Kementerian Pertahanan bantah adanya alokasi dana Rp 1.760 triliun untuk belanja alutsista 2020-2024. PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) bantah dapat jatah pengadaan paket jumbo alutsista. Tapi beredar surat Menhan Prabowo kepada Rosoboronexport Rusia, memperkenalkan PT TMI yang akan menangani impor alutsista. Jadi, siapa yang sesungguhnya sedang mengumbar dusta?

Walaupun Gajar seolah tiarap, tapi episode perseteruannya dengan Puan masih jauh dari selesai. Tetiba saja relawan Jokowi menyatakan dukungan kepada Ganjar. Dan menyindir Puan agar jangan terperangkap di masa lalu. Muncul pula Ganjarist, sekelompok orang yang mendeklarasikan diri sebagai relawan pendukung Ganjar untuk nyapres di 2024. Tampaknya, skenario tait accompli Jokowi terhadap Mega menjelang Pilpres 2014 lalu akan kembali terulang. Mega akan dipaksa memilih Ganjar ketimbang sang putri mahkota.

Bupati Alor Amon Djobo meradang gegara Kemensos salurkan bantuan via DPRD, bukan Pemkab. Amon berang karena menganggap penyaluran bantuan dipolitisir. Bahkan dia sebut mulut Risma lebih cepat dari pikirannya. Memang parah juga kalau pejabat publik emosional dan kerap marah-marah. Artinya kontrol dirinya lemah. Tapi lebih parah lagi fakta menunjukkan bahwa bantuan sosial yang dibayari APBN memang sering dibajak politisi untuk membeli suara rakyat!

Di tengah polemik dan perlawanan berbagai pihak, PImpinan KPK tetap melantik 1.271 pegawai KPK menjadi ASN. Dengan berapi-api Firli mengajak pegawai KPK untuk mengobarkan Perang Badar melawan korupsi. Firli juga menyebut para koruptor sebagai pengkhianat-pengkhianat Pancasila.   Pertanyaannya, apakah Parpol yang banyak kadernya menjadi koruptor juga layak disebut Partai pengkhianat Pancasila?

PDIP sadar betul rendahnya kapasitas Puan untuk dicapreskan. Jadi Menko PMK tidak bunyi. Jadi Ketua DPR juga sunyi. Karena itu, perlu skenario khusus untuk memuluskan rencana pencapresan sang putri mahkota 2024. Caranya? Bangun koalisi besar partai-partai. Pastikan hanya ada 2 pasang calon. Satu Puan. Satu lagi calon boneka. Kalau rakyat tidak waspada dan segera bergerak, lagi-lagi kedaulatannya akan dirampok!

Dua tahun berturut-turut jamaah haji Indonesia ditolak masuk otoritas Saudi Arabia. Sayangnya, sampai saat ini Menag Yaqut belum tahu pasti alasan penolakan tersebut. Sebagai Menteri yang bertanggungjawab atas pelayanan kepada umat beragama, ini PR maha penting Menteri Agama.   Anehnya, Menag Yaqut malah cari-cari kerjaan lain: menggagas verifikasi wawasan kebangsaan untuk para dai, mubaligh dan penceramah agama Islam. Ini kok Pemerintah doyan betul mencampuri isi kepala rakyatnya ya? Curiga betul terhadap umat muslim tampaknya!

Setiap 1 Juni polemk tentang kapan Pancasila lahir selalu mengemuka. Mazhab 1 Juni dan Mazhab 18 Agustus tidak pernah bersepakat. Di sisi lain, PDIP terus mengklaim sebagai Partai Ideologis, walaupun praktik korupsi yang jelas anti Pancasila dilakoni dengan khusyu oleh banyak kader partai wong cilik ini. Kita juga melihat Pancasila kerap digunakan untuk memukul lawan politik dengan stigma radikal, anti-NKRI, dan anti-Pancasila. Jadi, sebenarnya Pancasila punya siapa dan untuk apa?

PDIP ingin hanya ada 2 pasang kandidat di Pilpres 2024. Alasannya agar efisien, dan rakyat tidak terpecah. Padahal alasan sebenarnya untuk memastikan kemenangan sang putri mahkota, Puan Maharani. Dengan koalisi besar yang dikomandoi PDIP dan mengekslusi Demokrat dan PKS, besar kemungkinan hanya akan ada Puan dan pasangannya, berhadapan dengan calon boneka. Pertanyaannya, apakah partai-partai mau mendukung PDIP? Apakah rakyat legowo Puan jadi Presiden?

Terkuak rencana Kemenhan memborong alutsista senilai Rp 1.710 trilyun sampai tahun 2024. Kita tentu sepakat bahwa pembaharuan alutsista perlu dilakukan. Kabarnya, lebih dari 60% alutsista kita sudah uzur. Tapi penunjukan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) yang belum lama berdiri sebagai broker, menjadi kontroversi. Apalagi sejumlah konco Prabowo di Partai Gerindra menjadi Komisaris Utama dan Komisaris perusahaan ini. Jangan salahkan publik kalau muncul dugaan, ini usaha menggalang bancakan baru untuk logistik Pilpres 2024.

Pendukung Jokowi di Pilpres lalu - buzzerp, relawan - dapat priviledge, jadi warga negara kelas satu. Boleh sebar hoaks dan fitnah siapapun, termasuk ulama, di medsos, dan kemungkinan besar aman dari jerat hukum. Bahkan punya peluang besar diguyur gaji, bonus, dan tantiem milyaran sebagai Komisaris BUMN. Setelah kemarin Abdee Slank jadi Komisaris BUMN, saatnya Inul Daratista jadi Komisaris Pertamina, supaya BUMN ini lebih mantap ngebor migas!