Bang Arief Podcast

Anggota Parlemen mempertanyakan mengapa HRS dan sejumlah tokoh oposisi dituntut hukuman berat. Jaksa Agung ST Burhanudin mengakui, ada disparitas karena Kejakgung memberikan ruang kebebasan kepada para jaksa dalam memberikan tuntutan. Tapi kok bisa ada semacam pola: oposisi dituntut maksimal, yang bukan oposisi dituntut lebih ringan. Apakah ini memang sekedar dampak dari diskresi yang dimiliki oleh para jaksa? Atau memang betul seperti yang dikatakan legislator PPP Asrul Sani, jaksa sudah menjadi alat kekuasaan untuk memukul oposisi?

Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham Garuda yang gagal membayar kupon sukuk. Menurut BEI, hal tersebut menjadi indikasi Garuda menghadapi masalah  terkait dengan keberlanjutan perusahaan. Persoalannya, menurut BPKH 90% dana haji ditempatkan di SBSN dan sukuk korporasi. Ada dana haji di sukuk Garuda? Atau di sukuk BUMN-BUMN lain yang juga punya masalah keuangan serius? Di sisi lain, ketika jumlah dana yang diinvestasikan meningkat, nilai manfaat yang dibukukan justru menurun. Kualitas instrumen investasi yang dipilih BPKH perlu dipertanyakan! So, masih percaya ucapan Kepala BPKH atau Menko PMK bahwa dana haji 100% aman?

Jaksa yang menuntut H4bib Riz1eq untuk kasus RS Ummi Bogor sebut gelar Imam Besar hanya isapan jempol. Mungkin JPU mengalami amnesia. Menjelang HR5 pulang ke Jakarta, Mahfud MD bilang pengikutnya hanya sedikit. Hasilnya, ribuan - ada yang menyebut jutaan - umat menyemut menjemput HR5, hingga melumpuhkan Soetta 5 jam. Bagaimana kalau pernyataan JPU ditafsirkan oleh sebagian umat muslim sebagai penghinaan? Lebih baik tidak usah dibayangkan! Yang pasti, polah JPU tersebut semakin memperlihatkan kejumawaan regim yang tak henti memamerkan kekuasaan, tanpa benar-benar menghitung akibatnya.

Watchdoc Documentary kembali menghebohkan publik dengan "The Endgame" besutan sutradara Dandhy Laksono. Film dokumenter tersebut mengungkap kesaksian dari sejumlah pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan. Bukan cuma tentang soal & pertanyaan yang absurd dan perilaku asesor yang tidak lazim. Tapi juga tentang keterlibatan BIN, BAIS, dan Dinas Psikologi TNI AD yang misterius. Polanya terlalu jelas! Setiap KPK memroses kasus yang melibatkan petinggi dari institusi penegak hukum lain, KPK digempur balik. Pimpinannya dikriminalisasi, penyidiknya diserang, dan sekarang pegawai-pegawai terbaiknya diframing.  Lewat "The Endgame" Dandhy Laksono mengungkap episode penutup dari rangkaian usaha mati-matian para koruptor paus dan kroninya untuk menghabisi KPK sejak lembaga ini dilahirkan!

Baru-baru ini Median merilis hasil survei bertajuk "Pancasila di Mata Publik Saat Ini". Yang menarik, 42,9% responden percaya adanya ancaman terhadap Pancasila. Tiga ancaman teratas yang diyakini responden adalah komunisme, upayah mengubah Pancasila jadi Trisila dan Ekasila, serta perpecahan atas dasar suku dan agama. Hanya 10,9 persen dari responden yang yakin Pancasila terancam menyebut radikalisme, ekstremisme dan terorisme sebagai bentuk ancaman tersebut. Artinya, setelah bertahun-tahun Pemerintah serius betul menjual narasi tentang bahaya radikalisme, tidak sampai 5% publik - 10,9% dari 42,9% - yang percaya!

Di tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memangkas v0n1s atas Jaksa Pinangki dari 10 tahun jadi 4 tahun. Padahal Majelis Hakim sepakat bahwa si mantan jaksa jelita itu terbukti bersalah dalam kasus suap, pencucian uang, dan permufakatan j4hat. Salah satu alasan yang bikin geleng kepala: karena Pinangki perempuan, sehingga harus dilindungi dan diperlakukan adil. Whatttttt??? Sejak kapan hukum kita memandang perbedaan jenis kelamin? Harusnya hakim memperberat v0n1s, karena Pinangki adalah aparat penegak hukum yang jelas mengkhianati hukum!

Ahok kembali bikin heboh. Sebut dirinya dapat fasilitas kartu kredit dengan limit 30 miliar dari Pertamina. Lalu tampil sebagai Hero dengan mencabut fasilitas kartu kredit untuk para pejabat BUMN tersebut. Setelah dicek, itu cuma isapan jempol. Jumlah 30 miliar itu limit total untuk seluruh corporate credit card Pertamina. Di awal dulu Ahok membuat ujaran rasis. Dia bilang para kadrun akan demo dan bikin gaduh Republik kalau dia jadi Dirut Pertamina. Harusnya Komut fokus bantu benahi kinerja . Memang semester II 2020 Pertamina untung 14 triliun. Tapi semester I rugi 11 triliun. Jadi 2020 hanya untung 4 triliun. Jauh melorot dari 2019 yang 35,42 triliun. Belum lagi dalam tiga bulan terakhir 2 kilang penting Pertamina - Balongan dan Cilacap - terbakar.   Mau tidak mau timbul kesan, pencitraan, drama, dan menyulut keributan memang melekat pada Komut Pertamina.

Bukan cuma Mendikbud-Ristek yang tidak perform. Praktis semua Menteri di kabinet bermasalah. Jokowi tidak mau menerima keterbatasan kapasitasnya, sehingga tidak merekrut para profesional yang kompeten  menjadi pembantu-pembantunya. Pernyataan Jokowi "yang ada hanya visi dan misi Presiden " juga jadi ironi, karena Presiden sendiri berubah-ubah dan inkonsisten. Karena sudah seruwet ini masalahnya, Rizal Ramli minta Presiden Jokowi legowo, mundur secara baik-baik. Kalau terus dipaksakan, kasihan rakyat, dan kasihan Jokowi sendiri.

Ketika Nadiem jadi Mendikbud, Rizal Ramli punya harapan dia akan bikin banyak inovasi. Ternyata, hampir dua tahun menjabat, dunia pendidikan kita nyaris tak bergerak. Bahkan, tidak ada target seberapa jauh pendidikan dasar dan menengah kita yang terpuruk di peringkat 62 dunia akan ditingkatkan. Apalagi bicara strateginya. Tidak tampak kepiawaian Nadiem mengelola anggaran pendidikan yang jumbo itu, memangkas inefisiensi, lalu mengalokasikan dana untuk langkah-langkah strategis. Tampaknya Mas Nadiem sibuk bikin gaduh, sekaligus lobi kanan-kiri untuk mempertahankan posisinya di kabinet.

Peringkat pergutuan tinggi Indonesia di kancah Asia, apalagi dunia, terjun bebas. Biang keladinya, kultur birokratis dan intervensi politik kekuasaan, antara lain campur tangan Presiden, lewat Mendikbud, dalam penentuan Rektor. Hasilnya, Rektor dan para pejabat kampus, dosen, serta mahasiswa, berlomba menjilat. Sebagian akademisi tak ubahnya buzzer Pemerintah. Satu-satunya cara memperbaiki kualitas perguruan tinggi kita adalah mengembalikan atmosfir kampus yang independen, tidak berselingkuh dengan politik kekuasaan.