SUARA PALMERAH

Pelaksanaan program vaksinasi berbayar akhirnya ditunda. Penundaan dilakukan setelah kebijakan ini banyak menuai kritik dan ditentang banyak kalangan. Bukan hanya tak etis, tapi pemerintah juga dinilai tidak memiliki sense of crisis. Di saat rakyat masih kesulitan mengakses dan mendapatkan vaksin, pemerintah melalui BUMN malah jualan vaksin. 

Lalu bagaimana nasib program vaksin berbayar ini? Simak diskusinya bersama Deputi II KSP Abetnego Tarigan, Anggota Komisi IX DPR Sri Meliyana, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dan Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Nugroho.

Pemerintah akhirnya menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali. Aturan ini diniatkan untuk mengendalikan pandemi yang makin menjadi-jadi. Tentu kita belum bisa melihat hasilnya hari ini. Buah dari kebijakan ini baru akan kita rasakan satu atau dua pekan ke depan setelah aturan ini selesai diberlakukan.

Pertanyaannya, mampukah PPKM Darurat ini menghentikan laju penularan virus corona yang makin menggila? Simak diskusinya bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kami, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi dan Epidemiolog Tri Yunis Miko.

Dua tahun sudah virus corona ‘menyapa’ Indonesia. Jutaan orang sudah terienfeksi virus asal Wuhan, China ini. Sebagian di antaranya tak bisa bertahan dan dikebumikan. Namun, virus corona tak melulu mengabarkan duka dan nestapa. Pandemi tak membuat semua orang surut dan kecil hati. Sebaliknya, bencana ini justru membuat sebagian masyarakat tergugah hati untuk berbagi. Beragam aktifitas sosial ini bisa menjadi modal. Modal sosial bagi bangsa ini untuk menghadapi dan mengatasi pandemi. 

Mengapa banyak kelompok masyarakat yang mau ringan tangan di tengah pandemi yang mengancam? Simak diskusinya bersama para relawan kemanusiaan, epidemiolog, jurnalis Harian Kompas dan duta besar Indonesia untuk Singapura dan Vietnam.

Sejak pandemi menyerang, (mungkin) baru sekarang kita merasakan ketakutan yang terus mengancam. Virus asal Wuhan, China ini terus menggila dan menebar maut dimana-mana. Sejumlah daerah yang sebelumnya dinilai aman, saat ini sudah masuk kategori zona hitam. Sejumlah kalangan mendesak pemerintah melakukan lockdown. Pasalnya, sejumlah upaya yang sudah dilakukan pemerintah dinilai tak bisa mengendalikan pandemi. Strategi lama seperti penegakan protokol kesehatan dan pembatasan kegiatan masyarakat dianggap sudah tidak mempan.

Namun, beranikah pemerintah melakukan lockdown? simak diskusinya bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Jatim Khofifah Indarparawansa, Jubir Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi, Epidemiolog Dicky Budiman dan Inisiator Lapor Covid-19 Irma HIdayana.

Pilpres masih beberapa tahun lagi. Namun berisiknya sudah mulai terdengar sejak saat ini. Tak hanya sejumlah tokoh yang diprediksi bakal ikut kontestasi atau partai politik yang mulai sibuk menjajaki koalisi, para relawan pendukung Jokowi juga dikabarkan sudah dilobi dan diperebutkan sana sini. Para relawan Jokowi ini memang menarik hati bagi siapapun yang akan berkontestasi dalam Pilpres 2024. Pasalnya, mereka terbukti mampu mengantarkan Jokowi memenangkan Pilpres dan menjadi orang nomor satu di negeri ini selama dua kali. 

Lalu akan kemana para relawan Jokowi ini berlabuh? Simak diskusinya bersama Sekjen Seknas Jokowi Dedy Mawardi, Ketum Projo Budi Arie Setiadi, Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira dan Peneliti SMRC Saidiman Ahmad.

Pilpres 2024 masih beberapa tahun lagi. Namun, beberapa partai politik sudah menjajaki untuk membangun koalisi. Sejumlah nama tokoh pun sudah digadang-gadang bakal berlaga dalam pesta lima tahunan ini. Tak hanya deretan nama yang diprediksi bakal berkontestasi, sejumlah partai politik juga dah mulai menjajaki koalisi. 

Indonesia masih berjibaku menghadapi pandemi. Namun para elite politik sudah ribut membangun koalisi guna menyiapkan kontestasi. Mengapa partai politik sudah sibuk bicara Pilpres dan koalisi? Simak diskusinya bersama Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Ketua Bappilu Partai Golkar Maman Abdurahamn, Politisi PDIP Efendy Simbolon dan pengamat politik Burhanudin Muhtadi

Kisruh di tubuh KPK yang dipimpin Komjen Pol Firli Bahuri, tak kunjung usai. Kisruh itu berpotensi melebar. Sejumlah lembaga terlibat atau dilibatkan, seperti Komnas HAM dan Ombusman, serta Ormas keagamaan. 

Asal muasal kisruh adalah revisi UU KPK yang terlalu dipaksakan. Revisi yang ditolak publik, tanpa partisipasi publik, diajukan sejumlah anggota DPR dan disetujui Pemerintah itu menjadi titik awal pelemahan KPK. Pelemahan atau penguatan KPK memang jadi perdebatan tak kunjung usai. 

Presiden Joko Widodo perlu bertindak cepat membentuk tim independen untuk menyelesaikan kisruh di KPK. Inilah Opini Budiman (OB) “Tok! Pegawai KPK Resmi Jadi ASN”

#opinibudiman #TWKKPK

Berbagai upaya dilakukan beragam kalangan guna ‘menyelamatkan’ KPK. Puluhan guru besar dari berbagai perguruan tinggi turun gunung mengkritik proses alih status pegawai KPK dan TWK yang dinilai bermasalah. Agamawan juga tak mau ketinggalan mendesak Presiden Jokowi turun tangan. Sutradara dan seniman juga turun gelanggang membuat karya dan pameran guna melawan upaya pelemahan.

Mengapa banyak kelompok masyarakat yang tergerak untuk menyelamatkan KPK? Simak diskusinya bersama sutradara dan jurnalis Dandhy Laksono, Seniman Anang Saptoto, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, Anggota Koalisi Guru Besar Antikorupsi Profesor Sulistyowati Irianto, Guru Besar Politik Mochtar Pabotinggi dan Politisi PDIP Masinton Pasaribu dan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam.

KPK akhirnya menyingkirkan 51 dari 75 pegawainya yang dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan. Keputusan ini mengabaikan arahan Presiden Jokowi yang meminta hasil TWK tak dijadikan dasar untuk memecat para pegawai KPK. Namun, arahan tinggal arahan. Faktanya, KPK dengan sokongan sejumlah lembaga dan kementerian tetap menyingkirkan orang-orang yang dianggap sebagai tulang punggung KPK ini.

Kenapa KPK membangkang terhadap arahan Jokowi? Simak diskusinya bersama Ketua WP KPK Yudi Purnomo, Peneliti PUKAT Zainal Arifin Mochtar, Guru Besar UIN Profesor Azyumardi Azra, Wakil Ketua BKN Supranawa Yusuf dan Anggota Komisi III Arsul Sani.

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terus menuai kritik dan kecaman. ‘Screening’ ala Orde Baru dengan dalih alih status kepegawaian tersebut dinilai sebagai upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kecurigaan tersebut semakin menguat ketika 75 pegawai yang dinilai memiliki integritas, kritis dan banyak menangani kasus besar dinyatakan tak lulus.

Sebelumnya, berbagai cara untuk melemahkan KPK terus dilakukan mulai dari kriminalisasi pimpinan dan pejabat KPK, teror dan intimidasi hingga revisi UU anti korupsi. Dipilihnya Firli Bahuri sebagai ketua KPK juga dinilai sebagai bagian dari upaya menggembosi lembaga antirasuah ini. Benarkah TWK hanya akal-akalan untuk menggembosi KPK? Dan Akankah KPK tinggal nama? 

Simak diskusinya bersama Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, pegawai KPK Tata Khoiriyah, Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian, Aktivis antikorupsi Bivitri Susanti dan mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif