Ruang Publik

Anak kerap jadi kelompok rentan terdampak dalam situasi darurat termasuk konflik sosial. Belum lama ini anak-anak yang sedang belajar di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, harus menyelamatkan diri karena terdampak tembakan gas air mata aparat.

Pada saat itu sedang terjadi aksi protes warga terkait proses pengukuran pengembangan Kawasan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang berujung ricuh. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima sejumlah aduan anak-anak yang menjadi korban dampak kerusuhan di Pulau Rempang.

Sebenarnya sudah ada aturan yang mengatur perlindungan pada anak saat keadaan darurat termasuk seperti kericuhan warga dengan aparat di Rempang. Ini ada di Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak. Tapi sayangnya masih ada anak jadi korban.

Bagaimana memastikan aturan ini diterapkan di lapangan? Kita bahas hal ini dalam Ruang Publik KBR bersama Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Adi Leksono.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Anak muda saat ini hidup di tengah berbagai kemudahan teknologi dan beragam pilihan gaya hidup. Anak muda usia 19-34 tahun, juga menjadi kelompok usia yang paling banyak berutang melalui pinjaman online atau pinjol.

Tentu butuh dana untuk membiayai gaya hidup yang dipilih anak muda ini. Selain dari penghasilan utama, biaya hidup bisa datang dari penghasilan tambahan. Sumbernya bisa dari kerja sampingan atau passive income seperti investasi.

Seperti apa mereka melihat passive income sebagai sumber penghasilan? Apa yang harus diperhatikan anak muda untuk bisa mendapatkan hasil maksimal dari passive income ini? Di Ruang Publik KBR, kita akan bincangkan hal ini bersama Rizki Laila Harahap, Financial Trainer dan Founder Kampus Keuangan Keluarga.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Mengenalkan dan mengajarkan disiplin pada anak harus dimulai sejak dini. Tapi penegakkan disiplin lewat hukuman dan kekerasan tidak dianjurkan. Karena ini tidak membuat anak jadi disiplin malah bisa berdampak negatif pada anak. Ini bisa terjadi di rumah maupun di sekolah.

Belum lama ini, belasan siswi di sekolah menengah di Lamongan Jawa Timur dicukur pitak pada bagian depan kepalanya oleh seorang guru. Sang guru melakukan ini sebagai bentuk hukuman lantaran para siswi tersebut tidak memakai ciput atau dalaman jilbab.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyebut tindakan guru tersebut melanggar HAM dan UU Perlindungan Anak. Lantas bagaimana sekolah dan orangtua seharusnya mengajarkan disiplin pada anak tanpa kekerasan? Bagaimana sikap orangtua yang anaknya mengalami kekerasan sebagai bentuk hukuman?

Pagi ini di Ruang Publik KBR kita bahas hal ini bersama Heru Purnomo, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan orangtua siswa, Niti Wijaya.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Dalam beberapa bulan terakhir ini, harga beras di pasaran masih terpantau tinggi. Harganya bahkan jauh di atas harga eceran tertinggi di beberapa daerah. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga beras kualitas bawah sekira 12.900 rupiah per kilogram. Sedangan untuk kualitas medium mencapai 14 ribu rupiah per kilogram.

Harga itu lebih tinggi dari harga eceran tertinggi HET yang ditetapkan Badan Pangan Nasional Bapanas. Untuk beras medium, HET di zona 1 Jawa, Sumatra, dan Sulawesi sebesar 10.900 rupiah per kilogram. Sedangkan untuk beras premium, harga tertinggi yang ditetapkan adalah 13.900 rupiah per kilogram.

Pemerintah mengklaim terus menggencarkan operasi pasar untuk menstabilkan harga. Selain itu, bantuan sosial juga akan diluncurkan untuk meredam dampak kenaikan harga. Seperti apa efektifitas upaya-upaya ini? Apa dampak terhadap masyarakat termasuk pedagang makanan bila harga beras ini terus naik?

Di Ruang Publik KBR pagi ini, kita bincangkan hal ini bersama Mukroni, Ketua Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) dan Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Di tahun 2023 ini, dunia tenaga kerja di Indonesia masih dihantui pemutusan hubungan kerja atau PHK. Di semester satu, periode Januari hingga Juli 2023, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada lebih dari 31 ribu orang mengalami PHK. Paling banyak terjadi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tapi di lapangan, angka PHK ini diyakini lebih besar.

Tingginya ancaman PHK diduga salah satunya disebabkan karena keluarnya Undang-undang Cipta Kerja. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyebut Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 itu berdampak buruk pada buruh, karena lebih berpihak pada pengusaha atau investor.

Lantas seperti apa perlindungan bagi tenaga kerja di tengah ancaman PHK ini? Di Ruang Publik KBR pagi ini kita bahas hal ini bersama Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum UGM, Nabiyla Risfa Izzati dan Dian Septi, Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Praktik-praktik diskriminasi terhadap kelompok-kelompok rentan di Indonesia semakin meningkat tiap tahun. Ini terlihat dari turunnya peringkat Indonesia berdasarkan Global Inclusiveness Index tahun 2022. Tahun lalu Indonesia berada di posisi 103 dari 136 negara, turun dari posisi 96 di tahun 2021.

Kondisi ini menunjukkan Indonesia buruk dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan. Penelitian dari LBH Masyarakat menunjukkan ada lebih dari 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir, sehingga digunakan untuk mengkriminalisasi kelompok rentan.

Karena itu dibutuhkan aturan yang lebih kuat dan menyeluruh yang bisa melindungi kelompok rentan dari berbagai praktik diskriminasi. Bagaimana mewujudkannya? Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR bersama Bestha Inatsan Ashila, Deputi Direktur Bidang Internal Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan Purwanti, Koordinator Advokasi dan Jaringan, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Saat ini kesadaran dan kepedulian akan kesehatan mental mulai meningkat. Berdasarkan survei yang dilakukan sebuah lembaga riset Internasional, Ipsos tahun 2022, sebanyak 64% responden di Indonesia sering mencari tahu kondisi kesehatan mentalnya.

Salah satunya isu kesehatan mental yang sedang ramai dibicarakan adalah gangguan kejiwaan pascamelahirkan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial, seorang ibu di Stasiun Pasar Minggu, Jakarta yang melakukan tindakan yang diduga ada kaitannya dengan gangguan kejiwaan pascamelahirkan.

Seperti apa gejala gangguan kejiwaan pacamelahirkan ini? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kita bincangkan ini di Ruang Publik KBR bersama Psikolog, Rini Hapsari Santosa.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pegasus adalah perangkat lunak mata-mata atau spyware yang telah digunakan di lebih dari 24 negara di seluruh dunia, termasuk Thailand dan Ukraina, bahkan kartel narkotika di Meksiko. Data dari Indonesia Leaks mengungkapkan, Pegasus dibeli tahun 2018 dari pengembangnya, NSO Group, sebuah perusahaan senjata siber asal Israel.

Mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, bagaimana mungkin transaksi tersebut dilakukan secara legal?  Bagaimana negara terlibat dalam semua ini, serta tindakan dan hubungan apa yang mungkin terjadi?

Dalam episode kali ini kami bersama Ika Ningtyas (AJI Indonesia) dan Imal (SAFENet) akan membahas tentang laporan Indonesia Leaks, dampak Pegasus terhadap hak asasi manusia di Indonesia, dan peran masyarakat sipil dalam situasi ini.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Indonesia menghadapi beragam masalah di bidang pangan. Salah satunya regenerasi pelaku sektor pertanian. Data Badan Pusat Statistik pada akhir tahun 2022 menunjukkan persentase penduduk berusia 25-40 tahun atau generasi milenial yang menjadi petani hanya sekitar 21 persen dan petani berusia di bawah 25 tahun atau generasi Z dan generasi setelahnya hanya 2 persen.

Dalam peluncuran buku berjudul Memodernisasi Pertanian Indonesia oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) awal pekan ini, modernisasi dinilai dapat memberikan daya tarik bagi generasi muda dalam rangka regenerasi petani.

Apa saja yang termasuk dalam modernisasi pertanian? Apa hal lain yang harus dilakukan agar makin banyak anak muda tertarik terjun di sektor pertanian? Pagi ini di Ruang Publik KBR kita bahas hal ini bersama: Azizah Fauzi, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) dan Ratna Sari Dewi, Founder CV Srikandi Pangan Bali.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

KPU akan mengatur lembaga pendidikan yang boleh dijadikan tempat kampanye pemilu. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyatakan lembaga pendidikan yang boleh dijadikan tempat kampanye pemilihan umum (pemilu) hanyalah perguruan tinggi karena kampus adalah satu-satunya lembaga pendidikan yang seluruh peserta didiknya sudah mempunyai hak pilih dalam pemilu.

Sebelumnya muncul penolakan pascakeputusan MK yang membolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pendidikan dengan beberapa syarat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan sekolah adalah ruang publik netral dan harus bebas dari kepentingan politik personal/individual dan golongan.

Apa dampaknya bagi para siswa dan dunia pendidikan bila kampanye dibolehkan di sekolah? Bagaimana mengenalkan nilai-nilai demokrasi pada para siswa sejak dini tanpa melanggar hak-hak mereka?

Kita bincangkan ini di Ruang Publik KBR bersama Kasiyarno, Wakil Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non Formal, Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Majelis Dikdasmen PNF PP Muhammadiyah).

#kabarpemiluKBR #pemiluDamaiTanpaHoaks #pemilu2024