Ruang Publik

Korupsi masih menjadi potret buram bagi bangsa Indonesia. Dikutip dari laman KPK tahun 2020, skor Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index-CPI) Indonesia berada pada angka 37. Angka ini membuat Indonesia menduduki peringkat ke 102 negara terkorup di dunia dari 180 negara. Sejumlah upaya harus terus dilakukan, salah-satunya melalui pendidikan antikorupsi. Lantas seberapa tepat pendidikan antikorupsi menciptakan generasi yang jujur? untuk mengetahui penjelasannya, kita akan simak perbincangan jurnalis KBR, Vitri Angreni bersama Kepala Sekolah Antikorupsi ICW, Nisa Rizkiah.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bakal memberikan hadiah berupa badge atau lencana kepada masyarakat yang aktif dalam melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi di media sosial.

Direktur Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Slamet Uliandi mengatakan, polisi tak akan memberi badge award kepada laporan yang tak terverifikasi.

Ia mengingatkan masyarakat agar melaporkan informasi secara benar. Selain itu, ia enggan menerima kasus yang hanya sekedar saling lapor atau kasus yang bisa diungkap timnya. Sebab, hal itu bukan sesuatu hal yang luar biasa.

Lantas bagaimana dampak pemberian badge ini? untuk mengetahui penjelasannya kita akan simak penjelasan, Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana dan Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) bidang Kepolisian, Bambang Rukminto.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Program vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah dimulai sejak bulan Januari 2021. Juru bicara Satgas Covid-19 dari Kemenkes, dr Siti Nadia Tarmizi, menjelaskan bahwa setidaknya sudah ada sekitar 12 juta dosis vaksin yang didistribusikan ke seluruh daerah di Indonesia. Pada tahap awal, vaksinasi diberikan bagi tenaga kesehatan, petugas layanan publik, dan lansia. Selain itu pemerintah juga memprioritaskan vaksinasi Covid-19 pada pedagang pasar, tenaga pendidik, tokoh agama dan penyuluh. 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkirakan vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat umum dapat dimulai bulan Mei atau Juni 2021. Tujuan besar dari program vaksinasi nasional Covid-19 adalah terwujudnya kekebalan kelompok dan membawa Indonesia keluar dari pandemi Covid-19. 

Apa yang dapat kita lakukan untuk mensukseskan program vaksinasi Covid-19? Bagaimana perkembangan program vaksinasi sejauh ini? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR bersama narasumber: Dicky Pelupessy, S.Psi., M.Sc. - Ketua Lab. Intervensi Sosial dan Krisis, Fakultas Psikologi UI, dan dr. Corona Rintawan, Sp.Em - Wakil Ketua I Muhammadiyah Covid-19 Command Centre.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Indonesia menjadi salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang telah melakukan vaksinasi Covid-19 sejak Januari 2021. Saat ini program vaksinasi sudah memasuki tahap kedua yang ditujukan bagi masyarakat lanjut usia (lansia) dan petugas layanan publik. Sekitar 10 persen populasi Indonesia berada dalam kelompok lansia, dan lebih dari 50 persen kematian akibat Covid-19 terjadi pada kelompok ini. Harapannya, pemberian vaksin kepada lansia dapat menekan kematian dan angka rawat inap di rumah sakit dapat turun. Vaksinasi untuk target kelompok lansia dimulai di Jakarta dan ibukota seluruh provinsi di Indonesia. Dalam fase awal diprioritaskan dahulu untuk Jawa dan Bali di mana lebih dari 65 persen kasus Covid-19 nasional tercatat.

Lalu seperti apa skema pelaksanaan vaksinasi untuk lansia? Dan bagaimana caranya para lansia dapat divaksinasi? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR bersama dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid, Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Survey tentang Akses Terhadap Keadilan yang dilakukan oleh ICJR di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Lampung pada 2020, menunjukkan 73.3 persen masyarakat di kota maupun di daerah mengalami beragam masalah hukum. Misalnya, yang paling banyak adalah masalah pelayanan publik seperti pembuatan KTP, Paspor, status kewarganegaraan dan tempat tinggal, mencapai 48.2 persen. Diikuti masalah hukum terkait perlindungan konsumen 25.5 persen, masalah sumber daya publik seperti permasalahan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan air minum, air bersih, listrik sebanyak 21.8 persen. Dikaitkan dengan tingginya pengguna internet di Indonesia, yaitu mencapai sekitar 202.6 juta orang atau 73.7 persen populasi Indonesia, tentu saja internet dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam mendapat informasi dan edukasi soal permasalahan hukum.

Apa yang diperlukan jika harus berurusan tentang dunia hukum? Bagaimana cara yang tepat untuk mencari informasi bantuan hukum secara online? Akan dibahas dalam Ruang Publik KBR bersama Anggara Suwahju Peneliti Senior ICJR.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Penganut sejumlah agama, termasuk ormas keagamaan menempuh jalur gembira untuk menebarkan dakwah sekaligus mengembangkan toleransi antarumat. Mereka berprinsip bahwa kehidupan beragama harus dijalankan dengan gembira, bukan dengan ketegangan dan pertentangan. Beragama tak perlu dengan emosi dan gampang tersinggung. 

Kehadiran Katolik Garis Lucu, NU Garis Lucu, Muhammadiyah Garis Lucu, telah membawa warna lain yang saling mengakrabkan para penganut agama.

Bagaimana para pegiat garis lucu berupaya mengajak kita untuk beragama dengan gembira dan mempererat persaudaraan antar umat? Kita akan bahas hal ini bersama dengan Savic Ali Direktur NU Online & Islami.co dan Romo Andreas Zu Pegiat Media Sosial Katolik Garis Lucu.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut Kapolri Listyo Sigit Prabowo mendukung penuh pelaksanaan kegiatan masyarakat, berupa event musik hingga gelaran olahraga. Namun rencana dibukanya gelaran ini mendapat protes dan kritikan dari sejumlah pihak. Salah-satunya epidemiolog dan tenaga kesehatan. 

Kritik dilontarkan karena saat ini wabah belum terkendali dan justru terdapat mutasi virus. Lantas bagaimana promotor merencanakan gelaran konser di tengah pandemi? dan bagaimana upaya pengendalian wabah di tengah pelonggaran kegiatan masyarakat ini? untuk mengetahui penjelasannya, kita akan simak penjelasan Ketua Umum Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI), Dino Hamid dan Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riyono.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menjadi kenyataan. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan lebih dari seribu pegawai mengikuti ujian dalam rangka alih status menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara). Firli menjelaskan proses peralihan dari pegawai KPK jadi ASN merupakan amanat dari UU komisi antirasuah yang sudah direvisi. Ia menjelaskan tahapan peralihan status sudah dimulai sejak Februari lalu. Kemudian, KPK menindak lanjuti secara intensif. Lantas apa dampak dari perubahan status kepegawaian terhadap independensi lembaga antiasuah ini? untuk mengetahui penjelasannya, kita akan simak penjelasan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dan Pakar Hukum Pidana Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Udah dua bulan sejak vaksinasi Covid-19 tahap pertama dilangsungkan pemerintah Indonesia pada Januari lalu, hingga kini totalnya hampir 5,5 juta dosis vaksin Covid-19 telah disuntikkan. Atau sekitar 0,54% populasi di negara kita sudah divaksinasi, jika dirata-rata maka dosis yang diberikan kurang lebih sebanyak 90 ribu per hari. Dengan adanya program vaksinasi Covid-19, diperlukan juga penjelasan yang cukup mengenai KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi). Sehingga tidak perlu khawatir atau meragukan keamanan vaksin. Apa langkah yang perlu kita lakukan jika mengalami KIPI? Dan bagaimana penjelasan ahli mengenai KIPI? Akan dibahas dalam Ruang Publik KBR bersama Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, Spa(K), MTropPaed - Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Vaksinasi Covid-19 di Indonesia ditargetkan menjangkau sekitar 181,5 juta orang untuk bisa mencapai herd immunity yang mencakup 70 persen penduduk Indonesia. Sejak 17 Januari lalu, sudah dimulai program vaksinasi Covid-19 tahap pertama. Namun program vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah ini juga tidak lepas dari hoaks. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sebaran hoaks yang menyangkut vaksin Covid-19 hingga minggu pertama Maret 2021 berjumlah 719 hoaks vaksin Covid-19, yang ditemukan di berbagai platform media sosial. 

Lalu berita bohong vaksin apa saja yang tersebar di masyarakat? Dan apa yang dapat kita lakukan agar tidak disesatkan hoaks seputar vaksin Covid-19? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR bersama Donny Budi Utoyo - Ketua ICT Watch.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]