SUARA PALMERAH

Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri akhirnya membongkar nama-nama yang terlibat dalam kasus Joko Tjandra. Diantaranya, Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin.

Kasus Joko Tjandra berbau politik, karena melibatkan banyak polisi dan politisi. Pernyataan mantan kadiv hubungan internasional Polri ini bisa jadi jalur masuk untuk membongkar mafia hukum di jalur penegak hukum dan jalur politik. 

Lalu, akan berujung dimana "nyanyian"Napoleon ? akankah ada pejabat publik yang ikut terseret lagi ?

Melalui Suara Palmerah, Inilah Opini Budiman !

#satumejatheforum #suarapalmerah #jokotjandra #bongkar #polisi #hukum #korupsi #koruptor #napoleonbonaparte #kompastv #kompas #jakarta #aiman #indonesia

KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Rabu, 25 November 2020 dini hari sekitar pukul 01.00 WIB. Penangkapan ini terjadi di Bandara Soekarno Hatta.     Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron membenarkan adanya penangkapan atau operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat negara di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).   

Penangkapan ini membuat sejumlah pihak menilai KPK masih bertaji, namun sebagian pihak lagi menyebut ini adalah ujian bagi KPK. Lantas, benarkah KPK masih bertaji ? dan bagaimana efek politik yang ditimbulkan bagi Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto ?

Narasumber

1. Zainal Arifin Mochtar - Pegiat Anti Korupsi

2. Egi Primayogha - Peneliti ICW

3. Adi Prayitno - Pengamat Politik

4. Masinton Pasaribu - Politisi PDI Perjuangan

#satumejatheforum #suarapalmerah #kompastv #kompas #KPK #Menteri #EdhyPrabowo #Korupsi #Lobster #Benur #Prabowo #Jokowi

Pencopotan dua Kapolda, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi menjadi sorotan. Pencopotan ini adalah imbas dari acara Rizieq Shihab di Petamburan dan Megamendung yang melanggar protokol kesehatan.  Namun ada spekulasi berkembang, bahwa pencopotan ini terkait dengan bursa pengganti Kapolri yang sudah di depan mata. 

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz memang pernah mengatakan, bahwa bursa Kapolri akan terus menghangat jelang sisa waktu pensiun dirinya di Januari mendatang. Rivalitas antar Jenderal di Kepolisian pasti akan terjadi termasuk, upaya untuk unjuk diri dan unjuk kemampuan. Sejumlah kandidat banyak yang berpeluang menjadi Kapolri, sederet persyaratan  juga dipertimbangkan, namun sosok yang bisa menjaga sinergitas antara TNI-Polri juga sangat penting. Ini mengingat bentrokan kecil antara polisi dan TNI kerap terjadi belakangan ini.  

Lalu, benarkah pencopotan Kapolda adalah strategi jelang pensiunnya Kapolri? dan siapakah yang berpeluang menduduki kursi Tri Brata 1 ?

Melalui Suara Palmerah, Inilah Opini Budiman !

Tragedi semanggi tetaplaj jadi catatan hitam dalam sejarah Indonesia. 14 November 1998, 5 mahasiswa tewas ditembak aparat di kawasan semanggi. Para demonstran adalah mereka yang menolak sidang istimewa MPR karena dianggap sebagai bagian dari rezim orde baru. 

Peristiwa ini kemudian masuk dalam nawacita pertama Presiden Jokowi untuk bisa mengungkap fakta. Namun, setelah 22 tahun dan juga hingga Presiden Jokowi  menjabat dua periode, kasus tragedi semanggi tak juga muncul titik terangnya. Padahal, kekuatan politik mayoritas begitu kuat dan berkuasa.  Kenapa begitu lama ?

Hingga kini, publik masih menanti janji Presiden Jokowi. 

Melalui Suara Palmerah, Inilah Opini Budiman ! 

#jokowi #semanggi #tragedisemanggi #janji #politik #hakasasi #ham #satumejatheforum #suarapalmerah #jakarta #indonesia #kompas #kompastv

Pemerintah berencana melakukan vaksinasi Covid-19 pada minggu ketiga  bulan Desember tahun ini. Kandidat vaksin Covid-19 yang bakal digunakan  pemerintah adalah Sinovac, vaksin yang diimpor dari China. Pemerintah  menyatakan, saat ini mereka tengah melakukan uji klinis fase ketiga  terhadap vaksin tersebut.    

Awalnya, pemerintah berencana melakukan vaksinasi pada bulan November  2020. Namun rencana itu diundur. Pemerintah beralasan, Badan Pengawas  Obat dan Makanan (BPOM) memerlukan waktu untuk menerbitkan Emergency Use  Authorization (EUA). Hal ini penting guna menjamin keamanan vaksin yang  akan digunakan.  

Bagaimana kesiapan pemerintah terkait rencana vaksinasi Covid-19? Apakah  ada kemungkinan diundur lagi? Vaksin mana yang akan digunakan? Berapa  orang yang ditargetkan akan divaksinasi dan sampai kapan? Apa benar  vaksin tak mampu menangkal penyebaran dan penularan virus corona? Jika  iya, apa yang mesti dilakukan pemerintah guna mengendalikan pandemi? 

NARASUMBER:

• Dr ADIB KHUMAIDI SpOT – KETUA TIM MITIGASI PB IDI & KETUA TERPILIH PB IDI

• BAMBANG HERIYANTO – CORPORATE SECRETARY BIO FARMA

• Dr. BRIAN SRI PRAHASTUTI - TENAGA AHLI UTAMA KSP

• PROF. KUSNANDI RUSMIL - KETUA TIM RISET UJI KLINIS VAKSIN COVID-19 UNPAD

#Jokowi #vaksin #pandemi #corona #dokter #jakarta #indonesia

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 sudah di depan mata. Awal bulan depan, warga di 270 daerah akan memilih kepala daerahnya. Indonesia Corruption Watch menduga, ada kepentingan cukong atau pemilik modal di balik keputusan pemerintah dan DPR menggelar pilkada di tengah pandemi yang belum sepenuhnya terkendali.    

Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan sekitar 82 persen kepala daerah didanai sponsor mengkonfirmasi kecurigaan tersebut.    Mahalnya ongkos politik dituding menjadi pemicu maraknya cukong di Pilkada. Kandidat harus menggelontorkan dana besar agar bisa berlaga dan memenangkan pilkada.    Mulai dari mahar politik, belanja logistik, mendanai mesin parpol, tim sukses, relawan, lembaga survei hingga konsultan politik. Dana yang dibutuhkan lebih besar lagi jika kandidat melakukan politik uang.     

Sejauhmana peran para cukong di dalam Pilkada? Apa benar mereka berperan penting dalam pemenangan kandidat? Apa dampak dari sepak terjang cukong di Pilkada?    Apa yang mesti dilakukan agar bisa terlepas dari jerat para pemburu rente ini?

NARASUMBER

1. NURUL GHUFRON - WAKIL KETUA KPK

2. DJOHERMANSYAH DJOHAR - PAKAR OTONOMI DAERAH

3. ALMAS SJAFRINA  - PENELITI ICW

4. ILHAM SAPUTRA - KOMISONER KPU

5. KASTORIUS SINAGA - STAFSUS MENDAGRI

#DEMOKRASI #PILKADA #JOKOWI #CUKONG #MAHAR #KORUPSI #POLITIK #HUKUM #PANDEMIC #CORONA

Pemilu Presiden masih empat tahun lagi, dan usia pemerintahan Jokowi-Maruf Amin pun baru memasuki tahun pertama. Namun, sinyal manuver menuju pemilu 2024 mulai tampak. Politisi PDI Perjuangan Darmadi Durianto menyebut agar Presiden Jokowi mencopot menteri yang sudah bermanuver politik untuk pemilu 2024. 

Entah semata hanya sekadar mendesak reshuffle ataukah memang bacaan politisi PDI Perjuangan tersebut adalah benar. Bangsa ini sejujurnya masih punya PR besar untuk mengendalikan covid yang berdampak pada resesi ekonomi. Darmadi mengatakan tidak menutup kemungkinan ada manuver yang dilakukan oleh para pembantu presiden. 

Survei Indikator politik Indonesia merilis, ada tiga nama besar yang berpeluang maju di 2024 nanti. Pertama ada Ganjar Pranowo (18,7%), Prabowo Subianto (16,8%) dan Anies Baswedan (14,4%). Burhanudin mengatakan Ganjar selalu yang teratas dalam survei tiga tahun terakhir.

Benarkah ada menteri yang tengah bermanuver dan mempersiapkan diri untuk pemilu 2024? 

Melalui Suara Palmerah, Inilah Opini Budiman !

#jokowi #presidenjokowi #menteri #politik #2020 #2024 #pemilu #capres #indonesia #pandemic #covid-19 

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, lima puluh persen lebih responden sepakat bahwa apparat makin semena-mena dalam menangkap warga yang pandangan politiknya tak sejalan dengan pemerintah. Sementara hampir lima puluh persen responden setuju bahwa warga makin takut menyampaikan uneg-unegnya. Hasil survei ini seolah menguatkan hasil jajak pendapat Litbang Kompas, dimana publik menyoroti kebebasan berpendapat yang dibatasi di era pemerintahan Jokowi.

Hasil survei dan jajak pendapat tersebut seolah memotret kondisi kebebasan berpendapat dan berekspresi saat ini. Langkah publik untuk menyampaikan aspirasi dengan melakukan aksi demonstrasi dibatasi. Sementara, upaya mengkritisi dan mengoreksi kebijakan pemerintah melalui dunia maya atau media sosial juga ditekan. Penangkapan yang dilakukan terhadap sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) juga dianggap sebagai upaya pembungkaman.

Apa benar kebebasan berpendapat saat ini tersumbat? Apa benar saat ini rakyat takut menyampaikan pendapat dan kritik? Mengapa banyak aktivis dan oposisi yang ditangkap?

1. JOHNNY G PLATE  -  MENKOMINFO

2. JALESWARI PRAMODHAWARDHANI - DEPUTI V KSP

3. USMAN HAMID - DIREKTUR EKSEKUTIF AMNESTY INTERNATIONAL INDONESIA

4. BURHANUDDIN MUHTADI

#jokowi #presidenjokowi #menteri #politik #2020 #2024 #pemilu #capres #indonesia #pandemic #covid-19 

Satu tahun sudah Presiden Joko Widodo  KH Maruf Amin memimpin negeri ini. Banyak peristiwa politik dan ekonomi mewarnai tahun pertama periode kedua kepemimpinan Jokowi.    Berbeda dengan periode sebelumnya, periode kedua ini Jokowi banyak menghadapi aksi protes dan demonstrasi.

Di awal pemerintahan, Jokowi dihadapkan dengan gelombang aksi unjuk rasa menolak revisi sejumlah UU, salah satunya UU KPK dan KUHP. Aksi serupa kembali terjadi. Ribuan orang di berbagai kota turun ke jalan memprotes pengesahan Undang Undang Cipta Kerja. Satu tahun pemerintahan Jokowi juga banjir dengan kritik terkait menguatnya oligarki, menyusutnya demokrasi serta ancaman terhadap kebebasan berekspresi.    Serangan terhadap kebebasan berekspresi terus terjadi. Metode serangan dilakukan lewat peretasan, intimidasi, doxing, dan penyiksaan di ruang cyber. Juga penangkapan dan penahanan.    Satu tahun pemerintahan Jokowi juga diwarnai dengan resesi ekonomi. Pandemi covid-19 yang tak kunjung berhenti merontokkan ekonomi dan memicu terjadinya resesi.    

Bagaimana kinerja Jokowi  KH Maruf Amin di tahun pertama? Apa benar Indonesia mengalami defisit demokrasi? Apa benar kebebasan berekspresi makin terancam? Mampukah Jokowi membawa Indonesia keluar dari resesi ekonomi?

NARASUMBER

1. MAHFUD MD - MENKO POLHUKAM

2. FADJROEL RACHMAN - JUBIR PRESIDEN

3. M QODARI - DIREKTUR EKSEKUTIF INDO BAROMETER

4. BHIMA YUDHITIRA - EKONOM INDEF

5. ASFINAWATI - KETUA YLBHI

#POLITIK #JOKOWI #OMNIBUSLAW #UUCIPTAKER #UUCIPTAKERJA #DEMONSTRASI #DEMOKRASI #JOKOWI #PANDEMI #COVID19 #INDONESIAMAJU