Kegeraman publk atas pembatalan haji 2021 untuk jamaah haji Indonesia masih berlanjut. Dugaan penyalahgunaan dana haji menjadi bola liar yang bergulir ke mana-mana. Sayangnya respon Pemerintah dan BPKH cenderung formalistik dan klise: Dana haji aman! Berbagai berita yang beredar hoaks!   Jika kita menelisik Laporan Keuangan BPKH, semuanya terlihat normal. Tidak ada indikasi masalah. Masalahnya, 90 triliun dana haji ditanamkan dalam investasi jangka panjang. Mostly SBSN. Dananya kemudian digunakan menambal APBN. Pertanyaannya: kalau APBN kita saja tidak aman, defisit parah, Pemerintah harus berutang untuk bayar bunga, lalu bagaimana publik percaya dana haji aman?

Beberapa tahun lalu Tjahjo Kumolo ajak rakyat untuk tiru bangsa Korut yang sangat menghormati pemimpinnya. Hari ini ada upaya menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden/Wapres dengan ancaman bui 4,5 tahun. Menghina DPR dan lembaga-lembaga negara yang lain juga diancam penjara 2 tahun. Absurd! Kok Presiden, Wapres dan anggota Dewan yang dipilih rakyat diberi celah untuk memenjarakan rakyat? Apakah kita sedang mencontoh Korut mensakralkan pemimpin, dan akhirnya menyembahnya seperti Tuhan?

Sembako, pendidikan, dan sejumlah barang & jasa yang sebelumnya tidak kena PPN akan dipajaki Pemerintah. Sebelumnya pulsa dan token listrik prabayar juga dijadikan obyek pajak. Pemerintah juga mewacanakan akan memajaki emisi kendaraan bermotor, dengan alasan gas rumah kaca.   Tampaknya Sri Mulyani kalap mencari sumber duit untuk nambal kebocoran anggaran yang tambah besar. Di sisi lain, PPnBM mobil mewah sampai 2500 cc digratiskan. Pemerintah sebenarnya kerja buat siapa sih? Kok lagi-lagi rakyat kecil yang diperas? Kenapa gak fokus memajaki 1% orang terkaya yang menguasai 50% aset?

Presiden pertama RI, Bung Karno, mengoleksi 26 gelar Doktor Honoris Causa dari berbagai universitas dalam dan luar negeri. Bidangnya beragam: teknik, hukum, filsafat, agama, dll. Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, baru mengoleksi 9 gelar Doktor HC. Sementara itu, cucu Bung Karno, Puan Maharani, mantan Menko PMK yang sekarang jadi Ketua DPR, baru punya satu gelar Doktor HC bidang kebudayaan dari Undip. Jadi, Bu Mega dan Puan, yuk semangat!! Lebih giat lagi bekerja supaya bisa menyusul jumlah gelar Doktor HC yang dikoleksi Bung Karno. Kami dukung!

Guru Besar UI, Universitas Negeri Padang, Kyoto University, dan China Academy of Social Science mendukung pemberian gelar Profesor Kehormatan kepada Megawati. Di sisi lain, Profesor di Nanyang Technological University (NTU) menyebut "Karya Ilmiah" Megawati sebagai "cara ilmiah memuji diri sendiri". Di luar pro dan kontra yang ada, yang paling mendasar adalah fakta bahwa Perguruan Tinggi kita terjebak dalam relasi kuasa yang merampas independensinya sebagai institusi akademis. Kalau sudah begini tak usah heran kita akan semakin kerap menyaksikan gelar atau jabatan akademik ditransaksikan dengan privilese politik kekuasaan.

ejak PDIP jadi partai penguasa, patung Bung Karno marak dibangun di mana-mana. Tampaknya Megawati melampiaskan "dendam lama" terhadap apa yang dia sebut "de-Soekarnoisasi" di masa Orba. Tanpa mengurangi hormat dan takzim kita kepada Bung Karno, Megawati dan para pendukungnya perlu diingatkan bahwa  Bapak Bangsa dan Proklamator kita bukan cuma Soekarno. Peran Bung Hatta - Proklamator, Wapres, diplomat dan teknokrat ulung - serta Muhammad Natsir yang menyatukan kembali Indonesia pasca RIS yang memecah belah, tidak bisa dikecilkan.   Jadi, Megawati perlu ingat kembali ajaran Bapaknya: JASMERAH, Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah!

Partai Golkar keukeuh mengusung Ketumnya, Airlangga Hartarto, di perhelatan Pilpres 2024. Alasannya: amanat Munas 2019. Padahal Airlangga punya beban. Namanya santer disebut dalam kasus suap pembangkit listrik di Riau, 2019 lalu. Lebih parah lagi, elektabilitas Airlangga konssiten terpuruk dan remuk dalam sejumlah survei Capres yang sudah rilis. Menarik untuk menebak, apa jurus sakti Golkar untuk memoles agar tampang Airlangga laku dijual, dan ada partai yang mau berkoalisi untuk mengusungnya.

Rencana Universitas Pertahanan memberikan gelar Profesor Kehormatan kepada Megawati Jumat lusa ditanggapi negatif oleh banyak pihak. Yang banyak disorot adalah "karya ilmiah" yang katanya ditulis Megawati, membahas dirinya sendiri, yang diklaim mampu mengatasi krisis multidimensi saat jadi Presiden 2001-2004. Namun belakangan, naskah karya ilmiah tersebut di-take-down dari situs Jurnal Online Universitas Pertahanan.   Mungkin sang perancang skenario baru sadar bahwa drama ini perlu dimodifikasi agar sedikit lebih meyakinkan.

Tepat di hari lahir Bung Karno yang ke 120, 5 Juni 2021, Prabowo menghadiahI Megawati patung Bung Karno menunggang kuda di Kemenhan.   Jumat depan, Megawati juga akan dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan bidang Kepemimpinan Strategik di Universitas Pertahanan yang diasuh Kemenhan. Tampaknya "cinta lama bersemi kembali" di antara kedua politisi gaek tersebut dalam menyongsong Pilpres 2024. Memang tidak ada kawan dan musuh abadi dalam politik. Yang abadi adalah kepentingan. Jadi, rakyat nonton aja ya!

Rilis terbaru Times HIgher Education (THE) menunjukkan peringkat Perguruan Tinggi kita terjun bebas, kalah jauh dari Malaysia dan sejumlah negara Asia lainnya. Ditengarai salah satu penyebabnya dominasi politik kekuasaan yang mendominasi Perguruan Tinggi. Pimpinan Perguruan Tinggi, dosen dan mahasiswa cari aman dengan mendukung kekuasaan, sehingga Perguruan Tinggi kehilangan daya kritisnya. Kondisi ini tentu menjadi tanggungjawab Menteri Nadiem Makarim. Kalau masih punya malu, seharusnya Menteri Nadiem mundur. Atau, Presiden memberhentikan Nadiem