SUARA PALMERAH

Sejak dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden terus menjadi perdebatan. Gelombang penolakan terus disuarakan. Tak hanya oleh para aktivis dan organisasi pro demokrasi namun juga pakar tata negara dan mayoritas partai politik yang sebenarnya ‘diuntungkan’ jika usulan ini dilaksanakan.

Berbeda dengan sebelumnya, kali ini sikap Jokowi atas wacana ini "mengayun" tak lantang. Jokowi memang berjanji akan tunduk pada konstitusi. Namun, dengan alasan demokrasi, Jokowi mengaku tak bisa melarang wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Jadi siapa sebenarnya yang ingin pemilu ditunda, elite partai atau Jokowi sendiri? Simak diskusinya bersama Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardhani, Waketum PKB Jazilul Fawaid, Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari, pengamat politik J Kristiadi dan pakar HTN Bivitri Susanti.

Wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menyeruak kembali. Gagasan menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan ini menuai kritik dan polemik. Kuat dugaan ide menunda Pemilu ini bukan karena alasan ekonomi atau membengkaknya anggaran, namun demi melanggengkan kekuasaan.

Jadi siapa sebenarnya yang menginginkan Pemilu ditunda dan apa motivasinya? Simak diskusinya bersama Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, Waketum DPP Partai Demokrat Benny K Harman, Wasekjen PKB Syaiful Huda, pengamat politik senior Mochtar Pabottingi dan Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin.

Menurut survei Litbang Kompas, masyarakat semakin puas terhadap kinerja Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. Hasil survei ini mengejutkan. Pasalnya, pemerintah tengah banjir kritik, kepuasan publik terhadap Jokowi justru naik. Kuat dugaan, kepuasan publik terhadap Jokowi tetap tinggi karena pemerintah berhasil memperbaiki penanganan pandemi dan survei dilakukan sebelum beragam persoalan datang. Benarkah demikian? 

Simak diskusinya bersama Litbang Kompas, Politisi PDIP Hendrawan Supratikno, Ekonom Bhima Yudhistira, pegiat demokrasi dan HAM Asfinawati dan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiaji.

Kemnaker kembali jadi sorotan. Kementerian ini banjir kritik dan kecaman usai merilis aturan baru terkait pencairan dana JHT. Aturan yang termaktub dalam Permenaker No 2 Tahun 2022 ini menyebutkan dana JHT baru bisa dicairkan ketika peserta berusia 56 tahun. Gelombang kritik dan penentangan tak hanya datang dari dari buruh, namun juga dari pakar hukum dan para politisi di Senayan.

Selain dinilai tak adil dan merugikan, landasan hukum aturan ini juga dipertanyakan. Karena baik di UU SJSN maupun di PP terkait JHT, tak ada syarat usia 65 tahun untuk bisa mencairkan dana JHT. Sebenarnya apa motif di balik aturan baru terkait pencairan JHT ini? Simak diskusinya bersama Menaker Ida Fauziyah, Stafsus Menaker Dita Indah Sari, Pakar Ekonomi Yanuar Rizky, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban dan sejumlah anggota Komisi IX DPR RI. 

Pandemi mengganas lagi. Sejak pertengahan Januari, kasus positif Covid-19 terus bertambah setiap hari. Hingga saat ini sudah lebih dari 4,5 juta kasus sejak virus ini terdeteksi mulai ada di negeri ini. Omicron, varian baru dari Covid-19 dituding menjadi biang keladi. 

Pemerintah memutuskan menerapkan PPKM level 3 di sejumlah wilayah. Ini dilakukan setelah angka kasus Covid-19 di Indonesia nyaris melampui puncak gelombang kedua. Akankah kebijakan yang dinilai telat ini mampu menekan laju penularan? Atau akankah kita akan mengalami kondisi seperti saat gelombang kedua terjadi? Simak diskusinya bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra, Gubernur Bali I Wayan Koster dan Mantan Direktur WHO Asia Tenggara Tjandra Yoga Aditama.

Virus Corona kembali menghantui. Menurut IDI, Indonesia kini menghadapi gelombang ketiga. Hal ini ditandai dengan melonjaknya angka kasus Covid-19 dan ‘positivity rate’ yang tinggi hingga meningkat di atas 10 kali lipat. Jauh melampaui standar yang dipatok WHO yang hanya 1 persen. Libur akhir tahun dituding menjadi penyebabnya.

Akankah kita akan kembali menghadapi kondisi seperti saat gelombang kedua pandemi terjadi? Simak diskusinya bersama IDI, Satgas Covid-19, IAKMI dan sejarawan.

Rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sudah di depan mata. DPR RI secara resmi sudah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Pembahasan dan pengesahan ‘beleid’ yang menjadi payung hukum ‘Nusantara’ ini dianggap tergesa, dituding ugal-ugalan dan seperti kejar setoran. Tak hanya kesan ugal-ugalan, pembahasan dan pengesahan RUU IKN ini juga dianggap minim kajian dan dianggap akan membebani anggaran.

Meski sarat kritik, pemerintah dan DPR RI tetap mengesahkan RUU IKN menjadi UU. Hal ini tentu mengundang tanya dan curiga. Siapa sebenarnya yang berkepentingan dan diuntungkan dengan proyek ini? Simak diskusinya bersama Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Ketua Pansus RUU IKN Doli Kurnia, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dan pengamat politik Siti Zuhro.

Sesuai konstitusi, Jokowi sudah tidak bisa lagi ikut kontestasi. Namun, Jokowi dianggap menjadi tokoh kunci terkait siapa yang akan maju dalam Pilpres 2024 nanti. Posisinya sebagai presiden dua periode dan barisan jaringan relawannya yang masih setia dan militan diprediksi akan membuat suara dan pilihan Jokowi ikut menentukan.

Saat ini ada sejumlah nama yang digadang-gadang berpeluang untuk ikut kontestasi di Pilpres 2024 nanti. Mulai dari sejumlah kepala daerah, elite politik hingga jajaran menteri di kabinet Jokowi. Lalu, siapa kira-kira capres pilihan Jokowi? Simak diskusinya bersama Sekjen Partai Nasdem Johny G Plate, Waketum Partai Gerindra Ferry Juliantono, Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dan Pengamat politik Burhanudin Muhtadi. 

Sejak dideteksi ada di Indonesia pada pertengahan Desember 2021, jumlah pasien Covid-19 varian Omicron terus bertambah. Tak hanya dibawa oleh WNI yang baru pulang dari luar negeri, namun juga tersebar dan menular melalui transmisi lokal. Wisma Atlet yang sebelumnya sepi kini mulai ramai lagi.

Indonesia pernah keteteran dan kelabakan saat varian Delta menyerang. Apakah kasus serupa bisa terulang? Simak diskusinya bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Tahun ini tinggal menghitung hari. Selain pandemi yang masih membayangi dan upaya pemulihan ekonomi, tahun 2022 diyakini akan riuh dan gaduh dengan kontestasi. Meski Pilpres masih dua tahun lagi, namun aroma persaingan dan gesekannya sudah mulai terjadi. Korupsi dan politik uang diprediksi akan terjadi terkait gelaran pesta demokrasi lima tahunan ini. 

Bagaimana peta politik tahun depan? Simak wawancara khusus jurnalis senior Harian Kompas, Budiman Tanuredjo.bersama Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla