SUARA PALMERAH

Dinasti politik kembali menjadi sorotan menjelang Pilkada 2020. Majunya  putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dalam pilwalkot Solo seakan  menjadi tonggak suburnya politik dinasti di Indonesia. Kali pertama,  putra dari presiden yang sedang berkuasa ikut dalam pilkada.    Di Tangerang Selatan, Banten, putri Wakil Presiden Maruf Amin, Siti Nur  Azizah, juga maju dalam pilkada. Diusung Partai Demokrat, Azizah akan  akan berhadapan dengan keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati  Djojohadikusumo, yang diusung Gerindra. 

Ada sekitar sembilan keluarga  pejabat yang akan mengikuti pilkada serentak 9 Desember 2020. Mulai dari  anak Presiden hingga istri bupati.    Politik dinasti telah diakui menjadi ancaman bagi demokrasi. Meski  demikian, praktik ini makin subur di Indonesia. Politik dinasti selalu  berlindung di balik alasan konstitusional hak politik warga negara dan  mengelak dari etika politik. Sementara, sistem politik dan kepemiluan  yang ada belum mampu menangkalnya.     

Lantas, bagaimana meredam politik dinasti di Indonesia?

NARASUMBER

1. SITI NUR AZIZAH - BAKAL CALON WALI KOTA TANGERANG SELATAN/ANAK MA'RUF AMIN

2. RAHAYU SARASWATI - BAKAL CALON WAKIL WALI KOTA TANGERANG SELATAN/KEPONAKAN PRABOWO SUBIANTO

3. ANDREAS HUGO PAREIRA - POLITISI PDI PERJUANGAN

4. MARDANI ALI SERA - KETUA DPP PKS

5. BURHANUDDIN MUHTADI - PENGAMAT POLITIK

Semakin lama, misteri kasus Joko Tjandra atau dikenal Joker, semakin terkuak. Sayangnya, terkuaknya kasus Joker bukan melalui penyelidikan komprehensif, melainkan melalui pembocoran berbagai dokumen. Dokumen dan surat bocor atau tepatnya dibocorkan. Bocornya dokumen tersebut patut diduga berasal dari dalam organisasi sendiri. Artinya, sedang ada masalah dalam organisasi tersebut. Setelah dokumen KTP-el Joker bocor, kemudian menyusul paspor, menyusul surat jalan, dan menyusul surat cek kesehatan Joker terkait Covid-19.

Sudah menjadi obrolan warung kopi, hukum Indonesia bisa dibeli. Penyakit dalam sistem hukum Indonesia tak kunjung sembuh karena hilangnya kejujuran. Kejujuran menjadi barang langka di kalangan elite. Keadilan seakan diperjualbelikan pedagang.

Melalui Suara Palmerah, Inilah Opini Budiman !

Kinerja para menteri tengah jadi sorotan sejak Presiden Joko Widodo marah-marah dan mengancam melakukan reshuffle kabinet dalam rapat di Istana 18 Juni 2020 lalu. Kemarahan tersebut seakan menjadi klimaks kejengkelan Presiden atas gerak lambat para pembantunya dalam menangani masalah pandemi Covid-19.   Isu reshuffle pun merebak usai kemarahan Jokowi. Namun, hal ini buru-buru diredam Istana. Mensesneg Pratikno mengatakan dalam waktu singkat kabinet menunjukkan kemajuan luar biasa. Karenanya, isu reshuffle tak lagi relevan.   

Kepentingan Istana untuk mengerem isu reshuffle bisa dipahami. Isu reshuffle bisa jadi kontraproduktif di tengah upaya mengatasi pandemi Covid-19 dan keterpurukan ekonomi. Namun, apakah kinerja para menteri telah menunjukkan kemajuan besar, masih mengundang tanya. Yang jelas, kinerja para menteri tetap disentil Presiden Jokowi pada rapat-rapat setelahnya.  

Lantas, bagaimana sebenarnya kinerja kabinet saat ini? Apakah peluang reshuffle masih terbuka?

NARSUM

1. TETEN MASDUKI - MENTERI KOPERASI & UKM 

2. AISAH PUTRI BUDIARTI - PENGAMAT POLITIK LIPI 

3. FADJROEL RACHMAN - JURU BICARA PRESIDEN 

4. NASIR DJAMIL - POLITISI PKS 

5. TOTO SURYANINGTYAS - PENELITI LITBANG KOMPAS 

Penyebaran Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda melandai. Penambahan kasus baru per hari masih berada di atas seribu kasus. Hingga Selasa (7/7), kasus positif di Indonesia mencapai 66.226 kasus.  Jawa Timur kini muncul sebagai episentrum baru penyebaran Covid-19 secara nasional (14.601 kasus) menggeser DKI Jakarta (12.857 kasus). Dalam tiga hari terakhir, Jawa Timur mencatatkan penambahan kasus positif terbanyak. Padahal, Presiden Joko Widodo pada Kamis (25/6) lalu telah memberikan target dua pekan bagi provinsi tersebut untuk menurunkan kurva. Target ini dipastikan meleset.  

Secara global, Indonesia kini menempati urutan pertama kasus terbanyak di Asia Tenggara, urutan ketujuh di Asia, dan urutan ke-26 di dunia. Kekhawatiran akan kondisi di Indonesia bermunculan, baik dari dalam maupun luar negeri. Indonesia dikatakan berpotensi menjadi salah satu episentrum Covid-19 di Asia dan dunia.  

Lantas, bagaimana mencegah agar Indonesia tak menjadi episentrum?

NARSUM

1. JUSUF KALLA - KETUA UMUM PMI

2. EMIL DARDAK - WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR

3. ALI MOCHTAR NGABALIN - TENAGA AHLI UTAMA KSP

4. HERMAWAN - DEWAN PAKAR IAKMI

5. PROF ABDURRAHMAN - ANATOMI PERSONALITY UNIVERSITAS AIRLANGGA

Hukum negara ini seperti panggung sandiwara. Banyak aktor yang bermain. Entah peran wajar atau peran berpura-pura. Lirik ”Panggung Sandiwara” yang digubah Ian Antono-Taufiq Ismail dan dipopulerkan Ahmad Albar tahun 1977 terasa pas menggambarkan dunia hukum Indonesia.

Joko Tjandra mendadak muncul. Joko berstatus buronan yang kabur ke luar negeri, pada 10 Juni 2009. Ia kabur sehari sebelum Mahkamah Agung memutuskan menerima peninjauan kembali (PK) yang diajukan jaksa, yakni pada Kamis, 11 Juni 2009. Joko Tjandra dinyatakan terbukti melakukan korupsi dalam kasus cessie Bank Bali dengan hukuman 2 tahun penjara.

Kegiatannya tak terlacak. Belakangan baru muncul di Tanah Air. Dia mendaftarkan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa Agung di depan Komisi Hukum DPR  mengatakan, Joko telah berada di Indonesia sejak tiga bulan lalu.

Anehnya, kedatangan Joko Tjandra tak terpantau di perlintasan. Ini berbahaya. Selain itu, perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM membingungkan publik. Ada apa di balik itu semua? Peran wajar atau peran berpura-pura?

Melalui Suara Palmerah, Inilah Opini Budiman !

Presiden Joko Widodo murka. Dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Kamis (18/6), ia menegur para menterinya dengan penuh emosi karena bekerja biasa-biasa saja di tengah situasi darurat akibat pandemi Korona. Jokowi mengatakan rela mempertaruhkan reputasi politik dan mengancam akan me-reshuffle kabinet.

Peristiwa ini baru terungkap sepuluh hari kemudian setelah Istana mengunggah videonya di Youtube dengan alasan penting diketahui publik. Kemarahan Jokowi lantas ramai dibahas. Ini bukan kali pertama Jokowi memarahi menterinya, namun dinilai sebagai level paling tinggi selama ini.

Sejumlah pihak menilai unggahan tersebut seakan membuka urusan dapur Istana yang tak semestinya diumbar ke publik. Hal ini memunculkan spekulasi reshuffle kabinet yang akan memicu kegaduhan politik.

Lantas, apa yang disasar Jokowi melalui amarahnya? Mengapa harus dibuka ke publik?

NARSUM

1. JOHNNY G PLATE - MENTERI KOMUNIKASI & INFORMATIKA

2. ANSY LEMA - POLITISI PDIP 

3. DIAN FATWA – POLITISI PAN

4. NASIR DJAMIL - POLITISI PKS

5. BURHANUDDIN MUHTADI - PENGAMAT POLITIK 

Lembaga anti rasuah kian mengkhawatirkan. Sejumlah kritik terus dilayangkan. Dari  mulai isu ketua KPK Firli Bahuri yang pulang kampung dengan menggunakan helikopter hingga survei Litbang Kompas yang hanya menghasilkan 44% responden menilai KPK dipandang baik. Artinya, lebih dari setengah responden memandang hal yang berbeda.

Sejumlah perubahan terhadap KPK dinilai tidak menguatkan, yang ada justru kian melempem. KPK, berubah menjadi lembaga pencegahan korupsi di bawah komando Firli Bahuri. 

Yang juga menjadi sorotan, adalah peran dewan pengawas yang diisi sosok-sosok berintegritas tidak muncul. Artidjo Alkostar, Syamsudin Haris, Tumpak Hatorangan, Harjono hingga Albertina Ho, haruslah tampil untuk menyelamatkan KPK yang sedang berada di titik nadir. 

KPK masih bisa diselamatkan, dengan cara apa? 

Melalui Suara Palmerah, inilah Opini Budiman !

Langkah bongkar pasang pengurus BUMN yang dilakukan Menteri Erick Thohir belakangan menuai kritik. Posisi komisaris di sejumlah BUMN lagi-lagi diisi para politisi dan relawan pendukung Presiden Joko Widodo. Utak-atik BUMN dilakukan Erick Thohir sejak dirinya menjabat menteri BUMN dan akan terus berlanjut. Sejak awal ia memang telah bertekad untuk merombak dan merestrukturisasi 142 BUMN demi efisiensi, refocusing, dan mewujudkan Good Corporate Governance (GCG).

Gebrakan bersih-bersih Erick mendapat dukungan publik yang berharap BUMN terbebas dari mafia dan belenggu politik. Selama ini, bagi-bagi kursi komisaris kepada para politisi dan pendukung rezim menjadi praktik yang lazim di BUMN. Sementara itu, Erick Thohir membantah ada titipan dalam penunjukan para petinggi BUMN. Seleksi dilakukan sesuai prosedur yang mengedepankan kompetensi dan tanpa tekanan. 

Lantas, mengapa jajaran komisaris BUMN masih berkutat pada nama-nama politisi dan relawan pendukung rezim? 

NARSUM

1. ARYA SINULINGGA - STAF KHUSUS MENTERI BUMN

2. YUSTINUS PRASTOWO - STAF KHUSUS MENTERI KEUANGAN

3. ADIAN NAPITUPULU - ANGGOTA DPR F-PDIP

4. HANTA YUDA - DIREKTUR EKSEKUTIF POLTRACKING INDONESIA