SUARA PALMERAH

Majelis hakim pengadilan tipikor menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam kasus suap pengurusan fatwa MA untuk terpidana Djoko Tjandra. Vonis ini jauh lebih berat dari tuntutan jaksa yang hanya empat tahun penjara.

Namun yang menarik, persidangan tersebut gagal mengungkap siapa “king maker” atau sutradara di balik operasi pembebasan Djoko Tjandra, yang membuat terpidana kasus cessie Bank Bali tersebut bolak-balik antara Kuala Lumpur dan Indonesia. Isu king maker memang terkuak dalam persidangan, yang ditengarai seorang pejabat tinggi yang kerap memberi instruksi kepada Jaksa Pinangki. Namun, baik terdakwa maupun saksi tutup mulut untuk mengungkapnya. Sebenarnya, bukan tidak mungkin untuk mengungkap siapa king maker yang dimaksud. Ada sejumlah cara yang bisa dilakukan. Inilah Opini Budiman (OB) “Mengungkap ‘King Maker’ Kasus Djoko Tjandra”.

#opinibudiman #jaksapinangki #djokotjandra #satumejatheforum

Rencana revisi Undang-undang Pemilu menuai kontroversi. Presiden Jokowi dan partai politik anggota koalisi plus PAN menolak usulan Pilkada Serentak digelar pada 2022 atau 2023. Pilkada Serentak harus tetap digelar pada 2024. Kuat dugaan, ada agenda politik di balik penolakan revisi UU Pemilu, khususnya terkait normalisasi Pilkada Serentak. 

Mengapa Jokowi dan sejumlah parpol menolak revisi UU Pemilu? Simak diskusinya bersama Ketua Bappilu Partai Golkar Maman Abdurrahman, Politisi Partai Demokrat dan mantan komisioner KPU RI Andi Nurpati, Ketua DPP PDIP dan anggota Komisi II DPR RI Djarot Saiful Hidayat, Pakar Otda Profesor Djohermansyah Johan dan Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro   

Tawar-menawar politik saat ini sedang terjadi di Parlemen terkait revisi UU Pemilu yang merupakan inisiatif DPR dan telah masuk dalam Prolegnas 2021. Adalah jadwal pelaksanaan pilkada yang menjadi perdebatan. Berdasarkan UU Pemilu yang kini berlaku, pilkada berikutnya akan dilaksanakan pada 2024, bersamaan dengan pilpres dan pileg.

Namun, melalui revisi UU Pemilu, sejumlah parpol menginginkan pilkada dilaksanakan pada 2022 dan 2023 dengan sejumlah alasan. Suara parpol koalisi pemerintah bahkan terbelah.

Tarik-menarik politik terjadi lantaran hal ini dikaitkan dengan kepentingan pencapresan pada 2024. Maklum, sejumlah nama yang disebut-sebut potensial maju pada Pilpres 2024 kini adalah kepala daerah yang akan habis masa jabatannya pada 2022-2023. Tak hanya itu, tarik menarik juga terjadi terhadap ambang batas presiden, ambang batas parlemen, dan sistem pemilu. Inilah Opini Budiman (OB) “Tarik-menarik Politik di Balik Revisi UU Pemilu”.

#opinibudiman #UUPemilu #pilkada #satumejatheforum

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dianggap gagal. Program yang digelar sejak 11 Januari 2021 ini tak mampu menekan penularan virus corona. Sebaliknya, angka kasus positif Covd-19 justru melonjak tajam. Kondisi ini membuat wacana lockdown atau karantina wilayah kembali mengemuka. Simak perbincangannya bersama Tenaga Ahli Utama KSP Dany Amrul Ichdan, Dewan Pakar IAKMI Agustin Kusumayati, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dan Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad

Gagasan Kapolri untuk menghidupkan kembali Pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa memicu kontroversi. Pada 1998, Pam Swakarsa dibentuk untuk menghadang gerakan demonstrasi mahasiswa. Bentrokan pun terjadi. Kini, memori kolektif publik mengenai Pam Swakarsa adalah kekerasan.

Namun, pemerintah dan Polri menyebut Pam Swakarsa saat ini berbeda dengan masa orde baru. Pam Swakarsa telah diatur dalam UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 serta Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020.

Bagaimanapun, ada kesenjangan pemahaman antara perspektif legalitas Pam Swakarsa dengan perspektif publik yang traumatis. Inilah Opini Budiman (OB) “Sentimen Negatif Pam Swakarsa”.

#opinibudiman #pamswakarsa #satumejatheforum

Isu Pam Swakarsa kembali mencuat. ‘Barang lama’ ini kembali ramai diperbincangkan usai dilontarkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Rencana Polri ini menuai kritik dan penolakan dari sejumlah kalangan. Pasalnya, Pam Swakarsa dinilai akan memicu munculnya kelompok-kelompok intoleran yang suka main hakim sendiri dan akrab dengan kekerasan. Alih-alih menjaga ketertiban dan keamanan, Polri dinilai hendak merawat ketakutan masyarakat karena trauma dengan sepak terjang kelompok ini pada gerakan Reformasi 1998. Simak diskusinya bersama Karo Penmas Div Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto, Aktivis '98 Savic Ali dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti   

Komjen Listyo Sigit Prabowo direstui DPR untuk menjadi kapolri secara aklamasi. Uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Listyo di Komisi III DPR berjalan mulus. Hampir tidak ada suara kritis yang diajukan terhadap Komjen Listyo.

Di hadapan Komisi III DPR, Komjen Listyo menyajikan makalah Transformasi Menuju Polri yang Presisi. Ada empat transformasi yang akan dilakukan, yang mencakup organisasi, operasional, pelayanan publik, dan pengawasan. Visi dan misi yang dibawa Komjen Listyo merupakan transformasi dan reformasi besar di tubuh kepolisian. Namun, yang menjadi pekerjaan besar adalah bagaimana membumikannya. Inilah Opini Budiman (OB) "Visi Transformasi Kapolri Baru, Bagaimana Membumikannya?".

#kapolri #kapolribaru #opinibudiman #satumejatheforum #transformasipolri

Presiden Jokowi akhirnya memilih Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri. Pemilihan Listyo memicu pro dan kontra. Selain masih terbilang muda, alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 ini dinilai tak memiliki prestasi gemilang. Selain itu, perwira ini juga bukan lulusan terbaik Akpol. Kuat dugaan, Jokowi memilih Listyo karena faktor kedekatan. Pasalnya, Listyo pernah menjadi Kapolres Surakarta saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota di sana. Selain itu, ia juga pernah menjadi ajudan Jokowi.

Presiden Joko Widodo telah mengajukan nama Komjen Listyo Sigit Prabowo kepada DPR sebagai calon kapolri menggantikan Jenderal Idham Aziz. Seperti halnya saat memilih Tito Karnavian, Presiden kali ini juga memilih sosok yang lebih muda sebagai Tribrata 1. Komjen Listyo merupakan lulusan Akpol tahun 1991. Ini berarti dia akan melangkahi sebagian besar komjen yang rata-rata lulusan 1988-1989.

Jika terpilih, Komjen Listyo yang kini berusia 51 tahun akan memiliki waktu yang panjang sebagai kapolri, yakni hingga tahun 2028. Tantangan bagi Kapolri baru tidak lah ringan untuk mewujudkan organisasi Polri yang bersih, profesional, humanis, dan merawat demokrasi. Lantas, apa saja tantangan tersebut? Inilah OB (Opini Budiman) "Tantangan Kapolri Baru".

#opinibudiman #satumejatheforum #kapolri #calonkapolri 

Rabu, 13 Januari 2021 vaksinasi mulai dilakukan. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang divaksin. Meski sudah mulai dilaksanakan, masih ada sejumlah kalangan yang meragukan bahkan menolak divaksin. Tantangan lainnya terkait ketersediaan vaksin. Sementara penularan virus corona masih menggila.  Mampukah vaksin menahan laju dan menghentikan pandemi Covid-19? Akankah target herd immunity bisa tercapai di tengah keterbatasan vaksin dan masih adanya penolakan? Demikian penjelasan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Satu Meja The Forum