Banyak yang bersuka-cita karena Hakim memutuskan sidang lanjutan Habib Rizieq digelar secara offline. Tapi jangan senang dulu! HRS harus didepak dari percaturan politik Indonesia, setidaknya sampai 2024. Ini bagian dari menggergaji peran politik Islam, yang dianggap mengganjal kepentingan oligarki yang berkuasa. Jadi, atur nafas dan perhatikan langkah. Jangan euforia!

Bermula dari kerumunan Petamburan dan Megamendung, kasus Habib Rizieq terus bergulir. Bukan hanya disergap dengan pasal berlapis, HRS juga dipersulit untuk mendapatkan peradilan yang adil dan terbuka. Sementara itu, Prabowo yang dalam Pilpres 2019 didukung habis-habisan oleh HRS, diam seribu bahasa.  Kemesraan Prabowo dengan HRS menguap tanpa sisa setelah Prabowo duduk manis di Kabinet.

Survei Indikator Politik menempatkan Gubernur Anies sebagai Capres favorit pilihan anak muda. Tapi survei itu juga menyimpulkan mayoritas anak muda - kecuali di DKI Jakarta - puas terhadap kinerja Presiden Jokowi.  Disoroti juga radikalisme dan intoleransi di kalangan anak muda yang menolak kandidat politik yang tak seagama. Walau dicoba disamarkan, cukup jelas tendensi Burhanudin Muhtadi. Tak sulit pula untuk menebak pihak mana yang jadi bohirnya

Presiden Jokowi dan para elit politik di sekitarnya tampak tidak nyaman dengan demokrasi dan oposisi. Narasi lama tentang harmoni dan gotong-royong kembali diangkat. Bukannya gaduh oleh kontestasi gagasan, panggung politik kita malah gaduh oleh buzzer dan pernyataan pejabat. Pakar HTN  Bivitri Susanti, SH., LLM miengingatkan agar waspada terhadap bangkitnya elit politik lama yang membajak demokrasi.

Rencana amandemen UUD bukan cuma tidak berfaedah, namun juga berpotensi memperburuk kualitas demokrasi. Keinginan menghidupkan kembali GBHN tidak relevan, karena Presiden dipilih rakyat, bukan MPR. Wacana menambah masa jabatan Presiden menjadi tiga periode melanggengkan elit lama, dan menghambat regenerasi kepemimpinan. Bareng Bivitri Susanti, SH., LLM,, pakar Hukum Tata Negara, kita bongkar niat terselubung di balik wacana amandemen UUD.

Presiden Jokowi tegas bilang gak niat dan gak minat jadi Presiden tiga periode. Kata KSP, Jokowi gak niat jadi Presiden tiga periode, tapi kalau rakyat mendesak, ya terserah MPR. Jadi ingat gelombang kebulatan tekad di masa Orde Baru yang membuat Pak Harto sampai 7 periode.

Menkopolhukam Mahfud MD ajak rakyat benci pelaku korupsi dan lawan ketidakadilan. Apakah itu termasuk membenci Parpol yang menymbang koruptor terbanyak? Apakah kalau pelaku ketidakadilan itu Pemerintah, Mahfud juga mengimbau rakyat bangkit melawab? Mungkin Mahfud lagi nostalgia. Dulu dia aktivis yang idealis, sebelum jadi bagian dari penguasa

Titah Presiden, ekonomi harus tumbuh 5%. Menteri PPN bilang, mentok di 4,8%. Menteri Pertanian bilang, beras surplus 12 juta ton. Gak perlu impor. Menteri Perdagangan mau impor 1 juta ton. Menteri Perindustrian ngotot PPnBM mobil baru 0%. Menteri Keuangan gak setuju, walaupun akhirnya ngalah.   Menhub bilang, mudik gak dilarang. Kata Satgas Covid, Pemerintah belum ambil keputusan perkara mudik.   Ini Presiden dan para Menteri punya grup WA gak sih??? Kok sering banget gak kompak di publik?

Walaupun pasca KLB Sibolangit KSP Moeldoko seperti menghilang, pertarungan Moeldoko vs AHY belum selesai. Arenanya bergeser ke jagad medsos. Salah satu bentuknya: adu meme. Ada juga safari politik. AHY sowan ke Jokowi, lalu ke JK. Moeldoko ke Megawa

Qodari semangat betul jualan ide Jokowi-Prabowo jadi pasangan Capres-Cawapres 2024. Alasannya basi: untuk mengatasi pembelahan masyarakat. Jelas, Prabowo bukan lagi representasi oposisi. Mungkin Qodari frustrasi, karena bayangan panen survei raib, gegara Pilkada 2022 dan 2023 batal, sehingga perlu ngasong kepada para bohir.