Ruang Publik

Pandemi Covid-19 di Indonesia telah memberikan dampak yang serius pada sektor pertanian dan pangan. Di mana rantai pasok pangan terganggu, produksi disinyalir melambat, dan akses terhadap pangan masyarakat juga terhambat. Dalam banyak kajian, diprediksi makin banyak orang yang rawan pangan dan kelaparan. Organisasi Pangan dan Pertanian, FAO memperkirakan ada 135 juta orang di 55 negara menghadapi kelaparan akut akibat konflik, dampak perubahan iklim, dan krisis ekonomi sebagai akibat merebaknya wabah covid-19. Prediksi ini juga senada dengan data yang dikeluarkan WFP (World Food Program) dan Oxfam. Pada situasi normal saja, banyak warga negara yang masih terhambat pemenuhan hak atas pangannya. Terlebih lagi adanya pandemi covid-19, tidak hanya menunjukkan ancaman nyata pada persoalan pangan namun juga pemenuhan hak atas pangan yang terhambat. Untuk itu perlu disadari pentingnya perbaikan sistem pangan, dan inilah momentumnya di mana kita perlu mengupayakan lahir dan hadirnya sistem pangan yang berdaulat, adil dan resilien. 

Bagaimana caranya? Dan seperti apa peluang untuk perbaikan sistem pertanian di Indonesia? Kita akan bincangkan bersama narasumber: Said Abdullah Kordinator Nasional KRKP (Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan)

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Di masa kenormalan baru ini, masyarakat diharuskan untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan menjalani kehidupan sehari hari dengan menerapkan protokol kesehatan. Guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Direktorat Jenderal Imigrasi membuat terobosan baru berupa layanan bagi para pemohon paspor, yaitu Eazy Passport. Eazy Passport memberikan layanan terbaik dengan konsep petugas Imigrasi yang datang ke tempat pemohon untuk melakukan proses pelayanan paspor sehingga proses pembuatan paspor menjadi lebih mudah. Nah, ingin tahu lebih lengkap apa itu Eazy Passport? Kami obrolin di #RuangPublikKBR bersama Muhammad Fijar Sulistyo (Pranata - Humas Ditjen Imigrasi)

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan vaksinasi Covid-19 akan dimulai pada November 2020. Program vaksinasi dilakukukan karena pemerintah sudah mendapatkan komitmen penyediaan vaksin dari sejumlah perusahaan vaksin luar negeri sebanyak lebih dari 200 juta dosis vaksin. Selain dari luar negeri, Indonesia kini juga mengembangkan vaksin dalam negeri. Vaksin dengan nama Merah Putih ini merupakan hasil penelitian dari Lembaga Biomolekuler Eijkman. Vaksin ini ditargetkan rampung pada pertengahan 2021. Namun, di tengah pengembangan vaksin ini, lembaga independen Lapor Covid-19 menyatakan masih banyak masyarakat yang ragu terhadap percepatan penggunaan vaksin. Berdasarkan hasil survei Lapor Covid-19, 69 persen responden ragu-ragu menerima vaksin Sinovac-Biofarma dan 56 persen responden ragu-ragu tidak bersedia menerima vaksin Merah Putih hasil kolaborasi Eijkman-Biofarma. Lantas bagaimana rencana penyediaan vaksin di dalam negeri? Untuk mengetahui penjelasannya, saat ini kami sudah bersama Peneliti Vaksin yang juga Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, Amin Soebandrio dan Kolaborator Ahli Lapor Covid-19, Dicky Pelupessy.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Situasi Pandemi Covid-19 membuat kegiatan di beberapa Pesantren terhenti. Di beberapa kota seperti Cilacap, Banyuwangi, Bogor dan Tasikmalaya, klaster-klaster Pesantren juga mulai bermunculan. Satgas Penanganan Covid-19 mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan kampanye perubahan perilaku di lingkungan Pesantren. Sasarannya bagaimana agar para santri dan pengajar di Pondok Pesantren bisa tetap beraktivitas serta melakukan perubahan perilaku untuk selalu menjalankan protokol kesehatan Covid-19 dan menerapkan Aman, Iman dan Imun di lingkungan Pondok Pesantren. 

Semuanya akan kita bahas tuntas di Ruang Publik KBR hari ini yang akan dipandu oleh Hery Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan Covid-19, yang menghadirkan narasumber: Prof. Wiku Adisasmito, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19, Dr. KH. Sofwan Manaf, M.Si. Pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah dan Dr. Sonny B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pandemi covid-19 berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk perekonomian yang menurun dratis. Banyak orang kehilangan pekerjaan, seperti para buruh, pekerja harian, pedagang, maupun masyarakat yang lain yang juga kehilangan penghasilan. Padahal mereka adalah tulang punggung keluarga. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi dampak Covid-19 dengan menggulirkan bantuan. Namun justru, di beberapa daerah di Indonesia, pandemi covid-19 menjadi momentum untuk saling tolong menolong. Di mana masyarakat berinisiatif melakukan program bantuan sosial untuk menanggulangi dampak Covid-19 dengan cara bergotong-royong. Seperti yang dilakukan warga Kec. Gunungpuyuh, Jawa Barat yang melakukan inovasi Pojok Berbagi. Bukan hanya di Jawa Barat, warga desa Pakkana, Sulawesi Selatan juga membuat terobosan dengan menginisiasi Program Pakkana Sifaletengeng Dalle (Bahasa Indonesia: Pakkana Berbagi Rejeki). 

Seperti apa program bantuan sosial swadaya masyarakat ini? Dan seperti apa dampaknya di masyarakat? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR bersama dua narasumber yaitu: H. Aries Ariandi, S.IP, M.Si - Camat Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Prov. Jawa Barat dan Wikra Wadana - Kepala Desa Pakkana, Kec. Tanasitolo, Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Kalau berbicara tentang Vaksin Covid19, banyak sekali timbul pertanyaan dari masyarakat. Bagaimana persiapan Pemerintah atas pengadaan Vaksin Covid19? Kapan Vaksin Covid19 akan tersedia di Indonesia ? Berapa banyak jumlah vaksin yang akan tersedia ? Dan siapa saja yang akan diprioritaskan mendapat Vaksin Covid19 tersebut? Begitu juga perihal protokol kesehatan yang masih kita lakukan sampai detik ini. Namun apakah protokol kesehatan masih tetap harus dilakukan saat masyarakat sudah mendapatkan Vaksin ? Atau protokol kesehatan itu akan terus menjadi lifestyle baru masyarakat Indonesia ? Sampai kapan? Begitu juga bagaimana persiapan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) karena saat ini Indonesia sudah memasuki musim hujan. Bagaimana antisipasi terhadap bencana banjir dan protokol kesehatan bagi wilayah-wilayah yang terdampak banjir? 

Semuanya akan kita bahas tuntas di Ruang Publik KBR hari ini yang akan dipandu oleh Suryo Pratomo, yang menghadirkan narasumber: Doni Monardo - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19/ Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Airlangga Hartanto - Menko Perekonomian/ Ketua Komite Penanganan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Jenderal TNI Andika Perkasa - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono - Wakil Kepala Kepolisian Negara RI.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Bulan Oktober ini diperingati sebagai Bulan Peduli Down Syndrome. Data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan kasus Down Syndrome atau Sindrom Down di Indonesia cenderung meningkat. Data Riskesdas 2018, menyatakan pada anak 24 sampai 59 bulan kasus Down Syndrome adalah 0,21 persen.

Pandemi membuat banyak hal dalam hidup manusia berubah tak terkecuali pada kehidupan anak-anak dengan Down Syndrome. Seperti apa perubahannya? Bagaimana pola pengasuhan dan interaksi anak-anak dengan Down Syndrome sehingga mereka tetap sehat dan aman saat beraktivitas?

Kita akan bahas di Ruang Publik KBR bersama dua narasumber:  Olivia Maya Shitaresmi, Ketua Umum Yayasan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome (POTADS) dan Woro Murthi, seorang Fisioterapis Pediatrik.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Bagi Anda yang sering bepergian keluar negeri sebelum masa pandemi ini, mungkin sudah tidak kaget ketikan petugas bea cukai di bandara memeriksa barang bawaan kita dengan detail. Karena memang pembelian barang dari luar negeri dan dibawa kembali ke Indonesia merupakan aktivitas impor dan wajib menaati aturan salah satunya dari bea cukai. Juga akhir-akhir ini makin ramai orang yang membeli barang dari luar negeri melalui jasa titip atau jastip, yang sebenarnya urusan jastip ini sudah ada regulasinya. Selain itu, perlu kita ketahui juga bahwa gadget yang kita bawa atau dibeli dari luar negeri perlu didaftarkan nomor IMEI-nya, agar bisa digunakan di wilayah Indonesia. Masyarakat yang datang dari luar negeri tentu saja perlu mengetahui ketentuan-ketentuan dalam melakukan impor barang ini, serta juga memerlukan informasi yang memadai agar terhindar dari polemik atas importasi barang kiriman dan barang yang dibawa dari luar negeri. 

Apa saja aturan bea cukai untuk barang-barang yang kita bawa dari luar negeri? Serta seperti apa pengawasan terhadap barang impor tersebut? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR bersama narasumber kita yaitu Finari Manan - Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Di masa pandemi, seluruh lapisan masyarakat terus diimbau untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru serta melaksanakan protokol kesehatan. Tapi sayangnya banyak orang mengabaikan protokol kesehatan karena bergantung pada keyakinan subjektif bahwa dirinya kuat dan tidak akan tertular virus corona, serta dikaitkan dengan kepercayaan agama. Oleh karena itu, agar sosialisasi kepada masyarakat bisa efektif, satu di antaranya adalah dengan memaksimalkan peran tokoh agama. Harapannya supaya kebijakan adaptasi kebiasaan baru dapat disosialisasikan seluas mungkin. Pemuka agama juga dianggap sebagai jembatan yang tepat, untuk meningkatkan kepedulian masyarakat akan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Dengan demikian pesan protokol kesehatan dapat dipahami dan dijalankan secara konsisten oleh semua masyarakat. 

Bagaimana cara pemuka agama untuk mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan? Dan seperti apa peran mereka di masa pandemi Covid-19? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR bersama dua narasumber: Kyai Budi Setiawan, Ketua MDMC PP Muhammadiyah dan Pdt. Dr. Mery Kolimon, Ketua Majelis Sinode Gereja Masehi Injil di Timor (GMIT), Kupang, NTT.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Di tengah pandemi covid-19 memang kita diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, serta diterapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Dengan adanya pembatasan ini, tentu berpengaruh pula pada sektor pelayanan publik. Karena mengharuskan penyelenggara layanan untuk mengurangi pertemuan langsung dengan pengguna layanan. Walaupun kegiatan pelayanan secara offline berkurang drastis, namun hal ini tidak mengurangi semangat untuk memberikan pelayanan yang prima. Berbagai inovasi dilakukan agar tetap dapat melaksanakan pelayanan, tapi sekaligus memperhatikan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran Covid-19. Seperti misalnya yang dilakukan Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo, yang tetap produktif menghasilkan data-data strategis secara rutin. Ataupun yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Situbondo, yang berinovasi untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara online. 

Apa saja yang dilakukan agar pelayanan tetap berjalan lancar dan efektif? Dan seperti apa inovasi yang sudah dilakukan untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik di masa pandemi? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR bersama dua narasumbet yaitu: Awaluddin Kurusi, SE, MM - Kepala BPS Kab. Boalemo, Prov. Gorontalo dan Sofwan Hadi, M.Si - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Situbondo, Prov. Jawa Timur.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]