Alih status Pegawai KPK menjadi ASN sebagai salah satu konsekuensi revisi UU KPK ditolak banyak pihak. Masyarakat sipil menduga ini upaya untuk melemahkan KPK. Belakangan, untuk alih status tersebut, Pegawai KPK wajib ikut asesmen terkait integritas berbangsa, netralitas ASN dan anti-radikalisme. Di samping terndesius, ujian semacam ini dipandang tidak valid dan sia-sia.

Waktu Presiden Jokowi minta dikritik dan lempar narasi revisi UU ITE, sebagian masyarakat berharap adanya stimulus demokrasi. Ternyata, revisi UU ITE gak ada dalam Prolegnas 2021. Rencana revisi UU Pemilu juga dicabut. Artinya, Pilkada 2022 dan 2023 disatukan bersama Pileg dan Pilpres 2024. Lagi-lagi rakyat kena prank, dan oligarki menang telak.

Beberapa kader Demokrat yang berkolaborasi dengan KSP Moeldoko mengkudeta AHY mengatakan ingin mengakhiri kepemimpinan dinasti yang feodal dan tidak demokratis. PDIP juga diwarnai politik dinasti dan feodal. Ada kader PDIP yang erani mengajak orang luar mengkudeta Megawati, mengulang peristiwa tahun 1996 yang lalu?

Baru saja KLB Sibolangit digelar dan pengesahan Kemenkumham pun belum di tangan, Demokrat Kubu Moeldoko sudah nyatakan dukungan kepada pemerintah Presiden Jokowi, dan siap suplai menteri. Di berbagai daerah, kantor DPC Demokrat didatangai intel Polisi, dimintai data lengkap pengurus, dll. Masih percaya Istana tidak terlibat dalam pembegalan Partai Demokrat?

Saat kunjungan ke Padepokan Seni Bagong Kussudiarjo di Yogya, Presiden Jokowi disambut tarian "Petruk Divaksin". Hidung Petruk yang panjang membuat banyak netizen mengasosiasikannya dengan Pinokio, yang hidungnya memanjang setiap kali berbohong. Tampaknya publik kesal karena sering kena prank Pemerintah.

Setelah menunggu sebulan lebih, TP3 6 Laskar FPI diterima Presiden di Istana. Presiden diingatkan tentang ancaman neraka jahanam bagi pembunuh, dan dituntut untuk menggelar pengadilan HAM. Apakah Pemerintah mulai akomodatif terhadap suara-suara oposisi? Atau justru ini menunjukkan para aktor politik istana cuma wayang yang dikendalikan beberapa dalang?

Hampir bersamaan dengan Partai Demokrat yang diobok-obok, Ketua KNPI Haris Pertama juga dipecat lewat pertemuan yang diklam sebagai Rapat Pleno Pengurus. Haris Pertama melawan, dan balik mengancam memecat oknum yang terlibat dalam pertemuan Ritz Carlton tersebut. Apa apa? Balas dendam Abu Janda? Atau operasi intelijen?

ni negeri drama. Bahkan politiknya pun jadi layar sinetron. Kisruh Partai Demokrat bukan cuma diwarnai manuver KSP Moeldoko yang dicap sebagai "begal partai". Ada pula ancaman santet, dan derai air mata relawan Jokowi. Lalu ada apa lagi?

Politik uang mewarnai KLB Demokrat di Sibolangit. Ada massa yang dibayar seratus ribu. Ada juga kader yang marah karena cuma dapat Rp 10 juta dari Rp 100 juta yang dijanjikan. Lebih seru lagi, kader yang marah kepada Moeldoko mengancam akan mengirim santet.

Frasa agama raib dari peta jalan pendidikan Indonesia yang dirumuskan Kemendikbud, digantikan frasa akhlak, budaya, dan Pancasila. Muhammadiyah menggugat. Hal ini mengingatkan pada SKB Tiga Menteri soal seragam sekolah, yang menuai perlawanan keras dari Ranah Minang.   Yuk kita bongkar bareng Bang Arief di video ini, apakah diam-diam Pemerintah sedang melakukan sekulerisasi pendidikan?