KPI mengeluarkan edaran pelaksanaan siaran selama bulan puasa, di antaranya melarang penyiaran konten bermuatan LGBT, tidak menampilkan pengonsumsian makanan atau minuman yang berlebih, hingga pengutamaan pemilihan dai yang sesuai standar MUI. Soal larangan konten bermuatan LGBT, KPI terbukti mendukung sikap homofobia. Aturan itu juga menimbulkan kekhawatiran para seniman yang menampilkan adegan pria berpenampilan seperti wanita. Menurut Tempo, edaran ini sudah kebablasan. KPI terlalu masuk ke ranah privat dan malah bertindak layaknya polisi moral. Padahal di sisi lain, KPI terkesan tidak bertaji ketika stasiun televisi yang menggunakan frekuensi publik menayangkan pernikahan selebritas--misalnya pernikahan Atta dan Aurel--atau acara politik pemilik stasiun televisi, hingga berjam-jam. KPI seharusnya bisa mengawasi konten yang merugikan publik dan tidak hanya fokus melayani kelompok mayoritas.

Dengarkan obrolan lengkapnya yuk, yang kali ini juga ditemani Dany dan Ave dari podcast Politik Kemarin Sore.

---

Laporan lengkap soal surat edaran KPI yang dinilai diskriminatif terhadap LGBT bisa kamu baca di majalah.tempo.co

email: [email protected]

Powered by Firstory Hosting