Panglima TNI memutasi 46 Perwira Tinggi di lilngkungan TNI AD. Salah satunya Mayjen Dudung Abdurahman yang menjadi Pangkostrad. Publik teringat salah satu "prestasi" Dudung sebagai Pangdam Jaya adalah menurunkan baliho HRS dan FPI. Semoga sebagai Pangkostrad, Mayjen Dudung sadar, bahwa persoalan mendasar adalah keterbelahan masyarakat, bukan radikalisme dan intoleransi. Jika TNI bisa membuktikan posisinya yang netral sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan untuk memukul lawan politik, keterlebalahan itu bisa diatasi!

Beberapa waktu lalu Gubernur Anies kembali diterpa isu miring: menerima gratifikasi rumah mewah di Kebayaroan Baru Jaksel dari pengembang reklamasi. Setelah ditelusuri, gambar umah yang beredar luas itu diambil dari situs jual-beli rumah, dan berlokasi di Cipayung Jaktim. Parah juga nih buzzerp. Mbok ya kalau mau fitnah sedikit lebih profesional, sehingga tidak terlihat konyol dan bodoh. Tapi itulah kelas politik kita. Tidak mau adu gagasan dan narasi dengan lawan politik, ya hancurkan saja reputasi pribadinya dengan fintah!

Banyak pihak mengatakan, perseteruan Ganjar vs Puan sengaja direkayasa oleh PDIP untuk keuntungan elektoral mereka. Tapi, rasanya tidak. Menempatkan Ganjar yang populer sebagai victim jelas justru merugikan citra Megawati dan PDIP. Ancaman Ketua Bappilu PDIP Bambang Pacul, bahwa Ganjar Pranowo akan tersingkir seperti Rustriningsih jika berkeras nyapres, tampaknya juga tidak mudah direalisasikan. Bagaimanapun modal Ganjar lebih kuat dari Rustriningsih atau bahkan Puan. Kali ini tampaknya Megawati benar-benar dibuat pusing kepala. Mana yang akan didahulukan: sayang anak, atau sayang partai.

Pimpinan KPK, BKN dan Kemenpan-RB akhirnya sepakat memecat 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Istana pun cuci tangan dengan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan urusan internal KPK. Semakin terang-bendreang bahwa sejak awal Presiden Jokowi memang tidak punya komitmen yang jelas terhadap pemberantasan korupsi dan penguatan KPK. Akhirnya kita akan melihat nisan besar di depan Gedung Mearh Putih, bertuliskan RIP, alias Rest in Pieces KPK!

Pandemi masih jauh dari selesai, tapi dalam APBN 2021 alokasi dana untuk sektor kesehatan turun, dan infrastruktur naik. Orang super kaya kena tarif pajak baru 35%, tapi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) justru turun. PPnBM untuk mobil sampai 2500 cc didiskon 100%, tapi pulsa dan token listrik justru kena pajak. Surat utang Indonesia menawarkan bunga lebih tinggi dari negara-negara lain dengan tingkat risiko investasi yang lebih tinggi. Langkah-langkah Menkeu Sri Mulyani penuh kontradiksi dan paradoks. Jadi, waktu Menteri Keuangan terbaik ini bilang ekonomi kita akan tumbuh sampai 8,3% di kuartal kedua 2021, kita masih percaya?

Pemborosan uang rakyat tampaknya sudah jadi kebiasaan Pemerintah. KPK menemukan inefisiensi Rp 581 milyar dalam proyek pembaruan DTKS Kemensos. Lalu ada pula 97.000 PNS fiktif yang selama bertahun-tahun dibayarkan gajinya. Tata kelola negara kok jorok sekali ya? Kelalaian? Atau kesengajaan untuk meruap keuntungan?

Anggota DPR dapat plat kendaraan khusus. Dalihnya agar mudah dikenali ketika berada di ruang publik. Negara juga mengalokasikan 55,8 milyar untuk membangun lift baru di Gedung Nusantara I. Enak betul jadi anggota Parlemen di Indonesia. Banyak skandal. Minim prestasi. Tapi terus banjir fasilitas. Pertanyaannya: siapa sih yang diwakili oleh para anggota Dewan yang terhormat itu? Rakyat? Atau nafsu serakah mereka sendiri?

Ganjar Pranowo tidak diundang dalam pengarahan Puan untuk para kader PDIP se-Jawa Tengah di Semarang. Ganjar malah santuy menikamti track sepeda di Jakarta. Petinggi PDIP eksplisit menyebut Ganjar "keminter", karena aktif bermanuver menjudu Pilpres 2024, padahal belum ada ada arahan dari Ketum Megawati. Tampaknya saling seruduk di kandang banteng moncong putih semakin seru! Yuk kita tonton bareng-bareng!

Di tengah semangat rakyat Indonesia mendukung perjuangan bangsa Palestin4, Mensos Risma khawatir dana yang terkumpul digunakan mendukung ter0ris. Di sisi lain, kader PDIP, Nabil Haroen, minta Pemerintah mengaudit dana bantuan untuk Palestin4 yang dikumpulkan berbagai lembaga. Absurd! Harusnya yang diaudit keuangan PDIP untuk memastikan ada tidaknya aliran dana dari sekian banyak kader yang tertangkap korupsi ke kas partai ini.

Di tengah berbagai pembatasan yang diterapkan terkait pandemi Covid-19, digelar syukuran Ultah Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, nanggap musisi Katon Bagaskara. Dalihnya, bukan ide dan tanpa restu Gubernur, tidak diniatkan sebgai pesta Ultah, cuma 31 orang yang hadir, dan tanpa lagu Ulang Tahun. Video yang viral beredar mematahkan semua pembelaan diri yang konyol itu. Selamat Ultah Ibu Khofifah. Semoga semakin tua Ibu semakin jujur dan bijak, dimulai dari berhenti berdusta!