Kalau dulu pendahulu kita hanya memperjuangkan kemerdekaan lewat jalur diplomasi, hari ini tidak akan ada NKRI. Serangan Umum 1 Maret, Bandung lautan api, dan perang Surabaya, dilakukan untuk membuktikan eksistensi Indonesia. So, menjadi tidak masuk akal ketika ada pihak-pihak yang menyalahkan manuver militer yang dilakukan H4M4S terhadap I5r4el. Apalagi sejak berdiri tahun 1987 H4M4S menunjukkan perjuangan yang konsisten, walaupun terus difitnah dan dipojokkan dengan berbagai cara.

Israel adalah negara yang diproklamirkan secara ilegal di atas tanah Palestina. Dasarnya adalah mimpi kaum Zionis untuk mewujudkan Israel Raya yang terbentang antara sungai Eufrat dan Nil. Dengan demikian, kita memusuhi Israel bukan karena mereka beragama Yahudi, tapi karena penjajahan yang dilakukan. Objek permusuhan kita bukan agama Yahudi, melainkan kezhaliman, penindasan, dan kesewenang-wenangan. Yuk ikuti obrolan asik dengan Ustadz Salim Al Fillah biar kita gak gagal paham soal Palestina!

Megawati curhat. Dia bilang tidak kuat ketika mendengar kabar kader PDIP ditangkap KPK. Apalagi, klaimnya Mega, dia yang membuat KPK. Nah perlu dibuat lebih jelas nih apa maksud pernyataan Mega tersebut. Apakah Mega sedih dan kecewa karena banyak kader PDIP yang tidak mampu menjaga kejujuran dan integritas? Atau Mega kesal dan marah karena korupsi yang dilakukan kader-kader PDIP tersebut ketahuan dan ditindak oleh KPK?

Tiga tahun lalu, 17 Agustus, bangsa P4le5tina bersuka-cita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Ribuan kilometer dari Jakarta, di Jalur G4za, Indonesia Raya berkumandang gegap gempita. Ada bangga dan haru, karena lagu kebangsaan kita berkumandang di negeri orang. Tapi juga ada getir, karena bangsa yang menyanyikannya, yang sejak dulu mati-matian mendukung kemerdekaan kita, sampai kini belum kunjung merdeka.

Provinsi Padang? Pemekaran dari Sumatera Barat? Provinsi ke-35? Rupanya Presiden Jokowi keseleo lidah lagi. Mungkin sedang banyak pikiran, sehingga tidak fokus saat bicara tanpa teks. Ketika bicara dengan teks pun Presiden beberapa kali memicu kontroversi. Kalau itu, salah penulis teksnya. Jelas seorang pemimpin, apalagi Kepala Negara, perlu punya kendali diri yang prima, supaya tidak mudah terpeleset ketika menjalankan tugas.

Krisis yang terjadi belakangan ini di P4le5tina menyatukan berbagai komponen bangsa. NU, Muhammadiyah, dan berbagai ormas Islam kompak mengutuk I5rael dan mendukung P4le5tina. Bahkan Pemerintah dan umat Islam yang kerap beseberangan pun, satu suara untuk urusan yang satu ini. Yuk kita simak kelanjutan obrolan seru Bang Arief dengan Dr. Hidayat Nurwahid!

Wakil Ketua MPR-RI Dr. Hidayat Nurwahid tegas menyanggah pernyataan mantan Kepala BIN bahwa Pale5tin4 dan I5r4el bukan urusan kita. Seluruh Presiden RI, sejak Soekarno hingga Jokowi, konsisten menyatakan dukukngannya bagi kemerdekaan Pale5tin4. Bahkan, Bung Karno menolak mengundang I5r4el dalam Konferensi Asia Afrika 1955, dan malah mengundang Mufti Besar Pale5tin4. Apalagi, Indonesia punya hutang sejarah kepada Pale5tin4 yang all-out mendukung kemerdekaan Indonesia.

Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono mengatakan, krisis p4le5tin4 bukan urusan Indonesia. Pernyataan tersebut bukan cuma absurd, tapi jelas mengkhianati amanat Konstitusi negara kita. Konstitusi kita mengutuk segala bentuk penjajahan, dan menuntut peran serta mewujudkan ketertiban dunia. Sayang sekali, karena dari senior seperti AM Hendropriyono, generasi penerus seharusnya bisa belajar soal kesetiaan terhadap konstitusi dan komitmen kepada tujuan negara.

Pernah lihat duit Rp 100 trilyun? Sebesar itulah potensi korupsi dana bansos di seluruh Indonesia menurut Novel Baswedan. Jadi mudah dipahami kan, kenapa banyak orang ngebet terjun ke politik dan berusaha jadi pejabat. Basah bro! Mudah dipahami juga kenapa orang-orang seperti Novel Baswedan harus segera disingkirkan dari KPK. Yang jelas, sikap radikal Novel Baswedan cs dalam memberantas korupsi membahayakan pesta pora para koruptor!

Jokowi bilang mau perkuat KPK. Yang terjadi malah revisi UU KPK yang melemahkan dan mengerdilkan. Jokowi bilang tidak setuju jika ke-75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK serta-merta dipecat. Kenyataannya? Mari kita lihat beberapa saat ke depan. So, mari kita simak apa kata Presiden Jokowi, pahamilah sebaliknya.