Ruang Publik

Tahun lalu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah diundangkan, tepatnya pada 9 Mei 2022. Undang-Undang ini diharapkan dapat mengatasi berbagai kasus kekerasan seksual yang tetap berpihak pada korban.

Namun UU TPKS bisa diimplementasikan bila sudah ada peraturan pelaksana. Peraturan turunan ini penting karena Indonesia sudah darurat kasus kekerasan seksual terutama terhadap anak dan butuh aturan yang lebih komprehensif untuk mengatasinya.

Apa tantangan dalam menerbitkan peraturan pelaksana ini? Kita bahas soal ini di Ruang Publik KBR bersama Sri Nurherwati, Ketua Yayasan Sukma.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Dalam beberapa pekan ini, masyarakat ramai membahas gaya hidup pejabat negara yang kerap memamerkan harta di media sosial. Ini tidak hanya dilakukan para pejabat itu tapi juga keluarga mereka.

Presiden Joko Widodo pun menanggapi fenomena ini. Ia mengingatkan kepada semua abdi negara untuk tidak pamer kekuasaan dan kekayaan. Terlebih lagi, jika pamer kekayaan tersebut dilakukan lewat media sosial.

Situasi ini lantas memicu narasi ketidakpercayaan publik atas disiplin membayar pajak bagi negara. Seperti apa pengaruh gaya hidup ini pada penerimaan pajak? Kita bahas hal ini bersama Enda Nasution, Pengamat Media Sosial  dan Ruben Hutabarat, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) melaporkan pada pertengahan 2021 ada 4,3 juta orang tanpa kewarganegaraan yang tinggal di 93 negara. Salah satunya adalah Indonesia.

Orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan ini berisiko tinggi suara dan identitasnya ditolak. Bahkan mereka sering tidak diperbolehkan bersekolah, bekerja, hingga membeli rumah. Padahal semua orang memiliki jaminan haknya dipenuhi.

Hal inilah yang mendorong Human Rights Working Group (HRWG) dan SUAKA melakukan penelitian soal pemetaan situasi orang dengan risiko tanpa kewarganegaraan di Indonesia.

Siapa saja orang-orang tanpa kewarganegaraan ini dan bagaimana perlindungan hak-hak mereka? Kita bahas soal ini di Ruang Publik KBR bersama Daniel Awigra, Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) dan Angga Reynady, Staff Pemberdayaan dan Bantuan Hukum SUAKA.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Masih banyak pekerjaan rumah terkait perlindungan pada anak-anak Indonesia. Salah satunya pada pemulung anak. Mereka rentan terpapar limbah berbahaya, termasuk limbah elektronik. Penanganan limbah jenis ini membutuhkan izin khusus. Tapi sayang dari 1,8 juta ton limbah elektronik yang dihasilkan di dalam negeri setiap tahun, hanya 10 persen yang dikelola dengan benar dan memiliki ijin secara resmi.

Laporan riset Save the Children berjudul Circular Geniuses memperlihatkan di Kota Makassar, ada setidaknya dua ratus pemulung anak yang berada pada level paling bawah di sistem limbah elektronik. Ini tentu bisa mengancam keselamatan dan kesehatan anak-anak tersebut. Seperti apa perlindungan yang memadai terhadap pemulung anak ini?

Pagi ini di Ruang Publik KBR akan kita bahas soal ini bersama dan Sulastri, Kader Perlindungan Anak di TPA Tamangapa Makassar dan Ihwana Mustafa, Program Manager Save the Children Makassar.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Platform kecerdasan buatan (AI) mulai banyak dikenal masyarakat. Salah satunya yang ramai dibincangan masyarakat adalah ChatGPT yang dirChatGPTilis ke publik pada November tahun lalu. ChatGPT disebutkan bisa membantu manusia untuk mengerjakan berbagai tugas, seperti menjawab pertanyaan dan menulis teks.

Kehadirannya AI tentunya berdampak pada banyak aspek kehidupan manusia tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Lalu bagaimana pengaruh kecerdasan buatan ini pada perkembangan pendidikan di tanah air? Kita bahas soal ini di Ruang Publik KBR bersama Berry Juliandi, Anggota Luar Biasa Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Proses tahapan pemilu 2024 sedang berlangsung. Saat ini partai politik sedang menjaring kader-kader potensial yang bakal maju menjadi calon legislatif atau caleg. Persoalan terkait caleg yang masih jadi perhatian adalah masih minimnya keterwakilan perempuan yang duduk di parlemen.

Berdasarkan data KPU keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Nasional (DPR-RI) hasil pemilu 2019 adalah 120 orang, 20,8 persen dari keseluruhan anggota yang berjumlah 575 orang. Padahal porsi ideal keterwakilan perempuan di parlemen yang ditetapan Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Status Perempuan adalah 30-35 persen. 

Apa tantangan meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen? Kita akan membincangkan ini bersama  Amalia Salabi, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Lusty Ro Manna, pendiri Perempuan Hari Ini.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Diabetes tidak hanya terjadi pada orang dewasa tapi juga anak-anak. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mencatat ada 1.600-an anak pasien diabetes di Indonesia per akhir Januari 2023. Angka ini meningkat 70 kali lipat dibandingkan angka kasus tahun 2010.

Proses tumbuh kembang anak yang memiliki penyakit diabetes berpotensi terganggu jika tidak ditangani dengan baik. Bagaimana merawatnya dan seperti apa mencegah penyakit ini pada anak?

Mari mengenal lebih jauh soal diabetes pada anak dan melakukan langkah pencegahan yang tepat. Pagi ini di Ruang Publik KBR kita Bersama Dokter Muhammad Faizi, Ketua Unit Kerja Koordinasi Endokrinologi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan juga Dokter Tan Shot Yen, M.hum, Ahli gizi masyarakat.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Ada banyak pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disoroti kelompok akedimisi dan masyarakat sipil. Salah satunya pasal 412 yang mengatur soal kohabitasi atau hidup bersama.

Pasal ini dianggap kontroversi karena dinilai menyangkut ranah privasi.

Seperti apa dampak pasal ini pada masyarakat, kelompok rentan termasuk kelompok minoritas seksual? Pagi ini di Ruang Publik KBR telah bersama kita Echa Waode, Sekjen Arus Pelangi dan Genoveva Alicia, Peneliti The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat beragam dan menakjubkan. Sebagai negara dengan belasan ribu pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya. Berbagai macam flora dan fauna membuat Indonesia menjadi negara yang spesial dan menjadi tujuan wisata bagi warga lokal maupun mancanegara.

Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya yang sangat kaya, yang terlihat dari berbagai macam tradisi dan adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing, baik dalam seni tari, musik, kerajinan tangan, bahasa, dan kuliner. Selain itu, Indonesia juga memiliki beragam agama dan keyakinan. Dengan kemajemukan ini, tidak salah jika Indonesia memegang teguh semboyan "Bhineka Tunggal Ika" untuk tetap menjaga persatuan dalam keberagaman yang ada. Bagaimana rasanya berkeliling Indonesia menggunakan motor? Serta apa yang menjadi tantangan dan nilai-nilai yang didapatkan saat menjelajah Indonesia dengan motor ini? kita akan bahas bersama narasumber: Kristian Hansen - Youtuber.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Anak dengan disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual. Angka kasus kekerasan seksual yang menimpa anak dengan disabilitas cukup tinggi. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sepanjang tahun 2021 ada 591 anak dengan disabilitas yang mengalami kekerasan seksual.

Di sisi lain, upaya edukasi kesehatan reproduksi pada anak dengan disabilitas menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana menjawab persoalan ini? Kami akan berbincang dengan Diyah Puspitarini, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Achmad Fathul Iman Pendiri Suara Difabel Mandiri dan guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Muhammadiyah Jombang.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]