Jenderal Gatot setuju KKB Papua disebut sebagai ter0r1s. Unsur-unsur ter0r1sme sesuai UU sudah terpenuhi. Namun perlu dipastikan aparat keamanan tidak terpancing emosi. Di samping itu, operasi teritorial perlu digencarkan, agar penduduk sipil bisa dipisahkan dari dilindungi. Yang menarik, Jenderal Gatot mengingatkan implikasi yang berbahaya jika KKB Papua diberi label gerakan separ4tis.

Tenggelamnya KRI Nanggala 402 bisa jadi indikasi carut-marut mengelolaan alutsista kita. Dengan alutsista yang compang-camping, bagaimana kedaulatan dan integritas wilayah bisa dijaga  Apalagi kuat dugaan, korupsi dan mafia membayang-bayangi proyek pengadaan alutsista.

Tiba-tiba saja Bipang Ambawang jadi viral. Ini kuliner babi panggang khas Kalimantan Barat. Masalahnya Presiden Jokowi menyebut Bipang Ambawang dalam konteks kuliner Lebaran, hari rayanya umat muslim.  Langsung Jubir Presiden, Fadjroel Rahman, membela. Kata dia, yang dimaksud Presiden Jipang, penganan dari beras. Koplak nih Fadjroel! Pak Jokowi jelas-jelas menyebut Bipang Ambawang dari Kalimantan. Jadi, mau Bipang Ambawang untuk dinikmati waktu Lebaran? Bisa pesan online tuh!

Penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama dengan 70an pegawai KPK lainnya tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan. Mereka terancam dipecat dari KPK, padahal selama ini menjadi motor sekaligus tulang punggung pengungkapan kasus-kasus korupsi besar. Tampaknya ada upaya menunggangi isu radikalisme untuk mengerdilkan dan akhirnya mematikan KPK. Tujuannya apalagi kalau bukan mengamankan para koruptor paus yang selama ini menghisap darah rakyat. Apakah masyarakat sipil akan membiarkan KPK dimatikan begitu saja?

Tahun ini kembali Pemerintah melarang mudik.Yang nekad mudik dihalau dan dikejar. Bahkan aparat bersenjata lengkap memasang barikade untuk menghadang. Seolah menghadapi musuh negara. Betul mudik bukan soal agama. Tapi ada nilai-nilai tradisi yang berakar kuat di dalamnya.   Sekedar larangan dan ancaman tak mungkin membendung mudik. Apalagi Pemerintah kerap mencatat inkonsistensi kebijakan. Jadi, akankah Pemerintah berkeras melawan rakyatnya sendiri?

Regim ini memang luar biasa! Semua ingin ditaklukkan. Parpol-parpol cuma punya dua pilihan: bergabung dengan koalisi penguasa, atau dipecah-belah dan dirampas.   Ormas dan tokoh partikelir yang tak sejalan dipukul dengan berbagai cara. Belakangan, lembaga riset pun diletakkan di bawah hegemoni indoktrinasi ideologi dan kepentingan politik. Kalau udah begini Indonesia mau dibawa ke mana?

Menurut Pakar, ada terorisme sungguhan, namun ada terorisme abal-abal yang dikonstruksi untuk kepentingan politik. Label teroris kerap dengan gegabah disematkan kepada orang atau organisasi yang berseberangan dengan kekuasaan. Sebaliknya, KKB di Papua yang jelas memenuhi unsur-unsur terorisme, baru belakangan disebut teroris oleh Pemerintah. Itupun masih ditentang oleh Komnas HAM. Praktik-praktik politisasi terorisme ini jelas merusak tatanan hukum dan HAM kita!

Pakar menilai proses penangkapan Munarman berpotensi melanggar HAM. Kuat dugaan ada semacam orkestrasi membangun opini buruk dan membunuh karakter terhadap Munarman. Ditengarai pula ada kepentingan politik yang kuat, mengingat Munarman adalah advokat dan aktivis HAM yang vokal. Kekuatan social media, dengan buzzer sebagai motor, tampaknya dikerahkan menghukum Munarman sebelum diadili.

Menteri Keuangan terbaik se Asia Timur dan Pasifik dua kali, Sri Mulyani, mengajak rakyat belanja baju lebaran. Walaupun tidak mudik, baju baru bisa dipakai silaturahmi daring, atau dikirim ke orang tersayang di kampung halaman. Mengagumkan sekali jurus Bu Menkeu dalam menanggulangi krisis ekonomi. Tampaknya, Sri Mulyani sudah pusing mencari sumber utang baru untuk menambal defisit anggaran. Siiip Bu, rakyat pasti belanja baju baru, kalau Pemerintah yang kasih uangnya!

KPK menggeledah ruang kerja dan rumah dinas Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar Azis Syamsuddin. Sampai saat ini, 2 kader PDIP, Herman Hery dan Ihsan Yunus, tak kunjung diperiksa. Padahal KPK sudah menggeledah rumah Ihsan Yunus. Wajar jika publik skeptis, apakah KPK berani memeriksa dan menangkap Azis. Apalagi, sebelum jadi Waka DPR, Azis Ketua Komisi III yang bermitra dengan KPK. Jabatan tersebut sekarang dipegaang Herman Hery. Jadi, kita lihat saja apakah KPK memang serius menyidik, atau serius menggelar drama.