Ferdinand Hutahean memang absurd. Masak gegara mempertanyakan TWK Pegawai KPK, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia disebut "kerasukan". Tapi yang jelas, gelombang perlawanan atas pelemahan KPK masih terus bergelora. Setelah penolakan dari 75 pegawai KPK untuk dibina kembali jika mereka masuk kategori 24 orang yang "masih bisa diselamatkan", hampir 700 pegawai KPK yang lulus TWK menolak dilantik jadi ASN. Publik akan melihat, seperti apa kesudahan drama KPK. Yang jelas, upaya mematikan lembaga ini tidak akan mudah!

Kader Senior PDIP Effendi Simbolon ngide memasangkan Anies sebagai Cawapres Puan di Pilpres 2021. Alasannya, pasangan Prabowo-Puan tidak cukup menarik. Setuju! Prabowo adalah cerita lama. Sedangkan Puan adalah "kartu mati" yang selalu nyungsep di berbagai survei. Masalahnya, apa iya Anies mau dijual murah untuk dipasangkan dengan Puan Maharani yang kapasitasnya jauh di bawah?

Wamenkes Dante Saksono mengumumkan DKI Jakarta dapat nilai E, alias terburuk, dalam penanganan Covid-19. Ajaibnya, selang sehari kemudian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, meralat dan minta maaf. Bahkan menurut Budi, DKI Jakarta adalah salah satu yang terbaik dalam menangani wabah Corona. Apakah ini sekedar kealpaan? Atau, memang kesengajaan untuk terus men-down-grade kepemimpinan Anies?

Jokowi kerap ngomel soal kinerja Pemerintah. Ada waduk tanpa saluran irigasi. Pelabuhan tanpa akses transportasi. Data Bansos tidak akurat. Serapan APBN, APBD dan anggaran PEN sangat rendah.   Kayaknya Jokowi lupa, Presiden Indonesia, yang bertanggungjawab atas semua itu, namanya Joko Widodo, alias Jokowi. Tapi, jika kita melihat dari bright side, Jokowi adalah berkah untuk rakyat. Kekocakan dan kejenakaan beliau membuat kita banyak tertawa, sehingga imunitas meningkat. Terutama dalam menghadang paparan Covid-19.

V0nis yang relatif "ringan" terhadap Hab1b Riz1eq dalam kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung, menyimpan tanda tanya. Perlu diwaspadai kemungkinan HR5 akan dijerat hukuman berat dalam kasus RS Ummi Bogor. Bagaimanapun peerapan hukum tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik pihak yang berkuasa. Bukan tidak mungkin, seorang terdakwa seperti Hab1b R1zieq justru menjadi korban dari pengadilan yang menegakkan pasal-pasal hukum, tapi mengabaikan keadilan.

Majelis Hakim PN Jaktim memvonis HR5 8 bulan penjara untuk kasus kerumunan Petamburan dan denda 20 juta untuk kasus kerumunan Megamendung. Pakar hukum dan HAM UI Heru Susetyo, SH., LLM., M.Si., Ph.D tegas menyatakan keheranannya, kok pelanggaran prokes diproses pidana. Apa yang terjadi di persidangan sangat jauh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan kepada mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas. Fakta ini menegaskan intervensi politik yang sangat kuat dalam proses persidangan HR5

Majelis Hakim PN Jaktim menjatuhkan vonis yang relatif ringan kepada Hab1b Riz1eq dalam kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung.   Ada apa? Sikap regim berubah? Atau, ada deal khusus di balik layar? Yang jelas, HR5 dan Tim Pengacaranya perlu mewaspadai "jebakan Batman" yang mungkin dipasang dalam kasus RS Ummi, atau berbagai kasus lain yang dimunculkan kemudian. Yang pasti, regim tidak akan membiarkan simbol oposisi seperti Hab1b Riz1eq beristirahat!

Abdee Slank alias Abdi Kurnia Nurdin, diangkat jadi Komisaris Independen PT Telkom. Di samping itu, Raja Reizman, pensiunan polisi, yang pernah terlibat dalam kasus Gayus Tambunan, juga diangkat jadi Komisaris Independen Jasa Marga. Keduanya menggenapkan daftar sangat panjang relawan dan pendukung Jokowi yang diganjar kursi empuk Komisaris BUMN. Lupakan saja soal kompetensi dan track record moral! Inilah hasil nyata Revoluasi Mental yang sempat masif digaungkan Jokowi!

Setelah lama hilang, tiba-tiba saja Moeldoko berkomentar soal pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Kata Moeldoko, adanya yang tidak lulus TWK hal yang normal. Kok harus jadi polemik tajam di masyarakat. Mungkin Moeldoko perlu diingatkan bahwa publik tidak bodoh. Setidaknya, rakyat cukup cerdas untuk membaca bahwa TWK, sebagaimana isu Taliban dan radikal, digunakan untuk menyingkirkan para pegawai KPK yang merepotkan koruptor besar!

Rilis survei Puspoll Indonesia mengatakan, PDIP paling bersih dari korupsi dan paling pro pemberantasan korupsi. Hasil survei itu seolah menghina rakyat yang sudah muak dengan kasus-kasus korupsi yang dilakukan kader PDIP. Lembaga survei ditengarai mengkhianati kaidah-kaidah ilmiah, dan maju tak gentar membela yang bayar. Jika tidak segera berbenah, lembaga survei hanya akan menjadi sampah di pelataran demokrasi kita!