Paska penangkapan eks Sekjen FPI Munarman di kediamannya di Cinangka, Mabes Polri kebanjiran karangan bunga. Isinya seputar ucapan selamat, terimakasih, dan dukungan atas tindakan polisi. Publik jadi ingat, Kodam Jaya banjir karangan bunga ketika turunkan baliho HRS, dan Polda Metro paska tembak mati enam laskar FPI. Di sisi lain, orang bertanya-tanya, kok tersangka unlawful killing terhadap Laskar FPI masih tetap ngantor dan tidak ditahan. Padahal Munarman, HRS, para pentolan KAMI, serta aktivis Dhandy Laksono dan Ananda Badudu, langsung ditangkap. Apakah hukum diterapkan berbeda terhadap orang-orang dari kubu yang berbeda? Masak sih?

Bulan Februari lalu Munarman sudah menduga adanya operasi untuk "menteroriskan" FPI. Menurut Munarman, tujuan operasi adalah memberikan justifikasi untuk menghabisi FPI dan para pengurusnya. Apakah penangkapan Munarman kemarin membuktikan kebenaran dugaan tersebut? Yang jelas, peristiwa itu tidak boleh mengalihkan perhatian rakyat dari berbagai persoalan besar, seperti tragedi KM 50, sejumlah mega korupsi dan diduga melibatkan pejabat publik, dan pengelolaan ekonomi negara yang ugal-ugalan.

Sesuai prediksi, Munarman, akhirnya ditangkap polisi. Sejumlah petugas Densus 88 antiteror menjemput paksa eks Sekjen FPI ini di rumahnya.   Kesan publik tentang adanya pelanggaran hukum dan HAM dalam proses penangkapan Munarman sangat terasa. Namun lebih dari itu, publik mengaitkan hal ini dengan upaya "men-teroriskan" FPI. Apalagi kecenderungan itu telah dibaca oleh pakar dan pengamat terorisme asing. Yuk kita lanjut "ngompol sersan", alias ngomong politik seru tapi santuy di kanal ini.

Ketua KPK Firly Bahuri tak kunjung penuhi janji untuk periksa Waka DPR Azis Syamsuddin terkait kasus suap yang libatkan penyidik KPK, Robin, dan Walikota Tanjung Balai. Sebelumnya, Firly berjanji menuntut hukuman mati bagi pelaku korupsi di tengah bencana. Ternyata, tersangka korupsi bansos hanya dikenai pasal suap. Publik jadi teringat deretan kasus pelanggaran etik yang mewarnai track record Firly. Demikian pula gaibnya Harun Masiku, raibnya barang bukti, dan SP3 untuk obligor BLBI Sjamsul Nursalim. Karena jelas tidak mampu menjaga kepercayaan publik, sudah saatnya Ketua KPK Firly Bahuri mundur saja!

Duka masih menyelimuti Indonesia atas gugurnya 53 putra terbaik bangsa, awak kapal KRI Nanggala 402. Terlepas dari spekulasi soal penyebab tragedi tersebut, yang jelas alutsista kita memang compang-camping. Rakyat paham, Pemerintah sedang sibuk cari utang untuk menambal anggaran, sambil mimpi megahnya ibukota baru.  Jadi rakyat urunan untuk beli kapal selam pengganti Nanggala 402. Pesan rakyat untuk Pemerintah: Menjaga kedaulatan NKRI itu memang berat, Boss! Kalau Pemerintah gak sanggup, biar rakyat saja!

Kembali Indonesia berduka. Brigjen Putu Danny, Kabinda Papua, gugur ditembak OPM. Sebagai respon, BIN mengubah status OPM dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)  menjadi kelompok teroris. Tapi, sekedar mengubah nomenklatur tanpa upaya penyelesaian yang adil dan komprehensif, Papua akan terus begejolak. Apalagi berbagai kekuatan asing, termasuk Tiongkok, cukup bernafsu mendukung kemerdekaan Papua. Kalau Pemerintah terus abai, dan menganggap Papua baik-baik saja, bukan tidak mungkin peta Indonesia akan berubah!

Akhirnya kepastian itu datang. Nanggala 402 hancur terbelah tiga. Ke-53 awaknya dinyatakan gugur dalam tugas negara. Ada banyak cerita seputar para awak kapal yang menorehkan keharuan yang semakin dalam. Namun juga publik ingin Pemerintah menjelaskan dengan jujur, apa penyebab tragedi yang memiukan ini. Yang jelas, tampaknya di mata Pemerintah Presiden Jokowi, rencana pindah ibukota jauh lebih penting ketimbang memperbaharui alat utama sistem pertahanan (alutsista) kita yang "compang-camping".

Di forum ASEAN Leaders Meeting, Presiden Jokowi menuntut Junta Militer Myanmar akhiri kekerasan dan bebaskan tahanan politik. Publik mencibir, karena di dalam negeri tokoh-tokoh oposisi masih ditahan. Kekerasan aparat terhadap 6 Laskar FPI dalam tragedi KM 50 juga belum diungkap dan diproses tuntas. Tampaknya Presiden Jokowi sedang menunjukkan makna peribahasa "kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak terlihat"

Dalam pekan ini Ketum Demokrat AHY berjumpa dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Bisa saja dimaknai, Demokrat sedang menggalang dukungan eksternal, Karena bagaimanapun masih ada kemungkinan AHY "dikodeta" oleh kubu Moeldoko lewat PTUN. Di sisi lain, publik juga dibuat heboh oleh hilangnya nama KH. Hasyim Asy'ari dari Kamus Sejarah Indonesia, besutan Direktorat Jendral Kebudayaan Kemendikbud, yang dipimipn Hilamn Farid, mantan kader PRD. Orang jadinya ingat kembali penuturan Jendral TNI (Purn) Gatot Nurmantyo soal kisruh Demokrat dan ancaman kebangkitan PKI.

Kemendikbud kembali bikin gaduh. Nama KH Hasyim Asy'ari, pendiri NU, hilang dari Kamus Sejarah Indonesia. Nadiem sudah minta maaf kepada NU dan perwakilan keluarga. Namun tentu masalahnya tidak sesederhana itu. Awalnya samar, tapi kian jelas, publik melihat bertemunya kepentingan beberapa pihak: Megawati, Hilman Farid dan Nadiem makarim. Megawati punya obsesi "meluruskan" sejarah tragedi 1965, sekaligus melawan apa yang disebutnya "de-Soekarnoisasi." Hilman Farid, Dirjen Kebudayaan, eks kader PRD, menentang penempatan PKI sebagai pelaku tragedi 1965.   Nadiem Makarim berkepentingan menghindari reshuffle agar bisa bertahan di kabinet. Lalu, di mana hak rakyat untuk membaca sejarah yang ditulis dengan benar dan objektif?