-KPU Minta Peserta Pemilu Tak Libatkan Anak-Anak Saat Kampanye-

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengingatkan peserta pemilu untuk tidak membawa anaknya saat menghadiri kampanye. Pasalnya pada kampanye terbuka yang dilakukan peserta pemilu, masih didapati anak-anak di antara peserta kampanye.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

-Debat Capres-Cawapres Belum Sentuh Isu Terkait Perempuan-

Hingga debat keempat capres-cawapres, isu-isu seputar perempuan belum mendapat porsi yang maksimal, termasuk program dan solusi dari kandidat, terkait persoalan yang dialami kaum perempuan di Indonesia. Solidaritas perempuan menyebut, perempuan menjadi memegang peranan penting di dalam segala aspek kehidupan, termasuk agenda politik tanah air. 

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

-KPU Laporkan Video Viral Soal Server ke Bareskrim Polri- 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan kasus video pendek yang viral di media sosial ke Bareskrim Polri. Alasannya, menurut Komisioner KPU Hasyim Asyari, video hoaks tersebut, merupakan upaya untuk mendeligitimasi lembaganya agar masyarakat tidak percaya terhadap kinerja KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Dalam video itu seseorang yang belum diketahui identitas menyebut, KPU telah mengatur server penghitungan suara untuk memenangkan salah satu calon presiden pada Pemilu 2019.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Kecewa, Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat Ancam Boikot Pemilu 2019.

Merasa kecewa terhadap proses demokrasi yang tidak pernah memasukkan Papua sebagai bagian dari Indonesia, Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) melakukan aksi boikot Pemilihan Umum 2019, 17 April mendatang. 

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Warga Negara Indonesia (WNI) bekas simpatisan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang kini berada di kamp pengungsian di Suriah, berharap bisa pulang ke Indonesia. Wartawan perang lepas yang berhasil dihubungi KBR dari Indonesia, Afshin Ismaeli menyebut, banyak wanita dan anak-anak WNI eks simpatisan ISIS, ingin pulang ke tanah airnya. 

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Dua Capres Abai Terhadap Ancaman Siber di Indonesia. 

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan potensi ancaman siber di Indonesia besar. Ini lantaran, internet telah terkoneksi ke hampir seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, dari 268 juta penduduk Indonesia, 150 jutanya terkoneksi Internet. 

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengakui, masih memerlukan anggaran guna modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang saat ini dimiliki. Sekretaris Jenderal Kemenhan, Agus Setiadji mengatakan, saat ini, anggaran Kementerian Pertahanan sebesar lebih dari 107 triliun rupiah. Dana itu, kata dia, untuk tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, modal dan barang. 

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

-Memasukkan hoaks ke Undang-Undang Terorisme, Dinilai Malah Menciptakan “Pasal Karet”-

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, segera menemui DPR untuk membahas rencana revisi Undang-Undang Antiterorisme. Wiranto ingin memasukkan penyebar kabar bohong atau hoaks sebagai teroris, sehingga bisa dijerat dengan Undang-undang tersebut. Menurutnya, hoaks di media sosial merupakan bentuk teror baru.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Dewan Perwakilan Rakyat tengah mengejar revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, untuk memandirikan Ditjen Pajak itu. Ketua DPR, Bambang Soesatyo mengatakan, Ditjen Pajak diubah menjadi Badan Penerimaan Negara, yang langsung bertanggung-jawab kepada Presiden. 

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Pemerintah, memperhatikan kembali Izin-Izin Usaha Pertambangan di suatu pulau. Ditengarai banyak pemilik Izin Usaha Pertambangan, yang tidak punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]