Ruang Publik

Kapolri, Idham Azis telah menerbitkan maklumat tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) pada awal tahun ini. Penerbitan maklumat ini merujuk surat keputusan bersama tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. Dalam maklumat tersebut, Kapolri menekankan masyarakat agar tidak mengakses, mengunggah dan menyebarluaskan konten yang berkaitan dengan FPI. 

Lantas bagaimana dengan dampak pelarangan ini? apakah maklumat ini melanggar kebebasan berekspresi oleh masyarakat? 

Untuk mengetahui penjelasannya, kami akan hadirkan perbincangan rekan Vitri Angreni bersama Penasihat Senior Human Rights Working Group (HRWG), Rafendi Djamin. Dan kami juga akan hadirkan sejumlah cuplikan pernyataan dari kepolisian serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah terkait hukuman kebiri kimia. PP nomor 70 tahun 2020 ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitas dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tujuan penerbitan PP ini sebagai salah satu cara untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sepanjang tahun 2020, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menerima 5600an laporan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Lantas seperti apa efektivitas hukuman kebiri kimia ini untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak? Untuk membahas hal ini telah bersama kita lewat Ruang Publik KBR pagi ini ada: Ciput Eka Purwianti, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kemen PPPA dan Reza Indragiri, Konsultan di Lentera Anak Foundation.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

DPR kembali menggulirkan rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol dengan dalih untuk menciptakan ketertiban dan menaati ajaran agama.

RUU itu mengatur sanksi pidana bagi mereka yang mengkonsumsi minuman keras. Nantinya pelanggar bakal dikenai sanksi pidana penjara paling sedikit (3) tiga bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 50 juta.

Lantas apa dampak terhadap kondisi hukum di Indonesia jika aturan ini diterapkan? Untuk mengetahui penjelasannya kami akan hadirkan perbincangan rekan Vitri ANgreni bersama peneliti lembaga pemantau peradilan ICJR, Maidina Rahmawati dan Kriminolog Universitas Indonesia, Thomas Sunaryo.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pendidikan merupakan kunci bagi kemajuan sebuah bangsa. Melalui mutu pendidikan yang baik, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Namun sayangnya, kualitas pendidikan yang baik belum merata di negara kita. Wilayah yang masuk dalam kategori prasejahtera masih sangat membutuhkan peningkatan pendidikan. Untuk itu Yayasan Pendidikan Astra-Michael D. Ruslim (YPA-MDR) secara khusus memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan di daerah prasejatera dengan memberikan pembinaan bagi sekolah, guru dan para siswa. 

Bagaimana pembinaan yang dilakukan YPA-MDR? Dan apa saja program yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah prasejahtera? Akan dibahas dalam Ruang Publik KBR bersama narasumber Herawati Prasetyo - Ketua Pengurus YPA-MDR dan Kristanto - Sekretaris Pengurus YPA-MDR.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pandemi corona (COVID-19) belum ada kejelasan kapan berakhir. Organisasi Pangan Dunia (FAO) turut mengingatkan potensi krisis pangan di masa pandemi yang akan mengancam dunia, termasuk Indonesia. Menyikapi kondisi ini, Koalisi Perempuan Indonesia menyebut perempuan bisa mengambil peran lebih dengan berkebun di halaman rumah dan merawat bunga. Apalagi saat ini, kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi sayuran organik meningkat, dan terjadi pula demam merawat bunga hias di penjuru Indonesia. 

Lantas seperti apa upaya lebih perempuan dalam mengatasi krisis pangan karena pandemi ini? 

Untuk mengetahui penjelasannya kami akan hadirkan perbincangan Vitri Angreni bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Mike Verawati Tangka dan Pendamping Program Respon Covid Ketahanan Kangan Koalisi Perempuan Indonesia, Endang Dwijayanti.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Di penghujung tahun 2020, dua menteri Kabinet Indonesia Maju ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan kasus korupsi. Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta ditangkap atas kasus korupsi ekspor benih lobster dan Bekas Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka dugaan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 wilayah Jabodetabek. Sementara itu catatan lembaga anti korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) merinci sepanjang semester satu 2020 KPK hanya menindak enam kasus dan menjerat 38 tersangka. Angka ini jauh di bawah lembaga lain seperti Kejaksaan. Lantas apa yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) lembaga antirasuah dalam penanganan kasus korupsi di tahun 2020? Dan bagaimana pendemi Covid 19 mempengaruhi langkah-langkah penanganan korupsi ini? Untuk membahas lebih lanjut, kami sudah bersama Juru Bicara KPK, Ali Fikri dan peneliti lembaga anti korupsi ICW, Kurnia Ramadhana.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Indonesia menyerukan tindakan tegas terhadap aksi kekerasan rasial dalam urgent debate (perdebatan yang genting) yang diselenggarakan Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss tahun lalu. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Tetap RI untuk PBB, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Organisasi Internasional lainnya Hasan Kleib menyuarakan keprihatinan terhadap aksi kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Terutama yang disebabkan oleh meningkatnya kebencian berbasis ras atau pun kejahatan berbasis kebencian. Aksi yang diusulkan Indonesia mencakup penghormatan dan toleransi atas perbedaan ras dan etnik di tingkat komunitas, penguatan budaya hukum dan akuntabilitas institusi hukum, serta program pendidikan HAM di lembaga pendidikan kepolisian dan penegak hukum lainnya, yang juga melibatkan Komnas HAM atau lembaga negara lainnya. Lantas sudahkah Indonesia berupaya menghapus bentuk diskriminasi dan kekerasan? Untuk mengetahui penjelasannya, kami akan simak perbincagan rekan Vitri Angreni bersama peneliti di Jakarta Centre for Cultural Studies, Jenni Anggita, Direktur Sekretariat Keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan, Yuliana Langowuyo dan Direktur Riset SETARA Institute, Halili.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi seluruh negara. Pandemi Covid-19 yang muncul dari akhir 2019 hingga kini masih mengancam. Lebih dari 1.5 juta jiwa di seluruh dunia meninggal karena pandemi ini. Meski sejumlah negara mulai menunjukkan tren penurunan kasus, namun sebagian negara lainnya masih bersusah payah mengatasi virus ini. Indonesia menjadi salah-satu negara yang hingga kini memiliki tren kasus yang terus meningkat. Upaya penanganan yang saat ini sudah dilakukan seperti menerapkan protokol kesehatan dan mempercepat pengadaan vaksin nampaknya perlu dimaksimalkan. Lantas seperti apa kilas balik penanganan pandemi di tahun 2020 dan bagaimana prediksi dunia kesehatan di tahun 2021 nanti? Untuk mengetahui penjelasannya, kami akan hadirkan perbincangan rekan Vitri ANgreni bersama Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Zubairi Djoerban dan Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Ede Surya Darmawan.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi perekonomian dunia. Pandemi Covid-19 menjadi penyebab sejumlah negara mengalami resesi, tak terkecuali Indonesia. Resesi terjadi karena perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan negatif selama dua triwulan berturut-turut. Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat Sebanyak 47 persen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus gulung tikar. Sementara itu, kondisi prekonomian tahun depan diprediksi masih dipengaruhi kondisi tahun 2020. Lantas seperti apa dunia usaha bertahan di masa pandemi ini dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk membangkitkan ekonomi di tahun 2021 nanti? untuk mengetahui penjelasannya kami akan hadirkan perbincangan bersama Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Muhammad Ikhsan Ingratubun, Ketua Kebijakan Publik, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono dan Pakar Ekonomi Indef, Enny Sri Hartati.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Dunia pendidikan merupakan sektor yang terimbas adanya pandemi Covid-19. Ribuan sekolah dipaksa melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dengan sistem daring atau online. Namun yang menjadi persoalan, tidak semua murid dan guru memiliki fasilitas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Menyikapi kondisi ini, Pemerintah melalui Menteri Pendidikan-pun menyalurkan sejumlah bantuan untuk guru dan murid. Namun sudahkah bantuan itu tersalurkan dengan baik selama pandemi ini? Dan bagaimana catatan Ikatan Guru Indonesia terkait proses pendidikan di masa Pandemi ini? Untuk mengetahui penjelasannya, kami hadirkan perbincangan rekan vitri Angreni bersama Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Muhammad Ramli Rahim dan pakar pendidikan, Doni Koesoema**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]