SUARA PALMERAH

Wabah covid-19 telah mengubah wajah dunia, utamanya pada pasar kapitalisme yang selama ini begitu diagungkan. Revolusi senyap mengarah pada pemenjaraan fisik, akibatnya gelombang PHK terjadi. Kebijakan pemenjaraan fisik haruslah didorong pada keselamatan rakyat. Satu hal yang menjadi kritik adalah para menteri kabinet Indonesia Maju yang seakan lenyap dalam wacana revolusi senyap. Padahal para menteri sudah setengah tahun menjabat. Hal ini berimbas pada beban Presiden Jokowi yang semakin berat. 

Pertanyaan besarnya adalah, mampukah para menteri menjawab atau melunasi janji kampanye presiden Jokowi hingga akhir masa jabatannya nanti ? 

Melalui Suara Palmerah, inilah Opini Budiman !

Sejak diluncurkan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial di masa pandemi, Kartu Prakerja menuai gelombang kritik. Program yang merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo saat pilpres lalu ini dinilai dipaksakan untuk terlaksana saat bangsa ini berjibaku menghadapi Korona.

Memberikan pelatihan kepada para pekerja dan warga yang terdampak pandemi Korona dinilai tak membantu. Mereka lebih membutuhkan bantuan tunai untuk menyambung hidup ketimbang peningkatan kompetensi. Anggaran pelatihan Kartu Prakerja sebesar Rp 5,6 triliun dikhawatirkan akan sia-sia.

Kemunculan mitra Kartu Prakerja memantik kontroversi lebih sengit. Delapan platform e-commerce menjadi mitra tanpa melalui tender. Padahal, mereka akan menerim aliran dana pelatihan dari jutaan peserta yang nilainya triliunan rupiah. Materi pelatihan juga tak luput kritik hingga dugaan mark-up. 

Sejumlah kalangan kini meminta DPR untuk membentuk pansus guna menyelidiki program Kartu Prakerja. Dengan merebaknya aroma konflik kepentingan, malpraktik, hingga masalah etika, ditenggarai ada pihak  yang “bermain”. Benarkah?

Narasumber

1. DONNY GAHRAL ADIAN - TENAGA AHLI UTAMA KSP  

2. SALEH DAULAY - ANGGOTA DPR KOMISI 9/F-PAN 

3. FAISAL BASRI - EKONOM SENIOR

4. ROSAN ROESLANI - KETUA KADIN INDONESIA

5. AGUSTINUS EDY KRISTIANTO - FOUNDER & CEO GRESNEWS

Pemerintah meyakini puncak pandemi Korona di Indonesia akan berlangsung mulai Mei 2020. Dengan pelacakan agresif dan isolasi yang ketat, pemerintah optimistis mampu menurunkan kasus Covid-19 pada Juni. Dengan demikian, kehidupan masyarakat diharapkan mulai normal kembali pada Juli.

Masa puncak pandemi akan menjadi ujian terberat bagi pemerintah dalam penanganan pandemi Korona. Diperkirakan sekitar 95 ribu kasus terjadi di Indonesia saat puncak pandemi. Jika tak dipersiapkan, fasilitas kesehatan tak akan mampu menangani jumlah pasien sebanyak ini.

Sementara itu, jumlah masyarakat terdampak pun akan meningkat pesat. Gelombang PHK diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Juni. Kesiapan pemerintah dalam menyediakan bantuan sosial pun dipertanyakan. Pasalnya, penyaluran bansos di lapangan sejauh ini kerap bermasalah.

Lantas, bagaimana pemerintah menghadapi puncak pandemi?

NARASUMBER: 

1. HARTONO LARAS - SEKRETARIS JENDERAL KEMENSOS

2. ABETNEGO TARIGAN - PLT DEPUTI 2 KSP 

3. PANDU RIONO - PAKAR EPIDEMIOLOGI FKM UI

4. TRUBUS RAHARDIANSYAH - PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK

5. AZWAR ANAS - KETUA UMUM APKASI / BUPATI BANYUWANGI

Pandemi covid-19 seakan seperti revolusi sunyi. Sistem finansial, sistem anggaran, sistem politik luluh lantak akibat revolusi sunyi. Kapitalisme berhenti, bahkan masa depan sistem kapitalisme dipertanyakan. 

Yang juga menjadi sorotan adalah RUU Cipta kerja yang menuai kontroversi diusulkan untuk dilanjutkan. Beruntung, Ketua DPR Puan Maharani dan Presiden Joko Widodo sepakat untuk menunda pembahasan RUU Omnibus law cipta kerja. Kini saatnya, RUU Cipta Kerja disarankan untuk ditarik kembali dan diperbaiki agar sesuai dengan suara rakyat. 

Lantas, akankah Presiden Jokowi menarik dan mendengarkan suara rakyatnya? Bagaimana wajah Indonesia usai pandemi corona? 

Melalui Suara Palmerah, Inilah Opini Budiman ! 

Di tengah pandemi corona, rasa saling berbela rasa begitu terasa. Namun rupanya, ada saja oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi dan kelompok semata. Tak hanya yang merasa dekat dengan penguasa, namun lingkaran istana pun turut bertindak sebagai oknum dan mafia. 

Melalui Suara Palmerah, inilah Opini Budiman !

Isu mafia alat kesehatan (alkes) menjadi sorotan di tengah hiruk-pikuk pemberitaan tentang pandemi Covid-19. Menteri BUMN, Erick Thohir, melalui akun Instagram-nya, Kamis (16/4), menyebut soal keberadaan mafia yang membuat Indonesia selalu bergantung pada impor dalam memenuhi kebutuhan alkes dan bahan baku obat-obatan.

Praktik mafia sebenarnya bukan cerita baru di Indonesia. Kegiatan impor ditenggarai menjadi arena bermain para mafia. Gurihnya keuntungan impor membuat mereka berupaya agar keran impor terus dibuka sebesar-besarnya.

Krisis alkes di tengah pandemi Covid-19 kini coba dijadikan momentum oleh pemerintah untuk melawan mafia dengan mendorong produk alkes dalam negeri dan menekan impor. Sejumlah BUMN siap bersinergi untuk memproduksi alkes, khususnya ventilator. Perguruan tinggi dan lembaga riset juga menyatakan kesanggupannya.

Lantas, bagaimana sebenarnya sepak terjang mafia alkes? Apakah para mafia “bermain” di tengah pandemi?

NARASUMBER : 

1. ARYA SINULINGGA - STAF KHUSUS MENTERI BUMN 

2.  HUSNIAH RUBIANA - KETUA BIDANG ADVOKASI LEMBAGA EKSEKUTIF PB IDI 

3. AHYAHUDIN SHODRI - ASOSIASI PRODUSEN ALAT KESEHATAN INDONESIA

4. RANDY HENDRARTO TEGUH - SEKRETARIS JENDERAL GAKESLAB INDONESIA 

5. ARIA BIMA - WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI

6. TULUS ABADI - KETUA HARIAN PENGURUS YLKI

Di tengah pandemi corona, DPR justru mengagendakan sejumlah pembahasan rancangan undang-undang yang kurang sensitif. Seperti RUU Omnibuslaw cipta kerja, RUU KUHP, RUU Mahkamah Konstitusi, dan RUU Pemasyarakatan. Hal ini jelas bertolak belakang dengan suasana kebatinan masyarakat, utamanya tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan corona. 

Melalui Suara Palmerah, inilah Opini Budiman !

Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta resmi berstatus wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keputusan ini ditandatangani Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Senin (6/4) malam.  Butuh waktu empat hari bagi Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas Covid-19 untuk memutuskan status PSBB DKI. Proposal DKI sempat dikirim 2 kali termasuk dikembalikan untuk melengkapi data dan dokumen yang dipersyaratkan.  

Birokrasi menjadi salah satu kendala terbesar dalam perang melawan pandemi Korona. Pola pikir birokratif masih saja terjadi bahkan dalam kondisi darurat sekalipun. Sejumlah langkah mendesak harus tertunda karena prosedur dan administrasi.  Di tengah ancaman kesehatan masyarakat yang meningkat dan memakan korban dari hari ke hari, pemerintah seharusnya bergerak lincah. 

Lantas, mampukah hambatan birokrasi diatasi?

Babak baru perang melawan Korona dimulai. Pemerintah memutuskan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti diatur dalam UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Peraturan Pemerintah (PP) PSBB telah diterbitkan. Begitu pun Keppres penetapan status kedaruratan kesehatan.

Sejumlah tindakan dalam PSBB sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah, seperti meliburkan sekolah dan kantor, pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, dan kegiatan di tempat-tempat umum. Namun, sejauh ini tindakan tersebut lebih bersifat himbauan. Penerapan PSBB kini memberi payung hukum bagi tindakan tegas aparat. Warga yang melanggar pembatasan sosial akan dikenai sanksi sesuai UU No 6/2018. Skenario lain telah pula disiapkan pemerintah seandainya PSBB gagal mengatasi situasi, yakni pemberlakuan darurat sipil. 

Sementara di bidang ekonomi, pemerintah menggelontorkan 405 triliun rupiah untuk mengatasi dampak Korona yang utamanya dirasakan kelompok masyarakat ekomoni lemah. Lantas, efektifkah berbagai langkah tersebut dalam menanggulangi Korona?