Ruang Publik

Organisasi yang fokus pada hak-hak pekerja rumah tangga atau PRT, JALA PRT, melakukan survei singkat untuk melihat dampak pandemi terhadap para pekerja domestik ini. Dari sekitar 600 PRT yang disurvei ditemukan mayoritas mereka dipecat dan dirumahkan tanpa upah atau dengan upah yang berkurang.

Masih minimnya perlindungan terhadap pekerja rumah tangga membuat mereka rentan mengalami ketidakadilan dan perlakuan semena-mena dari majikan. Belum lagi tidak adanya UU khusus yang melindungi mereka dari pelanggaran kerja tersebut. 

Seperti apa upaya untuk mendorong agar PRT bisa mendapatkan hak-haknya? Apa tantangan mewujudkan ini? Kita kan bincangkan dengan  narasumber: Lita Anggraini, Koordinator Nasional JALA PRT dan Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok masyarakat yang terdampak covid-19. Ini terjadi karena akses kehidupan menjadi terbatas saat covid mewabah.

Survei atau hasil kajian cepat yang digarap Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas Respon Covid-19 Inklusif mengatakan penanganan pandemi virus Corona di Indonesia belum menjangkau kaum disabilitas.

Hasil survei menunjukkan, bencana pandemi Covid-19 membuat kaum disabilitas kesulitan untuk mengakses berbagai aspek mulai sosial, ekonomi, hingga pendidikan.

Lantas seperti apa detail hasil survei tersebut? dan bagaimana kelompok disabilitas dapat bertahan di tengah gempuran pandemi ini? untuk mengetahui penjelasannya, kami akan hadirkan perbincangan rekan Vitri Angreni bersama Inisiator Jaringan Respon Covid-19 Inklusif, Joni Yulianto dan Direktur Center For Improving Qualified Activities In Life of People With Disabilities (Ciqal), Nuning Suyatiningsih.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan tatanan normal baru atau new normal. Di Jakarta, bulan Juni 2020 ini adalah masa transisi menuju new normal. Beberapa perkantoran, tempat makan sudah mulai beroperasi sesuai dengan protokol kesehatan yang disarankan. 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) juga sudah mulai memberlakukan new normal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 5 Juni 2020 yang lalu.  

Bagaimana sistem kerjanya? Apa yang berbeda dengan cara kerja sebelumnya?

Kita simak perbincangannya bersama Andi Rahadian - Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Sejumlah rumah ibadah sudah memulai menggelar ibadah usai pemerintah melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) covid-19. Meski telah diperbolehkan, namun pemerintah menyatakan bahwa pelaksanaan ibadah harus tetap mentaati protokol kesehatan.

Sejumlah daerah yang dinyatakan bukan zona merah penyebaran covid pun telah menggelar ibadah dengan mengatur jarak antarjemaah, serta mengecek kesehatan mereka.

Namun, ahli epidemiologi mengatakan kegiatan ibadah dapat menjadi lokasi penyebaran Covid-19. Pasalnya hingga saat ini vaksin belum tersedia.

Lantas seperti apa persiapan rumah ibadah dan apa imbauannya kepada jemaah saat akan menggelar ibadah, dan sejauh ini sudah adakah evaluasi ibadah yang dilakukan oleh sejumlah kelompok agama? Untuk mengetahui penjelasannya, kami sudah bersama dengan Ketua Badan Pengurus Nasional Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia (BPN Peruati) Pdt. Darwita Purba dan Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Aminudin Yakub.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Memasuki musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan masih menjadi bencana tahunan di negeri ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, secara umum Pulau Sumatera, terutama di Riau, sebagian Sumatera Utara dan Jambi, sudah memasuki musim kemarau. 

Berdasarkan titik api satelit Terra/Aqua Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), awal Mei lalu sudah muncul lebih dari 700 titik titik. Musim kemarau pada 2020 ini, selain akan memunculkan ancaman kebakaran, juga memiliki dampak lanjutan langsung berupa meningkatnya risiko penularan COVID-19 pada masyarakat di sekitar wilayah kebakaran lahan dan hutan. Pasalnya asap karhutla yang pekat akan memperburuk kondisi paru-paru. Sementara diketahui saat ini covid-19 juga menyerang sistem pernapasan. 

Lantas, bagaimana menghadapi ancaman asap dan karhutla ini sebagai langkah mitigasi pada masa pandemi? 

Untuk mengetahui penjelasannya, pagi ini kami sudah bersama Kasubdit Pencegahan Karhutla-Direktorat PKHL, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK, Anis Aliati dan Guru Besar Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, Prof Bambang Hero Saharjo.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan vonis pemerintah Indonesia bersalah dalam kasus pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat, pascakerusuhan antirasisme Papua pecah pada Agustus tahun lalu.

Amnesty Internasional Indonesia-pun menyatakan bahwa ini menjadi salah satu awal baik untuk mengadili pelanggaran hak yang menimpa masyarakat Papua. Pasalnya ketika kasus pemadaman internet menang, maka hak atas informasi wajib dipenuhi negara. Seperti hak atas hidup, juga mesti diperjelas.

Lantas sejauh ini bagaimana upaya penghapusan diskriminasi terhadap warga Papua? dan bagaimana pemenuhan haknya? untuk mengetahui penjelasannya, kami akan hadirkan perbincangan Vitri Angreni bersama Ketua Perkumpulan Pengacara HAM Papua, Gustaf Kawer, Tokoh HAM Papua MamaYosepha dan Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Muhammad Azka Fahriza. 

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Limbah medis merupakan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang wajib dikelola baik masa normal, terlebih di masa darurat pandemi COVID-19. Pemusnahan limbah berbahaya secara tepat dan benar sangat penting. Ini dilakukan untuk memutus mata rantai penularan dan menekan penyebaran COVID-19. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan bahwa jumlah limbah medis ini meningkat 30 persen, sedangkan kapasitas pengolahan limbah medis di beberapa daerah masih terbatas. Lantas sejauh ini bagaimana penanganan khusus limbah berbahaya corona di Indonesia? 

Untuk mengetahui penjelasannya, pagi ini kami akan membahasnya bersama Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra dan Manager Kampanye Perkotaan dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Dwi Sawung.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pandemi COVID-19 turut menghantam sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Akibat merebaknya virus Corona di Indonesia, 70% pelaku UMKM berhenti produksi alias "mati suri". Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) Indonesia terhadap 500-an perusahaan pada April 2020. Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat Sebanyak 47 persen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus gulung tikar karena terdampak pendemi virus corona Covid-19. Lantas bagaimana geliat UMKM di fase kenormalan baru? Dan strategi apa yang harus dilakukan agar UMKM di Indonesia kembali menguat? 

Untuk mengetahui penjelasannya, kami akan hadirkan perbincangan Vitri Angreni bersama Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Muhammad Ikhsan Ingratubun dan Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

New Normal atau kenormalan baru di tengah pandemi covid-19 akan segera diterapkan oleh pemerintah. Terlebih, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecek kesiapan penerapan prosedur new normal di pusat perniagaan dan transportasi publik pada Selasa pekan lalu.

Langkah ini disebut untuk untuk memulihkan produktivitas masyarakat agar perekonomian dapat kembali bergeliat setelah terpuruk di kuartal pertama dengan pertumbuhan hanya 2,97 persen. 

Lantas apa saja yang perlu disiapkan oleh pemerintah khususnya dari sisi hak kesehatan masyarakat? Dan seberapa besar dampak Kenormalan baru terhadap perekonomian Indonesia? Untuk mengetahui penjelasannya, kami hadirkan perbincangan jurnalis KBR Vitri Angreni bersama Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono dan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Penggalangan dana menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk membantu sesama, baik yang terdampak pandemi covid-19 maupun mengalami persoalan finansial karena faktor lain. Sejumlah platform digunakan untuk membantu sesama. Baik secara daring maupun secara langsung. Jumlah bantuan yang terkumpul-pun tak sedikit. Jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah.

Lantas bagaimana penggalangan donasi ini bisa berjalan dengan cepat? Dan seperti apa sistem penyalurannya? Dalam Ruang Publik edisi #Indonesia Baik hari ini akan kita simak perbincangan bersama Public Relation KitaBisa, Fara Devana, dan Founder Donasi Dari Rumah Elisa Laura Munte.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]