Polri tengah menjadi buah bibir dan sorotan publik. Berbagai kasus kekerasan dan beragam pelanggaran yang dilakukan personel Polri membuat institusi ini banjir kritik. Maraknya kasus yang melibatkan personel Kepolisian ini seolah menegaskan berbagai ‘catatan hitam’ yang selama ini membayangi Polri. Hal ini juga menunjukkan bahwa pembenahan dan reformasi yang dilakukan institusi ini masih setengah hati. Polri dinilai belum bisa menjadi institusi yang Melindungi, Mengayomi dan Melayani.

Mengapa banyak sekali kasus yang merusak citra Polri belakangan ini? Simak diskusinya bersama Anggota Kompolnas Poengky Indarti, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, Anggota Komisi III Nasir Djamil dan Pengamat Kepolisian Hermawan Sulistyo.

Sejumlah nama kepala daerah disebut memiliki peluang untuk maju dalam Pilpres 2024. Selain kinerjanya dinilai bagus, mereka juga diyakini memiliki kapasitas dan mengantongi elektabilitas. Namun, kinerja, kapasitas dan elektabilitas saja belum cukup. Mereka harus mengantongi tiket untuk bisa maju dan berlaga dalam Pilpres 2024.

Lalu seberapa besar peluang mereka untuk bisa maju dan menang? Simak diskusinya bersama Politisi PDIP Hendrawan Supratikno, Politisi Partai Nasdem Zulfan Lindan, Relawan Ganjar Pranowo Mania Emmanuel Ebenezer dan pengamat politik UI Huriyah.

Partai Gerindra kabarnya akan kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai capres pada pemilu 2024. Di atas kertas, Prabowo berpeluang untuk menang. Karena selain elektablitas yang tinggi, sampai saat ini belum tampak ada sosok kuat yang bakal ikut berkontestasi. Namun, Prabowo akan berhadapan dengan para pemilih muda yang kritis dan rasional. Selain itu, Pilpres 2024 dianggap sebagai panggungnya anak muda. Prabowo akan berhadapan dan bersaing dengan tokoh-tokoh muda yang lebih segar dan belum memiliki rekam jejak buruk dalam pentas poltik nasional.

Lalu seberapa besar peluang Prabowo, simak diskusinya bersama Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira dan Peneliti SMRD Saidiman Ahmad. 

Polri berencana merekrut 57 eks pegawai KPK. Langkah Polri ini menunjukkan para pegawai yang dibuang KPK ini tak bermasalah secara wawasan kebangsaan. Ini juga menguatkan dugaan TWK hanya akal-akalan untuk menyingkirkan para pegawai KPK yang selama ini gigih memberantas korupsi. Para pegiat antikorupsi menyayangkan sikap Jokowi yang memilih diam dan melakukan pembiaran.

Mengapa Jokowi memilih diam dan membiarkan 58 pegawai KPK disingkirkan? Benarkah ada kekuatan besar di balik kasus ini? Simak diskusinya bersama eks pegawai KPK Rasamala Aritonang, Anggota Komisi III Johan Budi, Pegiat Antikorupsi Bivitri Susanti dan Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto. 

KPK menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Kasus ini menambah daftar panjang politisi yang terjerat perkara korupsi. Korupsi yang dilakukan kader partai politik ini tak berdiri sendiri. Sejumlah kasus korupsi yang menjerat politisi kerap terkait dengan pembiayaan aktivitas parpol. Sayangnya, hukuman hanya berhenti di politisi yang korupsi. Sementara parpol yang diduga ikut menikmati aliran ‘uang haram’ tak diberi sanksi.

Mungkinkah parpol dihukum atas tindak pidana korupsi yang dilakukan kadernya? Simak diskusinya bersama sejumlah politisi, pengamat politik dan mantan penyidik KPK.

PAN akhirnya resmi bergabung di koalisi parpol pendukung Jokowi. Langkah Jokowi merekrut PAN ini dicurigai sebagai strategi untuk memuluskan proses amendemen konstitusi. Pasalnya, dengan bergabungnya PAN rencana merevisi konstitusi tinggal menjentikkan jari. Selain itu, langkah Jokowi ini dicurigai sebagai bentuk mitigasi politik terkait koalisi. Pasalnya, jelang Pemilu 2024 parpol anggota koalisi berpotensi berbeda sikap dengan Jokowi dan mengambil langkah sendiri.

Jadi apa sebenarnya motif dari manuver politik Jokowi ini? Simak diskusinya bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Politisi PDIP Ahmad Basarah, politisi Partai Demokrat Syarif Hasan dan pengamat politik M Qodari.

Sejumlah mahasiswa UNS dicokok polisi usai membentangkan poster dan spanduk berisi aspirasi. Sebelumnya seorang petani di Blitar juga diciduk polisi gara-gara membentangkan poster saat menyambut kunjungan Jokowi. Berbagai penangkapan ini menambah daftar panjang kasus-kasus pembungkaman dan represi terhadap kebebasan berpendapat dan berekpresi di negeri ini. 

Apakah ini menunjukkan pemerintah antikritik? simak diskusinya bersama Jubir Presiden Jokowi Fadjroel Rachman, Politisi PKS Mardani Ali Sera, Ketua YLBHI Asfinawati dan pengamat politik Adi Prayitno. 

Kebocoran data kembali terjadi. Setelah BPJS Kesehatan, kasus serupa kini menimpa Kementerian Kesehatan. Mengutip data dari Litbang Kompas, dalam dua tahun terakhir marak terjadi kasus kebocoran data pribadi. Kebocoran data pribadi ini merupakan buah dari rapuhnya sistem keamanan siber pemerintah Indonesia. Tak hanya itu, ketiadaan regulasi yang mengatur dan melindungi juga dituding menjadi penyebab maraknya pencurian data pribadi. 

Pertanyaanya, kenapa sampai saat ini pemerintah dan DPR tak kunjung mengesahkan UU yang melindungi data pribadi? Simak diskusinya bersama Dirjen Aptika Kemenkominfo Samuel Pangerapan, Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani, Pakar keamanan cyber Alfons Tanujaya dan Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Jafar

MPR berencana mengamendemen konstitusi. Ada wacana memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi dengan dalih pandemi.Rencana memperpanjang masa jabatan presiden melalui amendemen konstitusi ini dinilai mengkhianati reformasi dan ancaman serius bagi demokrasi. Pasalnya, salah satu amanat reformasi adalah membatasi masa jabatan presiden agar tidak berujung pada oligarki dan tirani.

Jadi benarkah masa jabatan presiden akan diperpanjang? Simak diskusinya bersama Sekjen Partai Nasdem Johny Plate, Waketum Partai Demokrat Benny Harman, Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Pengamat politik Burhanudin Muhtadi.

KPK akan merekrut mantan napi kasus korupsi untuk menjadi penyuluh antikorupsi. Kebijakan ini langsung menuai kritik dan memicu polemik. KPK seolah lebih memilih mengakomodasi para napi kasus korupsi dan menyingkirkan para pegawainya yang berprestasi dalam memberantas korupsi. Para pencuri ini seharusnya diberi hukuman sosial, bukan malah memuliakan mereka dengan memberi panggung dan tempat terhormat dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Apakah kebijakan ini layak diapresiasi atau sebaliknya, harus dikritisi dan dikoreksi? Simak diskusinya bersama mantan Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih, pegiat antikorupsi Zainal Arifin Mochtar, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Anggota Komisi III Arsul Sani dan Wayan Sudarta.