Ruang Publik

Pada 26 September lalu, pemerintah resmi meluncurkan bursa karbon dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai penyelenggaranya. Presiden Joko Widodo menyebut perdagangan karbon ini merupakan langkah konkrit untuk mengatasi perubahan iklim.

Saat ini kita sudah merasakan dampak perubahan iklim. Salah satunya buruknya kualitas udara. Di Indonesia sendiri, tahun ini data dari IQAir menobatkan Ibukota Jakarta sebagai kota dengan tingkat polutan terparah di dunia. Pencemaran udara ini terjadi akibat tingginya emisi karbon dari penggunaan kendaraan bermotor dan pembakaran batubara yang dilakukan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Pagi ini di Ruang Publik kita akan mencari tahu apa itu perdagangan karbon dan berbagai istilah terkait. Dan bagaimana perdagangan karbon ini bisa mengatasi perubahan iklim? Seperti apa dampak perdagangan karbon bagi masyarakat?

Bersama kedua narasumber kita, ada Albertus Prabu Siagian, Economic Analyst di Climate Policy Initiative (CPI) dan Iqbal Damanik, Forest Campaigner Greenpeace Indonesia.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Angka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia masih terbilang tinggi. Padahal sudah ada UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang sudah berusia 19 tahun. Ini tentunya menimbulkan pertanyaan seperti apa pelaksanaan UU ini selama hampir dua dekade ini.

Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPPA) hingga 29 September 2023 menunjukkan angka kekerasan yang terjadi di rumah tangga selama 2023, ada lebih dari 10 ribu kasus dengan korban lebih dari 11 ribu orang yang sebagian besar adalah perempuan.

Apa tantangan dalam mengimplementasikan UU PKDRT? Kita bincangkan ini di Ruang Publik KBR bersama Merry Mardina, Perencana Ahli Madya pada Asdep PHP dalam Rumah Tangga dan Rentan, KemenPPPA dan Ratna Batara Munti, Direktur LBH APIK Jawa Barat/Kordinator Advokasi Kebijakan Nasional di Asosiasi LBH APIK Indonesia.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Selama bulan September ini, harga pangan seperti beras, bawang, cabai, hingga daging mengalami ketidakstabilan harga. Harga pangan yang terus naik tentunya akan berdampak pada tingkat konsumsi pembeli. Salah satu alternatif di tengah naik-turunnya harga pangan ini adalah dengan berkebun di berbagai tempat bahkan di perkotaan yang lahannya terbatas.

Di Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini kita akan berbincang dengan dua komunitas yang melakukan banyak edukasi soal berkebun terutama di perkotaan. Kita akan berbincang dengan Kurnia Yusup, Pegiat Jakarta Berkebun dan Gibran Tragari, Pegiat Depok Berkebun.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Teknologi yang saat ini perkembangannya sangat pesat bagai pisau bermata dua. Ada sisi tumpul yang tidak berbahaya dan ada sisi tajam yang kalau tidak hati-hati bisa berbahaya. Ini karena memisahkan teknologi dari kehidupan kita termasuk anak-anak nyaris sulit dilakukan.

Hasil survei bertajuk Penetrasi dan Perilaku Internet 2023 yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan berdasarkan usia pengguna, internet paling banyak digunakan oleh masyarakat berusia 13-18 tahun yakni mencapai 98 persen.

Karena itu orangtua saat ini dituntut tidak hanya sebagai penonton saja tapi juga jadi pengawas dan pendamping anak-anak saat ini yang merupakan generasi digital native. Bagaimana orangtua bisa memaksimalkan teknologi ini dalam pola pengasuhan? Apa tantangannya?

Kita bincangkan hal ini bersama Feka Angge Pramita, Psikolog Klinis Anak, Remaja dan Keluarga, Berpraktik di RS Khusus Bedah Colombia Asia Pulomas dan Praktisi DIR Floortime.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Belanja daring alias online sudah jadi tren dan kebiasaan masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ada beberapa keuntungan yag jadi pertimbangan masyakarat memilih belanja online, antara lain soal harga yang lebih murah dan tak harus datang ke toko. Bahkan saat ini, belanja online tidak hanya lewat marketplace, tapi juga di media sosial seperti Tiktok Shop.

Namun, imbas dari tren belanja daring ini menyebabkan tak sedikit pedagang offline yang harus menutup tokonya. Salah satunya sepinya Pasar Tanah Abang akhir-akhir ini yang ramai diberitakan. Padahal sebelumnya Pasar Tanah Abang dikenal sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara.

Sepinya Pasar Tanah Abang dinilai karena masuknya produk impor ilegal yang kemudian dijual secara live di media social commerce. Karena itu ada dorongan membuat aturan ketat soal ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebutkan juga sudah setuju atas revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Bagaimana perlindungan bagi para pedagang dalam negeri di tengah gempuran produk impor murah dan mudah ditemukan secara online? Kita bahas hal ini di Ruang Publik KBR, bersama Reynaldi Sarijowan, Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) dan Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Mencuatkan kasus Rempang, membuat isu soal Proyek Strategis Nasional (PSN) kembali mendapat sorotan. Kawasan itu rencananya akan dikembangkan menjadi kawasan Rempang Eco-City. Protes masyarakat yang menolak proyek itu dibubarkan aparat dengan gas air mata. BP Batam menargetkan pengosongan wilayah Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau selesai dilakukan pada 28 September 2023 ini.

Di awal Agustus lalu, kita juga mendengar penolakan warga Nagari Air Bangis, Sumatra Barat, atas rencana pembangunan kawasan industri petrokimia yang diusulkan menjadi PSN. Seribuan warga yang lahannya akan terdampak proyek ini pun berunjuk rasa menuntut usulan yang masuk pada 2021 ini dicabut.

Masyarakat di dua wilayah ini mengatakan PSN akan menggusur lahan yang mereka tinggali dan menjadi sumber nafkah warga selama puluhan tahun. Bagaimana seharusnya negara menjamin hak atas ruang hidup masyakarat di tengah proyek strategis nasional pemerintah?

Kita bahas hal ini di Ruang Publik KBR, bersama Prabianto Mukti Wibowo, Komisioner Mediasi Komnas HAM dan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Kesadaran masyarakat untuk deteksi dini penyakit kanker masih rendah. Di Indonesia ada hampir 400 ribu kasus kanker baru di tahun 2020 dimana sebagian besar pasien datang berobat pada stadium lanjut. Padahal bila kanker ditemukan pada stadium awal yang diketahui dari deteksi dini akan membuat peluang kesembuhan makin besar.

Ini termasuk kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini limfoma atau kanker pembesaran kelenjar getah bening. Salah satu gejalanya adalah munculnya benjolan di tubuh. Tapi sayang tanda ini kerap diabaikan. Padahal, itu berpotensi menjadi gejala awal limfoma.

Di Ruang Publik KBR pagi ini kita akan berbincang dengan penyintas limfoma stadium 4 yang saat ini sudah beraktivitas seperti yang lainnya. Kita akan dengarkan cerita dari penyintas limfoma dari Cancer Information and Support Center (CISC), Intan Khasanah dan juga ada Dokter Nadia Ayu Mulansari, Sp.PD KHOM, Hematologist-Medical Oncologist di RSCM.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Angka stunting di Indonesia menunjukan penurunan. Data Survei Status Gizi Indonesia periode 2019-2022 memperlihatka tren angka stunting di Indonesia menurun rata-rata 2,03 persen per tahun. Untuk tahun 2023 ini, angka stunting adalah 17,8 persen dan pemerintah punya target untuk menurunkannya hingga 14 persen pada 2024.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk menurunkan angka stunting ini. Fokusnya tidak hanya pada ibu dan anak tapi juga pada petugas kesehatan seperti bidan dan kader posyandu. Berdasarkan data Litbang Kemenkes tahun 2019, ada lebih dari 1,5 juta kader posyandu di Indonesia dan 90 persen di antaranya tidak terlatih.

Karena itulah sebuah lembaga bernama 1000 Days Fund memfokuskan kegiatan mereka pada pelatihan dan pembekalan bagi kader posyandu untuk mendukung para orang tua di daerah-daerah terpencil. Seperti apa bentuk-bentuk pelatihan dan pembekalan yang dilakukan? Apa tantangan yang dihadapi?

Di Ruang Publik KBR kita bincangkan hal ini bersama Maritta C. Rastuti, Chief of Staff 1000 Days Fund dan Thomas Kornelis Tae, Quality Assurance Coordinator 1000 Days Fund Wilayah Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Teknologi artificial inteligence (AI) sudah banyak digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Salah satunya adalah potensi penggunaan AI dalam kampanye jelang pemilu 2024. AI punya kelebihan karena kemudahan dan keefektifannya. Tapi di sisi lain, ada kekhawatiran AI membawa dampak negatif dalam kampanye pesta demokrasi lima tahunan itu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye belum secara spesifik mengatur soal penggunaan AI ini. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi beberapa waktu lalu mengatakan akan mengatur kampanye partai politik yang melibatkan teknologi AI di media sosial.

Seperti apa aturan keterlibatan AI dalam kampanye Pemilu 2024 yang harus disiapkan? Dan seperti apa dampak yang mungkin timbul dari penggunaan AI ini dalam pemilu? Di Ruang Publik KBR, kita akan bincangkan hal ini bersama Khoirunnisa Nur Agustyati, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Berry Juliandi, Anggota Luar Biasa Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI).

#kabarpemiluKBR #pemiluDamaiTanpaHoaks #pemilu2024

Pemerintah sudah mengumumkan hari libur untuk tahun 2024. Jumlahnya 27 hari, terdiri dari 17 hari libur nasional dan cuti bersama sebanyak 10 hari. Jumlah ini akan bertambah karena libur pemungutan suara pemilu 2024 1-2 hari jika pemilu berlangsung dua putaran yang akan diatur di aturan berbeda. Total libur di tahun 2024 hampir sebulan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan penetapan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 untuk dijadikan panduan bagi berbagi sektor untuk bisa membuat rencana aktivitasnya di tahun depan.

Seperti apa dampak penetapan jumlah libur panjang ini pada beberapa sektor ekonomi dan pariwisata? Kita bincangkan ini di Ruang Publik KBR bersama Nailul Huda, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan Maulana Yusran, Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]