SUARA PALMERAH

Isu masa jabatan presiden tiga periode kembali mencuat. Kali ini dihembuskan oleh mantan Ketua MPR Amin Rais, yang mencurigai adanya skenario dari rezim yang berkuasa untuk mengamandemen UUD 1945 sehingga masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Isu ini memicu perdebatan. Dari sudut pandang peta politik, mayoritas anggota DPR --yang mengomposisi sebagian besar anggota MPR-- memang merupakan pendukung Presiden Jokowi. Namun yang menarik, siapa sebenarnya yang diuntungkan dengan wacana masa jabatan presiden tiga periode ini? Inilah Opini Budiman (OB) “Isu Presiden 3 Periode, Siapa Diuntungkan?”

#presiden3periode #opinibudiman #satumejatheforum

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden kembali mencuat. Setelah sekian lama tenggelam, isu ini kembali muncul ke permukaan. Isu ini langsung menuai kecaman. Baik dari para pendukung Jokowi maupun kubu oposisi. Jokowi juga buru-buru menyampaikan klarifikasi. Ia menegaskan tak berniat dan berminat memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode. 

Mengapa isu perpanjangan masa jabatan presiden kembali mencuat? Siapa sebenarnya yang memainkan isu ini dan apa kepentingannya? Simak diskusinya bersama politisi PDIP Masinton Pasaribu, Deklarator KAMI Muhammad Said Didu, Ketua Umum Jokowi Mania Immauel Ebennezer dan pengamat politik LIPI Siti Zuhro  

Guru besar hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D., tak kalah berjiwa muda dibanding remaja zaman sekarang. Di balik kesibukannya sebagai rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, guru besar termuda sepanjang sejarah FH UI ini --diraih pada usia 36 tahun-- gemar bermain TikTok. Kegemarannya terhadap break dance dan olahraga body building kerap menghiasi postingan TikTok sang profesor.

Dalam edisi perdana talkshow Back to BDM, Prof Hik --begitu sapaannya-- mengisahkan pilihan jalan hidupnya yang terinspirasi oleh almarhum Prof. Mochtar Kusumaatmadja. Simak pula analisisnya terhadap berbagai isu yang terjadi di kancah nasional hingga internasional.

#backtobdm #hikmahantojuwana

Kepala KSP Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa. KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara ini merupakan puncak dari upaya menggulingkan Agus Harimurti Yudhoyono. Keterlibatan Moeldoko dalam pusaran konflik Partai Demokrat memicu banyak spekulasi. Ada yang menduga ia ‘main’ sendiri. Namun ada juga yang curiga ada keterlibatan Presiden Jokowi.

Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari konflik di tubuh Partai Demokrat? Mengapa Presiden Jokowi terkesan membiarkan manuver Moeldoko? Simak diskusinya bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian, Jubir Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang Mohammad Rahmad, Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng dan Pengamat Politik Burhanudin Muhtadi 

Skandal korupsi dan salah urus menerpa sejumlah perusahaan asuransi. Korupsi di dua asuransi milik pemerintah, Jiwasraya dan Asabri, ditaksir merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah. Belakangan, tercium pula skandal korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Di luar asuransi plat merah, AJB Bumiputera 1912 yang bersifat mutual juga menghadapi persoalan salah urus.

Pelaku dalam kasus-kasus itu ada yang telah telah divonis, ada yang masih diproses hukum, dan ada pula yang belum tersentuh. Namun, dibalik proses hukum dan perdebatan tentang kerugian negara dalam kasus-kasus tersebut, terdapat para nasabah yang menjerit untuk mendapatkan hak mereka. Kini saatnya pemerintah, otoritas jasa keuangan, dan wakil rakyat mendengar jeritan para nasabah yang telah dirugikan, dan segera menemukan solusi atas nasib mereka. Inilah Opini Budiman (OB) “Jeritan Nasabah Dibalik Skandal Asuransi”.

#opinibudiman #jiwasraya #asabri #bumiputera1912

KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai tersangka. Nurdin ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp 2 Miliar. Kasus ini cukup mengejutkan. Pasalnya, ia dinilai sebagai pejabat yang bersih dari praktek korupsi. Tokoh dan sosok yang dianggap anti korupsi ternyata tak bebas dari korupsi. 

Mengapa tokoh antikorupsi bisa terjerat kasus korupsi?  Simak diskusinya bersama peneliti PUKAT Zainal Arifin Mochtar, Koordinator SPAK Sulsel Ema Husaini, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, pakar otda Djohermansyah Djohar dan anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Jamil    

Pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda revisi UU Pemilu dan UU Pilkada. Artinya, pilkada serentak berikutnya baru akan dilaksanakan pada November 2024. Dengan demikian, pada tahun 2022 dan 2023, akan ada kekosongan jabatan gubernur pada 24 provinsi karena berakhirnya masa jabatan gubernur definitif. Kekosongan tersebut akan diisi oleh para pejabat yang ditunjuk pemerintah pusat, yang notabene tidak memiliki mandat demokrasi dari rakyat. Situasi ini akan penuh dengan resiko mengingat 2022 dan 2023 merupakan tahun politik menjelang Pilpres 2023. Inilah Opini Budiman (OB) “Revisi UU Pemilu Ditunda, Apa Dampaknya?”

#opinibudiman #satumejatheforum #pilkada #revisiUUPemilu

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menargetkan, pada perayaan 17 Agustus mendatang Indonesia bebas dari Covid-19. Target ini dinilai tidak realistis jika melihat penanganan pandemi saat ini. Pasalnya, pemerintah dinilai lamban dalam menangani pandemi, mulai dari soal testing dan tracing hingga tidak optimalnya berbagai kebijakan pembatasan. Vaksinasi yang digadang-gadang bisa menjadi salah satu cara mengendalikan pandemi Covid-19 juga masih jauh dari menggembirakan.

Dengan melihat kondisi tersebut mungkinkah Indonesia bisa bebas dari Covid pada 17 Agustus tahun ini? simak diskusinya bersama Jubir Vaksin Kemenkes dr. Siti Nadia Tarmizi, Komunikasi Publik Satgas Covid-19 Hery Trianto, Tenaga Ahli Utama KSP dr. Brian Sri Prahastuti, Epidemiolog Dicky Budiman dan Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay

Anjloknya indeks demokrasi Indonesia disebabkan kebebasan sipil yang masih terancam. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) dinilai sebagai pangkal masalahnya. Undang-undang tersebut berisikan pasal-pasal karet yang membuat kelompok-kelompok masyarakat dengan mudah membuat laporan polisi dengan mengatasnamakan kelompok lain. Sehingga publik pun menjadi takut menyuarakan pendapat.

Apakah pernyataan Presiden Jokowi yang ingin merevisi UU ITE hanya berhenti sebagai sebuah pernyataan politik? Ada sejumlah langkah yang bisa diambil agar pernyataan tersebut terwujud menjadi tindakan politik. Inilah Opini Budiman (OB) “Menanti Revisi UU ITE”.

#opinibudiman #UUITE #satumejatheforum

Tak ada angin tak ada hujan, Presiden Jokowi tiba-tiba minta dikritik. Ia meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik. Pernyataan Jokowi ini dinilai bertolak belakang dengan kondisi kebebasan berekspresi dan kualitas demokrasi Indonesia belakangan ini. Pasalnya, banyak aktivis dan tokoh yang aktif mengkritik pemerintah malah ditangkap dan ditahan.

Kenapa tiba-tiba Jokowi minta dikritik? Simak diskusinya bersama mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, Tenaga Ahli Utama KSP Ade Irfan Pulungan, Deklarator KAMI Muhammad Said Didu dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi