Ruang Publik

Pemerintah bentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Layanan apa ini? Bagaimana mekanismenya? 

Kami obrolin di #RuangPubliKKBR bersama Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Siprianus Bate Soro, Team Leader of Democratic Governance and Proverty Reduction Unit of UNDP Indonesia.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Kementerian Dalam Negeri menggelar lomba inovasi daerah tatanan normal baru (new normal) produktif dan aman Covid-19 dengan hadiah total Rp168 miliar. Sebanyak 84 pemerintah daerah ditetapkan sebagai pemenang lomba tersebut. 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, lomba ini dibuat untuk mengampanyekan new normal. Sebab menurutnya new normal adalah keniscayaan hingga vaksin virus corona ditemukan. Masyarakat menilai penghargaan ini tidak tepat, pasalnya pemerintah pusat menggelontorkan dana yang sangat besar yakni mencapai 168 miliar rupiah untuk hadiah lomba video yang hanya berdurasi 1,5 menit itu. Tak hanya itu, sejumlah daerah yang dinilai gagal mencegah penyebaran covid-19 juga mendapat penghargaan ini. 

Lantas langkah tepat apa yang harus dilakukan pemerintah guna menyukseskan pelaksanaan new normal? untuk mengetahui penjelasannya kami sudah bersama dengan Pakar Kebijakan Publik, Trubus Rahardiyansyah dan Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia, Syahrizal Syarif.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan bencana nasional yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha. Karena itu perlu dilakukan upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) . 

Apakah perlu memberikan perluasan insentif pajak bagi setiap wajib pajak baik untuk pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai? 

Kita akan bahas di #RuangPubliKKBR bersama Ani Natalia, Kasubdit Hubungan Masyarakat Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Setiap 26 Juni, diperingati sebagai International Day in Support of Victims of Torture alias Hari Anti-Penyiksaan Internasional. Dalam berbagai aturan itu, larangan penyiksaan bersifat mutlak sehingga semua negara wajib mengambil tindakan legislatif, administratif, yudisial atau tindakan lainnya yang efektif untuk memastikan pencegahan penyiksaan. 

Koalisi Hak Asasi Manusia menyebut, di Indonesia, meskipun sudah memiliki banyak kerangka normatif, praktik penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang serta merendahkan martabat manusia masih terus terjadi dan berulang. Data Komnas HAM sepanjang 2019 hingga April 2020 mencatat terdapat 15 kasus dugaan penyiksaan atau perlakuan merendahkan martabat dan tidak manusiawi yang terjadi di Kepolisian, di antaranya terjadi saat proses pemeriksaan awal atau interogasi. Selain itu, Komnas HAM juga menemukan adanya fakta terdapat dugaan penyiksaan atau penghukuman atau perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi serta merendahkan martabat terhadap anak-anak saat peristiwa aksi massa tahun lalu. 

Lantas bagaimana upaya pencegahan penyiksaan di tengah banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia saat ini? Dan bagaimana perlindungan hukum untuk para korban? 

Untuk memperbincangkannya kami sudah bersama dengan Ninik Rahayu, Anggota Ombudsman RI dan Daniel Awigra, Deputi Direktur Human Rights Working Group (HRWG).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pandemi Covid-19 membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Namun di sisi lain, wabah virus corona jenis baru ini memunculkan dampak positif bagi alam termasuk laut. Berkurangnya aktivitas manusia dengan melakukan isolasi diri untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 memberikan waktu bagi laut untuk beristirahat sementara waktu. Seperti langit kita yang sempat biru saat PSBB, tapi polusi langsung meroket usai pelonggaran PSBB. 

Ahli Biologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Akbar Reza menyebut, tidak adanya aktivitas wisatawan ini juga membawa pengaruh terhadap pengurangan jumlah sampah yang dihasilkan saat berwisata. Selain itu, tingkat polusi suara atau kebisingan dari kapal-kapal laut yang mengangkut wisatawan maupun pengiriman barang berkurang. Menurutnya ini baik untuk alam dalam mencegah perubahan iklim. 

Lantas bagaimana upaya upaya menjaga kondisi laut yang sempat membaik saat pandemi ini di tengah upaya pemerintah membuka sektor wisata alam di tanah air? 

Untuk mengetahui penjelasannya, pagi ini kami bersama dengan Githa Anathasia, Pengelola Kampung Wisata Arborek dan CEO Arborek Dive Shop Raja Ampat, Papua Barat dan Prof. Muhammad Zainuri, Guru Besar Kelautan Universitas Diponegoro, Semarang.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Air adalah esensi kehidupan, terutama di masa pandemi ini, pentingnya mencuci tangan dan menjalankan protokol kesehatan lainnya menjadi senjata utama dalam penghentian sebaran virus corona. Namun, Sustainable Development Goals (SDG) menemukan fakta, 3 dari 10 orang di dunia masih kesulitan mendapatkan air. Ironisnya, meskipun Indonesia menjadi salah satu dari 122 negara yang mendukung pengakuan PBB terhadap hak atas air dan sanitasi, tapi faktanya pelanggaran hak atas air juga masih terus berlanjut, seperti swastanisasi air terselubung, yang menyebabkan air dimonopoli oleh swasta dan menandai hilangnya kendali negara atas air. 

Saat ini, masyarakat yang mengalami keterbatasan akses air yang aman dan terjangkau dihadapkan dengan risiko yang lebih besar dalam perang melawan COVID-19. Imbauan pejabat publik untuk sering cuci tangan dan menjaga pola hidup sehat di masa pandemi ini tentu tak dapat diikuti oleh kalangan yang hidup dengan keterbatasan air. 

Lantas apa yang harus kita lakukan untuk dapat menikmati hak atas air? 

Kita akan kupas di #RuangPublikKBR bersama -Benny Danang Setianto SH, LLM, MIL - Wakil Rektor Unika Soegijapranata dan I Nyoman Mardika - Perwakilan KRuHA Bali

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Sangat mudah menemukan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) rokok di Indonesia, termasuk di sekitar sekolah atau tempat anak-anak beraktifitas. Padahal dari studi yang dilakukan Surgeon General Amerika Serikat disimpulkan bahwa iklan rokok mendorong perokok meningkatkan konsumsinya dan mendorong anak-anak untuk mencoba merokok serta menganggap rokok adalah hal yang wajar. Ini salah satu yang memicu naiknya angka perokok anak di Indonesia hingga hampir dua kali lipat pada 2018. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Nasional tahun 2018 mencatat jumlah perokok anak usia 10-18 tahun mencapai 9,1 persen. Karena itu pelarangan dan pembatasan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok mendesak untuk segera diterapkan. Seperti yang sudah dilakukan Kota Sawahlunto di Sumatera Barat. Lewat Peraturan Walikota Sawahlunto nomor 70 tahun 2019, kota itu melarang reklame produk rokok di kota itu. Seperti apa perjuangan agar Perwako ini bisa dikeluarkan dan apa tantangannya? Bagaimana agar daerah lain juga mau melakukan hal yang sama? Pagi ini telah bersama kita: Dedi Syahendry, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PMD-PPA) Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Dan juga ada Nahla Jovial Nisa, Koordinator Advokasi Lentera Anak.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Kementerikan Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan satuan pendidikan di zona hijau akan dibuka jika telah memastikan kesiapan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan Covid-19. Mendikbud Nadiem Anwar Makariem menyatakan protokol kesehatan yang harus dipersiapkan di antaranya pengecekan kesehatan murid, ketersediaan sarana kesehatan serta pembatasan jumlah murid dalam satu kelas. Tidak hanya itu, Nadiem menekankan jam istirahat di kantin, ekstrakurikuler, maupun aktivitas di luar kelas tidak ditiadakan. Tidak hanya itu, akan ada pembatasan interaksi antar murid. Lantas bagaimana menjaga kesehatan jiwa anak di tengah pembatasan ketat ini? Untuk mengetahui penjelasannya, Vitri Angreni telah berbincang bersama wakil sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim dan Psikolog Anak dan Remaja, Vera Itabiliana Hadiwidjojo.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk melanjutkan kebijakan PSBB hingga akhir Juni 2020, sekaligus memasuki masa transisi menuju kenormalan baru atau New Normal. PSBB sendiri telah diberlakukan sejak April 2020, untuk memutus ratai penyebaran virus Corona ke Indonesia. Sayangnya, PSBB ini juga membawa dampak buruk bagi kesehatan mental masyarakat. Lalu bagaimana cara menangani stress selama menjalani WFH? Apakah rencana New Normal juga memberikan tekanan bagi masyarakat?

Kita akan bincangkan bersama Gisella Tani Pratiwi, M.Psi., Psikolog (Psikolog Klinis) di Yayasan Pulih dan Esra Selena, Relawan PMI Bidang Program Dukungan Psikososial.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

COVID-19 telah mengubah kehidupan banyak orang, termasuk anak. Kita dipaksa beradaptasi secepat mungkin. Save the Children membuat gerakan "Pulih Bersama" mengajak masyarakat membantu anak dan orangtua agar bertahan di situasi sulit ini. Melalui Stop Pneumonia melakukan edukasi mencegah COVID-19 dan pneumonia pada anak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dengan lindungi (proteksi) cegah (prevention) dan obat (treatment) pneumonia. 

Kita akan bahas hal ini bersama narasumber Ibu Atalia Praratya - Ketua TP. PKK Jawa Barat, Dr.Catharine Mayung Sambo, Sp.A(K) - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan Tata Sudrajat - Deputy Chief of Program Implementation and Policy Save the Children.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]