Ruang Publik

Ruang Publik

By KBR PrimeNews
Download on the App Store

Ruang Publik episodes

  • Upaya Pembungkaman Suara Kritis

    Kapolri Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram terkait dengan peliputan media massa di lingkungan Polri. Telegram itu, ditujukan kepada para Kapolda dan Kabid Humas jajaran tertanggal 5 April 2021. Namun tidak ada sehari, surat telegram ini dicabut.

    Dalam berkas dokumen telegram sebelumnya yang diterima, Kapolri mengingatkan bahwa telegram itu diterbitkan dalam pelaksanaan peliputan yang bermuatan tindak kekerasan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.

    Dalam poin instruksi pertama, Kapolri meminta agar media tidak menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan.

    Lantas apa yang harus diperhatikan oleh aparat maupun pemerintah agar aturan yang membungkam kebebasan berpendapat dan demokrasi ini tak muncul kembali? Kami akan hadirkan penjelasan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Sasmito Madrim dan Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Rivanlee Anandar.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    51 min
  • Kebebasan dalam Berpakaian

    Masih sering muncul sikap yang cenderung melabeli orang lain karena pakaiannya. Entah karena dianggap terlalu tertutup atau sebaliknya dinilai terlalu terbuka. Beberapa kasus bahkan memaksakan orang harus berpakaian mengikuti ajaran agama tertentu. Paksaan ini berakibat serius, dalam beberapa kasus korban sempat ingin bunuh diri.

    Berpakaian sesungguhnya adalah bagian dari pilihan individu yang harus diterima dan dihargai. Bercelana panjang, memakai sarung, berhijab, tidak berhijab, berkebaya, bercadar, bercelana cingkrang, memakai aksesoris keagamaan atau kedaerahan, semua adalah pilihan. Tidak perlu mewajibkan juga tak boleh melarang. Pun ketika ada individu yang memilih mengubah kebiasaan cara berpakaiannya, tak ada yang berhak menghakimi keputusannya.

    Mengapa kita harus menerima dan menghargai pilihan cara berpakaian orang lain? Apa dampak pemaksaan dan bullying terhadap pilihan berpakaian? Untuk membahasnya, kami sudah bersama Founder Komunitas @PerEMPUan, Rika Rosvianti atau mbak Neqy dan Psikolog Klinis yang juga dosen Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Ifa Hanifah Misbach.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    51 min
  • Peduli Autisme di Tengah Pandemi

    Pandemi Covid-19 mengubah pola kehidupan semua orang, termasuk anak dengan autisme. Sejumlah tantangan muncul di antaranya terbatasnya akses terapi.

    Tak hanya itu, membunuh kebosanan anak dengan autisme selama di rumah juga menjadi pekerjaan lain keluarga di tengah pandemi.

    Namun kesulitan dan tantangan ini dapat segera teratasi jika lingkungan terdekat anak peduli. Seperti apa wujud kepedulian kita di tengah pandemi untuk anak dengan autisme? untuk mengetahui penjelasannya, kami akan ajak anda menyimak penjelasan Program Manager Yayasan Intervention Services for Autism and Developmental Delay Indonesia (YISADDI) yang juga kontributor Yayasan Masyarakat Peduli Autis Indonesia Yayasan MPATI dalam Pelatihan Perilaku, Dini E. Oktaufik.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    51 min
  • Larangan Mudik, Akankah Ditaati?

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan pemerintah melarang masyarakat untuk mudik tahun ini demi menekan laju penularan covid-19 di daerah.

    Kebijakan berlaku pada pekan terakhir Ramadan hingga sepekan setelahnya.

    lantas apakah masyarakat akan mentaati aturan ini? mengingat pada libur panjang Paskah pekan kemarin, kepolisian mencatat telah terjadi kenaikan volume kendaraan sebanyak 50 persen kendaraan yang ke luar dari Jakarta menuju Jawa Tengah maupun Jawa Barat.

    Bagaimana prediksinya? berikut penjelasan pengamat transportasi, Djoko Setijowarno dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    49 min
  • Polusi Limbah Medis

    Jumlah penularan covid-19 di dunia mencapai lebih dari 128 juta kasus. Sementara di Indonesia sudah tembuh 1,5 juta kasus.

    Seiring banyaknya kasus positif di Indonesia, peningkatan limbah medis pun tak terhindarkan. Limbah medis seperti cairan medis, masker sekali pakai, baju hazmat, dan sarung tangan masuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

    Penelitian terbaru yang mengestimasi jumlah limbah medis di Asia melaporkan, Indonesia diprediksi telah membuang setidaknya 420 ton limbah medis dan penggunaan masker sekali pakai 159 juta buah per harinya.

    Lantas bagaimana upaya penanganan limbah medis yang tepat? untuk mengetahui penjelasannya, kita akan simak penjelasan Fajri Fadhillah, Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    50 min
  • Tata Kelola Dana Sawit dalam Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)

    Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis nasional yang berkontribusi terhadap perekonomian dan penerimaan negara. Usaha sawit menyerap 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung. Nilai ekspor sawit menyumbang paling besar sekitar 14% dari total ekspor non migas Indonesia. Namun pada sisi lain, usaha sawit Indonesia menggunakan lahan yang luas tetapi produktivitasnya rendah, terutama sawit rakyat. Rata-rata produktivitas CPO (crude palm oil) hanya 3,66 ton/ha/tahun, lebih rendah dari potensinya sebesar 5-6 ton/ha/tahun. Pada tahun 2017, pemerintah meluncurkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk membantu pekebun sawit rakyat meningkatkan produktivitas sawit mereka dan memperbaiki tata kelolanya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

    Berkaitan dengan berjalannya program PSR, Indonesia Budget Center telah melakukan kajian desk study untuk melihat bagaimana tata kelola PSR dan menemukan bahwa pelaksanaan program PSR belum sesuai harapan mulai dari tata kelola program dan pendanaannya yang belum efektif dan akuntabel sampai peran petani terutama perempuan dalam akses dan kontrol pengelolaan PSR yang rendah.

    Seperti apa detail temuan permasalahan program PSR? Dan bagaimana solusi yang ditawarkan untuk mendorong percepatan program PSR menuju pembangunan kelapa sawit berkelanjutan? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR bersama narasumber : Sulistyanto – KPK, Deltani Nuzuli Ramadhina - Project Manager Indonesia Budget Center dan Riezky Aprilia - Komisi IV DPR RI.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    50 min
  • Saatnya Anak Muda Jadi Pebisnis Pertanian

    Seperti kita ketahui bersama, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM menjadi salah satu penopang perekonomian di Indonesia, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terus meningkat sampai sekitar 60% di masa pra pandemi. Namun, semenjak adanya pandemi Covid-19, UMKM menjadi sektor yang paling terdampak. Sebanyak 64,2 juta atau 99 persen dari seluruh usaha yang beroperasi di seluruh Indonesia kondisinya semakin terpuruk. Untuk itu di tahun 2021 ini, pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) memberikan anggaran tambahan sebesar Rp 186,81 triliun atau naik dari realisasi 2020 sebesar Rp 173,17 triliun. Sejalan dengan pemerintah, Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) juga memiliki komitmen sebagai bentuk peran serta secara aktif dalam membangun bangsa melalui UMKM yang dibinanya. Sejak didirikan hingga Desember 2020, YDBA telah memberikan pembinaan kepada ribuan UMKM salah satunya di bidang pertanian.

    Mengapa sektor pertanian menjadi prioritas? Seperti apa UMKM pertanian yang dibina YDBA saat ini? Dan bagaimana upaya yang dilakukan ini dapat memajukan sektor pertanian di Indonesia? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR bersama Ida R. M. Sigalingging - Sekretaris Pengurus Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA).

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    49 min
  • Penanganan Bencana Banjir di Provinsi Kalimantan Selatan

    Pada bulan Januari lalu, masih segar di ingatan kita akan peristiwa banjir yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan. Akibat bencana banjir ini, Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) melaporkan sebanyak 10 Kabupaten/Kota terdampak banjir di Kalsel. Tercatat sekitar 123ribu rumah terendam banjir dan 135ribu warga mengungsi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir pada Tanggal 14 Januari hingga 24 Februari 2021, yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan status transisi darurat ke pemulihan bencana banjir selama 60 hari hingga 25 April 2021.

    Seperti apa progres pemulihan bencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan? Dan bagaimana pelaksanaan penanganan pasca banjir yang dilakukan oleh BPBD? Akan dibahas dalam Ruang Publik KBR bersama narasumber: Mujiyat, S.Sn, M.Pd. - Kepala BPBD Provinsi Kalimanatan Selatan dan Sahruddin, SE - Kabid pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kalsel.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    47 min
  • Perkembangan Vaksinasi di Indonesia

    Pemerintah terus berupaya menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia, melalui program vaksinasi dan penegakan protokol kesehatan. Pemerintah juga terus mengusahakan pengadaan berbagai jenis vaksin untuk mencukupi kebutuhan vaksinasi nasional. Di tengah kondisi perebutan stok vaksin Covid-19, Pemerintah Indonesia terus berkomitmen dan bekerja keras mendapatkan persediaan vaksin dari berbagai produsen sehingga mencukupi bagi 181,5 juta penduduk dalam rangka mencapai herd immunity. Buah upaya kerja keras Pemerintah ini ditandai dengan kedatangan vaksin Covid-19 tahap tujuh (keenam dari Sinovac) pada Kamis, 25 Maret 2021. Sebanyak 16 juta vaksin Covid-19 dari Sinovac dalam bentuk bulk mendarat di bandara Soekarno-Hatta. Kedatangan vaksin tahap ketujuh ini menjadikan total 53,5 juta vaksin Sinovac yang telah diperoleh pemerintah. Bio Farma selaku penanggung jawab produksi dan distribusi vaksin pun langsung bergerak cepat dalam mengolah bahan baku ini menjadi vaksin jadi.

    Bagaimana perkembangan update seputar vaksinasi Covid-19 di Indonesia? Dan seperti apa pelaksanaan vaksinasi di sejumlah daerah? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR bersama Prof. Dr. dr. Cissy Kartasasmita, Sp.A (K), M.Sc - Ketua Satgas Imunisasi IDAI dan Anggota Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    50 min
  • Kebijakan Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi (TANE)

    Indonesia dikenal akan kekayaan sumber daya hutan, pesisir dan laut yang mengandung keanekaragaman hayati yang bernilai strategis, namun seringkali hanya dipandang sebagai sumber ekonomi jangka pendek sehingga terus mengalami eksploitasi yang berlebihan. Paradigma mengejar pendapatan ekonomi dalam jangka pendek dengan menguras sumber daya alam dan mengorbankan kestabilan ekologi harus diubah ke arah pembangunan yang berkelanjutan. 

    Saat ini, IBC bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Perlindungan Lingkungan Hidup menginisiasi skema Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi atau disebut 'TANE'. Di mana pemerintah akan menyediakan skema insentif anggaran kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan lingkungan hidup serta dalam menjaga hutan dan laut sesuai dengan kewenangannya. 

    Seperti apa terobosan fiskal yang diusulkan Koalisi Masyarakat Sipil? Dan bagaimana peluang penerapannya dalam kebijakan transfer pusat ke daerah melalui UU APBN dan RUU HKPD? Seperti apa mekanisme penyaluran transfer fiskal ini? Dan bagaimana perkembangannya sebagai terobosan ekologi dan ekonomi? 

    Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR bersama narasumber: Andriyanto, S.E., M.M., M.A., Ph.D, Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan RI, Dolfie O.F.P, Anggota Banggar DPR RI, Anggia Ermarini, MKM, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, dan Roy Salam, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    52 min

About Ruang Publik

From the publisher's feed

Perbincangan khas KBR. Mengangkat hal-hal yang penting diketahui demi kemaslahatan masyarakat. Hadir juga di 100 radio jaringan KBR se-Indonesia.

More shows like Ruang Publik

Apa Kata Tempo by Podcast Tempo Media

Apa Kata Tempo

3 Listeners

Dongeng Paman Gery by Dongeng Paman Gery

Dongeng Paman Gery

1 Listeners