SUARA PALMERAH

Dua pekan jelang lebaran, pasar Tanah Abang dan sejumlah pusat perbelanjaan diserbu pengunjung dan memicu kerumunan. Kondisi ini dikritik banyak kalangan karena dikhawatirkan akan memicu klaster baru dan menambah panjang daftar kasus positif Covid-19 di Indonesia. Selain Ramadan, Hari Raya Idul Fitri juga harus menjadi perhatian. Karena lalu lalang orang akan meningkat pas lebaran.

India, negara yang sebelumnya dipuji karena penanganan virus korona kini dihantan tsunami pandemi. Acara keagamaan dituding menjadi biang keladi tsunami Covid-19 di negara ini. Akankah Indonesia bernasib sama dengan India? Simak diskusinya bersama Wagub DKI Jakarta Riza Patria, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dan Juru Bicara Satgas Covid-19 Hery Trianto 

Kekecewaan publik pada KPK kian menjadi-jadi. Berbagai skandal operasi pemberantasan korupsi telah mengecewakan hari rakyat. Akademi dan tokoh anti korupsi Universitas Gadjah Mada Zaenal Arifin Mochtar menyerukan KPK hasil revisi UU sebaiknya dibubarkan saja.

Tren pelemahan KPK pascarevisi kian nyata. Buronan kasus korupsi BLBI, Sjamsul Nursalim, dihentikan penyidikannya oleh KPK, padahal Sjamsul sama sekali tidak pernah mau memenuhi panggilan KPK.

Seruan pembubaran KPK boleh jadi cermin frustrasi masyarakat sipil. Mengembalikan KPK dengan misi sucinya adalah tugas bersama bangsa jika ingin bebas dari korupsi.

Kini, publik berharap pada Mahkamah Konstitusi. Sejak 2018, uji materi UU KPK hasil revisi diadili di MK. Namun sampai sekarang putusan MK itu belum juga turun. Apakah MK juga kehilangan progresivitasnya dalam memberantas korupsi?

#KPK #revisiUUKPK #opinibudiman

53 patriot bangsa gugur saat menjalankan tugas. Mereka terkubur bersama tenggelamnya Kapal Republik Indonesia (KRI) Nanggala-402. Kapal selam asal Jerman ini ditemukan dengan kondisi terbelah menjadi tiga bagian. Tragedi ini harus menjadi bahan evaluasi terkait kondisi alutsista TNI. Modernisasi dan peremajaan alutsista harus menjadi prioritas agar kecelakaan tak kembali terjadi. 

Benarkah KRI Nanggala tenggelam karena faktor alam bukan karena tak laik dioperasikan? Simak diskusinya bersama mantan KSAL Ade Supandi, Anggota Komisi I DPR RI Efendi Simbolon, pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini dan Redaktur Senior Harian Kompas Ninok Leksono.

Isu reshuffle kabinet kembali mencuat. Presiden Jokowi dikabarkan akan mengocok ulang jajaran pembantunya. Kabar ini berembus kencang usai DPR RI merestui pembentukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Investasi. Meski perombakan kabinet ini awalnya terkait perubahan nomenklatur, namun kabarnya Jokowi juga akan menggeser dan mencopot sejumlah menteri dan kepala lembaga.

Selain terkait perubahan nomenklatur kementerian, kocok ulang jajaran menteri ini kabarnya dilakukan guna mengakomodasi masuknya PAN. Kenapa Jokowi akan merombak kabinetnya lagi? Apa benar reshuffle dilakukan guna mengakomodasi PAN? Simak diskusinya bersama Politisi PDIP Erico Sotarduga, Politisi PKB, Luqman Hakim, Politisi PKS Anis Byarwati, Pengamat politik Hurriyah dan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.

Lima hari setelah KPK menerbitkan SP3 terhadap Sjamsul Nursalim, Presiden Jokowi membentuk Satgas Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) melalui Keppres Nomo 6 Tahun 2021. Satgas ini merupakan debt collector negara untuk menagih piutang BLBI jumlahnya mencapai Rp 110 triliun.

Sejumlah langkah akan dilakukan oleh satgas untuk menagih piutang BLBI kepada 48 obligor melalui jalur hukum, termasuk gizjeling atau penyanderaan/paksa badan. Sejumlah kerumitan bisa terjadi lantaran belum adanya UU Perampasan Aset yang bisa menjadi landasan kuat bagi kerja-kerja Satgas BLBI. Inilah Opini Budiman (OB) “Benang Kusut Penyelesaian BLBI”.

#BLBI #satgasBLBI #opinibudiman #OB

Pemerintah membentuk Satgas BLBI. Tim ini dibentuk guna menagih uang negara yang dikemplang para obligor BLBI. Pembentukan Satgas dilakukan karena upaya mengejar para pengemplang dana BLBI secara pidana dinilai selesai setelah putusan MA terkait kasus Syafruddin Arsyad Temenggung. Namun langkah Jokowi ini menuai kritik. Pemerintah diminta tak memukul rata penanganan kasus BLBI. Satgas ini juga dinilai hanya gimik politik guna menenangkan publik usai SP3 kasus BLBI.

Benarkah Satgas BLBI hanya gimik politik semata? Simak diskusinya bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dan Pakar TPPU Yenti Ganarsih.

Agus Harimurti Yudhoyono [AHY] bisa bernafas lega, usai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara. Namun, kubu KLB tak menyerah. Mereka menggugat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2020 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apa langkah AHY guna merapatkan barisan usai putusan Kemenkumham dan bagaimana strateginya menghadapi manuver kubu seberang? Simak wawancara ekslusif jurnalis senior Harian Kompas Budiman Tanuredjo dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Tak berlebih jika ada yang menjuluki Hendardi sebagai “godfather” aktivis. Ketua Badan Pengurus Setara Institue ini telah begitu lama terjun memperjuangkan keadilan. Sejak zaman Orde Baru ia telah mempertaruhkan nyawa demi hak asasi orang-orang yang ditindas rezim. Saat itu, berbagai cara dilakukannya dalam perjuangan kemanusiaan, bahkan sampai memiliki banyak identitas demi keselamatan dirinya.

Dalam episode Back to BDM kali ini, Hendardi menceritakan kisahnya sebagai pegiat HAM saat pergolakan Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh, Timor Timur, hingga penculikan para aktivis. Ia juga berkomentar soal kritik yang ramai dilontarkan para aktivis kepada Pansel Capim KPK 2019-2023 dimana ia menjadi anggota.

#backtoBDM #hendardi #godfatheraktivis

Pilpres 2024 ibarat tarung bebas karena tidak ada calon petahana. Presiden Jokowi, yang berdasarkan kontitusi tidak memungkinkan untuk kembali berkontestasi, juga telah menyatakan tidak berminat dan berniat untuk menjadi presiden tiga kali.

Inilah yang membuat manuver di kalangan pimpinan partai politik mulai ramai. Sebut saja Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, dan kemudian dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut memunculkan gagasan konvensi bersama untuk menemukan capres di 2024. Inilah Opini Budiman “Tarung Bebas Pilpres 2024”.

#pilpres2024 #pilpres #opinibudiman #satumejatheforum

Rencana pemerintah melakukan impor beras menuai kritik dan polemik. Selain dinilai tak berpihak pada petani, pemerintah juga dianggap tak kompak. Impor dilakukan dengan dalih ‘mengamankan’ cadangan beras nasional. Sementara Kementerian Pertanian menyatakan stok beras aman hingga selesai lebaran. Gelombang penolakan tak hanya disuarakan aktivis petani dan oposisi, namun juga partai politik anggota koalisi pendukung Jokowi. Kebijakan ini disebut ulah para pemburu rente.

Benarkah kebijakan impor beras ini hanya untuk menangguk rente? Simak diskusinya bersama Tenaga Ahli Utama KSP Dany Amrul Ichdan, Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad, Anggota Komisi IV DPR RI Ansy Lema dan Koordinator KRKP Said Abdullah.