Ruang Publik

Membela HAM dapat dilakukan oleh semua orang, termasuk perempuan, tanpa memandang latar belakang dan pekerjaan, mulai dari pekerja kemanusiaan, aktivis, advokat, pendamping korban, pekerja sosial bahkan pekerja film (filmmaker). Itulah yang dilakukan oleh Lam Horas Film melalui film Invisible Hopes yang memastikan HAM bagi perempuan dan anak-anak yang ada dalam penjara di Indonesia.

Dengan semangat memperingati 16 HAKTP dan Hari Perempuan Pembela HAM, Lam Horas Film terus berjuang dalam melakukan impact campaign dan advokasi pemenuhan hak serta perlindungan perempuan hamil dan anak bawaan dalam penjara (anak bawaan adalah anak-anak yang lahir dalam penjara maupun anak di luar penjara yang ikut ibunya ke penjara). Lebih luas lagi adalah perlindungan dan pemenuhan hak para perempuan yang berhadapan dengan hukum, memastikan mereka tidak menjadi korban kekerasan di balik jeruji penjara. Bagaimana proses produksi film ini terjadi dan apa tantangan utama yang dihadapi tim produksi?

Kita akan perbincangkan bersama narasumber:

Lamtiar Simorangkir - Sutradara dan Produser film Invisible Hopes.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Di berbagai daerah, pasien kusta, penyandang disabilitas karena kusta seringkali masih menghadapi kesulitan dan tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang layak dan minim informasi terkait tata cara perawatan dan penanganan pasien kusta. Kondisi ini dikemudian hari tentu akan memperparah kondisinya, karena selain beresiko menyebabkan disabilitas, orang dengan kusta yang tidak diobati akan dapat menularkan bakteri kusta kepada lingkungan sekitarnya.

Pesta demokrasi akbar bagi rakyat Indonesia akan dilangsungkan pada 14 Februari 2024 melalui Pemilihan Umum (Pemilu) serentak. Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan.

Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pasal 13 yang menyatakan bahwa Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas. Pasal 75 ayat 1 Pemerintah dan Pemerintahan Daerah wajib Menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan bermakna dalam kehidupan Politik.

Pertisipasi para remaja serta pendidikan pemilu bagi remaja tentu penting, mengingat tantangan Pemilu 2024 yang begitu besar dengan luapan hoaks, termasuk hoaks yang mengandung unsur intoleran. Seperti apa bentuk bentuk partisipasi yang dapat dilakukan khususnya oleh remaja dengan disabilitas dalam Pemilu 2024 mendatang? Serta bagaimana peran panwaslu dalam memfasilitasi remaja dengan disabilitas dalam memberikan hak suaranya?

Kita akan perbincangkan bersama narasumber:

1. Noviati, S.IP - PPRBM (Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat) sekaligus Tim Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu)

2. Kenichi Satria Kaffah - Remaja dengan Disabilitas

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Per Jumat 24 November, pemerintah provinsi dari 34 daerah sudah mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku pada 2024. Empat daerah yang belum menetapkan kenaikan UMP 2024, yakni: Maluku, Papua Selatan, Papua Barat Daya dan Papua Pegunungan.

Dari sisi persentase, kenaikan UMP 2024 ini untuk yang terendah yaitu 1,2% dan tertingginya di 7,5%. Kenaikan UMP disusun dengan menggunakan formula yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta agar para kepala daerah tetap memedomani perhitungan UMP tentang Pengupahan dengan tiga variable, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Seperti apa dampak penetapan UMP 2024 pada kesejahteraan pekerja? Seperti apa memastikan UMP ini dilaksanakan di lapangan? Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR bersama Dian Septi, Pimpinan Umum Marsinah.id dan Robert Na Endi Jaweng, Anggota Ombudsman RI.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Di Indonesia pemakaian antibiotik masih banyak yang tidak sesuai aturan. Banyak penyakit yang sebenarnya tidak membutuhkan antibiotik, tapi tetap diresepkan oleh dokter.

Sebuah penelitian yang dilakukan Universitas Sydney pada Oktober 2023 menemukan bahwa antibiotik memiliki efektivitas kurang dari 50 persen dalam mengobati infeksi pada masa kanak-kanak, seperti pneumonia, sepsis (infeksi aliran darah), dan meningitis.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa Asia Tenggara dan Pasifik, termasuk Indonesia, terjadi ribuan kematian anak-anak setiap tahun akibat resistensi atau kebal terhadap antibiotik.

Bagaimana mencegah resistensi atau kekebalan terhadap antibiotik terhadap anak? Dan kapan saat yang tepat memberikan anak antibiotik? Kita bahas hal ini di Ruang Publik KBR bersama dokter Felix, Dokter Anak di Yayasan Orangtua Peduli (YOP).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Polusi udara di kota-kota besar di Indonesia ternyata sudah sangat akut dan menjadi banyak penyebab berbagai gangguan kesehatan bagi masyarakat.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan, banyak faktor penyebab polusi udara di beberapa kota besar saat ini, baik bersifat alami maupun tidak alami.

Faktor alami berupa musim, arah dan kecepatan angin, hingga lanskap kota. Faktor alami ini susah untuk dikendalikan. Adapun faktor tak alami berasal dari aktivitas manusia, seperti sektor transportasi, industri, kegiatan rumah tangga hingga pembakaran sampah.

Pembuangan emisi dari sektor transportasi disebut menjadi penyebab utama polusi di di kota-kota besar di Indonesia, disusul sektor industri.

Sektor transportasi yang menjadi penyebab polusi udara kota memang tidak terlepas dari cara masyarakat bertransportasi. Masyarakat memiliki kesadaran yang masih rendah untuk menggunakan transportasi umum massal jika bepergian atau menuju kantor, dan lebih banyak kendaraan pribadi yang digunakan sehingga jalanan menjadi padat, macet, dan tentu saja menjadi penyebab polusi udara yang membahayakan.

Bagaimana tantangan dan kendala untuk mewujudkan kebijakan mengurangi polusi di kota-kota besar di Indonesia? Seperti apa keseriusan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut?

Kami bahas ini di "Diskusi Publik" kerjasama KBR dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI.

Narasumber:

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pemilu merupakan momen penting dalam kehidupan demokrasi, dan persiapan yang matang dari pihak KPU sangatlah krusial untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proses demokratis tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, KPU DKI Jakarta telah melakukan berbagai inovasi dan peningkatan dalam rangka meningkatkan kualitas pemilu dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Berbagai aspek persiapan telah dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta, mulai dari peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) hingga penggunaan teknologi terbaru dalam sistem pemilihan. Dengan perubahan dinamika sosial dan teknologi, KPU DKI Jakarta juga dihadapkan pada berbagai tantangan baru yang perlu diatasi agar proses pemilu berjalan transparan, efisien, dan berintegritas. Sejauh mana persiapan yang dilakukan hingga saat ini? Apa saja tantangan yang dihadapi?

Kita akan bahas lebih dalam terkait hal ini di Ruang Publik KBR bersama narasumber Astri Megatari selaku Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pekerjaan perawatan yang begitu lekat dengan kehidupan kita sehari-hari ini tidak dianggap kerja produktif meskipun waktu dan tenaga yang disalurkan tidak kalah banyak dengan kerja-kerja yang dianggap produktif. Isu tentang pekerjaan perawatan masih belum menjadi prioritas pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Apa solusi untuk mengatasi permasalahan pekerjaan perawatan di Indonesia? Seperti apa peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan terhadap isu pekerjaan perawatan sejauh ini? Dan seperti apa hasil Survei ILO - KataData tentang Pengetahuan, Persepsi dan Perilaku dalam Pekerjaan Perawatan?

Narasumber:

-Lenny N. Rosalin, Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA

-Myra Hanartani, Ketua Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan Apindo

-Melanie Subono, Penyanyi dan Aktivis Perempuan

-Early Dewi Nuriana, Staff ILO for Care Economy

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Menu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk pencegahan stunting kembali jadi sorotan. Kali ini soal paket PMT yang disiapkan Dinas Kesehatan di Kecamatan Tapos Kota Depok yang berisi nasi, kuah sop, dan tahu rebus. Beberapa bulan lalu, ada unggahan di media sosial soal isi paket PMT yang dibagikan sebuah Posyandu di Aceh Utara yang isinya antara lain jajanan Rp500-an.

Pemerintah punya target penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen di tahun 2024 dari 21,6 persen di tahun 2022. Mencegah stunting atau gagal tumbuh harus dilakukan sejak 1000 hari pertama kehidupan anak. Artinya kecukupan gizi sudah terpenuhi sejak awal kehamilan. Stunting dapat terjadi sejak kehamilan jika terjadi hambatan pertumbuhan pada janin dalam kandungan.

Apa saja yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan PMT yang mengandung nilai gizi? Selain PMT, upaya apa yang harus dilakukan untuk memastikan kesehatan balita di 1000 hari pertama kehidupannya? Kita bahas hal ini di Ruang Publik KBR bersama Nurfi Afriansyah, Ketua Departemen Riset & Pengembangan Bidang Ilmiah DPP Persagi.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Indonesia, bersama lima negara lainnya diberi mandat oleh Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menghentikan perang di Gaza. Pertempuran kali ini yang diawali serangan pada 7 Oktober telah menyebabkan lebih dari 11 ribu orang tewas dan 25 ribu orang luka-luka.

Dalam KTT Luar Biasa OKI, Presiden Joko Widodo mengecam agresi Israel di Gaza serta mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk bertindak menghasilkan resolusi, sehingga kekejaman dapat segera diakhiri, kemudian bantuan dapat masuk dan pentingnya mematuhi hukum internasional.

Apa yang harus dilakukan Indonesia agar berhasil mengemban mandat ini? Seperti apa peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia? Kita akan bahas hal ini di Ruang Publik KBR bersama Siti Mutiah Setiawati, Dosen Departemen Hubungan Internasional, FISIPOL Universitas Gajah Mada (UGM).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Beberapa bulan terakhir, kualitas udara kota Jakarta dan kota-kota besra lainnya di Indonesia mendapatkan sorotan tajam. Bukan saja di level nasional tetapi juga internasional. Sebab, kualitas udara di kota Jakarta dinyatakan buruk, dan tidak memenuhi standar kesehatan.

Data Air Quality Indeks (AQI) menyebut kualitas udara di Kota Jakarta menjadi yang terburuk di dunia. Klaim ini secara empiris memang bukan pepesan kosong. data Dinkes DKI menyebutkan, jumlah penderita penyakit ISPA di Jakarta meningkat hingga 100 ribu orang.

Secara dominan faktor transportasi menjadi pemicu buruknya kualitas udara di Jakarta, mengingat masih tingginya mobilitas yang masih menggunakan kendaraan pribadi. Oleh karena itu, upaya untuk mentransformasi kualitas udara di Kota Jakarta harus sinergis dan kolaboratif multi stake holders, dan harus ada intervensi oleh pemerintah pusat.

Bagaimana tantangan dan kendala untuk mewujudkan kebijakan mengurangi polusi di Jakarta dan sekitarnya? Apakah kementerian dan lembaga punya keseriusan untuk mewujudkan hal tersebut?

Kami bahas di #RuangPublikKBR

Nara Sumber:

- Tulus Abadi - Pengurus Harian YLKI

- Sigit Reliantoro - Direktur Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK

- Ahmad Safrudin – Ketua Komite Penghapusan Bahan Bakar Bertimbal (KPBB)

- Darmawan Prasojo - Direktur Utama PT PLN

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]