SUARA PALMERAH

Resesi sudah di depan mata. Virus Corona yang terus menggila membuat ekonomi banyak negara merana, termasuk Indonesia. Krisis ini akan berdampak kemana-mana. Tak hanya ekonomi namun juga bisa merembet ke konflik sosial hingga krisis politik. Banyak orang akan kehilangan pekerjaan dan kehilangan pendapatan. Hal ini akan memicu meningkatnya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan.

Sejumlah ekonom menyebut, kondisi ekonomi saat ini jauh lebih berat dari krisis tahun 1998. Pasalnya, krisis pada 1998 hanya berdampak pada sejumlah sektor. Sementara krisis ekonomi yang terjadi saat ini menghantam semua sektor. Bahkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang pada 1998 menjadi tulang punggung ekonomi, saat ini ikut rontok dihajar pandemi.

Dampak ekonomi yang buruk dapat menimbulkan kekacauan sosial akibat adanya kesenjangan sosial. Ketidaksiapan pemerintah menangani pandemi dapat dijadikan alasan menciptakan krisis politik kepada pemerintahan yang sedang berjalan. Kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi bisa terjun bebas. Situasi ini rentan dipolitisasi oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah dan memiliki ‘dendam politik’ terhadap Jokowi.

Benarkah Indonesia akan masuk jurang resesi? Apa benar kondisi ekonomi saat ini jauh lebih buruk dari krisis ekonomi pada 1997/1998? Apa saja dampak buruk dari resesi ini? Lalu apa yang mesti dilakukan pemerintah guna mengantisipasi dampak buruk resesi?

NARASUMBER

1. BUDI GUNADI SADIKIN - KETUA SATGAS PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

2. NUSYIRWAN SOEJONO - KETUA DPP PDIP

3. NAJIB AZCA - SOSIOLOG UGM

4. EMIL SALIM - EKONOM

Lanskap dunia yang berubah mempengaruhi tren politik di Indonesia. Gelombang digital di segala lini mengubah pola komunikasi. Dunia yang makin digital menghadirkan buzzer dan influencer. Namun, kehadiran entitas baru dalam demokrasi ini menuai kontroversi. Apakah kehadirannya baik bagi demokrasi atau sebaliknya menjadi residu dan menggerogoti sistem demokrasi.

Tak hanya buzzer dan influencer. Maraknya aksi peretasan juga menjadi batu uji bagi demokrasi. Aksi ini dinilai mengancam kebebasan berpendapat dan berekpresi yang menjadi prasyarat utama demokrasi. Serangan digital ini juga dianggap sebagai upaya pembungkaman terhadap kritik. Padahal, seperti juga kebebasan berekspresi, kritik juga menjadi prasyarat demokrasi karena menjadi penanda adanya partisipasi publik.

Lalu bagaimana sebenarnya nasib demokrasi kita setelah 75 tahun merdeka? Apa benar maraknya peretasan menjadi ancaman bagi demokrasi? Lalu bagaimana dengan buzzer dan influencer. Apakah ini tren politik atau hanya residu demokrasi?

NARASUMBER

1. ASFINAWATI - KETUA YLBHI

2. DONNY GAHRAL ADIAN - TENAGA AHLI UTAMA KSP

3. AZYUMARDI AZRA - GURU BESAR UIN SYARIF HIDAYATULLAH

4. IGNATIUS HARYANTO - DOSEN KOMUNIKASI UMN

PERISTIWA KEBAKARAN GEDUNG KEJAKSAAN AGUNG PADA 22 AGUSTUS 2020, MENGGEMPARKAN PUBLIK. BUKAN KALI PERTAMA, GEDUNG KEJAKSAAN AGUNG TERBAKAR. MENURUT CATATAN HARIAN KOMPAS, SETIDAKNYA 3 KALI GEDUNG TERSEBUT TERBAKAR. YAITU PADA 9 JANUARI 1979, 23 NOVEMBER 2003, DAN TERAKHIR PADA 22 AGUSTUS 2020. LEDAKAN BOM JUGA PERNAH TERJADI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG, PADA 5 JULI 2000. ESOKNYA, 6 JULI 2000 LEDAKAN BOM KEMBALI TERJADI. BERTEPATAN DENGAN PEMERIKSAAN DJOKO TJANDRA. KALA ITU, JAKSA AGUNG MARZUKI DARUSMAN MENYEBUT, LEDAKAN BOM TERSEBUT ADALAH TEROR. 

BERKACA PADA RENTETAN PERISTIWA TERSEBUT, WAJAR JIKA PUBLIK BERSPEKULASI. SEDIKITNYA ADA DUA KASUS BESAR YANG DITANGANI KEJAKSAAN AGUNG, JIWASRAYA DAN DJOKO TJANDRA. PEMERINTAH MELALUI MENKO POLHUKAM MAHFUD MD LANGSUNG BEREAKSI UNTUK MEYAKINKAN PUBLIK GUNA MEREDAM SPEKULASI LIAR. 

TAK DAPAT DIPUNGKIRI, KEJAKSAAN AGUNG KINI TENGAH BERUPAYA MEMBONGKAR KASUS DJOKO TJANDRA YANG MELIBATKAN BRIGADIR JENDERAL PRASETIO UTOMO, JAKSA PINANGKI, ADVOKAT ANITA KOLOPAKING DAN PENGUSAHA TOMMY SUMARDI. 

LANTAS, APAKAH FAKTA DJOKO TJANDRA YANG TENGAH DIPERIKSA KEJAGUNG ADALAH SEMATA KEBETULAN? DAN APAKAH KEBAKARAN TERSEBUT MURNI KARENA MUSIBAH ATAU KESENGAJAAN?  

MELALUI SUARA PALMERAH, INILAH OPINI BUDIMAN !

Penangkapan Djoko Tjandra patut diacungi jempol, khususnya kepada Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz dan Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Selain itu, menangkap, memberhentikan dan mentersangkakan jenderal di tubuh kepolisian juga, adalah sinyal baik bahwa kepolisian bergerak cepat dan tepat. 

Namun, satu hal yang membuat publik bertanya adalah lambannya proses hukum terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari. Memang awalnya jaksa Pinangki hanya dikenai kasus indisipliner karena sering keluar negeri tanpa izin. Tapi belakangan Kejaksaan baru bergerak setelah Pinangki diduga menerima suap Rp 7 milyar dari  kasus Djoko Tjandra.

Pertanyaannya, apakah Pinangki bermain sendiri atau ada atasan lain yang terlibat? Dimana pula peran organisasi advokat yang hingga kini masih diam terhadap kasus Anita Kolopaking?

Melalui Suara Palmerah, Inilah Opini Budiman !

Sejumlah tokoh nasional mendeklarasikan berdirinya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020).   Deklarasi ini disebut sebagai bentuk keprihatinan melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini. Aksi yang digelar di tengah meruyaknya Covid-19 ini menyampaikan beberapa tuntutan mulai dari soal penanganan pandemi hingga penyelamatan ekonomi dan konstitusi.  Beberapa tokoh nasional dan ‘artis’ media sosial tercatat sebagai deklarator gerakan ini mulai dari mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, hingga mantan Menteri Kehutanan MS Kaban.  

Para pendukung Jokowi menuding deklarasi KAMI ini merupakan aksi balas dendam orang-orang yang kecewa dan sakit hati dengan Jokowi.   Aksi ini juga dinilai tak memiliki sense of crisis. Pasalnya, saat ini pemerintah sedang berjibaku menangani pandemi dan ancaman resesi.   Menurut mereka, lebih baik tokoh-tokoh yang berbeda pandangan dengan pemerintah tersebut menyampaikan kritik yang membangun dan memberi solusi bukan malah merecoki.  

Sebenarnya apa latar belakang dan motivasi dari deklarasi KAMI? Apa benar kondisi bangsa sudah sangat mengkhawatirkan sehingga perlu diselamatkan?   Apa benar deklarasi KAMI adalah gerakan moral dan bukan manuver politik sejumlah orang?

NARASUMBER

1. SAID DIDU - DEKLARATOR "KAMI"

2. ARIA BIMA - POLITISI PDI PERJUANGAN

3. BURHANUDDIN MUHTADI - DIREKTUR EKSEKUTIF INDIKATOR POLITIKA INDONESIA

4. SAPTO ANGGORA - PEMIMPIN REDAKSI TIRTO.ID

Indonesia berada di ambang resesi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2020 tercatat minus 5,32 persen (YoY). Kontraksi ini lebih dalam dari ekspektasi pemerintah di kisaran 4,3 hingga 4,8 persen.  Jatuh tidaknya Indonesia pada jurang resesi akan sangat bergantung realisasi ekonomi di kuartal ketiga. Pemerintah sendiri merasa optimistis kondisi ekonomi pada kuartal ketiga akan membaik dan berharap terlepas dari jerat resesi.  Namun, para ekonom tak sepenuhnya sepakat dengan optimisme pemerintah. Pasalnya, dengan penanganan pandemi Covid-19 yang dinilai masih buruk, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III akan berkontraksi lebih dalam lagi.  

Merosotnya kondisi ekonomi ternyata tak berbanding lurus dengan kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi. Survei SMRC menyebut 79% responden percaya Jokowi mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Survei Litbang Kompas menunjukkan trend yang sama. Sebanyak 56,8 persen responden menilai kebijakan-kebijakan pemerintah telah berdampak positif pada perekonomian masyarakat. 

 Lantas, mengapa kepercayaan terhadap Presiden Jokowi tetap tinggi?  Bagaimana jurus pemerintah menghindari krisis ekonomi?

NARSUM

1. FADJROEL RACHMAN - JURU BICARA PRESIDEN

2. HENDRAWAN SUPRATIKNO - POLITISI PDI PERJUANGAN

3. TAUHID AHMAD - DIREKTUR EKSEKUTIF INDEF

4. AGUS NOOR - BUDAYAWAN

Ulah buronan kasus pengalihan hutang (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, membuat heboh tak terkecuali di lingkungan POLRI.   Ketika masyarakat geger betapa mudahnya aparat diperdaya Djoko Tjandra, beredar foto surat jalan bagi buronan tersebut dari seorang pejabat Polisi.   Alih-alih menangkap, sang oknum malah memfasilitasi perjalanan Djoko Tjandra.  Spekulasi pun berkembang liar; Djoko Tjandra dilindungi oknum Jenderal dan dikait-kaitkan dengan persaingan antarfaksi di Trunojoyo.  Gerak cepat dilakukan Kapolri untuk menyelamatkan Korps Bhayangkara. Penyelidikan internal dilakukan. Tiga Jenderal dicopot dari Jabatan. Salah satunya dijadikan tersangka. Jenderal yang terlibat disebut bermain sendiri. 

Penangkapan Djoko Tjandra, yang dilakukan senyap dan cepat, jadi jawaban atas keraguan bahwa Polri mampu menangkap Djoko Tjandra.  Tantangan Polri belum selesai. Penangkapan Djoko Tjandra bukan akhir, namun justru pintu masuk untuk mengungkap skandal yang lebih luas. Seperti diketahui, wara-wiri Djoko Tjandra di Indonesia menyeret oknum lainnya di sejumlah lembaga. Aliran dana diduga merembet kemana-mana. Tugas Polri tak hanya menyelamatkan Korpsnya, namun juga bangsa.  Lantas, adakah pertarungan antarfaksi di tubuh Polri di balik kasus Djoko Tjandra? Mampukah skandal ini diungkap tuntas?

NARASUMBER

Ø MAHFUD MD – MENKO POLHUKAM 

Ø BENNY MAMOTO – MANTAN WAKIL SEKERTARIS NCB INTERPOL 

Ø BENNI K HARMAN – ANGGOTA KOMISI III DPR F DEMOKRAT

Ø KURNIA RAMADHANA – PENELITI ICW 

Ø HARIS AZHAR – DIREKTUR EKSEKUITF LOKATARU 

Ø HASTO ATMOJO – KETUA LPSK 

Ø POENGKY INDARTI - KOMISIONER KOMPOLNAS 

Peningkatan kasus positif terus terjadi saat roda perekonomian mulai bergulir. Di DKI Jakarta, kasus positif harian melonjak sejak sektor-sektor ekonomi mulai beroperasi di masa PSBB transisi. Perkantoran menjadi klaster-klaster baru penyebaran Covid-19. Seluruh wilayah DKI kini menjadi zona merah.

Belum tampak titik terang dalam badai pandemi selain harapan kemunculan vaksin pada tahun depan. Satgas Penanganan Covid-19 bahkan tak bisa memprediksi puncak Covid-19 di Indonesia karena kondisi fluktuatif setiap hari. Prediksi sebelumnya bahwa puncak terjadi pada Mei dan berakhir Juli jauh dari kenyataan.

Titik terang juga belum tampak dalam pemulihan ekonomi. Pemerintah bahkan tak satu suara soal ini. Menko perekonomian Airlangga Hartarto memberi sinyal Indonesia masuk jurang resesi pada kuartal ketiga tahun ini. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani optimisis Indonesia bisa lepas dari jerat resesi.

Lantas, seperti apa badai pandemi ke depan? 

NARSUM

1. WIKU ADISASMITO - JUBIR PEMERINTAH PENANGANGAN COVID-19

2. BUSTANUL ARIFIN - STAF MENKO PEREKONOMIAN

3. FAISAL BASRI - EKONOM INDEF

4. BUDI HARYANTO - KETAU SATGAS COVID-19 IAKMI

5. Prof FATMA LESTARI - ANGGOT DEWAN KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA NASIONAL

Kasus buronan Joko Tjandra betul-betul membuat publik jengah. Aksi licinnya, sukses membuat institusi penegak hukum di Indonesia, dipermalukan. Dari mulai Kepolisian hingga Kejaksaan. Teranyar, larinya Joker-panggilan Joko Tjandra membuat 3 Jenderal di tubuh kepolisian terseret. Kapolri Jenderal Idham Aziz, mengambil langkah cepat dengan mencopot Brigjen Prasetio Utomo, Irjen Napoleon Bonaparte, dan Brigjen Nugroho Slamet Widodo yang ikut terlibat dalam memuluskan aksi joker. 

Menariknya, keputusan ini kemudian dikaitkan dengan suksesi Jenderal Idham Aziz di Kepolisian. Mengingat, Idham Aziz akan pensiun pada Januari 2021. Persaingan di tubuh kepolisian menuju kursi Kapolri, nyata adanya. Ini diungkap oleh Kapolri Jenderal Idham Aziz dengan mengatakan jangan "SMS", susah melihat teman senang, senang melihat teman susah. 

Sejumlah nama berpangkat Komisaris Jenderal, berpeluang besar. Lalu, siapakah yang akan menggantikan Jenderal Idham Aziz di tengah situasi sosial-politik dan keamanan yang masih tidak menentu? 

Melalui Suara Palmerah, Inilah Opini Budiman !