Ruang Publik

Penerapan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) saat ini banyak ditemukan dalam berbagai bidang. Termasuk penggunaannya dalam mengatasi berbagai persoalan terkait lingkungan. Penggunaan AI disebut bisa mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang mungkin sulit diselesaikan misal karena kendala geografis.

Lalu seperti apa potensi kecerdasan buatan ini dalam menyelesaikan masalah lingkungan di Indonesia? Apa yang jadi tantangan? Pagi ini di Ruang Publik KBR kita akan bicangkan hal ini bersama Danang Prasetyo, Deputi Engagement Greenpeace Indonesia dan Reinard Primulando dari Pokja Sains dan Kependidikan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Tenaga kerja yang menguasai teknologi digital makin dibutuhkan. Menurut laporan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pada tahun 2021 jumlah tenaga kerja di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) nasional baru sekitar 1 juta orang. Kebutuhan ini diperkirakan akan bertambah tiap tahun, hingga mencapai 1,97 juta orang pada tahun 2025.

Merespon kebutuhan ini, Google meluncurkan Program Bangkit pada 2020. Tujuannya untuk memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk menjadi talenta digital terampil. Google bersama Gojek-Tokopedia (GoTo), dan Traveloka berkolaborasi dengan Kemendikbud Ristek.

Pagi ini di Ruang Publik KBR akan kita bahas bagaimana Program Bangkit ini menyiapkan para tenaga siap pakai di pasar kerja dan apa saja keuntungan bagi yang bergabung dengan program ini. Untuk itu kita akan berbincang bersama Product Manager Google Indonesia, Dora Songco dan Alumni Program Bangkit 2022. Ada Adisti Anjani Putri, Fi$hku (product-based capstone project) Cloud Computing 2022 - Universitas Udayana. Dan juga Christell James Cellose, Data Scientist Fulltime at MNC Vision+, Machine Learning 2022 - Institut Teknologi Harapan Bangsa.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Inovasi untuk membuat lingkungan membaik terus dilakukan berbagai pihak. Tidak heran kalau sekarang banyak munculnya perusahaan ataupun kegiataan dengan tujuan menciptakan nilai sosial atau yang biasa disebut dengan social enterprise. Berdasarkan riset yang dilakukan British Council dan UNESCO pada 2018, sebanyak 87% pelaku social enterprise di Indonesia didominasi oleh usia 18 hingga 37 tahun.

Salah satu perusahaan yang berdiri sebagai social enterprise adalah Bowin Indonesia. Sejak awal, Bowin mempertimbangkan dampak sosial dari bisnis yang didirikannya. Maka dari itu Bowin menghadirkan produk non kimiawi, seperti masker, skincare, makanan kesehatan, dan lainnya.

Sebagai perusahaan social enterprise, Bowin mengembangkan produknya di ranah otomotif, seperti produk perawatan helm, detailing eksterior dan interior, dan lainnya. Lalu, bagaimana cara Bowin sebagai social enterprise di Indonesia? Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendorong inovasi sosial? kita akan perbincangkan bersama narasumber: Edwin Tanbowi - Direktur PT Bowin Indonesia Global.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Berkunjung ke museum kerap kali dianggap membosankan, bahkan tidak menjadi destinasi wisata utama pilihan masyarakat. Padahal, berkunjung ke museum dapat menambah pengetahuan dan menjadi pengalaman yang mengasyikkan.

Memupuk rasa cinta dan pengalaman seru ketika berkunjung ke museum, inilah yang dilakukan oleh dua komunitas yaitu Komunitas Edukasi Museum dan Komunitas Malam Museum. Seperti apa cerita mereka dalam mewadahi pecinta museum dan mendekatkan masyarakat dengan museum?

Di Ruang Publik KBR pagi ini kita akan berbincang dengan dua narasumber kita. Ada Bukhori Masruri, Founder Komunitas Edukasi Museum dan Sukma Putri, Ketua Komunitas Malam Museum.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Di tahun politik 2023 ini, ada temuan terkait pemberitaan sejumlah media online yang dianggap cenderung diskriminatif terhadap kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Ini berpotensi memperparah persekusi dan kekerasan terhadap LGBT.

Fenomena ini menunjukkan masih ada PR besar terkait upaya menghapus stigma dan diksriminasi kepada kelompok minoritas gender dan seksual. Untuk memperingati hari Internasional Melawan Homofobia, Transfobia, dan Bifobia yang jatuh pada tanggal 17 Mei, kita akan bahas upaya apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan tahun politik yang inklusif?

Akan kita bahas di Ruang Publik KBR pagi ini bersama Echa Waode, Sekjen Arus Pelangi dan Nova Auliady, Program Manager Jakarta Feminist.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Industri makanan dan minuman (F&B) terus mengalami inovasi dan perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data dari Asosiasi Restoran Indonesia (RAI), jumlah outlet restoran di Indonesia meningkat sebesar 8% setiap tahunnya. Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa sebanyak 87% responden lebih memilih mencoba makanan baru dan unik daripada mengonsumsi makanan yang sudah familiar. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya inovasi dan kreativitas dalam industri F&B untuk memenuhi tuntutan pasar yang semakin beragam dan eksklusif.

Kreativitas juga menjadi faktor penting dalam industri F&B untuk menarik perhatian konsumen. Misalnya, fenomena makanan fotogenik yang banyak ditemukan di media sosial. Menurut survei oleh Kantar Worldpanel, sekitar 42% konsumen di Indonesia mengunggah foto makanan di media sosial setidaknya sekali seminggu. Hal ini memberikan peluang bagi para pengusaha F&B untuk menciptakan makanan yang unik, estetis, dan instagramable.

Melalui inovasi dan kreativitas dalam industri F&B, pelaku bisnis dapat mengikuti tren terkini dan memenuhi kebutuhan yang semakin beragam dari konsumen. Dengan menghadirkan makanan dan minuman yang inovatif, dan menarik secara visual, industri F&B dapat terus berkembang dan menarik minat konsumen di era yang serba cepat dan kompetitif ini.

Lalu, seperti apa tantangan bagi industri F&B dalam menggaet lebih banyak konsumen? Serta inovasi apa saja yang perlu dilakukan untuk tetap bertahan di tengah derasnya persaingan industri F&B di Indonesia saat ini? kita akan perbincangkan bersama narasumber :

* Daniel Parulian - Head of Marketing Trans F&B

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

RUU Kesehatan omnibus law saat ini tengah berproses di DPR sebagai RUU inisiatif DPR. Kesempatan ini digunakan kelompok yang mendukung pengendalian tembakau untuk memberikan masukan agar pengaturan zat adiktif produk tembakau masuk dalam beleid ini.

Ini penting mengingat prevalensi perokok anak di Indonesia terus naik. Dalam Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 prevalensi perokok anak naik menjadi 9,1 persen dari 7,2 persen pada 2013. Jika tidak dikendalikan, prevalensi perokok anak ini bisa meningkat hingga 16 persen di tahun 2030.

Apa saja poin-poin pengaturan yang diusulkan masuk dalam RUU Kesehatan omnibus law ini? Pagi ini di Ruang Publik KBR kita perbincangkan hal ini bersama dengan para narasumber kita. Ada Nina Samidi, Program Manajer Komnas Pengendalian Tembakau dan Tubagus Haryo Karbyanto, Tobacco Control Advocate dari Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Sejumlah pasal tentang kesehatan seksual dan reproduksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru menuai kritik. Salah satunya soal ketentuan hanya petugas berwenang dan relawan yang ditunjuk pemerintah yang boleh memberi edukasi alat pencegah kehamilan pada anak. Kondisi ini dinilai berpotensi membuat pendekatan layanan kesehatan seksual dan reproduksi menjadi sentralistik dan membuka peluang kriminalisasi bagi pegiat edukasi kesehatan reproduksi.

Lebih jauh situasi itu disebut bakal mengganggu capaian kesehatan seksual dan reproduksi di Indonesia yang angkanya memang sudah rendah. Temuan UNICEF Tahun 2020 memperlihatkan tingginya angka remaja perempuan di Indonesia yang belum mampu mengakses alat kontrasepsi modern. Situasi ini turut berkontribusi pada tingginya angka kehamilan remaja.

Ruang Publik KBR akan membahas masalah tersebut bersama Rito Hermawan, Koordinator Nasional OPSI dan Naila Rizqi Zakiah, Advocacy Manager Jakarta Feminist.

*Kami ingin mendengar komentarmu tentang topik ini. Kamu bisa kirim ke [email protected]

Asma merupakan penyakit tidak menular (PTM) yang paling banyak dialami masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga akhir tahun 2020, jumlah orang dengan asma di Indonesia sebanyak 4,5 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

Meski bisa terjadi di semua usia, asma lebih sering menyerang anak. Untuk mencegah terjadinya masalah serius yang berujung pada kematian anak akibat asma, deteksi dini menjadi hal yang penting dan harus dilakukan.

Apa saja tantangannya? Kita akan bahas soal ini di Ruang Publik KBR pagi ini bersama dr. Budhi Antariksa, Ph.D, Ketua Kelompok Kerja Asma dan Penyakit Paru Obstruktif Kronis Perhimpunan Dokter Paru Indonesia.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Hingga saat ini Inovasi digital terus berkembang. Hal ini mendorong munculnya berbagai peluang inovasi bisnis, seperti pemasaran kredit dan layanan kesehatan masyarakat. Salah satu contohnya adalah innovative credit scoring (ICS) yang mengukur kelayakan kredit calon nasabah dengan menggunakan data pribadi nontradisional. Hal ini menguntungkan masyarakat yang belum mendapatkan layanan keuangan karena dapat memfasilitasi inklusi keuangan.

Namun, hadirnya ICS membawa sederet risiko yang menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasi risiko-risiko ICS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga membentuk regulatory sandbox. Di samping itu, hadir pula Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang memberikan kejelasan hukum terkait pengelolaan data pribadi oleh perusahaan ICS.

Pasal-pasal yang relevan dalam UU PDP ternyata belum sejalan dengan praktik yang ada. Maka dari itu, perlunya pengambilan keputusan kredit yang transparan dan kejelasan peran serta tanggung jawab penyedia dan pengguna data. Lalu, apa saja sih risiko-risiko ICS? Seperti apa tantangan dan peluangnya? kita akan bahas bersama narasumber:

1. Dr. Trissia Wijaya - Head of Economic Opportunities Research, CIPS

2. Marcella Wijayanti - Head of Public Policy and Government Relations GoTo Financial

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]