joesoef, dan Prof. A. Mukti Ali. Barangkali tidak jauh berbeda dengan wibawa gubernur dan bupati/walikota sebagai kepala daerah. Pada masanya, setiap pelajar mengenal dan bangga dengan kepala daerahnya. Setiap murid Sekolah Dasar hafal nama Kepala Derahnya.

Amandemen UUD 1945 telah mengubah segalanya. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukan lagi lembaga tertinggi Negara yang berhak memilih dan memberhentikan Presiden; Presiden bukan mandataris MPR, dan tidak bertanggung jawab kepada MPR; Presiden tidak dipilih oleh MPR, tetapi oleh semua warga negara/rakyat Indonesia tanpa mempertimbangkan isi kepalanya – yang sesungguhnya bertentangan dengan sila keempat Pancasila; kedudukan MPR menjadi setara dengan lembaga tinggi negara lainnya, baik Presiden maupun DPR. Presiden menjadi lembaga yang super-kuasa, tanpa kontrol yang cukup berarti dari lembaga legislatif maupun yudikatif, bahkan menguasai keduanya.

Kini pemilihan Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota dilaksanakan seperti pemilihan Kepala Desa. Pesta rakyat semesta dengan segala dinamikanya. Tidak jarang calon kepala daerah terdiri atas tiga pasang. Bisa jadi masing-masing pasangan berasal dari basis pemilih yang berbeda-beda. Tetapi tidak jarang dua pasang calon berasal dari basis pemilih yang sama, sedangkan satunya lagi dari basis pemilih yang berbeda.

Peringatan Hari Guru sepertinya harus menyoroti perlunya mengatasi tantangan sistemis yang dihadapi guru dan membangun dialog yang lebih inklusif tentang peran mereka dalam pendidikan. Pentingnya “suara” seorang guru dapat memberikan pembinaan pada anak didik dan memanfaatkan potensi terbaik mereka. Karena peran yang dimainkan oleh guru dalam membentuk masa depan pendidikan dan kebutuhan mendesak untuk memasukkan perspektif mereka ke dalam kebijakan pendidikan dan proses pengambilan keputusan di tengah karut-marut persoalan guru.

Bagaimanapun peran guru sangat penting dalam kehidupan. Ia merupakan ujung tombak pembentukan SDM yang berkualitas. Ia menentukan nasib generasi penerus negeri untuk menjadi pemenang atau pecundang. Profil Indonesia pada masa depan tergambar pada kualitas para guru saat ini. Guru yang berkualitas akan mencetak generasi emas. Sayang, fakta guru di Indonesia justru menunjukkan hal sebaliknya. Saat ini para guru dihadapkan pada karut-marut berbagai persoalan, di antaranya yaitu:

Rendahnya tingkat kesejahteraan. Gaji guru di Indonesia sangat rendah. BPS mencatat, rata-rata penduduk yang bekerja di bidang pendidikan mendapat gaji 2,8 juta per bulan. Berdasarkan data Jobstreet, rata-rata gaji guru di Indonesia adalah Rp2,4 juta per bulan. Ini termasuk sangat rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Singapura yang mencapai Rp11,9 juta per bulan. Gaji guru honorer di Indonesia lebih rendah lagi bahkan terkategori tidak manusiawi. Sebagian guru honorer hanya mendapatkan gaji Rp250.000 per bulan.

Lebih dari sepekan, setelah para pemimpin Arab dan muslim berkumpul di Riyadh, Arab Saudi, dalam rangka KTT Liga Arab-OKI terkait konflik Zionis Israel-Palestina belum memberikan berpengaruh berarti pada rakyat Palestina. Yang hingga saat ini sudah memasuki hari ke 410 pembantaian massal atau perang genosida yang dilancarkan oleh entitas Yahudi kriminal perampas kekuasaan terhadap rakyat Gaza, perang yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Perang Dunia II. Bahkan perang makin meluas ke penghancuran berikutnya di Lebanon.

Sikap para pemimpin muslim yang bergantung dan berharap pada PBB dan negara-negara adidaya tentu sangat disayangkan. Terlebih pada faktanya, tragedi Palestina sudah berlangsung sejak sangat lama. Bahkan sekali lagi, PBB yang disetir Amerika Serikat yang justru bertanggung jawab atas lahirnya kanker berbentuk negara Yahudi di jantung tanah Palestina.

Betapa tidak? Pada 1947, Resolusi PBB 181 disahkan oleh Majelis Umum PBB atas arahan Amerika Serikat dan sekutunya. Isinya menyerukan pembagian Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi, dengan kota Yerusalem sebagai corpus separatum (‘entitas terpisah’) yang akan diatur oleh rezim internasional khusus. Resolusi itulah yang dianggap oleh komunitas Yahudi di Palestina menjadi dasar hukum berdirinya apa yang mereka sebut “negara Israel” yang diperkuat dengan Resolusi 273 tahun 1949 yang menetapkan keanggotaannya di PBB.

Tentu saja Amerika Serikat punya target politis dan ideologis. Sebagai pemimpin peradaban kapitalisme, Amerika ingin agar dunia Islam, khususnya Timur Tengah yang kaya akan minyak tetap bergolak hingga posisi politiknya di dunia internasional tetap lemah. Amerika bisa mengambil untung dari konflik yang terus-menerus terjadi di sana, mulai jual beli loyalitas dan dukungan politik dengan rezim Arab yang rakus akan kekuasaan, bisnis senjata, hingga tentu saja minyak! Namun ada yang lebih penting dari itu semua, yakni membungkam potensi kebangkitan kembali peradaban Islam yang akan merebut kepemimpinan politik Amerika pada kancah politik internasional.

Dalam kerangka itulah PBB dan lembaga internasional lainnya terus dimainkan. Lembaga-lembaga ini menjadi alat Amerika Serikat dengan hak vetonya untuk memperpanjang umur hegemoninya atas dunia. Semua resolusi menyangkut Palestina hanya dibuat untuk membungkam suara pembelaan dan dorongan membebaskan Palestina. Terbukti, ratusan resolusi Dewan Keamanan yang berisi kutukan, kecaman dan tuntutan atas tingkah rusuh dan kekejaman Zionis Yahudi tidak berpengaruh sama sekali. Bahkan sebagiannya diveto Amerika.

Tak terkecuali resolusi PBB terakhir soal genosida Zionis di Palestina. Dengan enteng Amerika Serikat menolaknya. Bahkan laporan Komisi Khusus PBB yang membuktikan terjadinya genosida dan pelanggaran HAM di Gaza, ditolak mentah-mentah oleh Amerika. Dengan membabi buta, Amerika terus membela anak kesayangannya, dan PBB sebagai lembaga dunia, berisi para pemimpin dunia, nyatanya tidak bisa berbuat apa-apa.

Begitu pun dengan keberadaan pasukan penjaga perdamaian PBB. Meski dalam situs betterworldcampaign disebutkan bahwa selama 76 tahun, Pasukan Penjaga Perdamaian PBB telah menjadi salah satu alat terpenting untuk meredakan konflik dan mendorong keamanan di seluruh dunia. Juga dibentuk untuk membantu negara-negara yang sulit dari konflik menuju perdamaian, pemeliharaan perdamaian. Serta memfasilitasi proses politik, melindungi warga sipil, membantu pelucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi mantan kombatan, namun faktanya organ di bawah otoritas Dewan Keamanan PBB ini juga hanya menjadi alat untuk menciptakan perdamaian semu dalam kerangka kepentingan Amerika sebagai polisi dunia. Karena jika menyangkut Palestina, pasukan penjaga perdamaian itu PBB itu ‘Nothing’.

Bagi sebagaian orang, sepakbola adalah hiburan utama yang tidak tergantikan dengan hiburan lain. Tapi bagi sebagian orang juga, sepakbola telah dituduh sebagai biang perusak ibadah. Maklum, umumnya pertandingan sepakbola diputar tengah malam, di mana seseorang seharusnya menyendiri dan menangis di hadapan Allah Subhanahu Wata’ala dengan tahajudnya. Sementara, para penggemar bola, tertawa dan berteriak-teriak (kalau perlu menjelang Subuh) hingga diperkirakan banyak di antara mereka yang tak sempat shalat Subuh.

Terlepas dari fenomena polemik itu, sesungguhnya antara sepakbola dan dakwah ada kemiripan. Diantaranya, pergulatan emosi. Dalam pertandingan sepakbola, begitu syarat dengan pergulatan emosi, skill dan strategi. Ketiga hal itu berperan sangat penting bagi sebuah tim dalam melakoni pertarungan di lapangan hijau.

Emosi para pemain –termasuk pelatih dan ofisial– mengalami pasang surut saat pertandingan berlangsung. Seorang Kapten akan marah habis-habisan kala wasit tidak memberikan hadiah penalti bagi timnya saat pemain lawan tampak jelas kedapatan melanggar atau handsball di kotak terlarang. Namun, begitu rekannya berhasil membobol gawang musuh, Kapten tadi berganti senang dengan luapan kegembiraan yang tak terkira. Apalagi jika gol tersebut adalah momen penentu kemenangan. Apa jadinya jika saat sedang marah sebelumnya, sang kapten lantas memukul wasit dan terkena kartu merah? Mungkin, timnya bukan meraih kemenangan, tapi justru terpuruk kalah. Emosi, dalam sepakbola benar-benar harus terkontrol.

Begitupula dalam sepak terjang di dunia dakwah. Seorang da’i haruslah pandai-pandai mengendalikan emosinya saat mengemban amanah sebagai juru dakwah (sebagai murabbi) di tengah masyarakatnya. Suatu saat ia akan dihadapkan pada situasi yang menguras emosi melelahkan. Orang beriman harus pandai mengendalikan kemarahan agar tidak meluap. Rasulullah ﷺ menyebut orang yang berhasil mengendalikan kemarahan adalah orang yang perkasa. Dalam sebuah hadis sahih yang berbunyi: “Abu Hurairah RA berkata, Nabi Muhammad ﷺ bersabda, ‘Seseorang disebut sebagai kuat perkasa bukan karena duel. Orang yang kuat perkasa ialah orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah,’”

Skill dan keterampilan. Dalam sepakbola, peran skill (keterampilan) juga teramat penting. Skill individu pemain sangat membantu sebuah tim untuk menciptakan gol. Seringkali kebuntuan serangan tim sepakbola dapat terpecahkan oleh aksi individu pemain. Seorang da’i, wajib terampil dalam membawakan ceramah. Itu tak bisa dipungkiri lagi. Sudah rahasia umum bahwa ada sekelompok orang yang menjalankan misi dakwah Islam dengan sikap yang kurang bersahabat. Sedikit-sedikit mengkafirkan orang lain yang berbeda gaya. Hasilnya, jangankan diterima, justru sebagian masyarakat lari dari ajakan dakwah yang isi pesan dakwah sebenarnya sangat baik dan bermanfaat.

Dalam perjuangan memenangkan kompetisi peradaban agama (Islam, red), umat Islam juga dituntut untuk menerapkan strategi yang mumpuni. Musuh-musuh Islam saat ini sudah jauh memiliki taktik yang hebat dalam mengemban misi mereka. Para da’i, sudah sepatutnya memainkan strategi baru dalam berdakwah. Selihai-lihainya seorang ustadz berceramah, tentu tak cukup jika dia tidak terorganisasi dalam sebuah jama’ah. Kata Sahabat Ali radhiallahu’anhu, “Kejahatan yang terorganiasasi akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisasi.”

‘Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan'. Begitulah bunyi Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Pasal itu mengandung makna bahwa sistem perekonomian Indonesia harus dibangun atas dasar kerja sama dan kebersamaan, bukan semata-mata untuk keuntungan individu atau kelompok tertentu. Secara praksis bentuk perekonomian seperti itu diterjemahkan menjadi koperasi.

Lantas, apa hubungan ayat dalam konstitusi negara tersebut dengan judul Mandi Susu di artikel ini? Memang tidak berhubungan secara langsung, tapi ada konektivitas secara tidak langsung. Para peternak sapi perah yang mandi susu di dua tempat, pekan lalu, ialah anggota koperasi yang dasar geraknya dijamin konstitusi. Karena diatur dalam UUD, mestinya negara ikut bertanggung jawab atas nasib para penghasil susu segar itu. Mereka terpaksa mandi susu dan membuang susu segar hasil perahan sapi mereka untuk memprotes keberpihakan nihil negara atas nasib mereka.

Di Boyolali, Jawa Tengah, para peternak susu sapi menggelar demo dengan aksi simbolis mandi susu di Tugu Susu Tumpah, Boyolali, akhir pekan lalu. Mereka juga membuang 50 ribu liter susu sapi ke sungai, selain membagi sekitar 1.000 liter susu segar ke masyarakat sekitar secara gratis. Para peternak menyirami badan mereka dengan susu yang sudah dimasukkan ke milk can atau wadah untuk menampung atau mengangkut cairan tersebut. Para peternak susu itu memprotes pembatasan kuota susu yang masuk ke pabrik atau industri pengolahan susu (IPS).

Pembatasan kuota susu membuat susu para peternak di wilayah Boyolali tidak terserap pabrik sehingga banyak susu yang terbuang. Ribuan liter susu akhirnya hanya menumpuk di usaha dagang (UD) atau koperasi. Di Boyolali ada sisa kuota 30 ton per hari akibat pembatasan tersebut. Aksi mandi susu dan membuang susu juga dilakukan para peternak di Pasuruan, Jawa Timur. Susu yang mereka buang malah lebih banyak lagi, yakni 70 ribu liter. Perkara yang mereka hadapi sama, yakni pembatasan kuota oleh IPS.

Banyak yang menduga pembatasan kuota susu oleh IPS terjadi karena adanya kuota impor susu dari luar negeri. Selama ini, produksi susu lokal untuk kebutuhan dalam negeri baru sekitar 20%. Sisanya, sekitar 80% kebutuhan susu dalam negeri, berasal dari impor. Harusnya, dengan kebutuhan dan ketersediaan yang jomplang seperti itu, tak perlu ada pembatasan kuota untuk susu produksi lokal. Sesepi apa pun kondisi perdagangan susu, produksi susu lokal mestinya bisa terserap semua. Dengan catatan, baik pemerintah maupun industri itu memang mementingkan produksi dari susu lokal yang bergotong royong di bawah naungan koperasi susu itu.

Ada yang menyayangkan mengapa susu itu dibuang-buang. Ada yang membawa dalil-dalil agama sembari 'menyemprot' mereka yang mandi susu dan membuang susu. "Itu mubazir, tidak punya rasa syukur dan tidak sesuai ajaran agama," kata seorang teman. Ada lagi yang bilang, "Daripada susu dibuang-buang dan untuk mandi, lebih baik dibawa ke daerah Indonesia bagian timur yang anak-anaknya amat jarang mengonsumsi susu. Itu jauh lebih bermanfaat ketimbang dibuang ke sungai dan membikin pencemaran." Namun, cobalah kita merasakan dari sisi peternak. Mereka sudah bekerja keras. Mereka memerah susu tetes demi tetes dengan harapan ada yang membeli susu perahan mereka. Begitu ada pembatasan, ribuan liter susu yang sudah telanjur diperas itu akan basi dan tak bisa dikonsumsi.

Peristiwa Thaif menjadi monumen kelembutan Nabi Muhammad ﷺ dalam mewariskan dakwah yang penuh rahmat. Peristiwa itu terjadi tiga tahun sebelum hijrah. Rasulullah ﷺ melakukan perjalanan ke Thaif untuk mengajak Kabilah Tsaqif, penguasa Thaif, guna meminta pertolongan dan perlindungan. Perjalanan ini dilakukan tidak lama setelah wafatnya Siti Khadijah dan Abu Thalib, pelindung utama yang juga paman Rasulullah ﷺ.

Seperti dikutip dari Sejarah Hidup dan Perjuangan Rasulullah ﷺ disarikan dari kitab Ar-rahiqul Makhtum, di tahun ke-10 kenabian, bulan Syawal, Rasulullah ﷺ didampingi oleh Zaid bin Haritsah berangkat menuju Taif. Setiap kali beliau melewati suatu perkampungan, beliau sampaikan dakwah Islam kepada mereka. Namun tidak ada satu pun yang menerimanya. Setibanya di Thaif, Rasulullah ﷺ menemui tokoh-tokoh Tha'if untuk menyampaikan dakwah Islam kepada mereka, namun mereka menolaknya mentah-mentah.

Rasulullah ﷺ menetap di Taif selama 10 hari, tetapi setiap kali dia mendatangi tokoh-tokoh di kota tersebut, mereka justru mengusirnya. Bahkan lebih dari itu, mereka memprovokasi masyarakat awam untuk menyerang Rasulullah ﷺ dan mencaci makinya, bahkan mereka mengejar-ngejar dan menimpuki Rasulullah ﷺ hingga kaki beliau berdarah-darah. Sementara itu Zaid bin Haritsah berusaha melindunginya dengan dirinya sendiri, hingga dia sendiri terluka di kepalanya. Masyarakat Thaif baru berhenti mengejarnya setelah keduanya berlindung di kebun milik 'Utbah dan Syaibah anak Rabi'ah, sekitar 3 mil dari kota Thaif.

Rasulullah ﷺ mendekati pohon anggur dan duduk di bawah naungannya. Di sana beliau mengadukan segala kegundahan dan kesedihan yang dialaminya:

“Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya siasatku dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai yang Paling Pengasih dari pemilik kasih. Engkau adalah Tuhan bagi orang-orang lemah, Engkaulah Tuhan-ku, kepada siapa engkau akan serahkan aku?, kepada yang jauh nan bermuka masam?, atau kepada musuh yang akan menguasai urusanku?. Asal Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli (terhadap apa yang menimpaku), namun ampunanmu lebih luas (lebih kuharapkan) untukku, Aku berlindung dengan cahaya Wajah-Mu yang karenanya kegelapan menjadi terang benderang, urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar Engkau tidak menurunkan kemarahan-Mu kepadaku, atau murka kepadaku. Engkau-lah yang berhak menegurku hingga Engkau rela dan tidak ada daya dan kekuatan selain dengan-Mu"

Melihat keadaan Rasulullah ﷺ dan Zaid, timbul rasa kasihan pada diri kedua anak Rabi'ah. Lalu mereka panggil budaknya bernama Addas yang beragama Nashrani untuk memetikkan setangkai anggur dan memberikannya kepada Rasulullah ﷺ. Addas memetiknya lalu memberikan kepadanya. Rasulullah ﷺ menerimanya, lalu membaca Bismillah sebelum memakannya. Mendengar bacaan basmalah, Adas berkomentar: “Itu adalah ucapan yang bukan berasal dari penduduk negeri ini”. Rasulullah pun bertanya kepada Addas, “Dari negeri mana anda? dan apa agama anda?”

Serangan agresif ‘Israel’ terhadap rakyat Palestina terus berlanjut lebih dari setahun. Berbeda dengan prediksi sebagian besar analis politik yang biasanya membandingkan konflik saat ini dengan putaran konflik sebelumnya yang tidak berlangsung lama. Kecuali saat penjajah ‘Israel’ ke Lebanon ketika tentara penjajah melaju hingga ke Beirut pada tahun 1982-1985, dan kemudian mundur dari sebagian besar wilayah Lebanon pada tahun 2000.

Tekanan dari PBB yang terkesan setengah-setengah dalam menekan, terbaru dari BRICS pada KTT di Kazan, Rusia, akhir Oktober tahun ini yang merekomendasikan solusi dua negara, serta dari berbagai organisasi internasional maupun regional lainnya, juga yang terbaru dari KTT Liga Arab OKI belum menjadikan ‘Israel’ mengentikan genosidanya. Bagaimana perang ini bisa berlangsung cukup lama? Untuk memahami kemungkinan jalur konflik saat ini, kita perlu memahami beberapa dimensi. Diantaranya:

Perang Eksistensi. Perlu dicatat bahwa entitas Zionis menganggap perang ini sebagai perang eksistensi bagi mereka, disinyalir karena kesadaran akan perubahan di panggung internasional dan regional yang membuat mereka khawatir tentang masa depan mereka. Menyusul begitu banyaknya tekanan dari berbagai negara kepada “Israel”. Hal ini diakui sendiri oleh banyak pejabat dan komentator ‘Israel’.

Ancaman Perlawanan. Semakin menguatnya Hamas, Hizbullah, dan organisasi perlawanan lainnya dianggap menjadi ancaman tersendiri bagi ‘Israel’. Terkait Hamas, setelah syahidnya para pemimpin mereka, belum ada tanda-tanda akan mengibarkan bendera putih. Kekhawatiran ‘Israel’ atas semakin kuatnya kekuatan Hamas sangatlah signifikan. Mereka menjadikan pembongkaran kemampuan militer Hamas sebagai prioritas utama. Terutama dengan fokus pada jaringan terowongan Hamas yang luas di Gaza. Tampak jika untuk masalah ini, kewalahan dan pusingnya ‘Israel’.

Tawanan dan Pemerintahan alternatif. Salah satu tujuan ‘Israel’ dari perang ini adalah membebaskan tawanan. Sementara ratusan tawanan masih berada dikubu perlawanan para pahlawan. Satu sisi, Netanyahu belum berhasil mendapatkan pemerintahan alternatif untuk Gaza yang akan berada dibawah kendalinya. Netanyahu masih belum mengusulkan rencana spesifik untuk pemerintahan Gaza pasca-konflik. Meskipun ada desakan dari Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan tekanan internasional.

Apakah ‘Israel’ kuat? Sejatinya tidak. Dunia menyaksikan bagaimana kerepotannya mereka melawan para pejuang Hamas dan organisasi perlawana lainnya yang dengan SDM dan persenjataan terbatas. Sementara mereka dengan kekuatan penuh dan jumlah tentara yang jauh lebih banyak. Sistem perlindungan ‘Israel’, Iron Dome, beberapa kali mampu ditembus oleh roket para mujahid. Sedangkan mereka hanya bisa membunuh dan melukai rakyat sipil. Proyek Zionis sejauh ini bertahan sejak awalnya didasarkan pada beberapa pilar utama, yakni;

Pilar pertama; adalah kebangkitan dominasi Barat di dunia sejak sekitar tiga abad lalu, di mana kekuatan kolonialnya memandang proyek Zionis sebagai ujung tombak dominasinya di wilayah Timur Tengah. Sejak awal sejarah, kawasan ini merupakan titik pertemuan jalur perdagangan dan transportasi internasional, karena menghubungkan tiga benua: Asia, Eropa, dan Afrika. Kawasan ini juga merupakan pusat sejarah manusia selama sepuluh ribu tahun. Pilar kedua; adalah kebangkitan kekuatan yang disebut Anglo-Saxon, terutama Inggris, dari pertengahan abad kedelapan belas hingga Perang Dunia II. Hegemoni ini diwarisi oleh Amerika Serikat sebagai kekuatan baru, yang memandang Uni Soviet (masa Perang Dingin), Rusia, China, kebangkitan Kekhalifahan Islam sebagai kekuatan yang mengancam dominasinya di dunia.

Pilar ketiga; adalah kebangkitan kapitalisme finansial yang didominasi oleh keluarga-keluarga dari sebuah sekte Yahudi yang memandang Taurat bukan sebagai kitab suci agama, melainkan sebagai buku sejarah bangsa Yahudi yang imajinatif. Pilar Keempat; adalah diamnya para penguasa muslim, bahkan secara langsung atau tidak, ikut menopang kekuatan Entitas Zionis dengan pasokan energinya ataupun pembiaran ekspor senjata ke Zionis melalui perairan laut negaranya. Pilar kelima; belenggu sistem. Sistem nation-state warisan Sykes-Picot benar-benar menjadikan Gaza maupun Palestina terpenjara. Benteng tebal yang menghalangi saudara-saudara muslimnya lainnya yang masih berhati nurani di berbagai belahan penjuru dunia untuk membantu Gaza dan Palestina.