Bang Arief Podcast

Dalam RUU KUHP yang sedang disosialisasikan, ancaman hukuman minimum untuk koruptor turun dari 4 menjadi 2 tahun. Di samping itu, ancaman hukuman pidana mati bagi koruptor dihapuskan. Di sisi lain, ancaman pidana untuk penghinaan terhadap Presiden/Wapres, yang sebelumnya sudah dicabut MK, muncul lagi. Pertanyaan, tujuan negara kita melindungi rakyat atau melindungi Presiden, Wapres dan para pendukungnya?

Menteri BUMN Erick Thohir cukup tanggap terhadap kritik masyarakat soal banyaknya Komisaris BUMN yang tidak kompeten. Para Komisaris yang minus pengalaman itu akan mengikuti program on-boarding dan mendapatkan pelatihan. Erick tidak main-main dengan program ini. Karena itu, berbagai business school ternama, dalam dan luar negeri, digandeng untuk terlibat. Pertanyaanya, kalau harus dilatih dulu, ini yang direkrut Komisaris BUMN atau anak magang ya?

Beredar kembali ceramah Ustad Yusuf Mansur beberapa tahun lalu yang mengajak rakyat memusuhi Presiden yang doyan nambah utang. Tapi baru-baru ini, UYM juga memuji Presiden Jokowi setinggi langit. Kata UYM, pencapaian Jokowi dahsyat luar biasa. Apakah Ustad Yusuf Mansur sedang menyindir prestasi Presiden Jokowi dalam menambah utang? Apakah UYM akan mengajak rakyat memusuhi Presiden Jokowi yang sudah menumpuk utang begitu besar? Ataukah UYM sedang mengirim sinyal untuk mendapatkan kursi Komisaris BUMN, menyusul para pendukung Presiden Jokowi yang sudah lebih beruntung?

Untuk bisa berfungsi efektif, Pemerintah harus mendapatkan trust & respect dari rakyat. Masalahnya, trust & respect tidak bisa diminta, hanya bisa dibangun dengan dasar kejujuran, integritas, dan loyalitas. Impresi sesaat mungkin bisa dibangun lewat pencitraan. Namun pada akhirnya publik akan mengkonfirmasinya dengan bukti. Pelemahan terstruktur, sistematis dan masif terhadap KPK, proyek jumbo pengadaan alutsista, dan kisruh gagal berangkatnya jemaah haji, jelas merusak impresi publik. Pemerintah yang sering berbohong tentunya tidak kredibel, dan gagal memperoleh trust & respect dari rakyatnya.

Keputusan Pemerintah tidak memberangkatkan jamaah haji tahun ini sangat menyesakkan, bahkan menyakitkan. Apalagi tertangkap indikasi lemah dan tidak optimalnya lobi yang dilakukan kepada otoritas Kerajaan Saudi Arabia. Publik akhirnya mengaitkan dengan peran Dubes Agus Maftuh Abegebriel yang dinilai lebih rajin berkomentar negatif soal HRS, ketimbang menjalankan tugas diplomasinya. Ke depan semakin mengkhawatirkan lagi, karena Pemerintah tampaknya sudah bulat menunjuk Zuhairi Misrawi, Politsi PDIP, yang dari rekam jejaknya pro-LGBT dan pro-Syiah, menjadi Dubes baru di Saudi. Jadi cukup beralasan untuk mengatakan, jamaah haji kita gagal berangkat, karena Pemerintah tidak serius dan piawai dalam berdiplomasi!

Pentolan buzzer menembak Prabowo soal proyek jumbo pengadaan alutsista 1,7 kuadriliun. Keberadaan PT TMI yang berisi konco-konco Prabowo di Gerindra dipersoalkan juga. Padahal sebagian besar Menteri Jokowi tidak perform, dan banyak bikin skandal. Tapi buzzer tidak berselera serang mereka. Kasian Prabowo yang sudah mati-matian menunjukkan loyalitasnya kepada Jokowi. Mungkin Prabowo sedang menuai tulah dari "pengkhianatan" kepada emak-emak militan yang habis-habisan mendukungnya di Pilpres 2019 lalu.

Satu per satu BUMN besar kebanggan kita tertimbun hutang yang menggunung. Dua di antaranya: PLN 500 triliun, dan Garuda Indonesia 70 tiriliun.   Tapi tampaknya Kementerian BUMN masih santuy saja. Business as usual. Termasuk mengangkat korps pendukung Jokowi jadi Komisaris. Mungkin ini saatnya Pemerintah mencoba cara "out-of-the-box", meminta Rizal Ramli sehatkan BUMN, dengan imbalan menghapus Presidential Treshold (PT), sehingga seluruh putra terbaik bangsa bisa berkontestasi di Pilpres.

Tahun ini kembali jemaah haji Indonesia gagal berangkat. Sebabnya simpang siur. Awalnya PImpinan DPR mengatakan, kita ditolak Saudi karena soal vaksin. Tapi kemudian Dubes Saudi membantah Indonesia tidak dapat kuota haji tahun ini. Lalu Kementerian Agama bilang, Pemerintah putuskan tidak berangkatkan haji demi keamanan WNI. Kok jadi simpang-siur begini? Apakah Pemerintah sedang berbohong?

Garuda rugi belasan triliun. Hutangnya 70 triliun, dan bertambah 1 triliun tiap bulan. Modalnya sudah negatif 41 trliun. Para komisaris "independen" Garuda - Yenny Wahid, Triawan Munaf - masih digaji ratusan juta per bulan. PT KAI juga rugi Rp 300an triliun di kuartal pertama 2021. Tampaknya pengangkatan Said Aqil Siradj sebagai Komisaris belum berdampak. Jadi apa manfaatnya mengangkat para buzzer dan relawan pendukung Jokowi tersebut jadi komisaris? Jangan-jangan, ini cara Pemerintah untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar sesuai dengan amanat konstitusi?

JPU kasus tes swab RS Ummi menuntut Habib Rizieq 6 tahun penjara menggunakan UU lawas tahun 1946. HRS dianggap terbukti bersalah menyembunyikan hasil tes swabnya, sehingga memicu keonaran publik. Absurd! Banyak pejabat, semisal Airlangga Hartarto dan Ahok, yang merahasiakan kondisi mereka yang positif Covid.19. Di sisi lain, koruptor kakap dan penyuap aparat Djoko Tjandra hanya dituntut 4 tahun penjara.   Masih berani bilang persidangan Habib Rizieq tidak diintervensi kepentingan politik? Masih berani ngomong tentang equality before the law?