Ruang Publik

Laut Indonesia sangat kaya akan biodiversitasnya. Pengelolaan wilayah laut yang dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terus dikampanyekan Pemerintah Indonesia. Akan tetapi sektor kelautan dan perikanan mengalami penurunan tajam akibat pandemi Covid-19. Memasuki tahun 2021, sektor kelautan dan perikanan berusaha bangkit dari keterpurukan. Salah satu caranya, adalah dengan menerapkan prinsip keberlanjutan untuk untuk bisa memanfaatkan seoptimal mungkin kekayaan laut dan menjaga harmonisasinya sampai generasi mendatang. 

Upaya ini diyakini tak hanya akan mengubah cara pandang para nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil dan tradisional, namun juga akan meningkatkan nilai ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. 

Lalu, seperti apa implementasinya? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah laut di masa pandemi? 

Akan dibahas dalam Ruang Publik KBR bersama narasumber: TB Haeru Rahayu - Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL), Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Kampanye perlindungan perempuan terhadap kekerasan terus disuarakan. Kekerasan pada perempuan dan anak terus saja terjadi, bahkan semakin meningkat, tak terkecuali pada perempuan penyandang disabilitas. Dari hasil pendokumentasian Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) pada 2019, di sebelas provinsi di Indonesia ditemukan adanya 143 kekerasan pada perempuan disabilitas. Begitu pula ketika pandemi Covid-19 di mana pemerintah membuat kebijakan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah, maka perempuan disabilitas sangat merasakan dampaknya. Mereka banyak yang kehilangan mata pencaharian dan mengalami kendala untuk mengakses kesehatan. Juga ironisnya, sampai saat ini pemerintah belum mensahkan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual), meski dari berbagai kelompok masyarakat mendorong pengesahannya.

Lalu seperti potret perlindungan perempuan disabilitas saat ini? Dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mendukung disahkannya RUU PKS? Akan dibahas dalam Ruang Publik KBR bersama narasumber: Maulani A. Rotinsulu - Ketua Umum HWDI, Veni Siregar - Sekretaris Nasional Forum Pengada Layanan (FPL), dan Rahayu Saraswati - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan Anggota DPR RI periode 2014 - 2019

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Lima tahun terakhir, istilah hijrah marak menjadi perbincangan. Di antara yang ramai adalah fenomena hijrah di kalangan artis. Di sisi lain, gairah hijrah juga melanda kaum muda, pelajar, mahasiswa dan kalangan profesional. Hijrah dimaknai secara beragam meski pada umumnya menandai transisi pertaubatan seseorang atau perbaikan diri individual. Selain itu hijrah yang bermakna menjadi lebih baik, tentu bukan menjadi monopoli penganut agama tertentu. Menjadi lebih atau hijrah adalah universal. 

Lantas bagaimana mewujudkan hijrah yang ramah dan gembira? Hijrah yang tidak mengkotak-kotakkan? Hijrah yang tidak lantas menganggap diri paling benar dan orang yang berbeda itu salah? Bagaimana sih kita dapat menjadi religius tapi juga manusiawi? 

Untuk membincangkan lebih dalam lagi, saat ini kami sudah bersama dengan seorang penulis dan aktivis muda, Kalis Mardiasih dan peneliti Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang, Khoirul Anwar.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 telah memberi dampak besar terhadap banyak sektor kehidupan, termasuk mengganggu keberlangsungan pelayanan kesehatan, salah satunya pada pasien kanker. Masalah utama yang dihadapi penderita kanker saat ini adalah penegakan diagnosis kanker dapat tertunda, risiko terkena Covid-19, Jika terkena Covid maka akan berpotensi terkena Covid dengan derajat yang berat, terapi kemoterapi atau stem cell yang biasa dilakukan pada penderita kanker berpotensi menurunkan kekebalan tubuh. 

Lantas bagaimana pasien/penyintas kanker bertahan di tengah pandemi? Dan apa saja tantangannya? 

Untuk mengetahui penjelasannya, kami akan hadirkan perbincangan KBR bersama penyintas kanker, Yuniarti Tanjung dan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Hemtologi Onkologi Medik, Rumah Sakit Kanker Dharmais, Dokter Ronald Alexander Hukom.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Penanganan stunting atau kekerdilan pada anak merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Targetnya pada tahun 2024 nanti angkanya turun hingga 14 persen dari 27,6 persen pada 2019. Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai badan yang bertanggung jawab dan mengetuai pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting tersebut. 

Seperti apa strategi yang akan disusun BKKBN untuk mencapai target tersebut? Untuk berbincang soal ini telah bersama kita di Ruang Publik KBR pagi ini, ada Bapak Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Polemik siswi nonmuslim di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat (Sumbar) kini menjadi perbincangan di tanah air. Banyak yang mengecam tindakan tersebut karena dianggap intoleransi. Kasus ini viral setelah ayah siswi berinisial JCH itu mengunggah video percakapannya dengan pihak sekolah lewat siaran langsung di akun Facebook. 

Kecaman dari kecaman terus datang. Mulai dari Komhas HAM, Anggota DPR RI, KPAI, hingga LBH. Mereka semua menuntut agar pemaksaan berseragam ini dihapuskan karena tidak sesuai dengan kebhinekaan Indonesia. 

Lantas mengapa pemaksaan berseragam masih saja terus terjadi? untuk mengetahui informasi selengkapnya. Kita akan simak penjelasan dari Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti dan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Setumpuk pekerjaan rumah (PR) telah menanti Kapolri baru Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai dilantik Presiden Joko Widodo pekan lalu. Listyo telah dilantik Jokowi sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis yang memasuki masa pensiun. Sederet 'warisan' peninggalan Idham pun menanti diselesaikan Listyo. Lantas apa saja PR untuk Kapolri Baru, Listyo Sigit Prabowo? Berikut kami hadirkan penjelasan bersama Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Mengonsumsi makanan sehat bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi, tapi juga dianjurkan untuk membentuk kekebalan tubuh di masa pandemi. Penurunan pendapatan dan kemiskinan di masa sulit ini berpotensi memperburuk masalah kekurangan gizi di tanah air.  Pembatasan sosial yang mengharuskan masyarakat untuk tinggal di rumah sedikit banyak mengubah aktivitas masyarakat. 

Salah satunya, lebih banyak memasak sendiri dan mengkonsumsi makanan bikinan sendiri. Survei LIPI secara daring September lalu menemukan bahwa hampir 70 persen responden menjadi lebih sering memasak selama pandemi.  Kebiasaan ini juga membawa perubahan pola konsumsi makanan. Muncul kesadaran di kalangan masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. 

Merujuk survei yang sama, enam dari 10 responden konsisten mengonsumsi protein hewani serta sayuran dan buah di masa pandemi dengan pertimbangan untuk menjaga kesehatan.  

Lantas bagaimana pemenuhan gizi ini dapat dilakukan secara konsisten di tengah pandemi Covid-19 dan bagaimana dampak pemenuhan gizi terhadap pembentukan imun manusia? untuk mengetahui penjelasannya, kita akan simak penjelasan dokter spesialis gizi klinik, dokter Samuel Oetoro.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Gelombang pertumbuhan ekonomi dan globalisasi yang maju pesat selama tiga dekade terakhir, telah menjadikan korporasi khususnya perusahaan multinasional sebagai entitas yang mampu melampaui perekonomian banyak negara. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran korporasi dalam percaturan ekonomi dunia. Namun bagi negara-negara berkembang, kehadiran korporasi disamping mendatangkan berkah, juga rentan berpotensi menimbulkan sederet pelanggaran HAM, diantaranya pencemaran lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, konflik agraria yang berkepenjangan dan eksploitasi buruh. Menurut The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights atau UNGPs, salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah adanya kesenjangan akuntabilitas. Pelanggaran HAM oleh korporasi terjadi bukan semata-mata karena korporasi tidak bersedia menghormati HAM, tetapi lebih karena ketidakmampuan pemerintah mengatur penghormatan HAM oleh korporasi. 

Lalu bagaimana dampak aktivitas bisnis terhadap HAM? Dan bagaimana upaya pemulihan dan rekomendasi berdasarkan penelitian yang dihasilkan oleh ELSAM? 

Akan dibahas dalam Ruang Publik KBR bersama narasumber: Majda El Muhtaj - Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan, Henry Thomas Simarmata - Perwakilan Indonesia Focal Point for Legally Binding Initiative (IFP), dan Adzkar Ahsinin - Manager Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk dua pekan mulai 26 Januari-8 Februari 2021. Sama seperti tahap pertama, PPKM kali ini diterapkan di tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. PPKM diterapkan pemerintah dengan tujuan menekan angka kasus pasien positif virus korona. Tapi selama pemberlakuan PPKM tahap pertama, pertambahan jumlah positif Covid-19 kerap menembus angka 10.000 per hari. 

Apakah PPKM bisa dikatakan belum bisa menekan laju kasus penyebaran Covid-19? Untuk membahas hal ini telah hadir dua narasumber di Ruang Publik KBR pagi ini. Ada: Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan Emil Arifin, Wakil Ketua Umum PHRI Bidang Restoran.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]