SUARA PALMERAH

Pandemi mulai terkendali. Namun, virus ini belum pergi dan masih menghantui negeri ini. Sejumlah ahli memprediksi, jika tak hati-hati gelombang ketiga pandemi bisa terjadi. Keberadaan Omicron dan pelonggaran aktivitas dan mobilitas masyarakat selama libur Nataru berpotensi menyebabkan lonjakan kasus. Selain varian baru virus corona dan pelonggaran aktivitas dan mobilitas masyarakat, lonjakan pandemi juga bisa terjadi jika para pengambil kebijakan di pusat dan daerah lengah karena sibuk menyiapkan diri untuk kontestasi.

Benarkah pandemi akan segera pergi? Simak diskusinya bersama sejumlah gubernur, pengamat politik dan ekonomi, budayawan, epidemiolog dan aktivis yang concern dengan penanganan covid-19.

Pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 1,09 persen. Kenaikan UMP diharapkan bisa memperbaiki kondisi buruh yang sudah babak belur dihajar pandemi. Sayangnya, harapan tinggal harapan. 

Buruh melawan. Tak hanya aksi jalanan, mereka juga mengancam akan mogok kerja secara bersamaan. Akankah pemerintah merevisi kenaikan UMP ini? Simak diskusinya bersama perwakilan buruh, pengusaha, pemerintah, DPR RI dan pakar perburuhan.

Foto pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri dan anaknya, Puan Maharani viral di media sosial. Mesranya hubungan dua pemimpin partai besar ini diprediksi akan berujung pada koalisi. Megawati diprediksi akan menduetkan Prabowo dengan anaknya sendiri, Puan Maharani.

Namun, benarkah PDI-P dan Gerindra akan berkoalisi di Pilpres 2024 nanti? Simak diskusinya bersama Juru Bicara Prabowo Subianto Dahnil Anzar Simanjuntak, Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira, Politisi PKS Mardani Ali Sera dan Pengamat politik Siti Zuhro.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Waketum Partai Golkar Nurdin Halid terlibat 'perang' di media massa. Hasto meradang dengan ulah Nurdin ‘menggoda’ Ganjar Pranowo. Nurdin menyatakan, Golkar siap mengusung dan mendukung Ganjar di Pilpres 2024 jika PDIP tak memilih gubernur Jawa Tengah tersebut.

Golkar sebenarnya tak sendiri. Sebelumnya, sejumlah partai politik juga mengaku melirik Ganjar untuk diusung di Pilpres 2024. Tak hanya Ganjar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga berpotensi diperebutkan dalam bursa Pilpres 2024 mendatang. Kenapa parpol memilih sosok di luar parpolnya untuk diusung di Pilpres 2024? Simak diskusinya bersama Waketum Golkar Nurdin Halid, Politisi PDIP Efendy MS Simbolon, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya dan Pengamat Politik Yunarto Wijaya.

Meski hari pemilihan belum ditetapkan, sekelompok orang sudah menyatakan dukungan kepada sejumlah tokoh yang dianggap layak untuk maju dalam pesta demokrasi lima tahunan. Munculnya kelompok relawan ini bukan hal baru dan positif bagi demokrasi. Karena ini menunjukkan partisipasi dan antusiasme yang tinggi dari masyarakat terhadap proses regenerasi kepemimpinan di negeri ini. Hal ini juga bagian dari kritik publik atas hegemoni partai politik.

Relawan berhasil mengantarkan Jokowi menjadi gubernur DKI dan orang nomor satu di republik ini. Apakah para relawan yang muncul belakangan ini bisa mengulang kesuksesan Jokowi? Simak diskusinya bersama relawan Ganjar Pranowo, relawan Puan Maharani, relawan Anies Baswedan dan pengamat politik Burhanudin Muhtadi.

Polri tengah menjadi buah bibir dan sorotan publik. Berbagai kasus kekerasan dan beragam pelanggaran yang dilakukan personel Polri membuat institusi ini banjir kritik. Maraknya kasus yang melibatkan personel Kepolisian ini seolah menegaskan berbagai ‘catatan hitam’ yang selama ini membayangi Polri. Hal ini juga menunjukkan bahwa pembenahan dan reformasi yang dilakukan institusi ini masih setengah hati. Polri dinilai belum bisa menjadi institusi yang Melindungi, Mengayomi dan Melayani.

Mengapa banyak sekali kasus yang merusak citra Polri belakangan ini? Simak diskusinya bersama Anggota Kompolnas Poengky Indarti, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, Anggota Komisi III Nasir Djamil dan Pengamat Kepolisian Hermawan Sulistyo.

Sejumlah nama kepala daerah disebut memiliki peluang untuk maju dalam Pilpres 2024. Selain kinerjanya dinilai bagus, mereka juga diyakini memiliki kapasitas dan mengantongi elektabilitas. Namun, kinerja, kapasitas dan elektabilitas saja belum cukup. Mereka harus mengantongi tiket untuk bisa maju dan berlaga dalam Pilpres 2024.

Lalu seberapa besar peluang mereka untuk bisa maju dan menang? Simak diskusinya bersama Politisi PDIP Hendrawan Supratikno, Politisi Partai Nasdem Zulfan Lindan, Relawan Ganjar Pranowo Mania Emmanuel Ebenezer dan pengamat politik UI Huriyah.

Partai Gerindra kabarnya akan kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai capres pada pemilu 2024. Di atas kertas, Prabowo berpeluang untuk menang. Karena selain elektablitas yang tinggi, sampai saat ini belum tampak ada sosok kuat yang bakal ikut berkontestasi. Namun, Prabowo akan berhadapan dengan para pemilih muda yang kritis dan rasional. Selain itu, Pilpres 2024 dianggap sebagai panggungnya anak muda. Prabowo akan berhadapan dan bersaing dengan tokoh-tokoh muda yang lebih segar dan belum memiliki rekam jejak buruk dalam pentas poltik nasional.

Lalu seberapa besar peluang Prabowo, simak diskusinya bersama Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira dan Peneliti SMRD Saidiman Ahmad. 

Polri berencana merekrut 57 eks pegawai KPK. Langkah Polri ini menunjukkan para pegawai yang dibuang KPK ini tak bermasalah secara wawasan kebangsaan. Ini juga menguatkan dugaan TWK hanya akal-akalan untuk menyingkirkan para pegawai KPK yang selama ini gigih memberantas korupsi. Para pegiat antikorupsi menyayangkan sikap Jokowi yang memilih diam dan melakukan pembiaran.

Mengapa Jokowi memilih diam dan membiarkan 58 pegawai KPK disingkirkan? Benarkah ada kekuatan besar di balik kasus ini? Simak diskusinya bersama eks pegawai KPK Rasamala Aritonang, Anggota Komisi III Johan Budi, Pegiat Antikorupsi Bivitri Susanti dan Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto. 

KPK menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Kasus ini menambah daftar panjang politisi yang terjerat perkara korupsi. Korupsi yang dilakukan kader partai politik ini tak berdiri sendiri. Sejumlah kasus korupsi yang menjerat politisi kerap terkait dengan pembiayaan aktivitas parpol. Sayangnya, hukuman hanya berhenti di politisi yang korupsi. Sementara parpol yang diduga ikut menikmati aliran ‘uang haram’ tak diberi sanksi.

Mungkinkah parpol dihukum atas tindak pidana korupsi yang dilakukan kadernya? Simak diskusinya bersama sejumlah politisi, pengamat politik dan mantan penyidik KPK.