Ruang Publik

Kelompok disabilitas termasuk dalam kelompok rentan yang berpotensi suaranya hilang saat pemilu 2024. Hilangnya suara mereka ini tidak hanya terjadi karena tidak bisa mengakses Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan tapi sejak awal di masa pendaftaran.

Berdasarkan penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU ada sebanyak 1,1 juta pemilih disabilitas yang memiliki hak pilih pada Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) optimistis Pemilu 2024 ini akan menjadi pemilu inklusif dan ramah disabiltas.

Agar ini bisa terwujud tentu butuh upaya nyata di lapangan yang bisa memastikan kelompok disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, bisa memberikan suaranya. Lantas upaya apa yang harus dilakukan penyelenggara pemilu untuk memastikan Pemilu 2024 ini berjalan inlusif dan ramah disabilitas? Apa tantangannya?

Di Ruang Publik KBR, akan kita bahas hal ini bersama para narasumber, ada Astri Megatari, Komisioner KPU DKI Jakarta dan Muharyati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi DKI Jakarta.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Kewaspadaan akan potensi bencana yang mengintai seiring berakhirnya El Nino harus ditingkatkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota bersiap menghadapi puncak musim hujan di Januari tahun depan.

BNPB mengatakan potensi hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah sebagian besar Pulau Kalimantan, Sulawesi Tengah, hingga Papua, mulai pekan ini. Disebutkan mitigasi daerah dalam menghadapi musim hujan perlu dilakukan BPBD bersama pihak terkait di daerah.

Seperti apa mitigasi yang disiapkan daerah dan komunitas siaga bencana untuk menghadapi ancaman bencana hidrologi dengan masuknya Indonesia ke musim penghujan? Kita akan bahas hal ini di Ruang Publik KBR bersama para narasumber yang sudah bergabung lewat zoom.

Ada Safir, Koordinator Program Dissaster Risk Reduction DRR, Perkumpulan Inovasi Komunitas (IMUNITAS) Sulawesi Tengah. Sofyan Eyank, Koordinator Pokja Perubahan Iklim, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) dan Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pemerintah hingga saat ini masih menyusun aturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan yang disahkan bulan Juli lalu. Nantinya salah satu isi dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan UU Kesehatan akan mengatur pengendalian tembakau dan rokok elektronik.

Pada 2020, The Tobacco Atlas menempatkan Indonesia pada posisi ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia, termasuk perokok anak. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah perokok anak di bawah 15 tahun ada 28,5% pada 2022.

Oleh sebab itu, pengesahan RPP Kesehatan menjadi urgen untuk mencegah prevalensi perokok anak semakin meningkat. Seperti apa masukan kelompok masyarakat sipil untuk RPP ini? Dan seperti apa evaluasi inisiatif- inisiatif yang sudah dilakukan saat ini dalam upaya menurunkan prevalensi perokok anak?

Di Ruang Publik KBR kita akan kita perbincangkan bersama kedua narasumber kita. Ada Risky Kusuma Hartono, Peneliti Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI) dan Ni Made Shellasih, Program Manager Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Usia pengidap diabetes melitus tipe 2 (DMT2) makin muda. Secara global disebutkan terjadi peningkatan 56 persen pasien DMT2 bawah usia 40 tahun. Padahal selama ini DMT 2 ini dianggap penyakitnya orang tua dan banyak dialami orang yang berusia di atas 40 tahun.

Dikutip dari situs Kementerian Kesehatan, Diabetes melitus tipe 2 adalah penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah dalam tubuh akibat resistensi insulin atau produksi insulin yang tidak adekuat. Kondisi ini memengaruhi cara tubuh menggunakan gula (glukosa) sebagai sumber energi.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, jumlah penderita DMT2 meningkat hingga dua kali lipat, mulai dari 7,4 persen pada tahun 2007 menjadi 14,7 persen pada tahun 2018. Apa yang anak muda harus tahu soal cara mencegah dan mengobati DMT2 ini

Kita akan bincangkan di Ruamg Publik KBR bersama: perwakilan dari Sobat Diabet. Ada Christian Tricaesario, Koordinator Tim Edukator dan Content Writer di Komunitas Sobat Diabet dan Wilda Shafiya, Event Team di Komunitas Sobat Diabet.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan aturan soal perizinan penggunaan air tanah. Ini diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Tahun 2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah. Aturan ini menyebut penggunaan air tanah dari sumur bor atau galian memerlukan izin.

Air tanah yang diambil dari sumur, menjadi salah satu sumber air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Air tanah dimanfaatkan untuk air minum, kesehatan, pertanian, hingga industri. Namun, pemanfaatan air tanah yang berlebih berdampak buruk pada permukaan tanah dan juga lingkungan. Siapa yang akan terdampak pada aturan ini? Bagaimana pemaksimalan sumber air lain, seperti air permukaan?

Di Ruang Publik KBR kita akan kita perbincangkan bersama kedua narasumber kita. Ada Budi Joko Purnomo, Koordinator Air Tanah, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Muhammad Reza Sahib, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan Daftar Calon Tetap atau DCT anggota legislatif DPR dan DPD RI. Seluruh nama calon diumumkan melalui situs resmi KPU RI mulai Sabtu, 4 November lalu. Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan jumlah DCT calon anggota legislatif anggota DPR RI sebanyak 9.917 orang dan 668 calon anggota DPD RI.

Tapi infomasi tentang para caleg ini masih minim, terutama yang berkaitan dengan visi misi, program, karir politik atau info penting lainnya tentang mereka. Di situs KPU, informasi yang ada hanya nama, asal partai dan dapil, tempat/tanggal lahir serta alamat. Bahkan ada caleg yang tidak bisa diakses profilnya.

Lantas bagaimana pemilih bisa mengenal dan memilih para caleg bila informasi tentang mereka masih minim? Apa jadinya bila para pemilih memilih caleg yang mereka tidak ketahui rekam jejaknya

Di Ruang Publik KBR, kita akan perbincangkan hal ini bersama para narasumber, ada Dila Farhani, Anggota Divisi Hukum dan Advokasi dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan Try Luthfi Nugroho, Public Affairs Lead di Think Policy/Bijak Memilih.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Seratus Sembilan puluh lima keluarga petani penggarap di Kabupaten Lebak, Banten menerima sertifikat redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria. Sertifikat diserahkan langsung Menteri ATR/BPN kepada masyarakat pada akhir Oktober lalu.

Redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria di Desa Gunung Anten adalah salah satu keberhasilan perjuangan dari organisasi-organisasi rakyat Anggota Konsorsium Pembaharuan Agraria KPA.

Di Ruang Publik KBR kita akan berbincang soal program redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria ini, siapa yang berhak mendapatnya, seperti apa mekanismenya dan tantangannya?

Bersama Dirjen Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Dr. Dalu Agung Darmawan, M.Si. Abay Haetami, Ketua Pergerakan Petani Banten (P2B) dan Dewi Kartika, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Dalam masyarakat modern, stigma terhadap pengguna narkotika adalah isu yang telah lama jadi perhatian. Data dari berbagai lembaga kesehatan dunia menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika dan ketergantungan semakin menjadi masalah global. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), diperkirakan lebih dari 275 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkotika ilegal setidaknya satu kali dalam setahun, dengan dampak serius pada kesehatan fisik, mental, dan sosial individu.

Namun, dalam upaya untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika, sering kali muncul stigma dan diskriminasi terhadap para pengguna narkotika, yang dapat membuat mereka terpinggirkan dari masyarakat dan sulit untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Dalam konteks ini, peran tokoh agama dan institusi keagamaan menjadi semakin penting, karena mereka dapat memainkan peran kunci dalam mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap pengguna narkotika dan membantu mereka mendapatkan dukungan yang mereka perlukan untuk pemulihan.

Bagaimana tokoh agama dan institusi keagamaan dapat berperan dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap pengguna narkotika dan mengurangi stigma yang melekat pada mereka?

Kita akan perbincangkan bersama narasumber:

1. Prof. Siti Musdah Mulia - Pendiri ICRP (Indonesian Conference on Religions for Peace)

2. Yvonne Sibuea - Pelopor Perubahan Institute (Pemerhati Kebijakan Napza)

3. Sugiyanto Sulaiman - Wakil Ketua Umum Majelis Budhayana Indonesia (MBI)

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Indonesia dikejar waktu untuk segera keluar dari middle income trap (jebakan pendapatan menengah), sebelum bonus demografi habis sekitar 13 tahun lagi. Salah satu cara untuk melipatgandakan level PDB menjadi negara maju adalah dengan sebanyak mungkin mencetak pengusaha baru di semua sektor usaha. Menciptakan pengusaha-pengusaha baru adalah kunci untuk Indonesia keluar dari jebakan negara berkembang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menargetkan jumlah pengusaha meningkat menjadi lima persen dari total penduduk guna memaksimalkan bonus demografi. Menurutnya, sumber daya manusia RI di masa depan harus sehat, berpendidikan serta mempunyai inovasi guna menunjang Visi Indonesia Emas 2060.

Nah, akan digelar Info Franchise dan Business Concept (IFBC) 2023 di ICE BSD. Seperti apa keseruannya dan apa saja yang ditawarkan di IFBC 2023 kali ini?

Narasumber:

1. Josephine Lindsay - Franchise Manager Bingxue

2. Fredy Ferdianto - Head of Public Relations, IFBC 2023

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pelarangan penggunaan timbal dalam produksi cat di tanah air masih belum diatur secara tegas. Padahal paparan cat bertimbal pada manusia bisa menimbulkan keracunan timbal dan berdampak pada kesehatan.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), keracunan timbal menyumbang sekitar 0,6% dari beban penyakit global. Bukti berkurangnya kecerdasan akibat paparan timbal pada masa kanak-kanak telah membuat WHO memasukkan “keterbelakangan mental akibat timbal” sebagai penyakit yang diakui sektor kesehatan.

Nexus3 belum lama ini merilis hasil penelitian mereka terkait penggunaan cat bertimbal ini. Disebutkan di puluhan taman bermain di Jakarta ditemukan konsentrasi timbal yang tinggi pada berbagai alat bermain dengan cat warna-warna primer, seperti merah, kuning, hijau, putih.

Seperti apa gejala yang ditimbulkan akibat paparan timbal ini? Langkah seperti apa yang bisa diambil pemerintah untuk menghentikan penggunaan timbal dalam produksi cat? Kita bincangkan hal ini bersama Sonia Buftheim, Toxics Program Officer Nexus3.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]