Kita pernah punya Bung Hatta, sosok intelektual sejati, yang memilih mundur dari jabatannya ketika suaranya tidak lagi didengar oleh Bung Karno yang mengatur negara sekehendaknya. Tapi hari ini, sejumlah intelektual yang masuk ke lingkaran dalam istana kehilangan daya kritis dan integritasnya. Mungkin karena silau oleh kekuasaan. Atau karena kartu-kartu masa lalunya sudah digenggam oleh regim. Ada pula keloompok intelektual "ngehe" yang terbius oleh kemapanan, sehingga melupakan tanggungjawab moralnya kepada rakyat. Indonesia sulit bangkit dari keterpurukan sebelum kaum intelektual siuman dan kembali menjadi lokomotif gerakan perubahan!

Pengamat Sosial-Politik UNJ Ubedillah Badrun punya daftar panjang di mana suara kaum intelektual diabaikan Presiden Jokowi. Penyebabnya bisa macam-macam. Salah satunya, Jokowi mendengar, bahkan tunduk, pada kekuatan oligarki ekonomi dan politik yang telah menanam jasa dalam keterpilihannya menjadi Presiden. Sebab lainnya, bisa jadi Jokowi memang tidak punya kapasitas yang memadai untuk menyerap gagasan kaum intelektual tersebut. Apapun penyebabnya, Indonesia dalam bahaya, karena negara ini tidak dikelola dibawah cahaya ilmu pengetahuan dan akal sehat!

Kalau soal prestasi spektakuler pemerintahan Presiden Jokowi dalam menambah utang, publik sudah tahu. Tapi selama ini yang banyak berkoar-koar soal itu adalah mereka yang dianggap oposisi Pemerintah. Jadi lain ceritanya ketika dalam Sidang Paripurna DPR 22 Juni Kemarin, Ketua BPK dengan jelas dan tegas meragukan kemampuan Pemerintah membayar utang. Berbagai indikator yang lazim dipakai menunjukkan kita sudah berada di lampu merah soal hutang, serta pembayaran cicilan dan bunganya. Kalau sudah BPK yang berbicara, apakah Pemerintah masih akant erus berkilah dengan mengatakan utang kita dikelola dengan prudent dan aman? Kalau iya ... terlalu!

Kamis 24 Juni 2021 Hakim Pengadilan Negeri Jaktim akan membacakan vonis atas kasus tes swab Hab1b Riz1eq Sy1hab di RS Ummi Bogor.   Sebelumnya JPU menuntut HR5 6 tahun penjara, di samping menyebut gelar "Imam Besar" yang melekat pada HR5 hanya isapan jempol. Ucapan Jaksa jelas menunjukkan tuntutan yang diberikan sarat dengan nuansa kebencian dan kepentingan politis.. Ulama kharismatis KH. Wafi Maimun Zubair mengharapkan Hakim menjatuhkan vonis bebas murni untuk HR5, agar keadilan tegak, demi keutuhan bangsa dan negara!

Jokowi berkali-kali menolak wacana penambahan masa jabatan Presiden tiga periode. Bahkan, pengusung ide itu disebut menampar muka, mencari muka, dan menjerumuskan Presiden. Tapi belakangan Seknas Jokpro (Jokowi-Prabowo) dideklarasikan oleh Qodari dan kawan-kawan. Investigasi Majalah Tempo bahkan menengarai, lingkaran dalam istana, terdiri dari sejumlah Menteri dan mantan pejabat, intens bergreliya ke sejumlah Ketua Parpol dan lembaga survei untuk menggolkan wacana ini. Alternatifnya dua: masa jabatan Presiden tiga periode, atau perpanjangan masa jabatan Jokowi 3 tahun dengan alasan kedaruratan pandemi Covid-19. Waspadalah, waspadalah! Kekuatan hitam oligarki terus menggelar keculasannya untuk membunuh demokrasi kita!

Dana haji yang dikelola BPKH aman gak sih? Ini klarifikasi anggota Dewan Pengawas BPKH soal keamanan dana haji yang disetorkan oleh jamaah.   Menurut Pak Suhaji, likuiditas BPKH saat ini Rp 50 triliun. Dengan asumsi jamaah haji akan diberangkatkan 100%, atau 220.000 orang, dana yang harus tersedia hanya sekitar Rp 30 triliun. Jadi tenang Bro! Dana haji aman kok, kata BPKH!

Hari ini Presiden Jokowi berulang tahun ke-60. Ucapan selamat dan doa dari 280 juta rakyat Indonesia mengalir untuk beliau. Kita ucapkan selamat juga untuk prestasi pemerintahan Presiden Jokowi dalam mencetak tambahan utang hampir 4.000 triliun dalam waktu kurang dari 7 tahun. Sangat membanggakan, karena jumlah utang periode Jokowi 150% lebih banyak dibandingkan total utang dari zaman Bung Karno sampai SBY!

Indonesia memang penuh dinamika. Dalam sepekan saja pikiran dan perasaan kita melompat-lompat dibuatnya. Di pengadilan banding vonis Pinangki bisa bersisa hanya 40% gegara dia perempuan. Jaksa Agung pun akui para oposan Pemerintah diperlakukan berbeda. Covid melonjak berlipat-lipat. Menko Luhut minta pemimpin menjadi contoh penerapan prokes. Tapi kerumunan yang dipicu kehadiran pejabat negara tetap bebas saja. BUMN Garuda di suspend perdagangan sahamnya, dan sejumlah Menteri minta tambah anggaran, walaupun utang negara sudah menggunung tingginya. Tapi rakyat tenang saja. Toh para elit politik sudah fokus untuk pertandingan 2024. Mari kita tonton sambil bersorak dan bertepuk saja!

Pemerintah terus menambah utang untuk membayar bunga utang dan menambal defisit anggaran. Namun publik melihat sejumlah Kementerian dan lembaga justru berlomba-lomba meminta tambahan anggaran belanja. Berbagai pos pengeluaran yang tak terasa manfaatnya oleh masyarakat muncul, seperti penguatan kelembagaan, peningkatan HAM, dan renovasi kantor. Tak bisa disalahkan kalau kemudian muncul dugaan, para Menteri yang kebanyakan kader partai sedang mengumpulkan logistik Pemilu 2024!

Setelah India dan sejumlah negara Eropa, lonjakan kasus Covid-19 juga terjadi di Indonesia. Menurut Menko Luhut, ini terjadi karena para pemimpin tidak jadi contoh yang baik soal penegakkan prokes, sehingga banyak yang jadi korban. Mungkin Luhut sedang menegur Presiden Jokowi yang di banyak kesempatan memicu kerumunan, dan tidak tampak menyesal, minta maaf, apalagi diproses hukum. Kocaknya, tidak lama kemudian giliran Memparekraf yang memicu kerumunan ketika tandang ke Bima untuk resmikan desa wisata. Jelas, para pemimpin memang tidak kompeten untuk jadi contoh!