(Taiwan, ROC) --- Organisasi militan Palestina, Hamas, menyerang Israel. Dan sebagai tanggapan, Israel menyerang kembali dengan pernyataan perang. Di lain pihak, Amerika Serikat menyatakan dukungan penuh kepada sekutunya.

Pada tanggal 13 Oktober 2023, pakar Lin Tai-ho (林泰和) saat diwawancarai mengatakan bahwa dukungan pemerintahan Biden terhadap Israel tidak diragukan lagi. Selain itu, AS pernah menempatkan Taiwan bersama Israel untuk menekankan komitmennya yang teguh.

Dilihat dari situasi yang berkembang saat ini, maka jika terjadi insiden di Selat Taiwan pada masa mendatang, "mungkin Israel dapat menjadi referensi yang dapat dipertimbangkan oleh Taiwan". Selain itu, Taiwan harus belajar dari kenyataan bahwa perpecahan internal di Israel memberikan kesempatan bagi musuh untuk menyerang.

Dukungan AS Terhadap Israel, Referensi Bagi Taiwan

Pertama-tama, ada baiknya untuk memahami respons Amerika Serikat setelah konflik Israel-Palestina pecah. Presiden AS Joe Biden menyatakan dukungannya untuk Israel, berjanji akan mengirim lebih banyak amunisi dan peralatan alutsista, serta menyediakan dukungan tambahan.

Kapal induk USS Ford juga telah dipindahkan ke timur Laut Tengah, memperlihatkan dukungannya untuk para sekutu melalui tindakan konkret dan berusaha mencegah situasi di Timur Tengah memburuk.

Profesor Institute for Strategy and International Affairs di Universitas Chung Cheng,  Lin Tai-ho mengatakan, ketika AS menarik pasukannya dari Afghanistan pada tahun 2021, ada keraguan tentang dukungan AS di kala tersebut.

Saat itu, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Sullivan, membantah perbandingan antara Afghanistan dengan Taiwan. Ia menekankan bahwa komitmen AS terhadap sekutu adalah hal yang sakral dan tidak dapat dibantah.

Presiden Joe Biden menyampaikan bahwa ada perbedaan mendasar antara Afghanistan, Taiwan, Korea Selatan, dan NATO. "Jika seseorang menyerang atau mengambil tindakan terhadap sekutu NATO, maka AS akan merespons, sama halnya dengan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan."

Dari sinilah dapat terlihat respons Amerika Serikat setelah konflik Israel-Palestina pecah. Lin Tai-ho menegaskan bahwa keputusan AS untuk mendukung Israel tidak diragukan lagi, dan pemerintahan Biden yang menyamakan Taiwan dengan Israel dapat memberikan gambaran tentang dukungan AS jika terjadi konflik di Selat Taiwan.

Lin Tai-ho mengatakan, "Karena Biden membandingkan Taiwan dengan Israel, kita dapat memahami dari konteks ini bahwa jika Taiwan menghadapi masalah, mungkin Israel adalah referensi yang dapat kita pertimbangkan."

Namun demikian, Lin Tai-ho menekankan bahwa keamanan negara harus bergantung pada kemandirian dan kemampuan pribadi.

Israel dengan penuh usaha membuat dirinya menjadi negara dengan kekuatan militer yang tangguh. "Jika Anda sendiri tidak memiliki tekad untuk mempertahankan negara, bagaimana orang lain dapat membantu Anda?" Ini adalah prasyarat yang paling penting.

Perpecahan Internal Membuka Peluang bagi Musuh, Taiwan Harus Mengambil Pelajaran

Di samping itu, masih ada satu hal lagi yang patut diperhatikan oleh Taiwan, yaitu masalah intelijen dan infiltrasi.

Lin Tai-ho mengatakan, "Setiap serangan pasti memiliki tanda-tandanya, dan kita tidak boleh mengabaikannya."

Ada informasi yang menunjukkan bahwa Mesir memberi peringatan kepada Israel sebelum serangan Hamas, tetapi tidak dihiraukan. Taiwan harus belajar dari ini dan selalu waspada terhadap tanda-tanda serangan.

Lin Tai-ho lebih lanjut menganalisis situasi internal Israel sebelum konflik pecah. Karena reformasi yudisial yang dilakukan oleh pemerintah, maka negara tersebut menghadapi protes dan perpecahan.

"Ini memberikan kesempatan bagi musuh untuk menyerang," kata Lin. Bukankah Taiwan juga dalam kondisi perpecahan? Dia menambahkan, "Tiongkok akan menciptakan perpecahan, jadi kita seharusnya mengalihkan energi perpecahan internal kita untuk meningkatkan pertahanan negara."

Meski demikian, Lin Tai-ho berpendapat bahwa berbeda dengan Israel yang telah melewati masa perang sebanyak enam kali, sedangkan Taiwan kurang memiliki kesempatan untuk memperkuat identitas nasional.

"Ketidaksepakatan identitas nasional di antara para pensiunan jenderal, apalagi rakyat awam adalah hal yang mengkhawatirkan," katanya.

Lin juga menekankan pentingnya mengkomunikasikan informasi dan konsep yang benar, seperti mengganti "Semangat Huangpu" dengan "Semangat Fengshan", untuk mewujudkan lokalisme dan adaptasi militer.

Hubungan Israel dengan Arab Saudi Tertunda, Rencana Koridor India-Eropa Terpengaruh

Sementara itu, melihat sikap Tiongkok terhadap pecahnya konflik Israel-Palestina, posisi utama dari Negeri Tirai Bambu adalah memandang kedua pihak sebagai teman dan berharap keduanya bisa hidup damai sesuai dengan solusi dua negara.

Ahli dari wadah pemikir Taiwan, Lai I-chung (賴怡忠), berpendapat bahwa Tiongkok sengaja tidak mengecam Hamas atau menyalahkan Israel untuk memisahkan diri dari Barat.

Lai I-chung mengatakan, "Kita tidak boleh menganggap sikap Tiongkok sebagai usaha untuk tidak menyinggung kedua belah pihak, melainkan sebagai cara untuk memisahkan hubungannya dengan Barat sambil tetap menjaga hubungan dengan Iran."

Aspek lain yang patut diperhatikan adalah upaya normalisasi hubungan antara Israel dengan Arab Saudi. Lai I-chung menunjukkan bahwa konflik ini telah mempengaruhi proses normalisasi. Lebih jauh lagi, ini juga akan  mempengaruhi rencana "Koridor India-Eropa" yang baru saja diumumkan oleh AS dan India.

Lai I-chung menambahkan, "Kecuali jika Israel dapat menyelesaikan konflik dengan Hamas dengan cepat dan Arab Saudi tidak terpaksa berkonflik dengan Hamas, hanya dengan demikian rencana ini bisa kembali berjalan." 

Adapun spekulasi tentang apakah serangan Hamas terkait dengan Tiongkok, Lai I-chung berpendapat bahwa hal itu tidak ada kaitannya.

Masalah Struktural Israel-Palestina, Solusi Dua Negara Sebagai Dasar Penyelesaian

Mengamati perkembangan lanjutan dari konflik ini, Lin Tai-ho mengatakan bahwa setelah diserang, Israel sebenarnya memiliki hak untuk membalas. Namun, Israel melancarkan serangan tanpa membeda-bedakan di wilayah Gaza, yang mungkin akan memperdalam dendam dan menyebabkan krisis kemanusiaan.

"Ini memberikan alasan bagi Hamas atau kelompok teroris lainnya," katanya, dan bisa membuat penduduk di wilayah Gaza semakin mendukung Hamas.

Sebagai seorang ahli yang mempelajari terorisme internasional, Lin Tai-ho menjelaskan lebih lanjut, "Hamas bukan sekadar kelompok teroris, tetapi lebih kepada ideologi, sebagai respons terhadap penindasan Israel kepada rakyat Palestina."

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah ini, pendekatan yang harus diambil adalah menghadapi "ideologi" tersebut secara langsung. Namun, tindakan Israel saat ini, meskipun mungkin menghasilkan kemenangan militer jangka pendek, tetapi tidak akan mampu mengatasi masalah struktural jangka panjang.

Untuk mencari solusi jangka panjang bagi konflik Israel-Palestina, solusi dua negara sering kali dianggap sebagai dasar yang paling realistis. Ini berarti mengakui hak kedua bangsa untuk memiliki negara berdaulat masing-masing, serta hidup berdampingan dalam perdamaian.

Namun, tantangannya adalah bagaimana mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua pihak dan implementasi yang efektif dari solusi tersebut.

(Taiwan, ROC) --- Konflik antara Israel dengan Palestina kembali memanas. Kelompok Islamis Palestina, Hamas, yang mengontrol Jalur Gaza, melancarkan serangan mendadak terhadap Israel.

Sebagai respons, Israel berjanji akan melakukan serangan balasan penuh, meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi lebih lanjut di kawasan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pertempuran antara Israel dengan Hamas akan mempengaruhi situasi di Timur Tengah, terutama upaya perdamaian antara Arab Saudi dengan Israel.

Krisis Meningkat, Situasi Kian Rumit

Kelompok Islamis Palestina, Hamas, menembus pagar pengepungan Jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023, dan mengirimkan penembak untuk menyerang kota-kota di Israel, menewaskan lebih dari 700 orang dan mengambil puluhan sebagai sandera.

Sebagai tanggapan, Israel melakukan serangan balik dengan membombardir Gaza. Korban jiwa dari kedua pihak sudah mencapai lebih dari 1.000 orang. Konflik antara Israel dengan Palestina yang semakin memburuk, membuat jumlah korban diperkirakan akan terus meningkat.

Pada tanggal 9 Oktober 2023, Israel memerintahkan "pengepungan total" terhadap Jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas. Selain serangan udara yang berkelanjutan, Israel juga akan memutus pasokan air dan listrik ke daerah tersebut. Pasokan kebutuhan pokok seperti makanan dan bahan bakar juga dilarang masuk ke Gaza.

Kekerasan yang berkepanjangan telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat mengenai eskalasi ketegangan yang mungkin berubah menjadi konflik lintas batas yang lebih luas. Para ahli memperingatkan bahwa situasi yang tegang saat ini berpotensi berkembang menjadi konflik yang lebih besar lagi.

Serangan Hizbullah di Utara Israel, Memperunyam Keadaan

Sebenarnya, ketika penembak dari Hamas dan pasukan keamanan Israel bertempur di selatan, organisasi radikal Lebanon, Hizbullah, juga terlibat pertempuran dengan pasukan Israel di perbatasan utara. Pada tanggal 8 Oktober 2023, Hizbullah mengeluarkan pernyataan, mengakui bertanggung jawab atas serangan roket di wilayah perbatasan utara Israel.

Hizbullah dianggap oleh Israel sebagai salah satu ancaman keamanan utama. Organisasi ini memiliki hubungan yang dekat dengan Hamas dan keduanya didukung oleh Iran. David Rigoulet-Roze, seorang ahli dari Institut Hubungan Internasional dan Studi Strategis Prancis (French Institute for International and Strategic Affairs), mengatakan kepada media France 24 bahwa risiko eskalasi konflik adalah nyata, terutama mengingat apa yang sedang terjadi di perbatasan utara Israel saat ini.Setelah serangan tersebut, Israel bersumpah akan membalas dengan keras.

Hussein Ibish, seorang ahli senior dari Institut Studi Negara Teluk Arab, mengatakan, "Jika Israel mengirim pasukan darat ke Gaza, atau mengambil tindakan keras lainnya, maka Hizbullah mungkin akan membuka front di Lebanon, dengan alasan bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain membela Palestina."

Ibish menjelaskan, "Kita mungkin akan melihat Israel terlibat dalam perang di banyak front dengan berbagai organisasi perlawanan, di mana sebagian besar dari organisasi-organisasi tersebut berada di bawah pengaruh Iran."

Rekonsiliasi Israel – Arab Saudi Terdampak

Meskipun Hamas belum memberikan penjelasan yang jelas mengapa mereka memutuskan untuk melancarkan serangan, tetapi banyak ahli percaya bahwa serangan ini mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan antara Arab Saudi dengan Israel.

Sejak akhir September, kedua negara telah melakukan pembicaraan di bawah kepemimpinan Presiden AS, Joe Biden, dengan tujuan untuk menormalkan hubungan diplomatik. Arab Saudi mungkin akan mengakui keberadaan negara Israel sebagai pertukaran atas jaminan keamanan dari Amerika Serikat.

Pangeran Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, pada akhir bulan September dalam wawancaranya dengan Fox News memuji pembicaraan tersebut, mengatakan bahwa hubungan antara kedua negara menjadi semakin dekat setiap harinya untuk mencapai normalisasi.

Namun, dia juga menekankan bahwa perlakuan yang diterima oleh rakyat Palestina adalah isu penting yang harus diatasi.

Upaya untuk mempromosikan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dengan Israel akan dilihat sebagai kemenangan diplomatik besar untuk Joe Biden menjelang pemilihan AS pada tahun 2024. Namun, dengan munculnya serangan oleh Hamas, maka jadwal pembicaraan yang diharapkan akan segera berlangsung mungkin dapat terpengaruh.

Hussein Ibish, mengatakan, "Menurut pandangan saya, Israel berada dalam situasi yang sulit."

Dia menjelaskan, tindakan balasan yang diambil oleh Israel mengartikan bahwa rakyat Palestina akan menderita lebih banyak lagi, dengan penguasaan Israel yang semakin meningkat, keterbatasan yang lebih, dan kebrutalan yang lebih tinggi.

Ibish menambahkan bahwa ini akan membuat Arab Saudi kesulitan untuk maju dalam negosiasi normalisasi hubungan dengan Israel.

Iran Dicurigai Mendanai Hamas

Iran merupakan salah satu negara pertama yang menyambut baik serangan oleh Hamas. Sementara itu, Israel menuduh Teheran telah menyediakan senjata dan intelijen kepada kelompok-kelompok bersenjata ini selama bertahun-tahun.

Meskipun terlalu dini untuk menentukan peran yang dimainkan oleh Iran dalam serangan ini, tetapi banyak ahli setuju bahwa Hamas mungkin mendapat dukungan dari Teheran.

Bitar melanjutkan, "Menurut saya, dengan Arab Saudi dan Israel terus berupaya mendekati rekonsiliasi, Iran menjadi semakin cemas."

Ada kekhawatiran luas bahwa sekutu Iran, yaitu Hamas dan Hizbullah, saat ini sedang terlibat dalam pertempuran dengan Israel yang bisa berubah menjadi perang penuh. Ahli-ahli tetap waspada terhadap perkembangan yang tidak dapat diprediksi selanjutnya.

Namun, bagi Bitar, satu hal pasti. Ia menyimpulkan dengan mengatakan, "Melihat dari sejarah beberapa dekade terakhir, kita dapat berasumsi bahwa reaksi Israel pasti akan sangat dahsyat. Ini adalah awal dari perang yang mengerikan yang akan mengakibatkan ribuan korban."

(Taiwan, ROC) --- Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menuduh pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi terlibat dalam pembunuhan seorang pemimpin Sikh, Hardeep Singh Nijjar, yang terjadi di Provinsi British Columbia, Kanada, pada bulan Juni tahun ini.

PM Kanada tersebut mengatakan bahwa berdasarkan “informasi terpercaya” yang diperoleh oleh pemerintah Kanada, pelakunya adalah agen intelijen India.

Ia menyebut tindakan ini sebagai "pelanggaran yang tidak dapat diterima terhadap kedaulatan negara Kanada." Sebagai respons, otoritas Ottawa telah mengusir pejabat intelijen India tingkat tinggi yang bertugas di Kanada.

Para ahli menunjukkan bahwa perselisihan ini menempatkan sekutu Barat yang berharap untuk berkolaborasi dengan baik, Kanada maupun India dalam posisi yang sulit.

Kedua negara tersebut telah mengusir pejabat satu sama lain, memperkeruh hubungan bilateral dan berpotensi mempengaruhi dinamika internasional.

India dengan tegas membantah semua tuduhan tersebut dan sebagai balasannya juga mengusir seorang diplomat Kanada, sambil menuduh bahwa pemerintah Kanada telah melindungi aksi teroris. Hubungan antara kedua negara semakin memburuk.

Menurut statistik, saat ini ada sekitar 770.000 orang Sikh yang tinggal di Kanada, menjadikan komunitas Sikh terbesar di luar India dan membentuk sekitar 2% dari total populasi Kanada.

Para ahli mengatakan bahwa perselisihan ini bisa menciptakan keretakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hubungan antara Amerika Serikat dan dua mitra utamanya, serta membuat negara-negara Barat berada dalam situasi canggung.

Pencarian India Terhadap Sosok Hardeep Singh Nijjar

Polisi federal Kanada mengungkapkan bahwa pada tanggal 18 Juni 2023 malam, di area parkir Gurdwara Guru Nanak Sikh di Surrey, British Columbia, ditemukan mayat pria dengan "luka tembak yang jelas" di dalam mobil.

Korban kemudian dikonfirmasi sebagai Hardeep Singh Nijjar, seorang penanggung jawab kuil yang berusia 45 tahun.

Hardeep Singh Nijjar adalah seorang aktivis Sikh dengan kewarganegaraan Kanada yang menganjurkan pendirian sebuah "Negara Khalistan," yang akan mencakup sebagian dari negara bagian Punjab di India. Sekarang, negara bagian ini memiliki populasi Sikh terbesar di dunia.

Pemerintah India telah lama memerangi separatisme Sikh dan menganggap gerakan untuk mendirikan Khalistan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

Beberapa organisasi yang terkait dengan gerakan ini telah ditetapkan sebagai "organisasi teroris" di bawah "Undang-Undang Pencegahan Kegiatan Ilegal" India, dan Nijjar sendiri telah diburu oleh pemerintah India.

Sikh, Keretakan Hubungan Kanada dengan India

Tegangnya hubungan antara Kanada dan India terkait isu Sikh sebenarnya telah berlangsung cukup lama.

Meskipun aktivitas pemberontakan Sikh telah berakhir pada beberapa dekade lalu, tetapi pemerintah Modi memperingatkan bahwa separatisme Sikh sedang mencoba untuk bangkit kembali dan mendesak negara-negara seperti Kanada untuk mengambil langkah-langkah pengekangan lebih lanjut.

Pada bulan Juni 2023, India telah memanggil kembali diplomat senior Kanada untuk memprotes keberadaan sebuah parade mobil hias di sebuah kota kecil di Kanada.

Mobil hias tersebut memperingati pembunuhan Mahatma Gandhi, mantan Perdana Menteri India. Pada akhir tahun 2020, komentar simpatik dari Justin Trudeau perihal protes petani yang didominasi oleh komunitas Sikh di negara bagian Punjab juga memicu protes dari pemerintah India. Yang harus berbuntut pada dipanggilnya pejabat Duta Besar Kanada yang bertugas di India

Keraguan Bangsa Barat Terhadap Penantian Kerja Sama dengan India

Dan karena negara-negara Barat yang dipimpin oleh AS tengah berusaha mendekati India guna menyeimbangkan Tiongkok, tentunya berharap India akan berkolaborasi dengan bangsa Barat dalam perang Ukraina.

Insiden yang ada juga akan membuat sekutu dekat Kanada berada dalam situasi yang canggung.

Termasuk AS Inggris, dan Australia, semuanya telah mengekspresikan kekhawatiran mereka perihal insiden ini.

Mereka akan tetap berpegang pada sikap hati-hati, menekankan akan menunggu hasil penyelidikan. Sebagai perbandingan, peristiwa pembunuhan seorang mata-mata ganda Rusia di Inggris pada tahun 2018 telah memicu kutukan keras dari negara-negara Barat dan pengusiran ratusan diplomat Rusia.

Seorang ahli di Centre for International Governance Innovation (CIGI) di Ottawa, Wesley Wark mengatakan, "Rekan-rekan aliansi Five Eyes kami enggan terlibat sepenuhnya dalam insiden ini, yang tentunya dapat dimengerti. Karena dalam konteks hubungan yang terus bersitegang dengan Tiongkok, setiap negara berkeinginan untuk meningkatkan hubungan dengan India."

Aliansi Five Eyes adalah aliansi intelijen yang terdiri dari Kanada, AS, Inggris, Australia, dan Selandia Baru.

Wesley Wark mengatakan, “Ini adalah sebuah permainan menunggu. Jika Kanada menghasilkan bukti yang sangat kuat yang menunjukkan keterlibatan pemerintah India dalam aksi pembunuhan ini, saya pikir kita akan mendengar lebih banyak suara dukungan dari sekutu kita."

Kontroversi Memudarkan Hubungan Diplomasi

Beberapa analisis menunjukkan bahwa insiden ini dapat disandingkan dengan kasus pembunuhan jurnalis Washington Post, Jamal Khashoggi, yang diduga dilakukan oleh otoritas Arab Saudi di Turki.

Hubungan antara AS dan Arab Saudi sempat memburuk setelah pembunuhan Khashoggi, tetapi baru-baru ini mulai membaik di tengah ketegangan geopolitik internasional.

Seorang analis pertahanan senior di wadah pemikir AS Rand Corporation, Derek Grossman mengatakan, "Jika pengalaman Arab Saudi setelah pembunuhan Khashoggi bisa menjadi panduan, maka yang dibutuhkan India sekarang ini adalah waktu."

Dia menambahkan, "Semakin lama kontroversi ini berlarut, semakin besar kemungkinan bagi kedua negara dan pihak lain ingin melanjutkan dan bergerak maju."

Diawal diputar lagu yang berjudul Mind Blowing, tahukah siapa sosok sang penyanyi ini ?. Dia bernama Isyana Sarasvati, seorang penyanyi lulusan dari Nanyang Academy of Fine Arts, Singapura dan Royal College of Music Britania Raya. Pekan ini akan mengupas cerita tentang penyanyi yang terpilih sebagai Best Asian Artist Indonesia di tahun 2016 silam

(Taiwan, ROC) —- KTT G20 diadakan di New Delhi, India, pada awal bulan September. Ketidakhadiran Xi Jin-ping (習近平), yang biasanya tidak pernah absen dalam KTT G20, ternyata menarik perhatian banyak pihak. Sejumlah analis menilai, di samping dinamika global yang berubah-ubah, faktor situasi domestik Tiongkok dan kondisi kesehatan Xi Jinping kemungkinan menjadi penyebab dari ketidakhadirannya.

Tidak Puas Dengan India, Pemimpin Tiongkok Absen KTT G20

Ketidakhadiran Pemimpin Tiongkok, Xi Jin-ping, dalam KTT G20 yang berlangsung pada awal September di New Delhi, ibu kota India, menimbulkan pertanyaan. Mengingat sejak menjabat sebagai pemimpin Tiongkok, Xi selalu hadir di setiap edisi pertemuan KTT G20.

Keputusannya kali ini membuat banyak pihak berspekulasi. Sejumlah pakar berpendapat bahwa Xi sengaja tidak hadir sebagai bentuk sikap dingin, dan mengaitkannya dengan pilihan lokasi digelarnya KTT kali ini, yaitu India.

James Palmer, Wakil Editor majalah "Foreign Policy" asal Amerika Serikat, dalam tulisannya menyebutkan bahwa hubungan antara India dengan Tiongkok telah lama bersitegang, terutama pada tahun 2020 sempat terjadi insiden bentrokan di kawasan perbatasan yang harus memakan korban.

Di samping itu, keikutsertaan India dalam Dialog Keamanan Empat Negara (Quadrilateral Security Dialogue) bersama Australia, Jepang, dan Amerika Serikat, semakin membuat Tiongkok resah. Aliansi ini, yang semula hanya sebagai kerjasama sederhana, kini menjadi instrumen strategis di kawasan Indo-Pasifik, khususnya untuk menangkal dominasi Tiongkok.

Akan tetapi, Palmer kemudian menyoroti bahwa perselisihan antara negara-negara tersebut dengan Tiongkok bukanlah sebuah fenomena baru, yang membuat ketidakhadiran Xi dalam KTT G20 menjadi semakin misterius.

Uniknya, dalam pertemuan BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan, Xi dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, terlihat saling berinteraksi dengan harmonisnya.

Dalam sebuah pertemuan tertutup, mereka bersepakat untuk meredam ketegangan di kawasan perbatasan. Namun, Xi sepertinya merasa keberatan dengan upaya India yang tampaknya berusaha mengurangi pengaruh Tiongkok di kelompok BRICS, yang akhirnya memutuskan untuk menginkorporasi enam anggota baru.

Setelah pertemuan BRICS selesai dihelat, Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok, merilis peta resmi yang mengklaim beberapa wilayah yang selama ini dipersengketakan, termasuk provinsi Arunachal Pradesh milik India.

Dalam sejarahnya, Tiongkok pernah menginvasi Arunachal pada tahun 1962 dan menganggapnya sebagai bagian dari "Tibet Selatan".

India dengan tegas menentang klaim ini dan melihat perilisan peta baru Tiongkok sebagai sebuah provokasi. Menurut Palmer, absennya Pemimpin Xi Jin-ping dari pertemuan G20 mungkin sebagai tanggapan atas sikap India tersebut.

Kemajuan Ekonomi India Membuat Beijing Khawatir

Absennya Pemimpin Xi Jin-ping dalam KTT G20 juga diprediksi karena kekhawatiran Beijing atas pertumbuhan ekonomi India yang berkembang pesat. Anggota senior dari Partai Bharatiya Janata di India menyatakan bahwa tidak hadirnya Xi memperlihatkan kegelisahan Beijing terhadap kemajuan ekonomi India.

Survei dari Bloomberg memperlihatkan bahwa pertumbuhan PDB Tiongkok untuk 2023 diprediksi mencapai 5,1%, sedikit lebih rendah dari estimasi awal sebesar 5,2%. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi India tercatat mencapai 7,8% pada kuartal kedua tahun ini, sebuah angka yang cukup mengesankan.

Sementara itu, Mike Gallagher, Kepala Riset dari Continuum Economics, menilai bahwa penurunan investasi di sektor properti dan data ekspor yang kurang memadai menyebabkan pertumbuhan ekonomi China melambat. Berdasarkan analisis dari institusi bersangkutan, diperkirakan pertumbuhan GDP China untuk tahun ini hanya akan sekitar 4,9%.

Tidak hanya itu, apalagi India baru-baru ini juga melampaui Tiongkok sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia.

Wakil Ketua Partai Rakyat India, Baijayant Jay Panda mengatakan, "Mungkin sulit bagi Tiongkok untuk menerima bahwa, meskipun mereka adalah ekonomi dengan pertumbuhan tercepat selama empat dekade terakhir, kini posisi tersebut dipegang oleh India."

Ketidakstabilan Domestik: Xi Jin-ping Was-was untuk Berkunjung Keluar Negeri

Meskipun banyak spekulasi bahwa alasan Xi Jinping absen dari KTT G20 mungkin bukan dikarenakan faktor India. Menurut Palmer, gejolak politik dan ekonomi di Tiongkok saat ini mungkin menjadi beban utama bagi Xi. Ada kemungkinan Xi Jin-ping khawatir akan dinamika tanah air saat ia harus berkunjung keluar negeri, meski hanya sesaat.

Walaupun kekuasaan Xi semakin kuat, tetapi sebuah paradoks muncul dari situasi ini. Tiongkok, selama dua dekade lebih, menjalankan sistem kepemimpinan kolektif, membiarkan tanggung jawab dibagi di antara pemimpin senior.

Namun, dengan kontrol penuh yang dipegang Xi, ia kini menjadi sasaran kritik, terlebih lagi dengan situasi domestik yang semakin semerawut.

Indikasi lainnya, investasi dari dalam dan luar negeri mulai berkurang di Tiongkok. Hal ini mungkin mencerminkan kurangnya kepercayaan terhadap kepemimpinan Xi. Kendati sulit untuk memahami dinamika politik Tiongkok dari luar, beberapa isu mulai kembali muncul dan diperbincangkan oleh publik, seperti pengusiran mantan Presiden Hu Jintao dari rapat Partai Komunis, serta hilangnya sejumlah tokoh pemerintahan.

Dengan Tiongkok mengalami unjuk rasa publik terbesar dalam beberapa dekade dan ekonomi yang cenderung melambat, kehati-hatian Xi tampaknya sedikit masuk akal. Situasi ini tentunya akan menambah risiko, terutama saat ia harus melakukan kunjungan internasional.

Pendapat Berbeda Mengenai Ukraina: Xi Memilih Tidak Bertemu Pemimpin Barat

The Times of India menyebutkan bahwa salah satu alasan Xi Jin-ping absen dari G20 mungkin untuk menghindari pertemuannya dengan Presiden AS, Joe Biden. Di tengah semakin tegangnya hubungan antara AS dengan Tiongkok, otoritas Washington tampaknya kurang memberi kelonggaran kepada Beijing dalam hal perdagangan, teknologi, dan isu geopolitik.

Ditambah lagi, sejak KTT G20 di Bali pada 2022 lalu, Tiongkok dan Rusia semakin tegas dalam sikap mereka terhadap Ukraina.

Dalam konteks ini, Xi mungkin memilih untuk tidak berhadapan langsung dengan pemimpin negara-negara Barat dalam pertemuan G20 di India.

(Taiwan, ROC) --- Pasca perang dagang antara AS dan Tiongkok, banyak perusahaan teknologi besar memutuskan untuk berinvestasi di Vietnam, yang akhirnya mendorong peningkatan ekspor chip dari Vietnam.

Pemerintahan Presiden AS, Joe Biden, sedang merencanakan untuk membantu Vietnam menjadi pusat pasokan chip guna mencegah risiko rantai pasokan yang terlampau bergantung dengan Tiongkok, tetapi kekurangan insinyur di Vietnam dalam jangka panjang telah menjadi tantangan terbesar.

“Outsourcing Mitra Strategis”, AS Beri Keuntungan Besar untuk Vietnam

Dalam upaya untuk mengkonsolidasikan rantai pasokan di antara sekutu, pemerintah AS sedang mendorong strategi "outsourcing ke mitra strategis".

Dengan hubungan yang semakin membaik dengan AS, Vietnam mendapat manfaat besar dari reorganisasi rantai pasokan semikonduktor AS ini.

AS berharap untuk menjadikan Vietnam sebagai hub produksi chip. Namun, kekurangan tenaga insinyur adalah kekhawatiran terbesar bagi perkembangan industri semikonduktor Vietnam.

Ini menjadi tantangan besar dalam rencana AS untuk mendukung Vietnam menjadi pusat chip, guna mengurangi risiko pasokan yang terlampau bergantung terhadap Tiongkok.

Setelah pertemuan G20, Presiden Biden mengunjungi Vietnam dengan tujuan meningkatkan hubungan antara kedua negara, dengan ekspektasi bahwa semikonduktor akan menjadi fokus di masa mendatang.

"Outsourcing ke Mitra Strategis" telah menjadi salah satu kunci insentif yang digunakan AS meyakinkan pemimpin Partai Komunis Vietnam untuk meningkatkan hubungan mereka berdua.

Awalnya, Vietnam enggan karena khawatir Tiongkok akan bereaksi negatif.

Ketersediaan Tenaga Ahli Hanya Mampu Memenuhi 1/10 Kebutuhan

Dengan meningkatnya hubungan dengan AS, industri semikonduktor Vietnam mungkin akan mendapatkan nilai investasi baru bernilai miliaran dolar AS dan beberapa dana publik.

Namun, menurut pejabat industri, analis, dan investor, kekurangan insinyur yang terlatih dengan baik mungkin menjadi hambatan besar bagi perkembangan industri chip Vietnam.

Kepala kantor Vietnam dari US-ASEAN Business Council, Vu Tu Thanh mengatakan, "Jumlah insinyur perangkat keras yang tersedia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang dibutuhkan oleh investasi miliaran dolar ini."

Dengan populasi sekitar 100 juta orang, Vietnam hanya memiliki 5.000 hingga 6.000 insinyur perangkat keras chip yang terlatih dengan baik.

Sedangkan industri ini memperkirakan kebutuhan insinyur selama lima tahun mendatang mencapai 20.000 orang, atau 50.000 orang untuk sepuluh tahun ke depan.

Hung Nguyen, manajer senior program rantai pasokan di RMIT University Vietnam, menyatakan bahwa Vietnam juga kekurangan insinyur perangkat lunak chip.

Atas masalah ini, departemen tenaga kerja, pendidikan, informasi, teknologi, dan luar negeri Vietnam belum memberikan tanggapan mereka.

Beralih ke Desain Chip

Berdasarkan data dari pemerintah Vietnam, ekspor industri semikonduktor Vietnam ke AS setiap tahunnya bernilai lebih dari US$500 juta. Saat ini berfokus pada tahap manufaktur akhir rantai pasokan, yaitu perakitan, pengemasan, dan pengujian chip.

Dan tidak lama lagi akan bergerak ke arah desain.

Gedung Putih belum menjelaskan secara spesifik bagian mana dari industri chip Vietnam yang akan menjadi prioritas, tetapi eksekutif senior industri AS mengatakan bahwa manufaktur akhir adalah kunci pertumbuhan yang penting.

Mempertimbangkan hal ini, Tiongkok tentu memainkan peran penting. Menurut data dari Boston Consulting Group, pada tahun 2019, hampir 40% dari manufaktur akhir global berada di Tiongkok, hanya 2% di AS, dan 27% lainnya di Taiwan.

Aktivitas militer Tiongkok yang meningkat di sekitar Taiwan membuat situasi kian tegang, yang pada akhirnya mendatangkan kekhawatiran terhadap rantai pasokan.

Intel, perusahaan teknologi asal AS terbesar di dunia, telah menjalankan pabrik perakitan, pengemasan, dan pengujian chip mereka di Vietnam selama 15 tahun. Meski demikian, Beijing masih mendominasi.

Saat Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengunjungi Vietnam pada Juli, dia mengumumkan bahwa perusahaan AS, Amkor, juga tengah membangun pabrik perakitan dan pengujian semikonduktor berskala besar tercanggih di dekat Hanoi.

Selain itu, investasi swasta mungkin akan mulai berdatangan, terutama jika sebagian besar dari US$500 juta yang disediakan oleh CHIPS Act untuk rantai pasokan semikonduktor global akhirnya jatuh ke tangan Vietnam.

Sulit Memenuhi Kebutuhan Tenaga Ahli dalam Waktu Singkat

Hung Nguyen menyatakan , AS mungkin juga tertarik untuk meningkatkan pasokan bahan baku chip dari Vietnam, khususnya mineral langka atau "rare earth". Diperkirakan, cadangan mineral langka di Vietnam menempati urutan kedua di dunia, setelah Tiongkok

Desain chip Vietnam juga tengah mengalami kemajuan. Perusahaan perangkat lunak desain chip AS, Synopsys, telah memulai operasinya di Vietnam. Sementara kompetitornya, Marvell, mengurangi tim penelitian dan pengembangan di Tiongkok dan berencana untuk mendirikan pusat mereka di Vietnam.

Namun, jika masalah kekurangan tenaga kerja terampil tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka ambisi Vietnam mengembangkan industri semikonduktor akan sulit untuk direalisasikan. Membuatnya lebih rentan ketika harus bersaing dengan pesaing regional seperti Malaysia dan India.

Intel telah berulang kali mendesak otoritas Vietnam untuk memperluas basis tenaga kerja terampil mereka.

Intel dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menggandakan bisnisnya di Vietnam yang bernilai US$1,5 miliar. Namun setelah pengumuman investasi besar-besaran tersebut diumumkan pada Juni, Intel belum kembali memberikan konfirmasi mereka.

Di situs web Amkor Technology di Vietnam, ada sekitar 60 lowongan pekerjaan, terutama untuk posisi insinyur dan manajer.

Vu Tu Thanh mengatakan, salah satu solusi yang paling memungkinkan adalah dengan melonggarkan regulasi Vietnam dalam pemberian izin kerja kepada insinyur asing, hingga tenaga kerja terampil domestik dapat ditingkatkan sepenuhnya.

Namun, ini tentunya memerlukan reformasi legislatif dan proses administratif yang lebih cepat. Dan menurut beberapa diplomat dan pengusaha Vietnam, hal ini bukanlah tugas yang mudah.

(Taiwan, ROC) --- Pemimpin Gereja Katolik, Paus Fransiskus, baru-baru ini melakukan kunjungan bersejarah ke Mongolia, yakni sebuah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Buddha.

Banyak umat Katolik dari Tiongkok yang sengaja datang ke Mongolia untuk bertemu dengan Paus, yang mana hal ini tentu menarik perhatian banyak pakar menganalisis  hubungan antara Vatikan dan Tiongkok.

Pada tanggal 4 September 2023, Paus Fransiskus menyelesaikan kunjungan lima hari ke Mongolia, menjadikannya sebagai Paus pertama yang mengunjungi negara yang terletak di pedalaman Benua Asia ini.

Kunjungan Bersejarah ke Mongolia, Negara Hanya Dengan Seribu Umat Katolik

Dengan populasi sekitar 3,3 juta orang, mayoritas warga Mongolia memeluk agama Buddha Tibet. Di seluruh negara, hanya ada sekitar 1.400 umat Katolik.

Mongolia adalah salah satu komunitas termuda dalam Gereja Katolik, sebenarnya telah lama menantikan kedatangan Paus. Kunjungan Paus Fransiskus kali ini memiliki arti yang sangat mendalam bagi umat Katolik setempat.

Di Ibu Kota Mongolia, Ulaanbaatar, Paus memuji kebebasan beragama yang telah lama dipegang teguh oleh negara tersebut. Dalam sebuah acara antar agama, ia pun terlihat berinteraksi dengan komunitas Buddha Tibet, menyoroti keberagaman budaya dan kepercayaan di Mongolia.

Hubungan Vatikan-Tiongkok Menjadi Sorotan

Kunjungan Paus kali ini telah menarik banyak umat Katolik dari seluruh Asia untuk  berdatangan ke Mongolia. Yang paling mencolok adalah, di mana Paus berdiri, di situ terlihat banyak umat Katolik yang datang dari Tiongkok.

Bendera nasional Tiongkok di tengah-tengah kerumunan juga menjadi fokus perhatian media internasional.

Beberapa media melaporkan, sebelum Paus berkunjung ke Mongolia, Departemen Pekerjaan Persatuan Komunis Tiongkok telah mengeluarkan perintah yang melarang uskup dan umat Katolik Tiongkok untuk pergi ke Mongolia dan mengikuti kegiatan terkait.

Hasrat Kuat Umat Katolik Tiongkok, Berbondong-bondong ke Mongolia

Namun, demi bertemu dengan Paus, banyak umat Katolik Tiongkok tetap datang ke Mongolia.

Di antara kerumunan, beberapa dari mereka berusaha untuk tetap hadir dengan tidak terlalu mencolok, misal menggunakan kacamata hitam, masker, atau bahkan menutupi wajah mereka dengan kain berbendera nasional Tiongkok, agar tidak dikenali.

Pada hari terakhir kunjungan Paus, banyak umat Katolik Tiongkok yang tidak bisa menahan air mata mereka dan menyanyikan lagu rohani di tepi jalan untuk mengantar Paus kembali ke Vatikan.

Seorang umat Katolik Tiongkok yang bekerja di Ulaanbaatar mengungkapkan harapannya bahwa suatu hari nanti Paus dapat berkunjung ke Tiongkok.

Umat Katolik Tiongkok bernama Lu Lei (盧樂) mengatakan, “Saya juga berharap Paus bisa datang ke negara kami, Tiongkok, untuk melakukan lebih banyak kunjungan. Dengan demikian akan ada lebih banyak orang mengenal budaya Kristen, meningkatkan interaksi antara kedua negara. Ini akan mempererat hubungan antara Tiongkok dan Vatikan, serta dengan semua negara Gereja Katolik.”

Paus Menekankan Gereja Tanpa Tujuan Politik dan Mengirim Pesan ke Tiongkok

Sebenarnya, kunjungan Paus ke Mongolia ini juga dianggap sebagai “Jembatan Pertukaran” antara Vatikan dan Tiongkok.

Dalam salah satu pidatonya, Paus secara khusus menekankan bahwa Gereja Katolik "tidak memiliki tujuan politik", sehingga pemerintah dari berbagai negara tidak perlu khawatir. Hal ini dianggap sebagai pesan yang dikirimkan kepada negara tetangga Mongolia, yakni Tiongkok.

Paus Fransiskus mengatakan, “Pemerintah dan institusi sekuler tidak perlu khawatir tentang misi gereja, karena gereja tidak memiliki agenda politik untuk diterapkan. Sebaliknya, gereja bergantung pada kekuatan damai anugerah Tuhan, serta pesan kasih dan kebenaran untuk terus dapat bertahan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh umat manusia."

Pesan Paus ke Tiongkok, Hubungan Vatikan-Tiongkok Menunggu untuk Diamati

Di Tiongkok, otoritas Beijing telah menerapkan kebijakan "Sinisasi Agama", mencoba untuk menghapus pengaruh asing dan memaksa orang untuk taat pada Partai Komunis.

Ini menyebabkan umat Katolik di Tiongkok selama bertahun-tahun terlibat dalam gereja yang beroperasi secara diam-diam.

Hubungan antara Vatikan dengan Tiongkok telah menunjukkan ketegangan dalam beberapa tahun terakhir.

Meskipun Vatikan dan Beijing mencapai kesepakatan pada tahun 2018, setuju bahwa kedua pihak harus berkonsultasi terlebih dahulu dalam hal pengangkatan uskup di Tiongkok.

Namun, Vatikan mengatakan bahwa Tiongkok telah melanggar kesepakatan tersebut beberapa kali.

Misalnya, pada April tahun ini, otoritas Beijing dengan sendirinya mengangkat Joseph Shen Bin (沈斌), anggota Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, sebagai uskup Shanghai tanpa berkonsultasi dengan Vatikan terlebih dahulu. Meski pada akhirnya, Paus menyetujui pengangkatan tersebut.

Setelah "Jembatan Pertukaran" ini selesai berlangsung, maka berbagai isu seperti penindasan kebebasan beragama di Tiongkok dan kesepakatan pengangkatan uskup Katolik akan terus menjadi fokus dalam hubungan antara Vatikan dengan Tiongkok.

Sosok kita kali ini sih serba bisa. Dia tidak hanya bisa menyanyi tetapi juga menulis lagu hingga tampil di film. Ia muncul sejak kecil dan kini siap kembali memerankan film yang mengangkat namanya. Siapakah dia?

(Taiwan, ROC) --- Sebuah sumber yang berasal dari internal pemerintahan Yoon Suk-yeol menyampaikan bahwa Korea Selatan ingin agar Jepang bisa  berbagi informasi, serta memberikan akses untuk segera menangani emisi berbahaya. Langkah-langkah ini dianggap akan membantu meningkatkan kerja sama pertahanan keamanan.

Di lain pihak, Kementerian Luar Negeri Jepang menyampaikan bahwa mereka akan terus bekerja sama dengan Korea Selatan.

Di samping itu, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken menyatakan kepuasannya terhadap rencana Jepang dengan menyampaikan, “Jepang dan IAEA telah berkoordinasi erat dan proaktif mengenai rencana mereka, yang tentunya akan diproses dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan transparan.”

Pengaruh Tiongkok

Sejauh ini, protes terhadap pelepasan nuklir Fukushima masih sangat lemah menurut standar Korea Selatan, mengingat dampaknya terhadap pengaruh politik Presiden Yoon Suk-yeol juga sangat terbatas.

Tingkat dukungan terhadap Presiden Yoon Suk-yeol sempat menurun setelah Seoul mengumumkan akan mendukung IAEA, namun tidak lama, tingkat dukungan Yoon Suk-yeol kembali naik.

Di lain pihak, jajak pendapat Gallup pada akhir Juni menemukan bahwa 78% warga Korsel cemas terhadap kemungkinan limbah nuklir mengontaminasi ekosistem dan makanan laut. Beberapa pakar menyampaikan, otoritas Tiongkok mungkin akan menjadikan ini sebagai peluang untuk memberikan pengaruh mereka.

Direktur Eurasia Group, David Boling mengatakan, “Tiongkok pasti akan mencoba berbagai cara untuk menggunakan isu pembuangan limbah nuklir untuk menebar perselisihan antara Jepang dengan Korea Selatan. Partai oposisi Korsel selalu mengkritik langkah Presiden Yoon Suk-yeol, yang dinilai plin plan terhadap isu limbah nuklir Fukushima.”

Pihak berwenang di Beijing telah memberlakukan larangan impor makanan laut dari 10 kawasan Prefektur di Jepang, termasuk Fukushima. Selain itu, mereka juga sedang menguji produk pertanian dari wilayah lain di Jepang.

Peneliti senior di CFR (Council on Foreign Relations), Joshua Kurlantzick menyampaikan, Tiongkok akan mencoba mempengaruhi opini masyarakat Korsel melalui penyebaran informasi palsu maupun melalui media resmi setempat.

Negeri Tirai Bambu juga dinilai akan menggunakan berbagai langkah untuk mempengaruhi para politisi dan pemimpin opini publik.

Ujian Sensitif Terhadap Hubungan Jepang – Korea Selatan

Pada bulan Juli kemarin, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 汪文斌 menyampaikan, Jepang telah memperlihatkan keegoisan dan kesombongan mereka, dengan gagal mengonsultasikan perihal pembuangan limbah nuklir mereka dengan komunitas internasional.

Situs Korea Selatan mengutip sebuah dokumen yang dirilis pada bulan Juni dan menuduh bahwa Jepang telah memberikan pengaruh yang tidak pantas kepada IAEA.

Menjawab hal di atas, IAEA menyampaikan bahwa itu semata-mata hanyalah sebuah rekayasa.

Media “Global Times” yang dikelola oleh pemerintah Tiongkok menerbitkan laporan yang mempertanyakan keamanan produk pertanian Jepang, serta meragukan temuan IAEA.

Hingga berita ini diterbitkan, asal usul dokumen tersebut belum dapat dikonfirmasi, dan pemerintah Tiongkok juga menolak untuk memberikan komentar.

Pemberitaan tidak jelas yang mengklaim bahwa radioaktiv dari limbah nuklir Fukushima telah melampaui standar keselamatan, muncul di beberapa situs Korea Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Hirokazu Matsuno menyatakan penyesalannya dengan mengatakan, “Ini akan merugikan proyek rekonstruksi di Fukushima, dan melemahkan perasaan mereka yang selama ini sudah bekerja keras.”

Pada tanggal 22 Agustus 2023, Korea Selatan menyampaikan, tidak ada masalah ilmiah atau teknis perihal pembuangan limbah nuklir Fukushima ke perairan lepas. Namun di lain pihak, Korsel tetap tidak mendukung perencanaan tersebut.

Pemerintahan Yoon Suk-yeol akan menghadapi isu ini dengan tegas, dengan berbagai risiko yang akan muncul, salah satunya adalah reaksi dari konsumen dalam negeri, yang mana dalam jangka panjang ini akan kembali menguji hubungan antara Korea Selatan dengan Jepang.

(Taiwan, ROC) --- Presiden Joe Biden mengadakan pertemuan puncak trilateral bersejarah dengan pemimpin Jepang dan Korea Selatan pada tanggal 18 Agustus 2023. Ini juga menjadi pertemuan penting guna memperdalam jaringan kemitraan Negeri Paman Sam.

Selain itu, pertemuan trilateral bersangkutan dianggap menjadi bagian dari strategi diplomatik Joe Biden untuk mempertemukan Jepang dengan Korea Selatan, yang selama ini memang memiliki perselisihan sejarah.

Namun, persatuan antara Negeri Sakura dengan Negeri Ginseng mendapat tantangan, setelah Jepang melakukan pembuangan limbah nuklir mereka dari PLTN Fukushima ke perairan samudera lepas.

Anti Tiongkok, AS-Jepang-Korsel Memperkuat Aliansi

Pertama-tama, pada tanggal 22 Agustus, Jepang mengumumkan akan membuang air limbah nuklir PLTN Fukushima. Pembuangan tersebut akan dilakukan mulai tanggal 24 Agustus 2023, dengan membuang hasil pengolahan limbah nuklir sebanyak 1 juta ton, yang selama ini disimpan di pedalaman PLTN Fukushima, Daiichi.

Limbah nuklir tersebut diberitakan terkena dampak dari gempa bumi dahsyat yang melanda kawasan setempat pada bulan Maret 2011 silam.

Faktanya, otoritas Jepang telah menyetujui pembuangan limbah nuklir ke Samudera Pasifik semenjak 2 tahun yang lalu. Jepang menganggap ini adalah langkah penting untuk benar-benar menghentikan prosedur pengoperasian PLTN di Fukushima.

Jelas saja, perencanaan tersebut kemudian mendatangkan pertentangan dari asosiasi nelayan setempat dan negara-negara tetangga.

Menghadapi ancaman dari Tiongkok yang semakin besar, membuat pemimpin AS, Jepang dan Korea Selatan mengadakan pertemuan puncak bersejarah di Camp David pada tanggal 18 Agustus 2023. Pada saat yang sama, suara menentang pembuangan nuklir ke samudera lepas mulai bermunculan di internal Korea Selatan.

Pada bulan Juli 2023, pihak Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sebenarnya telah menyetujui pembuangan limbah nuklir Fukushima. Namun, Negeri Sakura memilih untuk menunda pembuangan tersebut disebabkan perhelatan KTT di kala itu yang kian dekat, serta untuk menghindari timbulnya perlawanan politik terhadap Presiden Yoon Suk-yeol di Korea Selatan.

Dalam KTT yang dihelat di Camp David, ketiga negara sepakat untuk memperdalam hubungan militer guna melawan ekspansi pengaruh dari Tiongkok di Asia Timur.

Dan setelah beberapa hari pelaksanaan KTT, Jepang segera mengumumkan untuk memulai pembuangan limbah nuklir Fukushima.

Ketika mitra demokrasi di Asia Timur memperdalam kerja sama mereka, otoritas Tiongkok di lain pihak diketahui juga meningkatkan pertukarannya dengan Rusia. Di samping itu, Korea Utara yang merupakan sekutu Tiongkok, juga kian gencar mempercepat program rudalnya.

Duta Besar AS untuk Jepang, Rahm Emanuel menyampaikan, aliansi trilateral antara AS, Jepang dan Korea Selatan merupakan langkah besar dalam lanskap geopolitik, sama halnya dengan pertukaran pertahanan Kemitraan Keamanan Australia, Inggris dan AS (AUKUS).

Sikap Moderat Yoon Suk-yeol

Berbeda dengan pendahulunya yang lebih liberal, Presiden Yoon Suk-yeol terkesan lebih mengesampingkan perselisihan panjang antara Korea Selatan dengan Jepang, misal persoalan pemberian kompensasi bagi perempuan Korea Selatan yang dipaksa menjadi wanita penghibur pada era Perang Dunia II. Perselisihan serupa telah merusak hubungan kedua negara selama bertahun-tahun.

Pakar analisis menyampaikan, saat menerima laporan IATA perihal pembuangan nuklir Jepang, Presiden Yoon Suk-yeol memberikan lampu hijau, yang mana ini berkemungkinan memunculkan kontroversi baru. Dan bukan tidak mungkin akan hal ini akan dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk kepentingan mereka.

Salah seorang pakar di wadah pemikir CSIS (Center for Strategic and International Studies), Christopher Johnstone menyampaikan, “Tentu saja Yoon Suk-yeol mendapat tekanan terhadap hal ini, apalagi ketika ada data yang memperlihatkan bahwa limbah ini memiliki dampak berbahaya.”