Ruang Publik

Sektor ekonomi menjadi salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19. Sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah telah menggulirkan berbagai program bantuan, salah satunya adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU), subsidi ini diberikan kepada pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta. Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap pertama telah selesai digulirkan, sekarang memasuki tahap kedua Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang disalurkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI. 

Seperti apa implementasinya? Apa saja hasil evaluasi penyaluran BSU tahap pertama? Akan dibahas dalam Ruang Publik KBR bersama narasumber Reza Hafiz - Staf Khusus Kemenakertrans.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Saat ini hampir semua negara termasuk Indonesia tengah mengupayakan ketersediaan vaksin Covid-19 untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh virus SARS Cov-2 atau virus corona. Keberadaan vaksin sangat dibutuhkan di masa pandemi Covid-19, sebab vaksin wujud dari tindakan pencegahan penyebaran penyakit dan juga sarana yang jauh lebih murah dibandingkan pengobatan jika terkena Covid-19. 

Setelah kedatangan vaksin dan nantinya akan didistribusikan ke masyarakat, diperlukan juga penjelasan yang cukup mengenai KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi). Masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya KIPI yang bisa terjadi, karena biasanya berdampak ringan dan segera sembuh dalam waktu satu dua hari. Tenaga medis dan dokter juga sudah siap untuk mengantisipasi jika ada efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi, dan perlu kita ketahui bahwa manfaat vaksinasi itu jauh lebih besar dari efek sampingnya. 

Apa saja kejadian ikutan pasca imunisasi? Dan bagaimana kita dapat mencegah untuk mengurangi risiko kejadian ikutan ini? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR bersama dr. Toto Wisnu Hendrarto, seorang dokter Spesialis Anak dan Wakil Ketua Komnas PP-KIPI Kementerian Kesehatan.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah serentak dilangsungkan hari ini 9 Desember 2020. Penyelenggaraan pemilu kali ini dilakukan di tengah tantangan penyebaran Covid-19 yang masih sangat tinggi. Untuk menghindari terjadinya klaster penyebaran Covid-19, penyelenggara didorong disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam berbagai tahapan pemilu. 

Bagaimana penyelenggaraan pemilu sesuai dengan protokol kesehatan? 

Semuanya akan kita bahas tuntas dalam siaran Ruang Publik KBR yang akan dipandu oleh Boy Bakamaro Ginting, yang menghadirkan narasumber: H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. (Gubernur Jawa Tengah), Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH (Komisioner Bawaslu Divisi Penindakan), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, ST., SH, M.Si (Komisioner KPU), dan Prof. Adrianus Meliala, Ph.D (Ombudsman RI).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Vaksin Covid-19 telah tiba di Indonesia pada hari Minggu, 6 Desember lalu. Sebanyak 1,2 juta vaksin buatan Sinovac tersebut dibawa dari Beijing, Tiongkok. Selanjutnya untuk memulai vaksinasi, tentu masih memerlukan tahapan-tahapan yang ketat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan keamanannya. Vaksin dinilai sebagai tindakan pencegahan, dan menjadi sarana yang jauh lebih murah dibandingkan pengobatan jika terkana COVID-19. Sejalan dengan kabar baik kedatangan vaksin Covid-19, kita juga dihadapkan dengan kabar bohong (hoaks). Tanpa adanya antisipasi, kabar bohong tersebut dapat menjadi persoalan di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan kesadaran kita bersama untuk mengantisipasi ancaman hoax seputar Covid-19. Seperti apa bahaya pengaruh hoax vaksin terhadap masyarakat? Dan apa yang dapat kita lakukan agar tidak disesatkan hoax seputar vaksin Covid-19? Akan dibahas dalam Ruang Publik KBR bersama narasumber : Eko Juniarto - Presidium Mafindo Bidang Cek Fakta.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Kita tetap perlu waspada terhadap penyebaran virus Covid-19. Sangat penting bagi kita melakukan tindakan untuk mencegah penularan agar tidak semakin merebak. Hal sederhana yang wajib menjadi kebiasaan hidup di masa pandemi ini adalah menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun di air mengalir. Selain itu, pemerintah Indonesia juga sedang berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi rakyat indonesia dengan menyediakan vaksin Covid-19. Proses pengembangan vaksin membutuhkan proses yang sangat panjang, hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan efektivitas dari vaksin. Adanya vaksin merupakan wujud dari tindakan pencegahan serta sebagai sarana yang jauh lebih murah dibandingkan pengobatan jika terpapar Covid-19. 

Seperti apa proses rumit dan panjang dalam penyediaan vaksin Covid-19? Serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk memastikan keamanan vaksin? Kita akan perbincangkan lebih dalam di Ruang Publik KBR bersama seorang vaksinolog sekaligus dokter spesialis penyakit dalam, dr Dirga Sakti Rambe.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pemerintah Indonesia terus menjalankan komitmen sebagai negara yang mengedepankan keterbukaan dan transparansi publik dalam menjalankan pemerintahan atau dikenal dengan istilah open government. Keterbukaan informasi publik ini sendiri merupakan amanat UU Nomor 14/2008 dan menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan sebuah pelayanan publik yang berkualitas. Badan publik diharapkan dapat memberikan akses lebih luas bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi, sehingga juga dapat mendorong masyarakat aktif berpartisipasi dalam menggunakan hak atas informasi dan turut mengawal setiap proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Salah satu lembaga pemerintah yang turut berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi yaitu BKKBN, yang pada akhir November lalu berhasil menerima anugerah sebagai "Badan Publik Informatif". Penghargaan ini diberikan dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020. 

Apa yang dilakukan BKKBN dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik? Serta apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan transparansi informasi yang lebih baik lagi? Akan dibahas dalam Ruang Publik KBR bersama dr. Hasto Wardoyo - Kepala BKKBN.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Saat ini pemerintah Indonesia sedang berusaha keras menghadirkan vaksin Covid-19 yang aman dan efektif sebagai langkah penanganan pandemi. Tapi sayangnya, masih beredar mitos-mitos mengerikan mengenai vaksin di masyarakat. Sebagian besar masyarakat memang mempercayai dan mengakui kegunaan vaksin bagi pencegahan infeksi penyakit menular, akan tetapi ada pula sebagian dari masyarakat yang meragukan keamanan dan kemanjuran vaksin, termasuk meragukan keamanan vaksin Covid-19 yang saat ini masih dalam tahapan uji klinis. Tentu saja, mitos yang beredar tentang vaksin perlu diklarifikasi oleh para ahli, untuk memberikan pemahaman dan fakta yang benar dan menyeluruh bagi masyarakat. Selain itu, kita semua juga harus lebih cermat dalam membaca sebuah informasi. Sebaiknya kita tidak langsung percaya dan perlu mencari tahu keabsahan sebuah informasi, dengan selalu memeriksa ulang kebenarannya agar tidak termakan hoax ataupun mitos semata. 

Mengapa timbul banyak hoax seputar vaksin covid-19? Dan bagaimana fakta sebenarnya seputar vaksin Covid-19? Akan dibahas dalam Ruang Publik KBR bersama Prof. Cissy Rachiana Sudjana Prawira, Guru besar Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakuktas Kedokteran Universitas Padjajaran. Anggota ITAGI dan Ketua Pokja Imunisasi Peralmuni.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Kita perlu untuk tetap optimis menghadapi masa pandemi yang terjadi sekarang ini. Pemerintah pun membuat berbagai kebijakan untuk menurunkan angka penularan Covid-19, serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diimplementasikan, pemerintah ikut membantu kesejahteraan hidup para pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya para guru dan dosen Non PNS atau honorer. Tentu saja hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan daya beli dan pertumbuhan UMKM di masa pandemi. Dua Kementerian yang menaungi pendidikan di Indonesia yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk menyediakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

Seperti apa Bantuan Subsidi Upah (BSU)? Dan bagaimana mekanisme penyalurannya? Kita perbincangkan lebih lanjut bersama Dr. Muhammad Zain, S. Ag., M. Ag Direktur GTK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI. 

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Hingga pemerintah memutuskan pandemi ini telah berakhir, disiplin menerapkan protokol kesehatan tetap menjadi upaya perlindungan utama dari paparan Covid-19. Satuan tugas penanganan Covid-19 bidang perubahan perilaku mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi, berupaya memutus mata rantai penyebaran covid 19. Kita semua dapat ambil bagian menjadi solusi dari pandemi ini, termasuk anggota pamong praja diseluruh Indonesia. 

Bagaimana aksi para Duta Perubahan Perilaku menggerakkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan? Semuanya akan kita bahas tuntas di siaran tunda Ruang Publik KBR hari ini yang akan dipandu oleh Egiet Hapsari, yang menghadirkan narasumber: Dr. Drs. Safrizal ZA, M.Si, (Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri), Dr. Sonny Harry B Harmadi, (Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19), dan Duta Perubahan Perilaku, (Satpol PP Kota Bandung, Jawa Barat, Satpol PP Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dan Satpol PP Kabupaten Jayapura, Papua).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Kita semua pasti berharap pandemi Covid-19 segera usai. Vaksinasi diyakini menjadi salah satu langkah mengatasi pandemi. Semakin banyak orang yang divaksinasi maka penyebaran penyakit akan semakin sedikit, dan diharapkan di waktu kedepan tidak akan ada lagi orang yang terinfeksi penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Dengan adanya vaksin Covid-19, tentu saja secara biaya, akan sangat lebih murah untuk mencegah daripada mengobati penyakit. Saat ini pemerintah sedang berusaha keras menghadirkan vaksin Covid-19 yang aman dan efektif sebagai langkah penanganan pandemi. Langkah pemerintah ini juga menjadi harapan masyarakat dalam mempercepat pemulihan dan mendorong kesehatan, serta menumbuhkan optimisme bahwa perekonomian dan dunia usaha akan membaik.

Lalu bagaimana vaksin dapat menurunkan angka infeksi Covid-19 dan mendorong kesehatan masyarakat? Mari kita perbincangkan di Ruang Publik KBR bersama dr. Ede Surya Darmawan, Ketua Umum IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia)

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]