Sejak awal, keputusan Presiden Jokowi mengangkat staf khusus dari generasi milenial dengan tanpa memaparkan deskripsi pekerjaan yang jelas, sudah salah langkah. Padahal jika presiden sekadar ingin mendengar suara anak muda, ia bisa dengan leluasa mengundang mereka ke istana secara rutin. Pengangkatan tujuh anggota staf khusus generasi muda itu jelas menggemukkan birokrasi. Ditempatkan di jabatan eselon I, mereka dilengkapi pejabat eselon II dan eselon III serta perangkat birokrasi dengan pelbagai fasilitas-kantor, sekretaris, sopir, pelayan, mobil dinas, dan rumah dinas. Hal ini jelas bertentangan dengan janji kampanye Jokowi yang ingin membentuk pemerintahan yang ramping. Mundurnya Adamas Belva Devara dan Andi Taufan Garuda Putra sebenarnya adalah klimaks dari persoalan yang lebih esensial, yaitu konflik kepentingan. Dengan tidak melepas posisi di perusahaannya saat menjadi pejabat publik, entah disadari atau tidak, mereka sebenarnya belum memahami tata kelola pemerintahan yang baik. Baca laporan lengkap soal cerita-cerita di balik mundurnya staf khusus milenial, hanya di majalah.tempo.co atau Tempo Apps.

Powered by Firstory Hosting