Polemik soal pernyataan Presiden Jokowi yang minta rakyat aktif mengkritik, terus bergulir. Pertanyaan JK, bagaimana cara mengkritik tanpa dipanggil polisi, ditanggapi keras oleh Tenaga Ahli KSP. Nah, kalau bertanya saja disikat, apalagi mengkritik?

Ini pekan seru Guys! Ada soal data komunikasi publik pemerintah seputar Covid-19 yang amburadul. Tapi yang paling heboh adalah soal demokrasi kita yang dibajak taipan, dan melahirkan deretan koruptor.   Masyarakat jadi apatis. Muncul ide-ide "out-of-the-box", seperti mengusung Raffi Ahmad dan Agnes Mo dalam Pilgub DKI, atau meminta Megawati dan JK nyapres di tahun 2024.

Gak hujan gak angin, tetiba saja politisi PKB Luqman Hakim mengatakan bahwa partainya melirik Raffi Ahmad dan Agnes Monica sebagai kandidat Gubernur DKI 2024. Whaaattttt? Ini contoh lelucon yang tidak lucu? Atau ini upaya mencari sensasi dan perhatian publik?

Penyanyi legendaris pelantun Bento, Iwan Fals, mengusulkan agar Megawati dan JK maju dalam Pilpres 2024. Dia juga usul agar kabinet diisi para sepuh. Orang-orang ini diharapkan sudah tidak punya ambisi pribadi, sehingga fokus memikirkan rakyat. Jelas ini satir kelas "dewa" dari seorang Iwan Fals, mewakili apatisme masyarakat terhadap kualitas demokrasi kita yang hanya menempatkan rakyat sebagai "objek penderita".

Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla menyatakan bahwa demokrasi kita terlalu mahal, dan karenanya rawan korupsi, karena pejabat yang terpilih akan fokus untuk mengembalikan investasi yang sudah dikeluarkan. JK juga menyoroti soal check & balance yang lemah, karena masyarakat takut mengkritik.   Yuk kita obrolin bareng Bang Arief

Dalam peluncuran Laporan Ombudsman tahun 2020, hari Selasa 9 Februari yang lalu, Presiden Jokowi minta agar masyarakat lebih aktif mengkritik. Namun faktanya, sebelum dan sesudah pernyataan itu dikeluarkan Presiden, banyak pengkritik yang dipolisikan. Apakah pernyataan Presiden tersebut hoaks?

Gubernur Lemhanas, Agus Widjojo, menyoroti maraknya dinasti politik, politik uang, dan politisasi ASN dalam Pilkada 2020. Apakah sorotan itu juga ditujukan kepada keluarga Presiden Jokowi - Gibran dan Boby - yang turut berlaga di Solo dan Medan?

Gibran Rakabuming Raka menyatakan belum memikirkan soal terjun di Pilgub DKI. Alasannya, dilantik jadi Walikota Solo saja belum. Dia bilang, mau fokus mimpin Solo dulu. Ini sungguhan atau hoaks ya?

Fraksi PKS DPR RI mempertanyakan dugaan bahwa buzzer dibiayai APBN, dan mengapa Abu Janda tak kunjung ditangkap polisi. Sedangkan Rocky Gerung menyoroti sikap bermuka-dua Presiden Jokowi. Di satu sisi, meminta dikritik. Tapi di sisi lain menggunakan buzzer menghajar para pengkritik. Potret demokrasi kita yang tambah buram?

Demokrat curiga, Presiden Jokowi sedang menyiapkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, mengikuti jejaknya: dari Walikota Solo menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pilkada 2024 dipandang lebih pas untuk itu. Apakah itu alasan pemerintah menolak revisi UU Pemilu, sehingga 2022 dan 2023 tidak ada pilkada?